Daftar kabupaten dan kota di Indonesia menurut waktu pembentukan

Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan waktu pembentukan dari masa ke masa. Diurutkan berdasarkan masing-masing pulau besar dan provinsinya.^[1]^[2]^[3]

Aceh

Sumatra
Utara

Kep
Riau

Klik nama provinsi untuk langsung menuju ke bagian tentang provinsi bersangkutan.

Pulau Sumatra

Aceh

Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 5 kota di provinsi Aceh per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Gampong
1	11.05	Kabupaten Aceh Barat	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[4]	14 November 1956	12	322
2	11.12	Kabupaten Aceh Barat Daya	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002^[5]	10 April 2002	9	152
3	11.06	Kabupaten Aceh Besar	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[4]	14 November 1956	23	604
4	11.14	Kabupaten Aceh Jaya	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002	9	172
5	11.01	Kabupaten Aceh Selatan	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956	14 November 1956	18	260
6	11.10	Kabupaten Aceh Singkil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999^[6]	20 April 1999	11	116
7	11.16	Kabupaten Aceh Tamiang	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002	12	216
8	11.04	Kabupaten Aceh Tengah	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[4]	14 November 1956	14	295
9	11.02	Kabupaten Aceh Tenggara	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974^[7]	4 Juni 1974	16	385
10	11.03	Kabupaten Aceh Timur	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[4]	14 November 1956	24	513
11	11.08	Kabupaten Aceh Utara	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[4]	14 November 1956	27	852
12	11.17	Kabupaten Bener Meriah	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003^[8]	18 Desember 2003	10	232
13	11.11	Kabupaten Bireuen	Undang Undang Nomor 48 tahun 1999^[9]	4 Oktober 1999	17	609
14	11.13	Kabupaten Gayo Lues	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002	11	136
15	11.15	Kabupaten Nagan Raya	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002	10 April 2002	10	222
16	11.07	Kabupaten Pidie	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[4]	14 November 1956	23	730
17	11.18	Kabupaten Pidie Jaya	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007^[10]	2 Januari 2007	8	222
18	11.09	Kabupaten Simeulue	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999^[11]	4 Oktober 1999	10	138
19	11.71	Kota Banda Aceh	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956^[12]	23 Maret 1956	9	90
20	11.74	Kota Langsa	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001^[13]	21 Juni 2001	5	66
21	11.73	Kota Lhokseumawe	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001^[14]	21 Juni 2001	4	68
22	11.72	Kota Sabang	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965^[15]	14 Juni 1965	3	18
23	11.75	Kota Subulussalam	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007^[16]	2 Januari 2007	5	82

Sumatera Utara

Berikut adalah daftar 25 kabupaten dan 8 kota di provinsi Sumatera Utara per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	12.09	Kabupaten Asahan	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[17]	14 November 1956	25	27/177
2	12.19	Kabupaten Batu Bara	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007^[18]	2 Januari 2007	12	10/141
3	12.11	Kabupaten Dairi	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964^[19]	23 September 1964	15	8/161
4	12.07	Kabupaten Deli Serdang	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[17]	14 November 1956	22	14/380
5	12.16	Kabupaten Humbang Hasundutan	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003^[20]	25 Februari 2003	10	1/153
6	12.06	Kabupaten Karo	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[17]	14 November 1956	17	10/259
7	12.10	Kabupaten Labuhanbatu	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[17]	14 November 1956	9	23/75
8	12.22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008^[21]	21 Juli 2008	5	2/52
9	12.23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008^[22]	21 Juli 2008	8	8/82
10	12.05	Kabupaten Langkat	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[17]	14 November 1956	23	37/240
11	12.13	Kabupaten Mandailing Natal	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998^[23]	23 November 1998	23	27/377
12	12.04	Kabupaten Nias	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[17]	14 November 1956	10	-/170
13	12.25	Kabupaten Nias Barat	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008^[24]	26 November 2008	8	-/105
14	12.14	Kabupaten Nias Selatan	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003^[20]	25 Februari 2003	35	2/459
15	12.24	Kabupaten Nias Utara	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008^[25]	26 November 2008	11	1/112
16	12.21	Kabupaten Padang Lawas	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007^[26]	10 Agustus 2007	12	1/303
17	12.20	Kabupaten Padang Lawas Utara	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007^[27]	10 Agustus 2007	9	2/386
18	12.15	Kabupaten Pakpak Bharat	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003^[20]	25 Februari 2003	8	-/52
19	12.17	Kabupaten Samosir	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003^[28]	18 Desember 2003	9	6/128
20	12.18	Kabupaten Serdang Bedagai	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003^[28]	18 Desember 2003	17	6/237
21	12.08	Kabupaten Simalungun	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[17]	14 November 1956	32	27/386
22	12.03	Kabupaten Tapanuli Selatan	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[17]	14 November 1956	14	37/211
23	12.01	Kabupaten Tapanuli Tengah	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[17]	14 November 1956	20	56/159
24	12.02	Kabupaten Tapanuli Utara	Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956^[17]	14 November 1956	15	11/241
25	12.12	Kabupaten Toba	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998^[23]	23 November 1998	16	13/231
26	12.75	Kota Binjai	Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956^[29]	24 November 1956	5	37/-
27	12.78	Kota Gunungsitoli	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008^[30]	26 November 2008	6	3/98
28	12.71	Kota Medan	Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956^[31]	23 Maret 1956	21	151/-
29	12.77	Kota Padang Sidempuan	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001^[32]	21 Juni 2001	6	37/42
30	12.72	Kota Pematangsiantar	Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956^[31]	23 Maret 1956	8	53/-
31	12.73	Kota Sibolga	Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956^[31]	23 Maret 1956	4	17/-
32	12.74	Kota Tanjungbalai	Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956^[29]	24 November 1956	6	31/-
33	12.76	Kota Tebing Tinggi	Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956^[29]	24 November 1956	5	35/-

Sumatera Barat

Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 7 kota di provinsi Sumatera Barat per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Nagari/Kelurahan/Desa
1	13.06	Kabupaten Agam	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	16	92/-/-
2	13.10	Kabupaten Dharmasraya	Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003^[34]	18 Desember 2003	11	52/-/-
3	13.09	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999^[35]	4 Oktober 1999	10	-/-/43
4	13.07	Kabupaten Lima Puluh Kota	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	13	79/-/-
5	13.05	Kabupaten Padang Pariaman	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	17	103/-/-
6	13.08	Kabupaten Pasaman	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	12	62/-/-
7	13.12	Kabupaten Pasaman Barat	Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003^[34]	18 Desember 2003	11	90/-/-
8	13.01	Kabupaten Pesisir Selatan	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	15	182/-/-
9	13.03	Kabupaten Sijunjung	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	8	62/-/-
10	13.02	Kabupaten Solok	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	14	74/-/-
11	13.11	Kabupaten Solok Selatan	Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003^[34]	18 Desember 2003	7	39/-/-
12	13.04	Kabupaten Tanah Datar	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	14	75/-/-
13	13.75	Kota Bukittinggi	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956^[36]	23 Maret 1956	3	-/24/-
14	13.71	Kota Padang	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956^[36]	23 Maret 1956	11	-/104/-
15	13.74	Kota Padang Panjang	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956^[37]	23 Maret 1956	2	-/16/-
16	13.77	Kota Pariaman	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002^[38]	10 April 2002	4	-/16/55
17	13.76	Kota Payakumbuh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956^[37]	23 Maret 1956	5	-/47/-
18	13.73	Kota Sawahlunto	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956^[37]	23 Maret 1956	4	-/10/27
19	13.72	Kota Solok	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956^[37]	23 Maret 1956	2	-/13/-

