Lompat ke isi

Nusantara (kota terencana)

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Ibu Kota Nusantara)
Nusantara
Ibu Kota Nusantara
Kawasan Titik Nol Ibu Kota Nusantara
Motto: 
"Kota Dunia untuk Semua"
Peta
Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirian
  • UU Nomor 3 Tahun 2022
  • UU Nomor 21 Tahun 2023
Hari jadi18 Januari 2022; 2 tahun lalu (2022-01-18)
Pemerintahan
 • BadanOtorita Ibu Kota Nusantara
 • Kepala OtoritaBasuki Hadimuljono (Penjabat)
 • Wakil Kepala OtoritaRaja Juli Antoni (Penjabat)
Luas
 • Total2.561,42 km2 (988,97 sq mi)
Demografi
 • BahasaIndonesia
Zona waktuUTC+8 (Waktu Indonesia Tengah)
Situs webikn.go.id

Nusantara (secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara) adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-79 Indonesia.[1][2] IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. Terletak di pantai timur pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Timur, IKN diperkirakan menjadi enklave dari provinsi tersebut, yang mencakup area seluas 2.560 km2 (990 sq mi), menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk.[3][4] Ibu Kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari provinsi Kalimantan Timur.[5]

Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya.[2][6][7] Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi pada Juli 2022.[8]

Proyek pembangunan ini dikritik oleh ormas-ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi,[9] Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemprov DKI untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara.[10][11][12]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Pada April 2017, pemerintahan presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta, dengan rencana untuk menyelesaikan penilaian situs alternatif potensial untuk ibu kota baru Indonesia pada akhir 2017. Menurut seorang pejabat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, pemerintah bertekad untuk memindahkan ibu kota Indonesia keluar dari Pulau Jawa.[13] Tak lama setelah rencana itu diumumkan, Joko Widodo mengunjungi dua lokasi alternatif di Kalimantan yaitu Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Kawasan Segitiga dekat Palangka Raya di Kalimantan Tengah.[14]

Pada April 2019, rencana 10 tahun untuk memindahkan semua kantor pemerintah ke ibu kota baru diumumkan.[15] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merekomendasikan tiga provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang memenuhi syarat ibu kota baru, termasuk bebas dari gempa bumi, tsunami dan gunung berapi.[16]

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengunjungi lokasi Nusantara.

Pada 23 Agustus 2019, Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden R-34/PRES/08/2019 yang dilampiri dua arahan, yaitu Laporan Kajian Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota, dan Permintaan Dukungan DPR untuk Pemindahan Ibu Kota.[17] Selama pidato kenegaraan 2019 di parlemen pada 26 Agustus, Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.[18]

Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akan diukir untuk menciptakan kota terencana tingkat provinsi baru di lokasi yang lebih sentral di Indonesia.[19][20] Rencana tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar pulau Jawa dan pulau-pulau lain di kepulauan Indonesia serta untuk mengurangi beban Jakarta sebagai hub utama Indonesia.[21]

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan biaya relokasi sebesar Rp466 triliun (US$32,7 miliar) dan bahwa pemerintah bermaksud untuk menutupi 19% dari biaya, sisanya terutama berasal dari kemitraan publik–swasta dan investasi langsung oleh perusahaan milik negara dan sektor swasta.[22] Pada saat yang sama, Rp692 triliun akan dialokasikan untuk menyelamatkan Jakarta dari tenggelam dalam dekade berikutnya.[23][24][25]

Awal September 2021, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota sudah selesai.[26] Pada 29 September tahun yang sama, pemerintahan Joko Widodo mengajukan omnibus RUU pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah parlemen Indonesia).[27] Di antara banyak item yang ditentukan dalam RUU itu, itu berisi rencana pembentukan Otoritas Ibu Kota, badan khusus yang bertanggung jawab kepada ibu kota baru dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan baru ini memiliki kualitas seperti kementerian di mana pemegang jabatan akan ditunjuk oleh Presiden, tetapi dengan kemampuan pemerintahan khusus yang mirip dengan gubernur provinsi.[26][28] Ini juga akan mengatur bagaimana Otoritas Ibu kota akan mengelola pendanaan, perpajakan, retribusi, dan asetnya.[29]

Pada tanggal 15 Februari 2022, RUU ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.

