Sulawesi Barat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Sulawesi Barat
Provinsi
Sulbar
Transkripsi bahasa Mandar
 • Aksara Lontaraᨔᨘᨒᨓᨛᨔᨗ ᨅᨑᨕᨘ
Dari atas ke bawah: Rumah adat Mandar, Tugu Perdamaian Mamuju, Rumah adat Mamasa, dan tradisi Mangngaro di Mamasa
Bendera Sulawesi Barat
Bendera
Lambang resmi Sulawesi Barat
Lambang
Motto: 
Mellete diatonganan
(Mandar) Meniti pada kebenaran
Peta
Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirianUU No. 26 Tahun 2004
Hari jadi22 September 2004[1]
Ibu kotaMamuju
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 6
  • Kota: -
  • Kecamatan: 69
  • Kelurahan: 71
  • Desa: 576
Pemerintahan
 • GubernurZudan Arif Fakrulloh (Penjabat)
 • Wakil Gubernur-
 • Sekretaris DaerahMuhammad Idris
 • Ketua DPRDSiti Suraidah Suhardi
Luas
 • Total16.787,18 km2 (6,481,57 sq mi)
Populasi
 (2021)[2]
 • Total1.436.842
 • Kepadatan85,59/km2 (221,7/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 80,24%
Kristen 17,48%
— Protestan 16,18%
— Katolik 1,30%
Hindu 2,22%
Buddha 0,06%[3]
 • Bahasa
Daftar
 • IPMKenaikan 66,36 (2021)
sedang[4]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode pos
913xx-915xx
Kode area telepon
Daftar
  • 0422 — Majene
  • 0426 — Mamuju — Mamuju Tengah — Pasangkayu
  • 0428 — Polewali Mandar — Mamasa
Kode ISO 3166ID-SR
Pelat kendaraanDC
Kode Kemendagri76 Edit nilai pada Wikidata
DAURp 1.082.940.636.000,00- (2020)[5]
Lagu daerah
  • "Sayang Sayang Mandar"
  • "Oh Mamuju"
  • "Tenggang - Tenggang Lopi"
  • "Lita Pembolongan"
  • "Pulo Karampuang"
  • "Pasurungai Salili"
  • "Sulbar Malaqbi"
Rumah adat
Senjata tradisional
Flora resmiCempaka hutan kasar
Fauna resmiMandar dengkur
Situs webwww.sulbarprov.go.id

Sulawesi Barat (disingkat Sulbar, Lontara: ᨔᨘᨒᨓᨛᨔᨗ ᨅᨑᨕᨘ) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Daerah ini pernah menjadi bagian dari provinsi Sulawesi Selatan hingga pemekaran provinsi pada 2004. Ibukota provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju.

Pembentukan provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang disahkan dalam rapat Paripurna antara Pemerintah dan DPR RI, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2004.[6] Sulawesi Barat memiliki daratan dengan luas 16.937, 16 km2 dan lautan dengan luas 20.342 km2 serta pesisir pantai sepanjang 677 km. Jumlah kecamatan di Sulawesi barat sebanyak 69 dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 649.[7]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Penyatuan kerajaan di Tanah Mandar[sunting | sunting sumber]

Sebelum datangnya Belanda, suku Mandar di Sulawesi Barat terdiri dari berbagai kerajaan. Pada Abad ke-16, Raja Tomepayung dari Kerajaan Balanipa memprakarsai penyatuan kerajaan-kerajaan tersebut menjadi konfederasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban bersama dengan mengontrol perdagangan di pesisir barat Sulawesi. Kerajaan Balanipa, Sendana,Tapalang,Banggae, Pamboang,Binuang dan Mamuju, bersatu membentuk persekutuan Pitu Babana Binanga (tujuh kerajaan pesisir) melalui Assitalliang Tammajarra atau Perjanjian Tammajarra. Balanipa berstatus sebagai ayah atau ketua, Sendana sebagai ibu atau wakil ketua dan kerajaan lain sebagai anak atau anggota. Kerajaan Mandar pesisir melakukan perluasan ke utara yang merupakan wilayah Suku Kaili.[8][9]