Riau

Berikut adalah daftar 10 kabupaten dan 2 kota di provinsi Riau per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	14.03	Kabupaten Bengkalis	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	11	19/136
2	14.04	Kabupaten Indragiri Hilir	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965^[39]	14 Juni 1965	20	39/197
3	14.02	Kabupaten Indragiri Hulu	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	14	16/178
4	14.01	Kabupaten Kampar	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	21	8/242
5	14.10	Kabupaten Kepulauan Meranti	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009^[40]	16 Januari 2009	9	5/96
6	14.09	Kabupaten Kuantan Singingi	Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999^[41]	4 Oktober 1999	15	11/218
7	14.05	Kabupaten Pelalawan	Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999^[41]	4 Oktober 1999	12	14/104
8	14.07	Kabupaten Rokan Hilir	Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999^[41]	4 Oktober 1999	15	25/159
9	14.06	Kabupaten Rokan Hulu	Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999^[41]	4 Oktober 1999	16	6/139
10	14.08	Kabupaten Siak	Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999^[41]	4 Oktober 1999	14	9/122
11	14.72	Kota Dumai	Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1999^[42]	20 April 1999	7	36/-
12	14.71	Kota Pekanbaru	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956^[37]	23 Maret 1956	15	83/-

Kepulauan Riau

Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kepulauan Riau per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	21.01	Kabupaten Bintan	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956^[a]^[33]	29 Maret 1956	10	15/36
2	21.02	Kabupaten Karimun	Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999^[41]	4 Oktober 1999	14	29/42
3	21.05	Kabupaten Kepulauan Anambas	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008^[43]	21 Juli 2008	9	2/52
4	21.04	Kabupaten Lingga	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003^[44]	18 Desember 2003	13	9/75
5	21.03	Kabupaten Natuna	Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999^[41]	4 Oktober 1999	17	7/70
6	21.71	Kota Batam	Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999^[41]	4 Oktober 1999	12	64/-
7	21.72	Kota Tanjungpinang	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001^[45]	21 Juni 2001	4	18/-

Jambi

Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Jambi per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa	Lambang	Peta lokasi
1	15.04	Kabupaten Batanghari	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	8	14/110
2	15.08	Kabupaten Bungo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	17	12/141
3	15.01	Kabupaten Kerinci	Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958	17 Juli 1958	16	2/285
4	15.02	Kabupaten Merangin	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956^[33]	29 Maret 1956	24	10/205
5	15.05	Kabupaten Muaro Jambi	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999^[46]	4 Oktober 1999	11	5/150
6	15.03	Kabupaten Sarolangun	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999^[46]	4 Oktober 1999	10	9/149
7	15.06	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999^[46]	4 Oktober 1999	13	20/114
8	15.07	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999^[46]	4 Oktober 1999	11	20/73
9	15.09	Kabupaten Tebo	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999^[46]	4 Oktober 1999	12	5/107
10	15.71	Kota Jambi	Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958^[47]	31 Juli 1958	11	62/-
11	15.72	Kota Sungai Penuh	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008^[48]	21 Juli 2008	8	4/65

Bengkulu

Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bengkulu per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	17.01	Kabupaten Bengkulu Selatan	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	11	16/142
2	17.09	Kabupaten Bengkulu Tengah	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008^[50]	21 Juli 2008	10	1/142
3	17.03	Kabupaten Bengkulu Utara	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	19	5/215
4	17.04	Kabupaten Kaur	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003^[51]	25 Februari 2003	15	3/192
5	17.08	Kabupaten Kepahiang	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003^[52]	18 Desember 2003	8	12/105
6	17.07	Kabupaten Lebong	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003^[52]	18 Desember 2003	13	11/93
7	17.06	Kabupaten Mukomuko	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003^[51]	25 Februari 2003	15	3/148
8	17.02	Kabupaten Rejang Lebong	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	15	34/122
9	17.05	Kabupaten Seluma	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003^[51]	25 Februari 2003	14	20/182
10	17.71	Kota Bengkulu	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	9	67/-

Sumatera Selatan

Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sumatera Selatan per 2026.

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	16.07	Kabupaten Banyuasin	Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2002^[53]	10 April 2002	21	16/288
2	16.11	Kabupaten Empat Lawang	Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2007^[54]	2 Januari 2007	10	9/147
3	16.04	Kabupaten Lahat	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	24	18/360
4	16.03	Kabupaten Muara Enim	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	22	10/245
5	16.06	Kabupaten Musi Banyuasin	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	14	13/227
6	16.05	Kabupaten Musi Rawas	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	14	13/186
7	16.13	Kabupaten Musi Rawas Utara	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013^[55]	10 Juli 2013	7	7/82
8	16.10	Kabupaten Ogan Ilir	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003^[56]	18 Desember 2003	16	14/227
9	16.02	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	18	13/314
10	16.01	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	13	14/143
11	16.09	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003^[56]	18 Desember 2003	19	7/252
12	16.08	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003^[56]	18 Desember 2003	20	7/305
13	16.12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013^[57]	11 Januari 2013	5	6/65
14	16.73	Kota Lubuk Linggau	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001^[58]	21 Juni 2001	8	72/-
15	16.72	Kota Pagaralam	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001^[59]	21 Juni 2001	5	35/-
16	16.71	Kota Palembang	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	18	107/-
17	16.74	Kota Prabumulih	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001^[60]	21 Juni 2001	6	25/12

Kepulauan Bangka Belitung

Berikut adalah daftar 6 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	19.01	Kabupaten Bangka	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	8	19/62
2	19.05	Kabupaten Bangka Barat	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003^[61]	25 Februari 2003	6	6/60
3	19.03	Kabupaten Bangka Selatan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003^[61]	25 Februari 2003	8	3/50
4	19.04	Kabupaten Bangka Tengah	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003^[61]	25 Februari 2003	6	7/56
5	19.02	Kabupaten Belitung	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	5	7/42
6	19.06	Kabupaten Belitung Timur	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003^[61]	25 Februari 2003	7	-/39
7	19.71	Kota Pangkalpinang	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	7	42/-

Lampung

Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 2 kota di provinsi Lampung per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	18.04	Kabupaten Lampung Barat	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991^[62]	16 Agustus 1991	15	5/131
2	18.01	Kabupaten Lampung Selatan	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	17	4/256
3	18.02	Kabupaten Lampung Tengah	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	28	10/301
4	18.07	Kabupaten Lampung Timur	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999^[63]	20 April 1999	24	-/264
5	18.03	Kabupaten Lampung Utara	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	23	15/232
6	18.11	Kabupaten Mesuji	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008^[64]	26 November 2008	7	-/105
7	18.09	Kabupaten Pesawaran	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007^[65]	10 Agustus 2007	11	-/144
8	18.13	Kabupaten Pesisir Barat	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012^[66]	17 November 2012	11	2/116
9	18.10	Kabupaten Pringsewu	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008^[67]	26 November 2008	9	5/126
10	18.06	Kabupaten Tanggamus	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997^[68]	3 Januari 1997	20	3/299
11	18.05	Kabupaten Tulang Bawang	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997^[68]	3 Januari 1997	15	4/147
12	18.12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008^[69]	26 November 2008	9	3/93
13	18.08	Kabupaten Way Kanan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999^[63]	20 April 1999	14	6/221
14	18.71	Kota Bandar Lampung	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959^[49]	26 Juni 1959	20	126/-
15	18.72	Kota Metro	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999^[63]	20 April 1999	5	22/-

Pulau Jawa

Banten

Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di provinsi Banten per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	36.02	Kabupaten Lebak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	28	5/340
2	36.01	Kabupaten Pandeglang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	35	13/326
3	36.04	Kabupaten Serang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	29	-/326
4	36.03	Kabupaten Tangerang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	29	28/246
5	36.71	Kota Cilegon	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999^[71]	20 April 1999	8	43/-
6	36.72	Kota Serang	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007^[72]	10 Agustus 2007	6	67/-
7	36.73	Kota Tangerang	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993^[73]	27 Februari 1993	13	104/-
8	36.74	Kota Tangerang Selatan	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008^[74]	26 November 2008	7	54/-

