Papua Tengah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Papua Tengah
Dari kiri ke kanan, atas ke bawah; Puncak Jaya; rumah Emawa suku Mee; Pemandangan dari Grasberg Mimika; Pantai di Nabire; Danau Paniai; Panorama Kota Mulia, Puncak Jaya
Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirianUU No. 15 Tahun 2022
Tanggal25 Juli 2022
Ibu kotaKota Nabire[1]
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 8
  • Kota: -
  • Kecamatan: 126
  • Kelurahan: 19
  • Desa: 1.148
Luas
 • Total60.491,24 km2 (23,355,80 sq mi)
Populasi
 • Total1.337.837
 • Kepadatan22/km2 (60/sq mi)
Demografi
 • AgamaKristen 87,74%
- Protestan 68,59%
- Katolik 19,01%
Islam 12,26%
Hindu 0,07%
Buddha 0,03%
Lainnya 0,04%[2]
 • BahasaIndonesia (resmi)
Auye, Damal, Ekari, Kamoro, Keuw, Wano, Moni, Wolani, Yaur, Yeresiam
Zona waktuUTC+09:00 (WIT)
Kode area telepon
Daftar
  • 0901 - Timika, Tembagapura
  • 0984 - Nabire
Kode ISO 3166ID-PA
Pelat kendaraanPA
Rumah adatEmawa
Senjata tradisionalUka
Mapega

Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang dimekarkan dari provinsi Papua pada tahun 2022.[3] Ibukotanya berada di Kota Nabire.[4][5] Papua Tengah dimekarkan dari provinsi Papua bersama dua provinsi lainnya yakni Papua Pegunungan dan Papua Selatan pada 30 Juni 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022.[6] Cakupan wilayah Papua Tengah kira-kira sesuai dengan wilayah adat Mee Pago walaupun juga mengambil sedikit bagian wilayah adat Saireri.[7][8]

Nabire di bagian utara Papua Tengah merupakan dataran rendah berbatasan langsung dengan Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang memiliki potensi pariwisata bahari seperti terumbu karang, pulau-pulau berpasir putih dan hiu paus.[9] Bagian tengah Papua Tengah terdapat Pegunungan Jayawijaya yang dihuni suku-suku seperti Moni dan Amungme yang masih mempertahankan kehidupannya yang tradisional. Disini terdapat gunung tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jaya serta tambang emas Grasberg yang dioperasikan oleh Freeport Indonesia.[10][11] Bagian selatan Papua Tengah adalah Kabupaten Mimika dengan ibukotanya Kota Timika yang merupakan salah satu kota besar di Pulau Papua. Di Mimika terdapat rawa-rawa, sungai, dan pantai yang dihuni oleh Suku Kamoro. Mereka memanfaatkan sagu, menangkap ikan dengan perahu, dan membuat seni ukiran.[12]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Masa Tidore[sunting | sunting sumber]

Daerah barat Mimika sejak abad-18 menjadi jangkauan terjauh pengaruh "Uli Siwa" Kesultanan Tidore di pesisir barat selatan Pulau Papua. Wilayah ini dipengaruhi oleh tiga kelompok besar, Suku Koiwai, Suku Kamoro dan Suku Asmat. Hubungan perdagangan akan budak, peralatan besi, kain, dan ornamen tubuh yang terbentuk menanamkan banyak pengaruh terhadap penduduk lokal dengan ditandainya penggunaan gelar asal Maluku (Nati , Mayor, Kapitain, Orang Tua) dan juga kebudayaan islamis masyarakat seperti penggunaan topi berbentuk turban dan kebiasaan tidak makan babi hingga pada tahun 1950an.[13] Pusat perdagangan di wilayah ini berpusat di Kipia yang dipimpin oleh seorang yang mendapat gelar raja dari Kerajaan Namatota (Koiwai) bernama Naowa. Kipia memimpin konfederasi kampung Kamoro bernama Tarya We, bersama kampung Poraoka, Maparpe, Wumuka, Umar dan Ayndua. Mereka bekerja sama karena wilayahnya yang kurang akan Sagu dan mengintimidasi wilayah yang lebih subur disebelah timur dengan kano dan minaki (senjata api) yang diterima dari perdagangan. Sedangkan di timur terjadi perang besar bernama Perang Tipuka dimana kampung Tipuka dihancurkan oleh Koperapoka dibantu koalisi Mware, Pigapu, Hiripao dan Mioko yang diperkirakan atas balas dendam karena Tipuka menculik warga untuk didagangkan.[14] Hubungan perdagangan dan pengaruh dari Maluku ini lambat laun hilang dengan semakin kuatnya kolonialisme Belanda, dan masuknya misionaris Katolik dan pedagang asal China. [13][14]

