Sulawesi Barat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Sulawesi Barat
Provinsi di Indonesia
Sulbar
Tugu Gong Perdamaian Mamuju
Tugu Gong Perdamaian Mamuju
Bendera Sulawesi Barat
Bendera
Lambang resmi Sulawesi Barat
Motto: 
"Mellete Diatonganan"
(Bahasa Mandar: "Meniti pada Kebenaran")
Peta
Peta
Negara Indonesia
Hari jadi5 Oktober 2004 (hari jadi)
Ibu kotaKota Mamuju
Jumlah satuan pemerintahan
Pemerintahan
 • GubernurAli Baal Masdar
 • Wakil GubernurEnny Anggraeny Anwar
 • Sekretaris DaerahMuhammad Idris
 • Ketua DPRDAndi Mappangara
Luas
 • Total16.787,18 km2 (6,481,57 sq mi)
Populasi
 • Total1.419.229
 • Kepadatan85,00/km2 (220,1/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 80,24%
Kristen 17,41%
Protestan 16,18%
Katolik 1,30%
Hindu 2,20%
Buddha 0,06%[2]
 • BahasaIndonesia (bahasa resmi)
Mandar, Bugis, Mamasa, Toraja
 • IPMIncrease 66,11 (2020)
( Sedang )[3]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode pos
913xx-915xx
Kode area telepon
ISO 3166 codeID-SR
Pelat kendaraanDC
Dasar hukum pendirianUU No. 26 Tahun 2004
DAURp 1.082.940.636.000,00- (2020)[4]
Lagu daerahSayang Sayang Mandar, Oh Mamuju, Tenggang - Tenggang Lopi, Lita Pembolongan, Pulo Karampuang, Pasurungai Salili, Sulbar Malaqbiq
FloraCempaka hutan kasar
FaunaMandar dengkur
Situs webwww.sulbarprov.go.id
Peta Sulawesi Barat

Sulawesi Barat adalah provinsi ke-33 dalam negara Indonesia yang dibentuk pada tahun 2004. Letak Sulawei Barat di Pulau Sulawesi dengan garis lintang 00045'59'' - 03034'00'' Lintang Selatan dan 118048'59'' - 119055'06'' Bujur Timur. Perbatasan wilayah Sulawesi Barat yaitu Sulawesi Tengah di bagian utara, Sulawesi Selatan di bagian Timur dan Selatan dan Selat Makassar di bagian Barat. Pada tahun 2020, penduduk Sulawesi Barat berjumlah 1.419.229 jiwa dengan kepadatan 85,00 jiwa/km2.[2]

Pembentukan provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2004. Ibukota provinsi Sulawesi Barat adalah Kota Mamuju. Sulawesi Barat memiliki daratan dengan luas 16.937, 16 km2 dan lautan dengan luas 20.342 km2 serta pesisir pantai sepanjang 677 km. Jumlah kecamatan di Sulawesi barat sebanyak 69 dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 649.[5]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Pra-kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Pada masa penjajahan, wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah bagian dari 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar yang meliputi empat onder afdeling, yaitu:

  1. Onder Afdeling Majene beribu kota Majene;
  2. Onder Afdeling Mamuju beribu kota Mamuju;
  3. Onder Afdeling Polewali beribu kota Polewali;
  4. Onder Afdeling Mamasa beribu kota Mamasa.

Onder Afdeling Majene, Mamuju dan Polewali yang terletak di sepanjang garis pantai barat pulau Sulawesi mencakup 7 wilayah kerajaan (Kesatuan Hukum Adat) yang dikenal dengan nama Pitu Baqbana Binanga (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai) yang meliputi:

  1. Balanipa di Onder Afdeling Polewali (dipimpin oleh Ambo Caca Daeng Magasing);
  2. Binuang di Onder Afdeling Polewali;
  3. Sendana di Onder Afdeling Majene;
  4. Banggae/Majene di Onder Afdeling Majene;
  5. Pamboang di Onder Afdeling Majene;
  6. Mamuju di Onder Afdeling Mamuju;
  7. Tappalang di Onder Afdeling Mamuju.

Pasca-kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah diperjuangkan sejak tahun 1960. Pada masa itu di pulau Sulawesi terdapat 3 Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara. Namun, pada tahun 1963 usulan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tidak disetujui oleh pemerintah pusat karena beberapa alasan. Sebagai gantinya, pemerintah memekarkan Sulawesi Selatan menjadi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kembali menemukan momentumnya pada tahun 1999 pasca-reformasi. Terbentuknya beberapa provinsi baru di Indonesia seperti Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Gorontalo menjadi api penyulut perjuangan semesta rakyat untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat. Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terwujud melalui UU No. 26 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru pada tanggal 5 Oktober 2004.