Jawa Barat

Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Barat per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	32.04	Kabupaten Bandung	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	31	10/270
2	32.17	Kabupaten Bandung Barat	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007^[75]	2 Januari 2007	16	-/165
3	32.16	Kabupaten Bekasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	23	7/180
4	32.01	Kabupaten Bogor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	40	19/416
5	32.07	Kabupaten Ciamis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	27	7/258
6	32.03	Kabupaten Cianjur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	32	6/354
7	32.09	Kabupaten Cirebon	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	40	12/412
8	32.05	Kabupaten Garut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	42	21/421
9	32.12	Kabupaten Indramayu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	31	8/309
10	32.15	Kabupaten Karawang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	30	12/297
11	32.08	Kabupaten Kuningan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	32	15/361
12	32.10	Kabupaten Majalengka	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	26	13/330
13	32.18	Kabupaten Pangandaran	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012^[76]	17 November 2012	10	-/93
14	32.14	Kabupaten Purwakarta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	17	9/183
15	32.13	Kabupaten Subang	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968^[77]	29 Juni 1968	30	8/245
16	32.02	Kabupaten Sukabumi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	47	5/381
17	32.11	Kabupaten Sumedang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	26	7/270
18	32.06	Kabupaten Tasikmalaya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950^[70]	8 Agustus 1950	39	-/351
19	32.73	Kota Bandung	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950^[78]	14 Agustus 1950	30	151/-
20	32.79	Kota Banjar	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002^[79]	11 Desember 2002	4	9/16
21	32.75	Kota Bekasi	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996^[80]	16 Desember 1996	12	56/-
22	32.71	Kota Bogor	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950^[78]	14 Agustus 1950	6	68/-
23	32.77	Kota Cimahi	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001^[81]	21 Juni 2001	3	15/-
24	32.74	Kota Cirebon	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950^[78]	14 Agustus 1950	5	22/-
25	32.76	Kota Depok	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999^[82]	20 April 1999	11	63/-
26	32.72	Kota Sukabumi	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950^[83]	14 Agustus 1950	7	33/-
27	32.78	Kota Tasikmalaya	Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2001^[84]	21 Juni 2001	10	69/-

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berikut adalah daftar 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan
1	31.01	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999^[85]	31 Agustus 1999	2	6
2	31.73	Kota Administrasi Jakarta Barat	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978^[86]	28 Agustus 1978	8	56
3	31.71	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978^[86]	28 Agustus 1978	8	44
4	31.74	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978^[86]	28 Agustus 1978	10	65
5	31.75	Kota Administrasi Jakarta Timur	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978^[86]	28 Agustus 1978	10	65
6	31.72	Kota Administrasi Jakarta Utara	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978^[86]	28 Agustus 1978	6	31

Jawa Tengah

Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 6 kota di provinsi Jawa Tengah per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	33.04	Kabupaten Banjarnegara	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	20	12/266
2	33.02	Kabupaten Banyumas	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	27	30/301
3	33.25	Kabupaten Batang	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965^[88]	14 Juni 1965	15	9/239
4	33.16	Kabupaten Blora	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	16	24/271
5	33.09	Kabupaten Boyolali	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	22	6/261
6	33.29	Kabupaten Brebes	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	17	5/292
7	33.01	Kabupaten Cilacap	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	24	15/269
8	33.21	Kabupaten Demak	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	14	6/243
9	33.15	Kabupaten Grobogan	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	19	7/273
10	33.20	Kabupaten Jepara	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	16	11/184
11	33.13	Kabupaten Karanganyar	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	17	15/162
12	33.05	Kabupaten Kebumen	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	26	11/449
13	33.24	Kabupaten Kendal	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	20	20/266
14	33.10	Kabupaten Klaten	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	26	10/391
15	33.19	Kabupaten Kudus	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	9	9/123
16	33.08	Kabupaten Magelang	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	21	5/367
17	33.18	Kabupaten Pati	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	21	5/401
18	33.26	Kabupaten Pekalongan	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	19	13/272
19	33.27	Kabupaten Pemalang	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	14	11/211
20	33.03	Kabupaten Purbalingga	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	18	15/224
21	33.06	Kabupaten Purworejo	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	16	25/469
22	33.17	Kabupaten Rembang	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	14	7/287
23	33.14	Kabupaten Semarang	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	19	27/208
24	33.22	Kabupaten Sragen	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	20	12/196
25	33.11	Kabupaten Sukoharjo	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	12	17/150
26	33.23	Kabupaten Tegal	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	18	6/281
27	33.28	Kabupaten Temanggung	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	20	23/266
28	33.12	Kabupaten Wonogiri	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	25	43/251
29	33.07	Kabupaten Wonosobo	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	15	29/236
30	33.71	Kota Magelang	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950^[87]	8 Agustus 1950	3	17/-
31	33.75	Kota Pekalongan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950^[89]	14 Agustus 1950	4	27/-
32	33.72	Kota Salatiga	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992^[90]	12 Oktober 1992	4	23/-
33	33.73	Kota Semarang	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950^[89]	14 Agustus 1950	16	177/-
34	33.74	Kota Surakarta	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950^[89]	14 Agustus 1950	5	51/-
35	33.76	Kota Tegal	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950^[91]	14 Agustus 1950	4	27/-

Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kapanewon/ kemantren	Kelurahan/ kalurahan
1	34.02	Kabupaten Bantul	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950^[92]	8 Agustus 1950	17	-/75
2	34.03	Kabupaten Gunungkidul	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950^[92]	8 Agustus 1950	18	-/144
3	34.01	Kabupaten Kulon Progo	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950^[92]	8 Agustus 1950	12	1/87
4	34.04	Kabupaten Sleman	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950^[92]	8 Agustus 1950	17	-/86
5	34.71	Kota Yogyakarta	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947^[93]	8 Juni 1947	14	45/-

Jawa Timur

Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	35.26	Bangkalan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	18	8/273
2	35.10	Banyuwangi	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	25	28/189
3	35.05	Blitar	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	22	28/220
4	35.22	Bojonegoro	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	28	11/419
5	35.11	Bondowoso	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	23	10/209
6	35.25	Gresik	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974^[95]	1 November 1974	18	26/330
7	35.09	Jember	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	31	22/226
8	35.17	Jombang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	21	4/302
9	35.06	Kediri	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	26	1/343
10	35.24	Lamongan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	27	12/462
11	35.08	Lumajang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	21	7/198
12	35.19	Madiun	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	15	8/198
13	35.20	Magetan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	18	28/207
14	35.07	Malang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	33	12/378
15	35.16	Mojokerto	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	18	5/299
16	35.18	Nganjuk	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	20	20/264
17	35.21	Ngawi	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	19	4/213
18	35.01	Pacitan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	12	5/166
19	35.28	Pamekasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	13	11/178
20	35.14	Pasuruan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	24	24/341
21	35.02	Ponorogo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	21	26/281
22	35.13	Probolinggo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	24	5/325
23	35.27	Sampang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	14	6/180
24	35.15	Sidoarjo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	18	31/322
25	35.12	Situbondo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	17	4/132
26	35.29	Sumenep	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	27	4/330
27	35.03	Trenggalek	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	14	5/152
28	35.23	Tuban	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	20	17/311
29	35.04	Tulungagung	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	19	14/257
30	35.79	Kota Batu	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001^[96]	21 Juni 2001	3	5/19
31	35.72	Kota Blitar	Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965^[97]	1 September 1965	3	21/-
32	35.71	Kota Kediri	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950^[89]	14 Agustus 1950	3	46/-
33	35.77	Kota Madiun	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950^[89]	14 Agustus 1950	3	27/-
34	35.73	Kota Malang	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950^[89]	14 Agustus 1950	5	57/-
35	35.76	Kota Mojokerto	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	3	18/-
36	35.75	Kota Pasuruan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950^[98]	14 Agustus 1950	4	34/-
37	35.74	Kota Probolinggo	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	5	29/-
38	35.78	Kota Surabaya	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950^[94]	8 Agustus 1950	31	154/-