Masa Hindia Belanda[sunting | sunting sumber]

Pegawai kolonial J.V. de Bruyn bersama Suku Ekari (Mee) di Wisselmeeren sekitar tahun 1945

Kawasan pedalaman Papua Tengah dihuni oleh suku-suku seperti Mee (Ekari) dan Moni. Orang Mee hidup secara tradisional dengan membuka ladang dan bertanam umbi-umbian, beternak babi, mencari ikan di danau dan berpesta. Mereka juga menggunakan mata uang mege yang terbuat dari kerang. Dunia luar (dalam artian bagi suku pedalaman di Papua) menemukan suku-suku pedalaman ini pertama kali di tahun 1930-an. Seorang pilot bernama Frits Wissel terbang diatas kawasan ini dan menemukan tiga danau besar tempat suku Mee hidup. Danau tersebut terdiri dari Danau Paniai, Tigi, dan Tage. Oleh Belanda, kawasan ini diberi nama Wisselmeeren (danau-danau Wissel). Setelah zaman penjajahan, nama Paniai menjadi lebih populer dibanding Wisselmeeren.[15]

Saat Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan proklamasi yang menyatakan bahwa wilayah Papua yang dikuasai oleh Hindia Belanda akan berada di bawah jurisdiksi gubernemen yang disebut sebagai gubernemen Nugini. Kemudian pada tahun 1952 Nugini ditetapkan sebagai propinsi seberang lautan Belanda.[16] Hindia Belanda secara resmi dibagi menjadi empat Afdeling pada tanggal 10 Mei 1952. Kabupaten Nugini Tengah merupakan salah satu dari empat afdeling tersebut dan meliputi Wisselmeren sebagai onderafdeling. Meski demikian, tidak seperti kabupaten lainnya, Afdeling Nugini Tengah tidak memiliki ibukota. Gubernemen Nugini mengalami reorganisasi lebih lanjut pada tahun 1954 dan Afdeling Nugini Tengah untuk sementara ditempatkan secara langsung di bawah pengawasan Residen Geelvinkbaai (sekarang Teluk Cenderawasih).[16]

Masuknya PT. Freeport Indonesia[sunting | sunting sumber]

Anton Colijn, Frits Wissel dan Jean Jacques Dozy di salju saat pendakian ekspedisi Cartensz

Tahun 1936, Anton Colijn dari Belanda memimpin Ekspedisi Cartensz untuk menaklukan Puncak Jaya, gunung tertinggi di Papua. Salah satu anggota tim tersebut adalah ahli geologi bernama Jean Jacques Dozy yang menemukan banyaknya kandungan tembaga di salah satu tempat yang mereka lewati. Tempat ini kemudian dinamakan Gunung Bijih atau Ertsberg dan dipublikasikan. Laporan mengenai tempat ini akhirnya dilupakan begitu saja karena adanya Perang Dunia II. Perusahaan Amerika bernama Freeport Sulphur Company menemukan laporan berharga tersebut dan mengirim ekspedisi di tahun 1963 untuk mengonfirmasi keberadaan kekayaan alam ini. Ekspedisi ini beranggotakan ahli geologi Delos Flint dan dipimpin oleh Forbes Wilson yang nantinya akan menjadi Presiden Freeport Indonesia. Ekspedisi ini berhasil menemukan potensi yang sangat besar di wilayah tersebut sehingga di tahun 1967 ditandatanganilah Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Soeharto yang baru saja mengesahkan UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Tahun 1970, tambang mulai dibuka dan masyarakat Suku Amungme direlokasi ke tempat lain. Selain membuka tambang, Freeport juga membangun infrastruktur pendukung seperti Pelabuhan Amamapare di wilayah Suku Kamoro dan pemukiman bernama Kuala Kencana di tahun 1995. Perusahaan ini kemudian membuka tambang baru yaitu Tambang Grasberg di Tembagapura yang mengandung emas dan menandatangani Kontrak Karya ke-II di tahun 1991.[17][18][19]

Usulan[sunting | sunting sumber]