Karena rencana itu diajukan di tengah masa jabatan kedua Joko Widodo sebagai presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengeluarkan amendemen undang-undang untuk menetapkan kembali kemampuan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, (PPHN), mirip dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) orde baru. Ini untuk memberikan keamanan dan keberlanjutan proyek dan memastikan kelanjutannya setelah Joko Widodo tidak lagi di kursi kepresidenan.[30]

Berdasarkan hasil survei KedaiKOPI pada Agustus 2019, 95.7% responden dari Jakarta menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.[31] Pada tanggal 17 Januari 2022 dalam rapat panitia khusus, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota negara baru akan bernama Nusantara.[32]

Menyusul pelantikan Bambang Susantono sebagai kepala otorita, provinsi di seluruh negeri secara seremonial mengirim sebidang tanah dan air dari situs bersejarah atau budaya yang signifikan di provinsi masing-masing untuk menjadi bagian dari landasan dan sendi ibu kota baru untuk peletakan batu pertama.[33]

Desain dan konstruksi[sunting | sunting sumber]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan lomba desain ibu kota pada akhir tahun 2019. Kemudian dimenangkan oleh URBAN+ bertajuk Nagara Rimba Nusa[34] dan secara resmi diumumkan pada 23 Desember 2019. Pemerintah berjanji untuk berkolaborasi dalam desain tim pemenang dengan tim peringkat kedua dan ketiga, serta desainer internasional, untuk mempertajam proses desain akhir hingga 2020.[35] Desainer dari setidaknya tiga negara, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat telah menawarkan untuk terlibat dalam desain.[36] Nama yang telah diusulkan sekitar tiga bulan sebelumnya, selaras dengan konsep utama pemenang.[37]

Kota ini dirancang untuk keberlanjutan, menargetkan 80% mobilitas didukung oleh transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Dikelilingi oleh hutan Kalimantan, itu akan menarik semua energinya dari sumber terbarukan, mengalokasikan 10% dari wilayahnya untuk produksi pangan.[2]

Konstruksi ditunda sampai setelah kampanye vaksinasi COVID-19 selesai pada Maret 2022.[38]

Pada Maret 2022, Kementerian kembali menyelenggarakan kontes desain pada empat struktur, yaitu Istana Wakil Presiden, Kompleks Perkantoran Legislatif, Kompleks Perkantoran Kehakiman, dan Kompleks Ibadah Umum di samping Danau Pancasila.[39][40]

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Badan pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.[41]

Kepala Otorita[sunting | sunting sumber]

Pelantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada 10 Maret 2022.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Indonesia dengan kedudukan pejabat setingkat menteri sehingga termasuk dalam anggota kabinet.[42]

Berikut ini adalah daftar kepala otorita yang pernah menjabat sejak dibentuk pada 10 Maret 2022.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
No. Foto Kepala Mulai Jabatan Akhir Jabatan Periode Wakil Kepala Ref.
1 Bambang Susantono 10 Maret 2022 3 Juni 2024 1 Dhony Rahajoe [43]
i Basuki Hadimuljono
(Pelaksana Tugas)
3 Juni 2024 Petahana Raja Juli Antoni
(Pelaksana Tugas)
[44]
  Independen


Wakil Kepala Otorita[sunting | sunting sumber]

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Indonesia dengan kedudukan pejabat setingkat menteri sehingga termasuk dalam anggota kabinet.[42]

Berikut ini adalah daftar wakil kepala otorita yang pernah menjabat sejak dibentuk pada 10 Maret 2022.

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara
No. Foto Wakil Kepala Mulai Jabatan Akhir Jabatan Periode Kepala Ref.
1 Dhony Rahajoe 10 Maret 2022 3 Juni 2024 1 Bambang Susantono [43]
i Raja Juli Antoni
(Pelaksana Tugas)
3 Juni 2024 Petahana Basuki Hadimuljono
(Pelaksana Tugas)
[45]
  Independen
  Partai Solidaritas Indonesia (PSI)


Geografi[sunting | sunting sumber]

Balikpapan, salah satu kota dekat Nusantara.

Nusantara terletak di pantai timur Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia. Kota ini berbatasan darat dengan provinsi Kalimantan Timur dan memiliki garis pantai di timur hingga Selat Makassar dan di selatan hingga Teluk Balikpapan.[46] Kota ini memiliki lanskap berbukit dan sebelumnya merupakan hutan industri yang konsesinya dimiliki oleh Sukanto Tanoto.[47]

Zonasi[sunting | sunting sumber]

Wilayah administrasi Ibu Kota Nusantara menurut UU No. 3 Tahun 2022. Kawasan IKN (KIKN) berwarna pink sedangkan Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) berwarna kuning

Nusantara meliputi area seluas 2.560 km2 (990 sq mi), terdiri dari 6.856 km2 (2.647 sq mi) ditetapkan sebagai wilayah pusat pemerintahan (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), 56.180 km2 (21.690 sq mi) sebagai daerah ibu kota (Kawasan Ibu Kota Negara), dan selebihnya sebagai daerah perluasan ibu kota (Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara). Wilayah metropolitan Nusantara akan mencakup kabupaten dan kota di sekitar Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Samarinda.[48]

Zonasi yang direncanakan di Nusantara[48]
Zonasi Fasilitas yang direncanakan
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
Kawasan Ibu Kota Negara
  • Tempat tinggal PNS, Polri, dan TNI;
  • Fasilitas pendidikan dan kesehatan;
  • Universitas, dan taman sains dan teknologi;
  • Industri berteknologi tinggi dan bersih;
  • Pusat penelitian dan pengembangan;
  • Pangkalan militer; dan
  • Cluster perumahan lainnya.
Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara Fase 1
  • Taman nasional;
  • Fasilitas konservasi orang utan; dan
  • Cluster perumahan lainnya.
Fase 2
  • Perkembangan metropolitan; dan
  • Daerah maju lainnya yang terhubung ke provinsi terdekat.