Putri bangsawan di Mandar

Tidak hanya di pesisir, kerajaan-kerajaan di pedalaman juga membentuk persekutuan Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan hulu) yang terdiri dari Tabulahan, Rantebulahan, Aralle, Mambi, Matangnga, Tabang, dan Bambang. Kedua persekutuan tersebut sering terlibat konflik seperti Perang Lahakang, Sungkiq, dan Damadamaq. Sehingga Raja Tomepayung dari Balanipa sebagai perwakilan Pitu Babana Binanga bertemu dengan Raja Londong Dahata dari Rantebulahan sebagai perwakilan Pitu Ulunna Salu membuat perjanjian allamungan batu di Luyo Balanipa untuk menyatukan wilayah Mandar baik di pesisir maupun di pedalaman. Mandar menjadi kerajaan maritim yang kuat dan disegani.[8][9]

Masa Kolonial[sunting | sunting sumber]

Rumah panggung Mandar di tahun 1930-an

Kerajaan di Mandar pesisir merupakan sekutu dari kerajaan besar lain yaitu Gowa (Makassar), terutama dalam konfliknya melawan Bone dan Belanda. Salah satunya adalah penyerangan Pulau Buton yang menampung Raja Bone di tahun 1667. Armada Mandar dan Gowa disambut oleh pasukan Buton dan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman sehingga Gowa mengalami kekalahan dan pasukannya ditawan. Gowa terus mengalami kekalahan sehingga jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1667 melalui Perjanjian Bungaya. Pasukan gabungan Belanda dan Bone kemudian menyerang Mandar hingga mereka mengakui kekuasaan Belanda pada tahun 1674. Namun Belanda tidak benar-benar menguasai Mandar sampai tahun 1905. Tahun 1909, Belanda mulai menata administrasi di wilayah Mandar dengan mendirikan Afdeling Mandar yang mencakup Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babanga Binanga dengan ibukota di Majene. Afdeling tersebut berada di bawah Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden (Kegubernuran Sulawesi dan dependensinya) yang berkedudukan di Makassar. Tahun 1916, Afdeling Mandar kembali ditata sehingga mencakup empat onderafdeling yang terdiri dari Mamuju, Polewali, Mamasa, dan Majene. Afdeling Mandar menjadi cikal bakal Provinsi Sulawesi Barat dan keempat onderafdeling sebagai kabupaten di dalam provinsi tersebut.[8]

Pembentukan provinsi Sulawesi Barat[sunting | sunting sumber]

Setelah merdeka, di wilayah ini dibentuk tiga kabupaten yaitu Mamuju, Majene, dan Polewali-Mamasa. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah diperjuangkan sejak tahun 1962. Pada masa itu di pulau Sulawesi terdapat 3 Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara. Namun, pada tahun 1963 usulan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tidak disetujui oleh pemerintah pusat karena beberapa alasan. Sebagai gantinya, pemerintah memekarkan Sulawesi bagian selatan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kembali menemukan momentumnya pada tahun 1999 pasca-reformasi. Terbentuknya beberapa provinsi baru di Indonesia seperti Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Gorontalo menjadi api penyulut perjuangan semesta rakyat untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat. Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terwujud melalui UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru pada tanggal 5 Oktober 2004.[10]

Selain pemekaran provinsi, wilayah ini juga mengalami pemekaran kabupaten. Tahun 2002, Polewali-Mamasa dipecah menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamuju dimekarkan menjadi Mamuju Utara di tahun 2003 dan Mamuju Tengah di tahun 2012. Tahun 2017, Mamuju Utara merubah namanya menjadi Kabupaten Pasangkayu sehingga sama dengan nama ibukotanya.[11]

Geografi[sunting | sunting sumber]

Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat

Letak Sulawesi Barat di Pulau Sulawesi dengan garis lintang 00045'59''–03034'00'' Lintang Selatan dan 118048'59''–119055'06'' Bujur Timur.

Provinsi ini perbatasan wilayah Sulawesi Barat yaitu Sulawesi Tengah di bagian utara, Sulawesi Selatan di bagian Timur dan Selatan dan Selat Makassar di bagian Barat.