Upaya untuk memekarkan Provinsi Papua (dahulu dikenal dengan nama Provinsi Irian Jaya) dilakukan sejak masa pemerintahan Gubernur Busiri Suryowinoto. Pada masa itu, Presiden Soeharto mendorong pemekaran Provinsi Irian Jaya untuk menambah perwakilan Irian Jaya pada lembaga legislatif tingkat pusat dan melancarkan pembangunan di wilayah tersebut.[20] Gagasan pemekaran ini juga dikemukakan dalam seminar "Pembangunan Pemerintah Daerah" pada tahun 1982.[21]

Sebelum wafat pada awal Agustus 1982, Busiri mengemukakan tiga usulan berbeda untuk pemekaran provinsi tersebut, yang dinilai oleh wartawan Kompas Korano Nicolash LMS sebagai konsep pertama yang "memuat secara komprehensif dan rinci pemekaran Irja menjadi tiga propinsi". Salah satu usulan Busiri tersebut adalah membagi Irian Jaya menjadi tiga provinsi, yakni Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. Provinsi Irian Jaya Tengah terdiri dari kabupaten Mapurajaya (Mapurajaya), Nabire (Nabire), Enarotali (Enarotali), Mulia (Mulia), Yapen-Waropen (Serui), dan Teluk Cenderawasih (Biak). Meski usulan pemekaran ini tidak pernah diwujudkan,[20] Presiden Soeharto menyetujui pemecahan wilayah Irian Jaya menjadi tiga wilayah pembantu gubernur pada tahun 1984.[22]

Pemekaran 1999[sunting | sunting sumber]

Peta provinsi Papua Tengah berdasarkan usulan pada tahun 1999 dan 2003.

Setelah tertunda selama beberapa tahun, Presiden B.J. Habibie menyetujui pemekaran Provinsi Irian Jaya. Provinsi Irian Jaya dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya, Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya Tengah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1999.[23] Mantan Pembantu Gubernur Wilayah II Herman Monim kemudian dilantik sebagai Gubernur Irian Jaya Tengah pertama pada tanggal 12 Oktober 1999.[24] Kendati demikian, pemekaran Provinsi Irian Jaya ditentang oleh DPRD Irian Jaya dan DPRD Irian Jaya mengeluarkan keputusan yang membatalkan pemekaran tersebut secara sepihak empat hari kemudian. Pemerintah pusat mengakui keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD Irian Jaya dan undang-undang tersebut ditarik kembali.[21]

Pemekaran kabupaten tahun 1999[sunting | sunting sumber]

Setelah merdeka, wilayah Papua Tengah yang resmi sekarang masih terpencar di antara tiga kabupaten yaitu Paniai, Jayawijaya, dan Fakfak. Kemudian menurut PP Nomor 52 tahun 1996, diadakan pemekaran wilayah di kawasan Papua Tengah. Kabupaten Puncak Jaya yang beribukota di Mulia dipisahkan dari Kabupaten Jayawijaya sedangkan Kabupaten Paniai dipecah menjadi dua. Kabupaten Paniai yang beribukota di Nabire berubah nama menjadi Kabupaten Nabire dan nama Paniai dipakai kembali untuk kabupaten baru yang beribukota di Enarotali. Selanjutnya, pemekaran diatas lebih lanjut diundangkan dalam UU Nomor 45 tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut juga dilakukan pemekaran Kabupaten Mimika beribukota di Timika dari Kabupaten Fakfak.[25][26]

Pemekaran sepihak 2003[sunting | sunting sumber]

Setelah Irian Jaya mengalami perubahan nama menjadi Papua pada tahun 2000, tuntutan tentang pemekaran provinsi Papua kembali mengemuka. Pada tanggal 23 Agustus 2003, Andreas Anggaibak (Ketua DPRD Mimika), Jacobus Muyapa (Ketua DPRD Paniai), dan Philip Wona (Bupati Yapen Waropen) mendeklarasikan pembentukan provinsi Papua Tengah. Akibat dari deklarasi tersebut, masyarakat di wilayah Papua Tengah terpolarisasi menjadi dua, yakni massa yang mendukung dan yang menolak pemekaran provinsi Papua Tengah. Kedua kelompok tersebut bertikai dan saling menyandera satu sama lain selama kurang lebih seminggu hingga akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan keputusan untuk menunda pemekaran provinsi pada tanggal 28 Agustus. Kedua pihak akhirnya memutuskan untuk berdamai sehari setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pertikaian tersebut mengakibatkan lima orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka.[23]