Kepulauan Nusa Tenggara

Bali

Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bali per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	51.03	Kabupaten Badung	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	6	16/46
2	51.06	Kabupaten Bangli	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	4	4/68
3	51.08	Kabupaten Buleleng	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	9	19/129
4	51.04	Kabupaten Gianyar	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	7	6/64
5	51.01	Kabupaten Jembrana	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	5	10/41
6	51.07	Kabupaten Karangasem	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	8	3/75
7	51.05	Kabupaten Klungkung	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	4	6/53
8	51.02	Kabupaten Tabanan	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	10	-/133
9	51.71	Kota Denpasar	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992^[100]	15 Januari 1992	4	16/27

Nusa Tenggara Barat

Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di provinsi Nusa Tenggara Barat per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Nomor Undang-Undang	Tanggal pengesahan Undang-Undang	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	52.06	Kabupaten Bima	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	18	-/191
2	52.05	Kabupaten Dompu	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	8	9/72
3	52.01	Kabupaten Lombok Barat	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	10	3/119
4	52.02	Kabupaten Lombok Tengah	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	12	12/127
5	52.03	Kabupaten Lombok Timur	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	20	15/239
6	52.08	Kabupaten Lombok Utara	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008	21 Juli 2008	5	-/43
7	52.04	Kabupaten Sumbawa	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	24	8/157
8	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003^[101]	18 Desember 2003	8	7/57
9	52.72	Kota Bima	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002^[102]	10 April 2002	5	38/-
10	52.71	Kota Mataram	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993^[103]	31 Agustus 1993	6	50/-

Nusa Tenggara Timur

Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 1 kota di provinsi Nusa Tenggara Timur per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Nomor Undang-Undang	Tanggal pengesahan Undang-Undang	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	53.05	Kabupaten Alor	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	17	17/158
2	53.04	Kabupaten Belu	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	12	12/69
3	53.08	Kabupaten Ende	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	21	23/255
4	53.06	Kabupaten Flores Timur	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	19	21/229
5	53.01	Kabupaten Kupang	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	24	17/160
6	53.13	Kabupaten Lembata	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999^[104]	4 Oktober 1999	9	7/144
7	53.21	Kabupaten Malaka	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013^[105]	11 Januari 2013	12	-/127
8	53.10	Kabupaten Manggarai	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	12	26/145
9	53.15	Kabupaten Manggarai Barat	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003^[106]	25 Februari 2003	12	5/164
10	53.19	Kabupaten Manggarai Timur	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007^[107]	10 Agustus 2007	9	17/159
11	53.16	Kabupaten Nagekeo	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007^[108]	2 Januari 2007	7	16/97
12	53.09	Kabupaten Ngada	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	12	16/135
13	53.14	Kabupaten Rote Ndao	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002	2 Mei 2002	10	7/112
14	53.20	Kabupaten Sabu Raijua	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008	26 November 2008	6	5/58
15	53.07	Kabupaten Sikka	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	21	13/147
16	53.12	Kabupaten Sumba Barat	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	6	11/63
17	53.18	Kabupaten Sumba Barat Daya	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022	25 Juli 2022	11	2/173
18	53.17	Kabupaten Sumba Tengah	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022	25 Juli 2022	5	-/65
19	53.11	Kabupaten Sumba Timur	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	22	16/140
20	53.02	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	32	12/266
21	53.03	Kabupaten Timor Tengah Utara	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[99]	14 Agustus 1958	24	33/160
22	53.71	Kota Kupang	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996^[109]	11 April 1996	6	51/-

Pulau Kalimantan

Kalimantan Barat

Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Barat per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa	Peta lokasi
1	61.07	Kabupaten Bengkayang	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999^[110]	20 April 1999	17	2/122
2	61.06	Kabupaten Kapuas Hulu	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	23	4/278
3	61.11	Kabupaten Kayong Utara	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007^[112]	2 Januari 2007	6	-/43
4	61.04	Kabupaten Ketapang	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	20	9/253
5	61.12	Kabupaten Kubu Raya	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007^[113]	14 Agustus 2007	9	-/117
6	61.08	Kabupaten Landak	Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999^[114]	4 Oktober 1999	13	-/156
7	61.10	Kabupaten Melawi	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003^[115]	18 Desember 2003	11	-/169
8	61.02	Kabupaten Mempawah	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	9	7/60	.svg
9	61.01	Kabupaten Sambas	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	19	-/193
10	61.03	Kabupaten Sanggau	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	15	6/163
11	61.09	Kabupaten Sekadau	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003^[115]	18 Desember 2003	7	-/87
12	61.05	Kabupaten Sintang	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	14	16/390
13	61.71	Kota Pontianak	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	6	29/-
14	61.72	Kota Singkawang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001^[116]	21 Juni 2001	5	26/-

Kalimantan Selatan

Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Selatan per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	63.11	Kabupaten Balangan	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003^[117]	25 Februari 2003	8	3/154
2	63.03	Kabupaten Banjar	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	20	13/277
3	63.04	Kabupaten Barito Kuala	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	17	6/195
4	63.06	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	11	4/144
5	63.07	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	11	8/161
6	63.08	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	10	5/214
7	63.02	Kabupaten Kotabaru	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	21	4/198
8	63.09	Kabupaten Tabalong	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965^[118]	14 Juli 1965	12	10/121
9	63.10	Kabupaten Tanah Bumbu	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003^[117]	25 Februari 2003	10	5/144
10	63.01	Kabupaten Tanah Laut	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965^[118]	14 Juli 1965	11	5/130
11	63.05	Kabupaten Tapin	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965^[118]	14 Juli 1965	12	9/126
12	63.72	Kota Banjarbaru	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999^[119]	10 April 1999	5	20/-
13	63.71	Kota Banjarmasin	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	5	52/-

Kalimantan Tengah

Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kalimantan Tengah per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	62.04	Kabupaten Barito Selatan	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	6	7/86
2	62.13	Kabupaten Barito Timur	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002^[120]	10 April 2002	10	3/100
3	62.05	Kabupaten Barito Utara	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	9	10/93
4	62.10	Kabupaten Gunung Mas	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002^[120]	10 April 2002	12	13/114
5	62.03	Kabupaten Kapuas	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	17	17/214
6	62.06	Kabupaten Katingan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002^[120]	10 April 2002	13	7/154
7	62.01	Kabupaten Kotawaringin Barat	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	6	13/81
8	62.02	Kabupaten Kotawaringin Timur	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	17	17/168
9	62.09	Kabupaten Lamandau	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002^[120]	10 April 2002	8	3/85
10	62.12	Kabupaten Murung Raya	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002^[120]	10 April 2002	10	9/116
11	62.11	Kabupaten Pulang Pisau	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002^[120]	10 April 2002	8	4/95
12	62.07	Kabupaten Sukamara	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002^[120]	10 April 2002	5	3/29
13	62.08	Kabupaten Seruyan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002^[120]	10 April 2002	10	3/97
14	62.71	Kota Palangka Raya	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965^[121]	14 Juni 1965	5	30/-