Transportasi[sunting | sunting sumber]

Untuk mencapai target 80% mobilitas yang didukung oleh transportasi non-pribadi, direncanakan jaringan transportasi umum yang luas di ibu kota baru. Kota ini menekankan pada pembangunan yang padat dan dapat dilalui dengan berjalan kaki dan akan dilayani oleh jaringan jalur bersepeda di seluruh kota, sistem metro yang terdiri dari dua jalur rel, sistem bus rapid transit, dan minibus otonom yang berfungsi sebagai layanan pengumpan.[49][50][51][52]

Layanan kereta api akan menghubungkan ibu kota baru ke jalan tol yang ada di Kota Balikpapan.[53] Sistem kereta api antarkota dan regional baru akan dibangun untuk menghubungkan ibu kota baru dengan kota-kota dan bandara tetangga yaitu Samarinda (Bandara Internasional Samarinda) dan Kota Balikpapan sebagai bagian dari rencana yang lebih besar untuk jaringan kereta api Trans Kalimantan yang menghubungkan seluruh sisi Pulau Kalimantan di Indonesia dengan layanan kereta api.[54]

Bandar udara baru yang terletak di Penajam, akan berfungsi sebagai bandar udara internasional utama ke Nusantara.[55][56][57] Sebuah jalan tol yang direncanakan akan dibangun menghubungkan kawasan pusat pemerintahan ke bandar udara, 47 km (29 mi) jauhnya.[58] Itu juga akan dilayani oleh bandar udara tetangga yaitu Bandar Udara Internasional Samarinda yang berlokasi di Samarinda,[59] kota tetangga ibu kota baru,[60][61] dan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan.

Perayaan HUT ke-78[sunting | sunting sumber]

Untuk pertama kalinya, otorita Ibu Kota Nusantara menggelar upacara pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, tanggal 17 Agustus 2023. Upacara ini dipimpin oleh Bambang Susantono, selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam rangkaian acara tersebut, TNI di lingkungan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman, mengibarkan bendera merah putih raksasa sepanjang 114 meter, sebagai bentuk semangat nasionalisme mengawal pembangunan IKN.[62] Upacara perdana ini dilaksanakan sejak pukul 08.30 Waktu Indonesia Tengah, dan dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk perwakilan kementerian atau lembaga pemerintah pusat, TNI-Polri, unsur pemerintahan daerah sekitar wilayah Otorita IKN, tokoh adat, dan lainnya.[63]

Kritik[sunting | sunting sumber]

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada suatu siaran pers pada 12 Januari 2022 mengkritik pendirian Nusantara, termasuk mulai dari penetapan dasar hukumnya yaitu UU No. 3 Tahun 2022. Undang-undang tersebut dinilai disahkan dengan cepat dan dengan paksa, hanya ada 40 hari sejak panitia khusus untuk UU dibentuk pada 7 Desember 2021 hingga target persetujuan di rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Walhi juga mengkritik diubahnya tata tertib DPR agar dapat membuat 56 orang menjadi anggota panitia khusus, yang sebelumnya hanya diatur maksimal 30 orang. Walhi membandingkan pengesahan UU itu serupa dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang, "... tidak melibatkan semua unsur masyarakat ... ."[64]