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar Gubernur[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Daftar Gubernur Sulawesi Barat

Berikut merupakan daftar Gubernur Sulawesi Barat dari masa ke masa semenjak tahun 2006:

No. Gubernur
(lahir–wafat) 		Potret Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Wakil Gubernur Periode Ref.
1 Anwar Adnan Saleh
(l. 1948) 		Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulawesi Barat (Periode II).png 14 Desember 2006 14 Desember 2011 Partai Golongan Karya Muhammad Amri Sanusi 1
(2006) 		[12][13]
14 Desember 2011 14 Desember 2016 Aladin S. Mengga 2
(2011) 		[14]
2 Ali Baal Masdar
(l. 1960) 		Ali Baal Masdar.jpg 12 Mei 2017 12 Mei 2022 Partai Golongan Karya Enny Anggraeny Anwar 3
(2017) 		[15][16]
Legenda
  Non Partisan/Penugasan Pemerintah
  Partai Golongan Karya (Golkar)
  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
  Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Pejabat[sunting | sunting sumber]

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil gubernur, termasuk ketika posisi gubernur berada dalam masa transisi. Berikut merupakan daftar pengganti sementara untuk jabatan Gubernur Sulawesi Barat.

Potret Pelaksana tugas Gubernur Mulai jabatan Akhir jabatan Masa Ket. Gubernur definitif
Oentarto sindung mawardi.jpg Oentarto Sindung Mawardi
(penjabat) 		16 Oktober 2004 21 Oktober 2005 — Transisi
Syamsul Arief Rivai in Interior Ministry.jpg Syamsul Arif Rivai
(penjabat) 		21 Oktober 2005 14 Desember 2006 —
Ismail Zainuddin.jpg Ismail Zainuddin
(pelaksana harian) 		14 Desember 2016 30 Desember 2016 —
Carlo Brix Tewu, Pj. Gubernur Sulawesi Barat.jpg Carlo Brix Tewu
(penjabat) 		30 Desember 2016 12 Mei 2017 — [17]
Akmal Malik, Pj. Gubernur Sulawesi Barat.jpg Akmal Malik
(penjabat) 		12 Mei 2022 12 Mei 2023 —
Zudan Arif Fakrulloh, Pj. Gubernur Gorontalo.jpg Zudan Arif Fakrulloh
(penjabat) 		12 Mei 2023 sekarang —

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

DPRD Sulawesi Barat beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Barat terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Barat yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 26 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Gedung DPRD Sulawesi Barat.[18][19] Komposisi anggota DPRD Sulawesi Barat periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Demokrat adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 9 kursi disusul oleh Partai Golkar yang meraih 8 kursi serta PDI Perjuangan dan Partai NasDem yang masing-masing meraih 6 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Barat dalam dua periode terakhir.[20][21][22]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
  PKB 1 Kenaikan 2
  Gerindra 6 Penurunan 4
  PDI-P 4 Kenaikan 6
  Golkar 9 Penurunan 8
  NasDem 2 Kenaikan 6
  PKS 2 Penurunan 0
  PPP 2 Penurunan 1
  PAN 5 Penurunan 2
  Hanura 3 Kenaikan 4
  Demokrat 10 Penurunan 9
  PKPI 1 Penurunan 0
Perindo (baru) 3
Jumlah Anggota 45 Steady 45
Jumlah Partai 11 Steady 10

Kabupaten[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Barat
No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[23] Jumlah penduduk (2017)[23] Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 Kabupaten Majene Banggae Andi Achmad Syukri Tammalele 947,84 166.505 8 20/62
Lambang Kabupaten Majene.png
76.05.00 SulawesiBarat Majene.svg
2 Kabupaten Mamasa Mamasa Ramlan Badawi 3.005,88 203.599 17 13/168
Lambang Kabupaten Mamasa.jpg
76.03.00 SulawesiBarat Mamasa.svg
3 Kabupaten Mamuju Mamuju Sitti Sutinah Suhardi 3.973,07 110.593 11 15/88
Coat of Arms of Mamuju Regency.png
76.02.00 SulawesiBarat Mamuju.svg
4 Kabupaten Mamuju Tengah Tobadak Aras Tammauni 3.014,37 142.913 5 -/54
Lambang Kabupaten Mamuju Tengah.jpg
76.06.00 SulawesiBarat Mamuju Tengah.svg
5 Kabupaten Pasangkayu Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa 3.043,75 208.325 12 4/59
Kabupaten Pasangkayu.png
76.01.00 SulawesiBarat Pasangkayu Mamuju Utara.svg
6 Kabupaten Polewali Mandar Polewali Andi Ibrahim Masdar 1.775,65 517.677 16 23/144
Lambang Kabupaten Polewali Mandar.png
76.04.00 SulawesiBarat Polewali Mandar.svg

Kecamatan, Desa, dan Kelurahan[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten, 69 kecamatan, 74 kelurahan dan 576 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.536.115 jiwa dengan total luas wilayah 16.787,18 km².[24][25]