Kalimantan Timur

Berikut adalah daftar 7 kabupaten dan 3 kota di provinsi Kalimantan Timur per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	64.03	Kabupaten Berau	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	13	10/100
2	64.07	Kabupaten Kutai Barat	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999^[122]	4 Oktober 1999	16	4/190
3	64.02	Kabupaten Kutai Kartanegara	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	18	44/193
4	64.08	Kabupaten Kutai Timur	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999^[122]	4 Oktober 1999	18	2/139
5	64.11	Kabupaten Mahakam Ulu	Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2013^[123]	11 Januari 2013	5	-/50
6	64.01	Kabupaten Paser	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	10	5/139
7	64.09	Kabupaten Penajam Paser Utara	Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2002^[124]	10 April 2002	4	24/30
8	64.71	Kota Balikpapan	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	6	34/-
9	64.74	Kota Bontang	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999^[122]	4 Oktober 1999	3	15/-
10	64.72	Kota Samarinda	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[111]	26 Juni 1959	10	59/-

Kalimantan Utara

Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kalimantan Utara per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	65.01	Kabupaten Bulungan	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959^[125]	26 Juni 1959	10	7/74
2	65.02	Kabupaten Malinau	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999^[122]	4 Oktober 1999	15	-/109
3	65.03	Kabupaten Nunukan	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999^[122]	4 Oktober 1999	21	8/232
4	65.04	Kabupaten Tana Tidung	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007^[126]	14 Agustus 2007	5	-/32
5	65.71	Kota Tarakan	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997^[127]	8 Oktober 1997	4	20/-

Pulau Sulawesi

Gorontalo

Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 1 kota di provinsi Gorontalo per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	75.02	Kabupaten Boalemo	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999^[128]	4 Oktober 1999	7	-/82
2	75.03	Kabupaten Bone Bolango	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003^[129]	25 Februari 2003	18	5/160
3	75.01	Kabupaten Gorontalo	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	19	14/191
4	75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007^[131]	2 Januari 2007	11	-/123
5	75.04	Kabupaten Pohuwato	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003^[129]	25 Februari 2003	13	3/101
6	75.71	Kota Gorontalo	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	9	50/-

Sulawesi Barat

Berikut adalah daftar 6 kabupaten di provinsi Sulawesi Barat per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	76.05	Kabupaten Majene	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	8	20/62
2	76.03	Kabupaten Mamasa	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002^[132]	10 April 2002	17	13/168
3	76.02	Kabupaten Mamuju	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	11	15/88
4	76.06	Kabupaten Mamuju Tengah	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013^[133]	11 Januari 2013	5	-/54
5	76.01	Kabupaten Pasangkayu	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003^[134]	25 Februari 2003	12	4/59
6	76.04	Kabupaten Polewali Mandar	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	16	23/144

Sulawesi Selatan

Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 3 kota di provinsi Sulawesi Selatan per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	73.03	Kabupaten Bantaeng	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	8	21/46
2	73.11	Kabupaten Barru	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	7	15/40
3	73.08	Kabupaten Bone	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	27	44/328
4	73.02	Kabupaten Bulukumba	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	10	27/109
5	73.16	Kabupaten Enrekang	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	12	17/112
6	73.06	Kabupaten Gowa	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	18	46/121
7	73.04	Kabupaten Jeneponto	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	11	31/82
8	73.01	Kabupaten Kepulauan Selayar	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	11	7/81
9	73.17	Kabupaten Luwu	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	21	20/207
10	73.24	Kabupaten Luwu Timur	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003^[135]	25 Februari 2003	11	3/125
11	73.22	Kabupaten Luwu Utara	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999^[136]	20 April 1999	15	7/166
12	73.09	Kabupaten Maros	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	14	23/80
13	73.10	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	13	38/65
14	73.15	Kabupaten Pinrang	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	12	40/69
15	73.14	Kabupaten Sidenreng Rappang	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	11	38/68
16	73.07	Kabupaten Sinjai	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	9	13/67
17	73.12	Kabupaten Soppeng	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	8	21/49
18	73.05	Kabupaten Takalar	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	10	24/76
19	73.18	Kabupaten Tana Toraja	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	19	47/112
20	73.26	Kabupaten Toraja Utara	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008^[137]	21 Juli 2008	21	40/111
21	73.13	Kabupaten Wajo	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	14	48/142
22	73.71	Kota Makassar	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	15	153/-
23	73.73	Kota Palopo	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002^[138]	10 April 2002	9	48/-
24	73.72	Kota Parepare	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	4	22/-

Sulawesi Tenggara

Berikut adalah daftar 15 kabupaten dan 2 kota di provinsi Sulawesi Tenggara per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	74.06	Kabupaten Bombana	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003^[139]	18 Desember 2003	22	22/121
2	74.04	Kabupaten Buton	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	7	12/83
3	74.15	Kabupaten Buton Selatan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014^[140]	23 Juli 2014	7	10/60
4	74.14	Kabupaten Buton Tengah	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014^[141]	23 Juli 2014	7	10/67
5	74.10	Kabupaten Buton Utara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007^[142]	2 Januari 2007	6	12/78
6	74.01	Kabupaten Kolaka	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	12	35/100
7	74.11	Kabupaten Kolaka Timur	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013^[143]	11 Januari 2013	13	16/117
8	74.08	Kabupaten Kolaka Utara	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003^[139]	18 Desember 2003	15	6/127
9	74.02	Kabupaten Konawe	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	27	57/297
10	74.12	Kabupaten Konawe Kepulauan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013^[144]	15 Mei 2013	7	7/89
11	74.05	Kabupaten Konawe Selatan	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003^[145]	25 Februari 2003	25	15/336
12	74.09	Kabupaten Konawe Utara	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007^[146]	2 Januari 2007	13	11/159
13	74.03	Kabupaten Muna	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	22	26/125
14	74.13	Kabupaten Muna Barat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014^[147]	23 Juli 2014	11	5/81
15	74.07	Kabupaten Wakatobi	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003^[139]	18 Desember 2003	8	26/75
16	74.72	Kota Baubau	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001^[148]	21 Juni 2001	8	43/-
17	74.71	Kota Kendari	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995^[149]	3 Agustus 1995	10	64/-

Sulawesi Tengah

Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 1 kota di provinsi Sulawesi Tengah per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	72.01	Kabupaten Banggai	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	23	46/291
2	72.07	Kabupaten Banggai Kepulauan	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999^[150]	4 Oktober 1999	12	3/141
3	72.11	Kabupaten Banggai Laut	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013^[151]	11 Januari 2013	7	3/63
4	72.05	Kabupaten Buol	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999^[150]	4 Oktober 1999	11	7/108
5	72.03	Kabupaten Donggala	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	16	9/158
6	72.06	Kabupaten Morowali	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999^[150]	4 Oktober 1999	9	7/126
7	72.12	Kabupaten Morowali Utara	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013^[152]	15 Mei 2013	10	3/122
8	72.08	Kabupaten Parigi Moutong	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002^[153]	10 April 2002	23	5/278
9	72.02	Kabupaten Poso	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	19	28/141
10	72.10	Kabupaten Sigi	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008^[154]	21 Juli 2008	15	-/176
11	72.09	Kabupaten Tojo Una-Una	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003^[155]	18 Desember 2003	12	12/134
12	72.04	Kabupaten Tolitoli	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	10	6/103
13	72.71	Kota Palu	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994^[156]	22 Juli 1994	8	46/-

