Kelurahan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Pembagian administratif Indonesia
Garuda Pancasila
Tingkat I

Provinsi
Daerah khususDaerah istimewa

Tingkat II

KabupatenKota
Kabupaten administrasi
Kota administrasi

Tingkat III

Kecamatan
Distrik (Papua)

Antara tingkat III dan IV

Mukim (khusus Aceh)

Tingkat IV

KelurahanDesa
Gampong (Aceh)
Nagari (Sumatera Barat)
Dusun (Bungo)
Kampung (Riau)
Kampung (Lampung)
Pekon (Lampung)
Tiyuh (Lampung)
Kampung (Kalimantan Timur)
Lembang (Toraja)
Negeri (Maluku Tengah)
Kampung (Papua)

Tingkat V

Dusun
Jorong (Sumatra Barat)
Korong (Padang Pariaman)
Kampung (Bungo)
Rukun (Jawa)
Padukuhan (Jateng dan DIY)
Banjar (Bali)
Kampung (NTT)
Lingkungan (NTT)

Tingkat VI

Rukun Warga
Rukun Kampung (Siak)
Banjar (Bali)

Lihat pula

Rukun Kampung
Rukun Tetangga
Kampung adat
Kampung kota
Kepenghuluan (Riau)

sunting

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, atau sebaliknya.

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan Permendagri 31/2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, dan Permendagri 28/2006 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan suatu kelurahan adalah:

  1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 kepala keluarga, dengan luas paling sedikit 3 km2.
  2. Wilayah Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga, dengan luas paling sedikit 5 km2.
  3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 keluarga, dengan luas paling sedikit 7 km2.

Selain itu, memiliki memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas dapat dihapuskan atau digabungkan dengan kelurahan yang lain berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota.[1]

Pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan tersebut.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]