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/Kota Luas Wilayah
(km2) 		Penduduk
(jiwa) 		2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 76.02 Kab. Mamuju 4.999,69 297.096 11 13 88
2 76.01 Kab. Pasangkayu 3.043,75 208.325 12 4 59
3 76.04 Kab. Polewali Mandar 1.775,65 517.677 16 23 144
4 76.03 Kab. Mamasa 3.005,88 203.599 17 13 168
5 76.05 Kab. Majene 947,84 166.505 8 20 62
6 76.06 Kab. Mamuju Tengah 3.014,37 142.913 5 - 54
TOTAL 16.787,18 1.536.115 69 73 575

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa dan cengkih. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batubara dan minyak bumi.

Demografi[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2021, penduduk Sulawesi Barat berjumlah 1.436.842 jiwa dengan kepadatan 85,59 jiwa/km.

Bahasa[sunting | sunting sumber]

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Sulawesi Barat adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 10 bahasa daerah di Sulawesi Barat.[26] Kesepuluh bahasa tersebut adalah: (1) Baras, (2) Benggaulu, (3) Budong-Budong, (4) Kone-Konee, (5) Mamasa, (6) Mamuju, (7) Mandar, (8) Pannei, (9) Pattinjo, dan (10) Kalumpang.[27]

Pakaian Adat Sulawesi Barat (Mandar)

Suku bangsa[sunting | sunting sumber]

Perangko Lambang Sulawesi Barat

Masyarakat Sulawesi Barat merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Sulawesi Barat dan juga pendatang. Penduduk asli provinsi Sulawesi Barat termasuk suku Mandar, Mamasa, Pattae dan Kalumpang.[28] Suku Mandar tersebar di semua wilayah kabupaten di Sulawesi Barat, kemudian suku Toraja Mamasa kebanyakan berada di kabupaten Mamasa. Sementara suku Makki berada di kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Suku Pattae berada di Kabupaten Polewali Mandar, dan suku lainnya, tersebar di wilayah kabupaten, termasuk suku pendatang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010 dengan jumlah penduduk 1.157.565 jiwa, penduduk asli Sulawesi merupakan etnis terbanyak yakni sebanyak 896.597 jiwa (77,46%). Adapun rincian yakni suku Mandar sebanyak 565.762 jiwa (45,42%), kemudian Mamasa 126.299 jiwa (10,91%), Mamuju 93.958 jiwa (8,12%), Pattae 30.260 jiwa (2,61%) dan Kalumpang 18.005 jiwa (1,56%), kelima suku ini adalah asli Sulawesi Barat. Selebihnya adalah suku Kaili sebanyak 50.724 jiwa (4,38%), Toraja 22.728 jiwa (1,96%) dan suku lain Sulawesi 28.861 jiwa (2,49%).[28]

Kemudian etnis lainnya adalah Bugis sebanyak 144.544 jiwa (12,49%), kemudian Jawa sebanyak 56.955 jiwa (4,92%). Selain itu ada juga suku Makassar 25.367 jiwa (2,19%), Bali 14.657 jiwa (1,27%), Sasak 6.111 jiwa (0,53%), asal Nusa Tenggara Timur 5.106 jiwa (0,44%) dan suku lainnya 0,71% .[28][29]

Agama[sunting | sunting sumber]

Agama Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat (2020)
Kabupaten/Kota Islam Protestan Katolik Hindu Buddha Konghucu Aliran
Majene 99.66% 0.16% 0.10% 0.05% 0.03% 0.00% 0.00%
Mamasa 17.07% 75.16% 4.06% 2.82% 0.03% 0.00% 0.00%
Mamuju 81.52% 16.11% 0.67% 1.64% 0.05% 0.00% 0.00%
Mamuju Tengah 79.04% 12.43% 1.70% 6.56% 0.27% 0.00% 0.00%
Pasangkayu 85.83% 7.87% 1.60% 4.66% 0.04% 0.00% 0.00%
Polewali Mandar 95.04% 4.13% 0.58% 0.23% 0.02% 0.00% 0.00%
Sulawesi Barat 80.24% 16.18% 1.30% 2.22% 0.06% 0.00% 0.00%