Sulawesi Utara

Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sulawesi Utara per 2026


No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	71.01	Kabupaten Bolaang Mongondow	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	15	2/200
2	71.02	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008^[157]	21 Juli 2008	7	-/81
3	71.03	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008^[158]	21 Juli 2008	7	-/81
4	71.04	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007^[159]	2 Januari 2007	6	1/106
5	71.05	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	15	22/145
6	71.06	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007^[160]	2 Januari 2007	10	10/83
7	71.07	Kabupaten Kepulauan Talaud	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002^[161]	10 April 2002	19	11/142
8	71.08	Kabupaten Minahasa	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	25	43/227
9	71.09	Kabupaten Minahasa Selatan	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003^[162]	25 Februari 2003	17	10/167
10	71.10	Kabupaten Minahasa Tenggara	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007^[163]	2 Januari 2007	12	9/135
11	71.11	Kabupaten Minahasa Utara	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003^[164]	18 Desember 2003	10	6/126
12	71.71	Kota Bitung	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990^[165]	15 Agustus 1950	8	69/-
13	71.72	Kota Kotamobagu	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007^[166]	2 Januari 2007	4	18/15
14	71.73	Kota Manado	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959^[130]	4 Juli 1959	11	87/-
15	71.74	Kota Tomohon	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003^[162]	25 Februari 2003	5	44/-

Kepulauan Maluku

Maluku

Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Maluku per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	81.04	Kabupaten Buru	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999^[167]	4 Oktober 1999	10	-/82
2	81.09	Kabupaten Buru Selatan	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008^[168]	21 Juli 2008	6	-/79
3	81.07	Kabupaten Kepulauan Aru	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003^[169]	18 Desember 2003	10	2/117
4	81.08	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999^[167]	4 Oktober 1999	10	2/80
5	81.01	Kabupaten Maluku Barat Daya	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008^[170]	21 Juli 2008	17	1/117
6	81.02	Kabupaten Maluku Tengah	Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958^[171]	17 Juli 1958	18	6/186
7	81.03	Kabupaten Maluku Tenggara	Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958^[171]	17 Juli 1958	11	1/190
8	81.06	Kabupaten Seram Bagian Barat	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003^[169]	18 Desember 2003	11	-/92
9	81.05	Kabupaten Seram Bagian Timur	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003^[169]	18 Desember 2003	15	-/198
10	81.71	Kota Ambon	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955^[172]	9 Juni 1955	5	20/30
11	81.72	Kota Tual	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007^[173]	10 Agustus 2007	5	3/27

Maluku Utara

Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di provinsi Maluku Utara per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	82.01	Kabupaten Halmahera Barat	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003^[174]	25 Maret 2003	8	-/169
2	82.04	Kabupaten Halmahera Tengah	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990^[175]	15 Agustus 1990	10	-/61
3	82.02	Kabupaten Halmahera Timur	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003^[174]	25 Maret 2003	10	-/102
4	82.06	Kabupaten Halmahera Selatan	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003^[174]	25 Maret 2003	30	-/249
5	82.03	Kabupaten Halmahera Utara	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003^[174]	25 Maret 2003	17	-/196
6	82.07	Kabupaten Kepulauan Sula	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003^[174]	25 Maret 2003	12	-/78
7	82.05	Kabupaten Pulau Morotai	Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008^[176]	26 November 2008	5	-/88
8	82.08	Kabupaten Pulau Taliabu	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013^[177]	11 Januari 2013	8	-/71
9	82.71	Kota Ternate	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999^[178]	20 April 1999	7	77/-
10	82.72	Kota Tidore Kepulauan	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003^[174]	25 Maret 2003	8	40/49

Pulau Papua

Papua

Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Distrik	Kelurahan/kampung
1	91.06	Kabupaten Biak Numfor	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969^[179]	10 September 1969	19	14/254
2	91.03	Kabupaten Jayapura	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969^[179]	10 September 1969	19	5/139
3	91.11	Kabupaten Keerom	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[180]	25 Oktober 2002	11	-/91
4	91.05	Kabupaten Kepulauan Yapen	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969^[179]	10 September 1969	16	5/160
5	91.20	Kabupaten Mamberamo Raya	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007^[181]	15 Maret 2007	8	-/60
6	91.10	Kabupaten Sarmi	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[180]	25 Oktober 2002	10	2/92
7	91.19	Kabupaten Supiori	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003^[182]	18 Desember 2003	5	-/38
8	91.15	Kabupaten Waropen	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[180]	25 Oktober 2002	11	-/100
9	91.71	Kota Jayapura	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993^[183]	2 Agustus 1993	5	25/14

Papua Barat

Berikut adalah daftar 7 kabupaten di provinsi Papua Barat per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Distrik	Kelurahan/kampung
1	92.03	Kabupaten Fakfak	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969^[179]	10 September 1969	17	7/142
2	92.08	Kabupaten Kaimana	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[184]	11 Desember 2002	7	2/84
3	92.02	Kabupaten Manokwari	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969^[179]	10 September 1969	9	9/164
4	92.11	Kabupaten Manokwari Selatan	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012^[185]	17 November 2012	6	-/57
5	92.12	Kabupaten Pegunungan Arfak	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012^[186]	17 November 2012	10	-/166
6	92.06	Kabupaten Teluk Bintuni	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[187]	11 Desember 2002	24	2/115
7	92.07	Kabupaten Teluk Wondama	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[188]	11 Desember 2002	13	1/75

Papua Barat Daya

Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua Barat Daya per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Distrik	Kelurahan/kampung
1	92.10	Kabupaten Maybrat	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009^[189]	16 Januari 2009	24	1/259
2	92.05	Kabupaten Raja Ampat	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[180]	11 Desember 2002	24	4/117
3	92.01	Kabupaten Sorong	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969^[190]	10 September 1969	30	26/226
4	92.04	Kabupaten Sorong Selatan	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[180]	11 Desember 2002	15	2/121
5	92.09	Kabupaten Tambrauw	Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008^[191]	26 November 2008	29	-/216
6	92.71	Kota Sorong	Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999^[192]	4 Oktober 1999	10	52/-

Papua Pegunungan

Berikut adalah daftar 8 kabupaten di provinsi Papua Pegunungan per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Distrik	Kelurahan/ kampung
1	95.01	Kabupaten Jayawijaya	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969^[193]	10 September 1969	40	4/328
2	95.07	Kabupaten Lanny Jaya	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008^[194]	4 Januari 2008	39	1/354
3	95.05	Kabupaten Mamberamo Tengah	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008^[195]	4 Januari 2008	5	-/59
4	95.08	Kabupaten Nduga	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008^[196]	4 Januari 2008	32	-/248
5	95.02	Kabupaten Pegunungan Bintang	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[180]	25 Oktober 2002	34	-/277
6	95.04	Kabupaten Tolikara	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[180]	25 Oktober 2002	46	4/541
7	95.06	Kabupaten Yalimo	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008^[197]	4 Januari 2008	5	-/300
8	95.03	Kabupaten Yahukimo	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[180]	25 Oktober 2002	51	1/510

Papua Selatan

Berikut adalah daftar 4 kabupaten di provinsi Papua Selatan per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Distrik	Kelurahan/kampung
1	93.04	Kabupaten Asmat	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[180]	25 Oktober 2002	19	-/221
2	93.02	Kabupaten Boven Digoel	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[180]	25 Oktober 2002	20	-/112
3	93.03	Kabupaten Mappi	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002^[180]	25 Oktober 2002	15	2/162
4	93.01	Kabupaten Merauke	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969^[179]	10 September 1969	20	11/179

Papua Tengah

Berikut adalah daftar 8 kabupaten di provinsi Papua Tengah per 2026

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Distrik	Kelurahan/kampung
1	91.28	Kabupaten Deiyai	Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008^[198]	26 November 2008	5	-/67
2	91.26	Kabupaten Dogiyai	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008^[199]	4 Januari 2008	10	-/79
3	91.27	Kabupaten Intan Jaya	Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008^[200]	26 November 2008	8	-/97
4	91.09	Kabupaten Mimika	Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999^[201]	4 Oktober 1999	18	2/109
5	91.04	Kabupaten Nabire	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969^[179]	10 September 1969	15	9/72
6	91.08	Kabupaten Paniai	Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999^[201]	4 Oktober 1999	23	5/216
7	91.25	Kabupaten Puncak	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008^[202]	4 Januari 2008	25	-/206
8	91.07	Kabupaten Puncak Jaya	Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999^[201]	4 Oktober 1999	26	3/302