Pemekaran kabupaten masa otonomi daerah[sunting | sunting sumber]

Pasca disahkannya UU mengenai otonomi daerah, mulai bermunculan proposal-proposal pembentukan daerah baru sehingga jumlah kabupaten dan kota bertambah secara pesat. Pada tahun 2008, Wilayah Papua Tengah sendiri berkembang dari sebelumnya 4 kabupaten menjadi 8. Kabupaten Paniai dimekarkan menjadi Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai, sisi selatan Kabupaten Nabire dipisahkan menjadi kabupaten bernama Dogiyai, dan terakhir bagian barat Puncak Jaya dimekarkan menjadi Kabupaten Puncak.[27][28][29][30]

Upaya lanjutan[sunting | sunting sumber]

Bupati dari 7 kabupaten di Papua menandatangani dukungan pemekaran Papua Tengah pada surat tertanggal 1 November 2019.[31] Dalam diskusi, kabupaten Mimika dan Puncak memilih Timika menjadi ibukota, sedangkan enam kabupaten seperti Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya menginginkan ibukota di Nabire. Perbedaan pendapat itu karena secara fasilitas Mimika dinilai lebih layak jadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, di sisi lain, Nabire lebih mudah diakses jalan darat oleh beberapa kabupaten lain.[32] Akhirnya panitia kerja RUU DOB telah menetapkan Nabire sebagai ibukota Papua Tengah disusul dengan pengesahan Papua Tengah sebagai provinsi baru pada rapat paripurna DPR 30 Juni 2022. Hari itu juga, terjadi demonstrasi oleh beberapa kelompok yang menuntut menjadikan Timika sebagai ibukota.[33]

Bupati Mimika Eltinus Omaleng pun turut mengkritik penempatan ibukota Papua Tengah di Nabire pada Juli 2022.[34] Pada 29 Juli 2022, Presiden Indonesia Joko Widodo mengesahkan UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai dasar pembentukan provinsi tersebut.[35]

Geografi[sunting | sunting sumber]

Peta Provinsi Papua Tengah

Kabupaten Puncak Jaya merupakan daerah tertinggi di Papua Tengah. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, pulau Papua memiliki kelembapan udara relatif lebih tinggi berkisar antara 80-89% kondisi geografis yang bervariasi ini memengaruhi kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada tahun 1990 penduduk di pulau Papua berjumlah 1.648.708 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,8 juta jiwa pada tahun 2006 dan 4.303.707 jiwa pada tahun 2020. Dengan ketinggian 4.884 m, Puncak Jaya merupakan puncak tertinggi di Indonesia sekaligus di Oseania.

Luas wilayah
Luas 420.540 km2
Iklim
Curah hujan 1.800-3.000 mm
Suhu udara 19-28°C
Kelembapan 80%

Batas wilayah[sunting | sunting sumber]

Utara Provinsi Papua, Teluk Cendrawasih
Timur Provinsi Papua Pegunungan
Selatan Provinsi Papua Selatan, Laut Arafura
Barat Provinsi Papua Barat

Demografi[sunting | sunting sumber]

Suku bangsa[sunting | sunting sumber]

Nabire dihuni oleh suku-suku di pesisir yang termasuk kedalam wilayah adat Saireri, diantaranya Yaur, Wate, Mora, Umari, Napan, dan Yerisiam serta suku-suku di wilayah pegunungan yang termasuk kedalam wilayah adat Mee Pago yakni Mee, Wano, dan Auye.[36] Bagian tengah Papua Tengah terdapat Pegunungan Jayawijaya yang dihuni suku-suku seperti Mee, Moni, dan Amungme yang masih mempertahankan kehidupannya yang tradisional.[37] Sedangkan bagian selatan Papua Tengah adalah Kabupaten Mimika yang dihuni oleh Suku Kamoro.[38]

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar Gubernur[sunting | sunting sumber]

No. Potret Gubernur Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Wakil Gubernur
Gubernur Irian Jaya Tengah
1 Herman Monim 12 Oktober 1999[39] 16 Oktober 1999[21] Independen lowong

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten dan Kota[sunting | sunting sumber]