Lihat Juga[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "HARI JADI SULBAR KE-17 TAHUN 2021". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-19. Diakses tanggal 2022-3-9. 
  2. ^ "Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023". BPS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-19. Diakses tanggal 19 Juli 2022. 
  3. ^ "Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022" (pdf). www.sulbar.bps.go.id. hlm. 76, 261. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-29. Diakses tanggal 16 Maret 2022. 
  4. ^ "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2021". www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-11-15. Diakses tanggal 26 November 2021. 
  5. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 23 Januari 2021. 
  6. ^ "Provinsi Sulawesi Barat". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-28. Diakses tanggal 22 Maret 2022. 
  7. ^ Sosilawati, dkk. (2017). Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020: Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi (PDF). Jakarta Selatan: Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. hlm. 20. ISBN 978-602-61190-3-2. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2021-05-11. Diakses tanggal 2021-02-10. 
  8. ^ a b c Hamid, Abd. Rahman (2018). "DARI PAKU SAMPAI SUREMANA: SEJARAH BATAS SELATAN DAN UTARA MANDAR". Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. 4 (1). doi:10.36869/pjhpish.v4i1.66. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-05. Diakses tanggal 2023-01-05. 
  9. ^ a b Amir, Muhammad (2018). "Assitalliang Tammajarra di Mandar Abad Ke-16". Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. 3 (2). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-05. Diakses tanggal 2023-01-05. 
  10. ^ Munawwarah, Ahmad (2022-09-16). "Sejarah Sulawesi Barat, dari Pembentukan hingga Para Gubernur Pernah Menjabat". sulbar.tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-05. Diakses tanggal 2023-01-05. 
  11. ^ PP No. 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.
  12. ^ Suryanto, ed. (28 Agustus 2006). "Anwar Adnan-Amri Sanusi Raih Suara Terbanyak Pilkada Sulbar". ANTARA News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
  13. ^ "Penetapan Gubernur Sulawesi Barat Tegang". Tempo.co. 28 Agustus 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
  14. ^ Wibisono, Kunto, ed. (15 Desember 2011). "Mendagri lantik gubernur/wagub Sulbar". ANTARA News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
  15. ^ "Rapat Pleno KPU Sulbar Menetapkan Alibaal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar". Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 28 April 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-02. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
  16. ^ "Ali Baal Masdar Dilantik Sebagai Gubernur Sulawesi Barat". Tempo.co. 12 Mei 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
  17. ^ Nadlir, Moh; Nadlir, Mohammad (30 Desember 2016). MUS, ed. "Irjen Pol Carlo Brix Tewu Jadi Penjabat Gubernur Sulbar". VIVA.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-07-09. Diakses tanggal 11 Maret 2017. 
  18. ^ "45 Anggota DPRD Sulbar Resmi Dilantik". inikata.com. 26-09-2019. Diakses tanggal 04-11-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  19. ^ "45 Anggota DPRD Sulbar Periode 2019-2024 Resmi Dilantik". mandarnews.com. 26-09-2019. Diakses tanggal 04-11-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  20. ^ "KPU Sulbar Tetapkan 45 Caleg Terpilih Hasil Pemilu 2019". lensasulawesi.id. 10-08-2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-11-04. Diakses tanggal 04-11-2019. 
  21. ^ Nurhadi (09-08-2019). "KPU Sulbar Tetapkan 45 Caleg Terpilih DPRD Provinsi". Tribunnews.com. Diakses tanggal 04-11-2019. 
  22. ^ "Ini Daftar 45 Anggota DPRD Sulbar Terpilih Periode 2019-2024". sulbaronline.com. 11-05-2019. Diakses tanggal 04-11-2019. 
  23. ^ a b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-09. 
  24. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  25. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  26. ^ "Penyebaran Bahasa di Indonesia". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-11. Diakses tanggal 25 Mei 2020. 
  27. ^ "Bahasa di Provinsi Sulawesi Barat". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-08-06. Diakses tanggal 25 Mei 2020. 
  28. ^ a b c Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin, M. Sairi Hasbullah, Nur Budi Handayani, dan Agus Pramono (2015). Demography of Indonesia’s Ethnicity. Institute of Southeast Asian Studies dan BPS – Statistics Indonesia. hlm. 66. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-24. Diakses tanggal 10 September 2021. 
  29. ^ "Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia" (pdf). www.bps.go.id. hlm. 36–41. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-08. Diakses tanggal 10 September 2021. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Koordinat: 2°27′S 119°21′E / 2.450°S 119.350°E / -2.450; 119.350


Flag map of Indonesia.svg

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulawesi_Barat&oldid=23608817"