Referensi

↑ "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 8 Desember 2021.
↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 5 Desember 2018.
↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
1 2 3 4 5 6 "UUDRT No. 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara". Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID] (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 4 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 14 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 4 Tahun 1974". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 41 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 48 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 7 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue". Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID] (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 3 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 2 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 10 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 8 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "UUDRT No. 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara". Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID] (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 5 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 15 Tahun 1964". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 "UU No. 9 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 22 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 23 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 "UU No. 12 Tahun 1998". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 46 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 45 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 38 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 37 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 "UU No. 36 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 "UUDrt No. 9 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 47 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 4 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "UU No. 12 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 "UU No. 38 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 49 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 "UU No. 9 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 4 5 "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 12 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 6 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 12 Tahun 2009". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 4 5 6 7 8 "UU No. 53 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 16 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ Indonesia, Pemerintah Pusat (21 Juli 2008). "Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 20 September 2023.
↑ "UU No. 31 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 5 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 4 5 "UU No. 54 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 61 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 25 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 "UU No. 28 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 24 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 "UU No. 3 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 "UU No. 39 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 6 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 1 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 16 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 "UU No. 37 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 7 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 7 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 8 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 6 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 4 "UU No. 5 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 6 Tahun 1991". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 "UU No. 12 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI DI PROVINSI LAMPUNG". www.regulasip.id. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 33 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 22 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 48 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 "UU No. 2 Tahun 1997". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 50 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 "UU No. 14 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 15 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 32 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 2 Tahun 1993". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 51 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 12 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 21 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 4 Tahun 1968". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
1 2 3 "UU No. 16 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 27 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 9 Tahun 1996". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 9 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 15 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 17 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 10 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 34 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
1 2 3 4 5 "PP No. 25 Tahun 1978". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 "UU No. 13 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 9 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
1 2 3 4 5 6 "UU No. 16 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "PP No. 69 Tahun 1992". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 17 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
1 2 3 4 Indonesia, Republik (8 Agustus 1950). "PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA". dpr.go.id. Diakses tanggal 19 September 2023.
↑ "UU No. 17 Tahun 1947". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 "UU No. 12 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "PP No. 38 Tahun 1974". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 11 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 18 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 17 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 "UU No. 69 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 1 Tahun 1992". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 30 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 13 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 4 Tahun 1993". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 52 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 3 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 8 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 36 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 2 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 5 Tahun 1996". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
↑ "UU No. 10 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 "UU No. 27 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 6 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 35 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 55 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 "UU No. 34 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 12 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 "UU No. 2 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 3 "UU No. 8 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 9 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 3 4 5 6 7 8 "UU No. 5 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 5 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 3 4 5 "UU No. 47 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 2 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 7 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 27 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 34 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 29 Tahun 1997". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 50 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 "UU No. 6 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 "UU No. 29 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 11 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 11 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 4 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 7 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 7 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 13 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 28 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 11 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 3 "UU No. 29 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 16 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 15 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 14 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 8 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 13 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 4 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 13 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 14 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 13 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 6 Tahun 1995". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 3 "UU No. 51 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 5 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 12 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 10 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 27 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 32 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 4 Tahun 1994". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 30 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 29 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 10 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 15 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 8 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 "UU No. 10 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 9 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 33 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 7 Tahun 1990". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
↑ "UU No. 4 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.
1 2 "UU No. 46 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 32 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 "UU No. 40 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 31 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 "UU No. 60 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "PP No. 15 Tahun 1955". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 31 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 4 5 6 "UU No. 1 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 6 Tahun 1990". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 53 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 6 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
↑ "UU No. 11 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
1 2 3 4 5 6 7 "UU No. 12 Tahun 1969". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ Republik Indonesia, Pemerintah Pusat (15 Maret 2007). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua" (PDF). www.dpr.go.id. Diakses tanggal 22 September 2023.
↑ "UU No. 35 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 6 Tahun 1993". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 23 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 24 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 13 Tahun 2009". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 12 Tahun 1969". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 56 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 45 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 12 Tahun 1969". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 5 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 3 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 6 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 4 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 55 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 8 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 54 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
1 2 3 "UU No. 45 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.
↑ "UU No. 7 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

Catatan

↑ Pada pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Bintan sebelumnya disebut sebagai Kabupaten Kepulauan Riau.

Lihat pula

Pranala luar

(Indonesia) Data Wilayah Kemendagri 2017 Diarsipkan 2017-04-29 di Wayback Machine.
(Indonesia) Depdagri: Daftar Provinsi^{[pranala nonaktif permanen]}
(Indonesia) Hasil sensus penduduk tahun 2010

[UU-1] "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 8 Desember 2021.

[Permendagri_137/2017-2] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 5 Desember 2018.

[Permendagri-72-2019-3] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[UU_No.7/1956-4] 1 2 3 4 5 6 "UUDRT No. 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara". Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID] (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2023-09-19.

[5] "UU No. 4 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[6] "UU No. 14 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[7] "UU No. 4 Tahun 1974". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[8] "UU No. 41 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[9] "UU No. 48 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[10] "UU No. 7 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[11] "UU No. 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue". Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID] (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2023-09-19.

[12] "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[13] "UU No. 3 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[14] "UU No. 2 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[15] "UU No. 10 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[16] "UU No. 8 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[UUDRT_No.7/1956-17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "UUDRT No. 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara". Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID] (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2023-09-19.

[18] "UU No. 5 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[19] "UU No. 15 Tahun 1964". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.9/2003-20] 1 2 3 "UU No. 9 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[21] "UU No. 22 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[22] "UU No. 23 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.12/1998-23] 1 2 "UU No. 12 Tahun 1998". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[24] "UU No. 46 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[25] "UU No. 45 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[26] "UU No. 38 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[27] "UU No. 37 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[:3-28] 1 2 "UU No. 36 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UUDRT_No.9/1956-29] 1 2 3 "UUDrt No. 9 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[30] "UU No. 47 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UUDRT_No.8/1956-31] 1 2 3 "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[32] "UU No. 4 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.12/1956-33] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "UU No. 12 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.38/2003-34] 1 2 3 "UU No. 38 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[35] "UU No. 49 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.9/1956-36] 1 2 "UU No. 9 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.8/1956-37] 1 2 3 4 5 "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[38] "UU No. 12 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[39] "UU No. 6 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[40] "UU No. 12 Tahun 2009". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.53/1999-41] 1 2 3 4 5 6 7 8 "UU No. 53 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[42] "UU No. 16 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[44] Indonesia, Pemerintah Pusat (21 Juli 2008). "Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 20 September 2023.

[45] "UU No. 31 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[46] "UU No. 5 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.54/1999-47] 1 2 3 4 5 "UU No. 54 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[48] "UU No. 61 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[49] "UU No. 25 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.28/1959-50] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 "UU No. 28 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[51] "UU No. 24 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.3/2003-52] 1 2 3 "UU No. 3 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.39/2003-53] 1 2 "UU No. 39 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[54] "UU No. 6 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[55] "UU No. 1 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[56] "UU No. 16 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.37/2003-57] 1 2 3 "UU No. 37 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[58] "UU No. 7 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[59] "UU No. 7 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[60] "UU No. 8 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[61] "UU No. 6 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.5/2003-62] 1 2 3 4 "UU No. 5 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[63] "UU No. 6 Tahun 1991". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.12/1999-64] 1 2 3 "UU No. 12 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[65] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI DI PROVINSI LAMPUNG". www.regulasip.id. Diakses tanggal 2023-09-20.