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar gubernur[sunting | sunting sumber]

Berikut merupakan daftar Gubernur Sulawesi Barat dari masa ke masa semenjak tahun 2006.

No. Potret Gubernur Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Wakil Gubernur Periode Ref.
1 Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh.png Anwar Adnan Saleh 14 Desember 2006 14 Desember 2011 Partai Golongan Karya   Muhammad Amri Sanusi 1
(2006)
14 Desember 2011 14 Desember 2016   Aladin S. Mengga 2
(2011)
2 Ali Baal Masdar.jpg Ali Baal Masdar 12 Mei 2017 Petahana Partai Golongan Karya   Enny Anggraeny Anwar 3
(2017)
Legenda
  Non Partisan/Penugasan Pemerintah

Pelaksana tugas Gubernur[sunting | sunting sumber]

Berikut daftar Penjabat dan Pelaksana Tugas Gubernur yang menggantikan Gubernur petahana yang sedang cuti kampanye atau dalam masa transisi.

Potret Pelaksana tugas Gubernur Mulai jabatan Akhir jabatan Masa Ket. Gubernur Definitif
Oentarto Sindung Mawardi
(Penjabat)
16 Oktober 2004 21 Oktober 2005 [ket. 1] Pejabat pertama
Syamsul Arief Rivai in Interior Ministry.jpg Syamsul Arif Rivai
(Penjabat)
21 Oktober 2005 14 Desember 2006 Transisi
Ismail Zainuddin.jpg Ismail Zainuddin
(Pelaksana harian)
14 Desember 2016 30 Desember 2016 Transisi
Carlo Brix Tewu.jpg Carlo Brix Tewu
(Penjabat)
30 Desember 2016 12 Mei 2017 [6] Transisi
Keterangan
  1. ^ Pejabat pertama dalam pemerintahan di Sulawesi Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

DPRD Sulawesi Barat beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Barat terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Barat yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 26 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Gedung DPRD Sulawesi Barat.[7][8] Komposisi anggota DPRD Sulawesi Barat periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Demokrat adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 9 kursi disusul oleh Partai Golkar yang meraih 8 kursi serta PDI Perjuangan dan Partai NasDem yang masing-masing meraih 6 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Barat dalam dua periode terakhir.[9][10][11]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
  PKB
1 Increase 2
6 4
  PDIP
4 Increase 6
  Golkar
9 8
  NasDem
2 Increase 6
  PKS
2 0
  PPP
2 1
  PAN
5 2
  Hanura
3 Increase 4
10 9
  PKPI
1 0
PartaiPerindo.png Perindo (baru) 3
Jumlah Anggota 45 Steady 45
Jumlah Partai 11 Steady 10

Kabupaten dan Kota[sunting | sunting sumber]

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[12] Jumlah penduduk (2017)[12] Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 Kabupaten Majene Banggae Lukman 947,84 166.505 8 20/62
Lambang Kabupaten Majene.png
76.05.00 SulawesiBarat Majene.svg
2 Kabupaten Mamasa Mamasa Ramlan Badawi 3.005,88 203.599 17 13/168
Lambang Kabupaten Mamasa.jpg
76.03.00 SulawesiBarat Mamasa.svg
3 Kabupaten Mamuju Mamuju Sitti Sutinah 4.999,69 297.096 11 13/88
Lambang Kabupaten Mamuju.jpg
76.02.00 SulawesiBarat Mamuju.svg
4 Kabupaten Mamuju Tengah Tobadak Aras Tammauni 3.014,37 142.913 5 -/54
Lambang Kabupaten Mamuju Tengah.jpg
76.06.00 SulawesiBarat Mamuju Tengah.svg
5 Kabupaten Pasangkayu Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa 3.043,75 208.325 12 4/59
Kabupaten Pasangkayu.png
76.01.00 SulawesiBarat Pasangkayu Mamuju Utara.svg
6 Kabupaten Polewali Mandar Polewali Andi Ibrahim Masdar 1.775,65 517.677 16 23/144
Lambang Kabupaten Polewali Mandar.png
76.04.00 SulawesiBarat Polewali Mandar.svg

Kecamatan, Desa dan Kelurahan[sunting | sunting sumber]