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km²)[40] Jumlah penduduk Distrik Kelurahan/kampung Lambang Peta lokasi
1 Kabupaten Deiyai Tigi Ateng Edowai 537,39 99.091 5 -/67
Lambang Kabupaten Deiyai.png
2 Kabupaten Dogiyai Kamu Yakobus Dumupa 4.237,40 116.206 10 -/79
Lambang Kabupaten Dogiyai.gif
3 Kabupaten Intan Jaya Sugapa Natalis Tabuni 3.922,02 135.043 8 -/97
Lambang Kabupaten Intan Jaya.png
91.27.00 Papua Intan Jaya.svg
4 Kabupaten Mimika Timika Eltinus Omaleng 21.633,00 311.969 14 2/109
Lambang Kabupaten Mimika.jpg
5 Kabupaten Nabire Nabire Mesak Magai 11.112,61 169.136 15 9/72
Lambang kabupaten nabire.jpg
6 Kabupaten Paniai Enarotali Meki Fritz Nawipa 6.525,25 220.410 23 5/216
Lambang Kabupaten Paniai.jpg
7 Kabupaten Puncak Ilaga Willem Wandik 8.055,00 114.741 25 -/206
Lambang Kabupaten Puncak.webp
8 Kabupaten Puncak Jaya Mulia Yuni Wonda 4.989,51 224.527 26 3/302
Lambang Kabupaten Puncak Jaya.png


Pariwisata[sunting | sunting sumber]

Taman Nasional Teluk Cenderawasih[sunting | sunting sumber]