[66] "UU No. 33 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[67] "UU No. 22 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[68] "UU No. 48 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.2/1997-69] 1 2 "UU No. 2 Tahun 1997". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[70] "UU No. 50 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.14/1950-71] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 "UU No. 14 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[72] "UU No. 15 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[73] "UU No. 32 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[74] "UU No. 2 Tahun 1993". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[75] "UU No. 51 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[76] "UU No. 12 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[77] "UU No. 21 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[78] "UU No. 4 Tahun 1968". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[UU_No.16/1950-79] 1 2 3 "UU No. 16 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[80] "UU No. 27 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[81] "UU No. 9 Tahun 1996". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[82] "UU No. 9 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[83] "UU No. 15 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[84] "UU No. 17 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[85] "UU No. 10 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[86] "UU No. 34 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[PP_No.25/1978-87] 1 2 3 4 5 "PP No. 25 Tahun 1978". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[UU_No.13/1950-88] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 "UU No. 13 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[89] "UU No. 9 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[UU_No.16_Tahun_1950-90] 1 2 3 4 5 6 "UU No. 16 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[91] "PP No. 69 Tahun 1992". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[92] "UU No. 17 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[UU_No.15/1950-93] 1 2 3 4 Indonesia, Republik (8 Agustus 1950). "PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA". dpr.go.id. Diakses tanggal 19 September 2023.

[94] "UU No. 17 Tahun 1947". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[UU_No.12/1950-95] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 "UU No. 12 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[96] "PP No. 38 Tahun 1974". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[97] "UU No. 11 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[98] "UU No. 18 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[99] "UU No. 17 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[UU_No.69/1958-100] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 "UU No. 69 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[UU_No.1/1992-101] "UU No. 1 Tahun 1992". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[102] "UU No. 30 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[103] "UU No. 13 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[104] "UU No. 4 Tahun 1993". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[105] "UU No. 52 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[106] "UU No. 3 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[107] "UU No. 8 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[108] "UU No. 36 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[109] "UU No. 2 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[UU_No.5/1996-110] "UU No. 5 Tahun 1996". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.

[111] "UU No. 10 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[UU_No.27/1959-112] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 "UU No. 27 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[113] "UU No. 6 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[114] "UU No. 35 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[115] "UU No. 55 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[UU_No.34/2003-116] 1 2 "UU No. 34 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[117] "UU No. 12 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[UU_No.2/2003-118] 1 2 "UU No. 2 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[UU_No.8/1965-119] 1 2 3 "UU No. 8 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[120] "UU No. 9 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[UU_No.5/2002-121] 1 2 3 4 5 6 7 8 "UU No. 5 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[122] "UU No. 5 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[UU_No.47/1999-123] 1 2 3 4 5 "UU No. 47 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[124] "UU No. 2 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[125] "UU No. 7 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[126] "UU No. 27 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[127] "UU No. 34 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[128] "UU No. 29 Tahun 1997". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[129] "UU No. 50 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[UU_No.6/2003-130] 1 2 "UU No. 6 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[UU_No.29/1959-131] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 "UU No. 29 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[132] "UU No. 11 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[133] "UU No. 11 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[134] "UU No. 4 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[135] "UU No. 7 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[136] "UU No. 7 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[137] "UU No. 13 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[138] "UU No. 28 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[139] "UU No. 11 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[:0-140] 1 2 3 "UU No. 29 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[141] "UU No. 16 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[142] "UU No. 15 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[143] "UU No. 14 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[144] "UU No. 8 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[145] "UU No. 13 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[146] "UU No. 4 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[147] "UU No. 13 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[148] "UU No. 14 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[149] "UU No. 13 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[150] "UU No. 6 Tahun 1995". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[UU_No.51/1999-151] 1 2 3 "UU No. 51 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[152] "UU No. 5 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[153] "UU No. 12 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[154] "UU No. 10 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[155] "UU No. 27 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[156] "UU No. 32 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[157] "UU No. 4 Tahun 1994". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[158] "UU No. 30 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[159] "UU No. 29 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[160] "UU No. 10 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[161] "UU No. 15 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[162] "UU No. 8 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[UU_No.10/2003-163] 1 2 "UU No. 10 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[164] "UU No. 9 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[165] "UU No. 33 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[166] "UU No. 7 Tahun 1990". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[167] "UU No. 4 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21.

[UU_No.46/1999-168] 1 2 "UU No. 46 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[169] "UU No. 32 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.40/2003-170] 1 2 3 "UU No. 40 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[171] "UU No. 31 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.60/1958-172] 1 2 "UU No. 60 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[173] "PP No. 15 Tahun 1955". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[174] "UU No. 31 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.1/2003-175] 1 2 3 4 5 6 "UU No. 1 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[176] "UU No. 6 Tahun 1990". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[177] "UU No. 53 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[178] "UU No. 6 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[179] "UU No. 11 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.

[UU_No.12/1969-180] 1 2 3 4 5 6 7 "UU No. 12 Tahun 1969". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[UU_No.26/2002-181] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[182] Republik Indonesia, Pemerintah Pusat (15 Maret 2007). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua" (PDF). www.dpr.go.id. Diakses tanggal 22 September 2023.

[183] "UU No. 35 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[184] "UU No. 6 Tahun 1993". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[185] "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[186] "UU No. 23 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[187] "UU No. 24 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[188] "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[189] "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[190] "UU No. 13 Tahun 2009". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[191] "UU No. 12 Tahun 1969". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[192] "UU No. 56 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[193] "UU No. 45 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[194] "UU No. 12 Tahun 1969". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[195] "UU No. 5 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[196] "UU No. 3 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[197] "UU No. 6 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[198] "UU No. 4 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[199] "UU No. 55 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[200] "UU No. 8 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[201] "UU No. 54 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[UU_No.45/1999-202] 1 2 3 "UU No. 45 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[203] "UU No. 7 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22.

[43] Pada pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Bintan sebelumnya disebut sebagai Kabupaten Kepulauan Riau.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[a]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

[98]

[99]

l b s Kota di Indonesia
Sumatra	Banda Aceh Langsa Lhokseumawe Sabang Subulussalam Binjai Gunungsitoli Medan Padangsidimpuan Pematangsiantar Sibolga Tanjungbalai Tebing Tinggi Bengkulu Jambi Sungai Penuh Dumai Pekanbaru Bukittinggi Padang Padang Panjang Pariaman Payakumbuh Sawahlunto Solok Lubuklinggau Pagar Alam Palembang Prabumulih Bandar Lampung Metro Pangkalpinang Batam Tanjungpinang
Jawa	Bandung Banjar Batu Bekasi Blitar Bogor Cilegon Cimahi Cirebon Depok Jakarta Jakarta Utara Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Selatan Jakarta Barat Kediri Madiun Magelang Malang Mojokerto Pasuruan Pekalongan Probolinggo Salatiga Semarang Serang Sukabumi Surabaya Surakarta Tasikmalaya Tangerang Tangerang Selatan Tegal Yogyakarta
Kalimantan	Pontianak Singkawang Banjarbaru Banjarmasin Palangka Raya Balikpapan Bontang Samarinda Nusantara Tarakan
Nusa Tenggara	Denpasar Bima Mataram Kupang
Sulawesi	Makassar Palopo Parepare Baubau Kendari Palu Gorontalo Bitung Kotamobagu Manado Tomohon
Maluku	Ambon Tual Ternate Tidore Kepulauan
Papua	Jayapura Sorong
Daftar ibu kota provinsi · Daftar wilayah metropolitan · Daftar kota menurut: jumlah penduduk · kepadatan penduduk · luas wilayah · provinsi · hari jadi