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.536.115 jiwa dengan total luas wilayah 16.787,18 km².[13][14]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
(jiwa)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 76.02 Kab. Mamuju 4.999,69 297.096 11 13 88
2 76.01 Kab. Pasangkayu 3.043,75 208.325 12 4 59
3 76.04 Kab. Polewali Mandar 1.775,65 517.677 16 23 144
4 76.03 Kab. Mamasa 3.005,88 203.599 17 13 168
5 76.05 Kab. Majene 947,84 166.505 8 20 62
6 76.06 Kab. Mamuju Tengah 3.014,37 142.913 5 - 54
TOTAL 16.787,18 1.536.115 69 73 575

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa dan cengkih. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batubara dan minyak bumi.

Demografi[sunting | sunting sumber]

Bahasa[sunting | sunting sumber]

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Sulawesi Barat adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 9 bahasa daerah di Sulawesi Barat.[15] Kesembilan bahasa tersebut adalah: (1) Baras, (2) Benggaulu, (3) Budong-Budong, (4) Kone-Konee, (5) Mamasa, (6) Mamuju, (7) Mandar, (8) Pannei, dan (9) Pattinjo.[16]

Suku bangsa[sunting | sunting sumber]

Suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (12,49%), Mamasa (10,91%), Kaili (5,50%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (13,65%).

Agama[sunting | sunting sumber]

Agama Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat (2020)[2]
Kabupaten/Kota Islam Protestan Katolik Hindu Buddha Konghucu Aliran
Majene 99.66% 0.16% 0.10% 0.05% 0.03% 0.00% 0.00%
Mamasa 22.72% 70.23% 4.20% 2.82% 0.03% 0.00% 0.00%
Mamuju 81.52% 16.11% 0.67% 1.64% 0.05% 0.00% 0.00%
Mamuju Tengah 79.04% 12.43% 1.70% 6.56% 0.27% 0.00% 0.00%
Pasangkayu 85.83% 7.87% 1.60% 4.66% 0.04% 0.00% 0.00%
Polewali Mandar 95.04% 4.13% 0.58% 0.23% 0.02% 0.00% 0.00%
Sulawesi Barat 80.24% 16.18% 1.30% 2.22% 0.06% 0.00% 0.00%

Keterangan[sunting | sunting sumber]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten, 2017-2018". BPS. Diakses tanggal 2019-12-21. 
  2. ^ a b c "Provinsi Sulawesi Barat DalamAngka 2021" (pdf). www.sulbar.bps.go.id. hlm. 72, 244. Diakses tanggal 15 Mei 2021. 
  3. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 23 Januari 2021. 
  4. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 23 Januari 2021. 
  5. ^ Sosilawati, dkk. (2017). Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020: Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi (PDF). Jakarta Selatan: Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. hlm. 20. ISBN 978-602-61190-3-2. 
  6. ^ Susila, Suryanta Bakti; Nadlir, Mohammad (30 Desember 2016). MUS, ed. "Irjen Pol Carlo Brix Tewu Jadi Penjabat Gubernur Sulbar: Masa jabatan gubernur habis sementara Pilkada baru 2017". Viva.co.id. Diakses tanggal 11 Maret 2017. 
  7. ^ "45 Anggota DPRD Sulbar Resmi Dilantik". inikata.com. 26-09-2019. Diakses tanggal 04-11-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  8. ^ "45 Anggota DPRD Sulbar Periode 2019-2024 Resmi Dilantik". mandarnews.com. 26-09-2019. Diakses tanggal 04-11-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  9. ^ "KPU Sulbar Tetapkan 45 Caleg Terpilih Hasil Pemilu 2019". lensasulawesi.id. 10-08-2019. Diakses tanggal 04-11-2019. 
  10. ^ "KPU Sulbar Tetapkan 45 Caleg Terpilih DPRD Provinsi". tribun-timur.com. 09-08-2019. Diakses tanggal 04-11-2019. 
  11. ^ "Ini Daftar 45 Anggota DPRD Sulbar Terpilih Periode 2019-2024". sulbaronline.com. 11-05-2019. Diakses tanggal 04-11-2019. 
  12. ^ a b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-09. 
  13. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  14. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  15. ^ "Penyebaran Bahasa di Indonesia". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diakses tanggal 25 Mei 2020. 
  16. ^ "Bahasa di Provinsi Sulawesi Barat". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diakses tanggal 25 Mei 2020. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Koordinat: 2°27′S 119°21′E / 2.450°S 119.350°E / -2.450; 119.350