Hiu paus di Taman Nasional Teluk Cenderawasih

Taman Nasional Teluk Cenderawasih adalah Taman Nasional bahari yang berada di perbatasan Papua Barat dengan Papua Tengah tepatnya di Nabire. Merupakan tempat wisata dengan kekayaan alam yang tinggi dan masih asri, berupa lautan biru dengan pulau-pulau kecil berpasir putih dan terumbu karang dengan keanekaragaman biota laut. Selain itu pengunjung juga dapat menyelam bersama Hiu paus (Rhincodon typus) yang dapat dijumpai di Kwatisore.[9][41]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Massa Demo di Gedung DPRD, Tuntut Timika Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah". kompas.com. 30 Juni 2022. Diakses tanggal 13 April 2022. 
  2. ^ a b "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2022" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 31 Juli 2022. 
  3. ^ "Sah! DPR Setujui Pemekaran Papua, RI Punya 37 Provinsi | Kabar24". Bisnis.com. 2022-06-30. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  4. ^ "Tito Karnavian: Pemekaran Provinsi Papua didasari Data Intelijen". nasional.okezone.com. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  5. ^ "Pemekaran Provinsi Papua, Indonesia". www.bbc.com. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  6. ^ Marlinda Oktavia Erwanti, ed. (29-07-2022). "Jokowi Teken UU Pembentukan 3 Provinsi Baru Papua". detik.com. Diakses tanggal 29-07-2022. 
  7. ^ "Profil Wilayah Adat Saereri". penghubung.papua.go.id. Diakses tanggal 23 Juli 2022. 
  8. ^ Fitria Chusna Farisa (8 April 2022). "Mengenal Wilayah Adat Ha Anim, Meepago, dan Lapago yang Diusulkan Jadi Nama Provinsi Baru di Papua". nasional.kompas.com. Diakses tanggal 22 Juli 2022. 
  9. ^ a b Muhsidin (2022-05-13). "Nabire siapkan destinasi wisata unggulan Sail Teluk Cenderawasih 2023". papua.antaranews.com. Diakses tanggal 2022-07-03. 
  10. ^ "PROFIL WILAYAH ADAT MEE PAGO". papua.go.id. Pemerintah Provinsi Papua. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-03. 
  11. ^ Suhendra (2022-08-19). "Ada 'Planet Avatar' Kawasan Tambang Freeport Papua". cnbcindonesia.com. Diakses tanggal 2022-07-03. 
  12. ^ "Kokonao, Keindahan Alam Papua yang Terlupakan". travel.detik.com. 2012-03-01. Diakses tanggal 2022-07-03. 
  13. ^ a b Pouwer, Jan (2010). Gender, ritual and social formation in West Papua : a configurational analysis comparing Kamoro and Asmat. Leiden: KITLV Press. hlm. 119. ISBN 90-04-25372-6. OCLC 808384659. 
  14. ^ a b Harple, Todd S. "Controlling the Dragon: An ethno-historical analysis of social engagement among the Kamoro of South-West New Guinea (Indonesian Papua/Irian Jaya)". openresearch-repository.anu.edu.au. doi:10.25911/5d7a29e964c71. Diakses tanggal 2022-06-13. 
  15. ^ Putri, Amurwani (2012). "Tradisi Prasejarah Berlanjut pada Masyarakat Mee di Kawasan Danau Tigi, Kabupaten Deiyai". PAPUA: Jurnal Penelitian Arkeologi Papua. Balai Arkeologi Papua - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 4 (2). 
  16. ^ a b Renwarin, Herman; Pattiara, John (1984). Sejarah Sosial Daerah Irian Jaya: dari Hollandia ke Kotabaru (1910-1963) (PDF). Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. hlm. 69–74. 
  17. ^ "Sejarah Kami : Latar Belakang Sejarah PTFI". ptfi.co.id. PT. Freeport Indonesia. Diakses tanggal 2022-07-15. 
  18. ^ Paramma, Paulus R.T. (2013). "Dampak Keberadaan PT.Freeport lndonesia Terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Amungme Dan Suku Kamoro di Kabupaten". Jurnal JENDELA - Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. 1 (1). 
  19. ^ "Forbes Kingsbury Wilson - 2005 Inductee from Mining's Past". Mining Foundation of the Southwest. Diakses tanggal 2022-07-15. 
  20. ^ a b Nicolash LMS, Korano (28 March 1994). "Tiga Alternatif Pemekaran Irian Jaya Versi Busiri". Kompas. Jakarta. Diakses tanggal 30 Juni 2022. 
  21. ^ a b c Romli, Lili (2006). "Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat". Jurnal Penelitian Politik. 3 (1): 27. 
  22. ^ Bill (16 Januari 1984). "Irja dibagi menjadi 3 wilayah pembantu gubernur"Perlu langganan berbayar. Kompas. hlm. 8. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  23. ^ a b Manggut, Wenseslaus; Levi, Cunding (1 September 2003). "Pemekaran yang Menyulut Perang". Tempo. Diakses tanggal 30 Juni 2022. 
  24. ^ "Dilantik, Gubernur Irja dan Maluku Utara". Kompas. 13 Oktober 1999. Diakses tanggal 30 Juni 2022. 
  25. ^ "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK JAYA, KABUPATEN PANIAI PERUBAHAN NAMA DAN PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PANIAI DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA" (PDF). 
  26. ^ "Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 1999 Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong". 
  27. ^ "Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua". 
  28. ^ "Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua". 
  29. ^ "Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua". 
  30. ^ "Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua". 
  31. ^ "7 Kepala Daerah Inginkan Papua Tengah". kumparan.com. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  32. ^ ""Ibarat Mau Berburu Babi Hutan, Dapat Tikus Tanah pun Harus Disyukuri"". Cepos Online. 2022-06-30. Diakses tanggal 2022-07-02. 
  33. ^ "Massa Demo di Gedung DPRD Tuntut Timika Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah". regional.kompas.com. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  34. ^ "Bupati Mimika Sebut Alasan Penempatan Ibu Kota Papua Tengah Aneh". seputarpapua.com. 2022-07-27. Diakses tanggal 2022-07-30. 
  35. ^ "Jokowi Teken UU Pembentukan 3 Provinsi Baru Papua". detik.com. 2022-07-29.  Teks " https://news.detik.com/berita/d-6205617/jokowi-teken-uu-pembentukan-3-provinsi-baru-papua" akan diabaikan (bantuan);
  36. ^ Suroso (2022-07-21). "Menyikapi 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Mencari Identitas Adat Mereka di Nabire". papuaposnabire.com. Diakses tanggal 2022-07-21. 
  37. ^ "PROFIL WILAYAH ADAT MEE PAGO". papua.go.id. Pemerintah Provinsi Papua. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-03. 
  38. ^ "Kokonao, Keindahan Alam Papua yang Terlupakan". travel.detik.com. 2012-03-01. Diakses tanggal 2022-07-03. 
  39. ^ "Dilantik, Gubernur Irja dan Maluku Utara". Kompas. 13 Oktober 1999. Diakses tanggal 30 Juni 2022. 
  40. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  41. ^ Cahyana, Ludhy (2020-03-30). "Eloknya Laut Kabupaten Nabire, Tempat Raline Shah Bersua Hiu Paus". travel.tempo.co. Diakses tanggal 2022-08-02. 

Koordinat: 4°46′S 137°48′E / 4.767°S 137.800°E / -4.767; 137.800