Pada 30 Mei 2022, organisasi masyarakat di Kalimantan Timur memberikan pernyataan kritik terhadap pelaksanaan pembangunan Nusantara. Iwan AS dari Solidaritas Rakyat Kalimantan Timur menyatakan kekhawatirannya kepada pemerintah pusat atas wacana penempatan 100.000 pekerja ke kawasan Nusantara kala itu. Artha Mulya dari Majelis Organisasi Daerah Nasional dan Viko Januardy dari Koalisi Pemuda IKN mengkritik bahwa tidak ada pemberian informasi secara jelas dari pemerintah tentang jumlah kuota pekerja lokal yang ditempatkan di IKN.[65] Pada awal Maret 2024, Tempo.co melaporkan adanya surat dari Otorita IKN yang diterima oleh warga di Pemaluan, Penajam Paser Utara yang meminta agar rumah warga dirubuhkan karena tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Nusantara meskipun rumah warga di Pemaluan tersebut telah dihuni puluhan tahun.[66]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022" (PDF). hlm. 2. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2023-06-01. Diakses tanggal 2023-07-29. 
  2. ^ a b c Faris Mokhtar, Rieka Rahadiana (2 August 2022). "Indonesia Breaks Ground on Nusantara as Jakarta Sinks". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-10. Diakses tanggal 2022-11-05. 
  3. ^ "Nusantara Becomes The Name Of The New Capital City, This Is What It Means". VOI.id. 2022-01-17. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 January 2022. Diakses tanggal 2022-01-17. 
  4. ^ Mariska, Diana (2022-01-17). "Nusantara Is the Name of Indonesia's New Capital". TheIndonesia.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 January 2022. Diakses tanggal 2022-01-17. 
  5. ^ Hananto, Akhyari (19 December 2019). "Menyambut Provinsi Baru di Ibu Kota Baru". GoodNews from Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 January 2022. Diakses tanggal 5 January 2022. 
  6. ^ Hamdani, Trio (2022-02-03). "Konstruksi Ibu Kota Baru Dimulai Setelah Juli 2022". detikfinance. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 February 2022. Diakses tanggal 2022-02-02. 
  7. ^ Caratri, Endah (2022-06-23). "Presiden Jokowi Miliki Keyakinan Pembangunan IKN Dapat Berjalan Lancar". Berita Daerah. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 July 2022. Diakses tanggal 2022-07-09. 
  8. ^ Shobah, Rita Noor (2022-05-24). "Pembangunan IKN Nusantara Segera Dimulai, 100 Ribu Tenaga Kerja Mulai Pindah ke PPU pada Juli 2022". Tribun Kaltim. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 June 2022. Diakses tanggal 2022-06-03. 
  9. ^ Daton, Zakarias Demon (2022-05-31). "Ada Wacana 100.000 Tenaga Kerja Luar Dikirim ke IKN, Ormas Kaltim Mengkritik". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 June 2022. Diakses tanggal 2022-06-03. 
  10. ^ Hantoro, Juli (2022-06-03). "Jokowi Perintahkan Pembangunan IKN Libatkan Masyarakat Lokal". Tempo. Diakses tanggal 2022-06-03. [pranala nonaktif permanen]
  11. ^ Pebrianto, Fajar (2022-06-03). "Jokowi Kumpulkan Menteri, Pengerjaan IKN Dimulai Paruh Kedua 2022". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 June 2022. Diakses tanggal 2022-06-03. 
  12. ^ Iswinarno, Chandra; Nirmala Sari, Ria Rizki (2022-06-03). "Pembangunan Awal IKN Nusantara akan Pekerjakan 200 Ribu Pekerja, Libatkan Warga Sekitar? Ini Kata Kepala Otorita". suara.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 June 2022. Diakses tanggal 2022-06-03. 
  13. ^ "Indonesia studies new sites for capital city". The Jakarta Post. Jakarta. 2017-04-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 January 2022. Diakses tanggal 2022-01-31. 
  14. ^ Gorbiano, Marchio Irfan (26 August 2019). "BREAKING: Jokowi announces East Kalimantan as site of new capital". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 January 2022. Diakses tanggal 26 August 2019. 
  15. ^ "Indonesia to move capital city". BBC. 29 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 January 2022. Diakses tanggal 29 April 2019. 
  16. ^ Dewanto, Fadjar Ari (2022-07-13). "Mengapa Kalimantan Timur Dipilih Sebagai Ibu Kota Negara? - Berita Daerah" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-09. Diakses tanggal 2022-07-14. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi daerah yang juga terpantau untuk ibu kota baru, lahannya yang luas, bebas gempa bumi hanya infrastruktur dan masyarakat perlu dipersiapkan. 
  17. ^ Astuti, Nur Azizah Rizki (2019-08-27). "Surat Jokowi soal Ibu Kota Baru Dibacakan di Paripurna DPR". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 January 2020. Diakses tanggal 2021-10-02. 
  18. ^ "Jokowi formally proposes relocating Indonesian capital to Kalimantan". New Straits Times. 2019-08-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 January 2022. Diakses tanggal 2022-01-31. 
  19. ^ Kusuma, Hendra (26 August 2019). "Resmi! Jokowi Putuskan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim". detikfinance. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2020. Diakses tanggal 26 August 2019. 
  20. ^ Picheta, Rob (26 August 2019). "Indonesia will build its new capital city in Borneo as Jakarta sinks into the Java Sea". CNN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 August 2019. Diakses tanggal 26 August 2019. 
  21. ^ Kate Lyons. "Why is Indonesia moving its capital city? Everything you need to know". The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 October 2019. Diakses tanggal 17 January 2022. 
  22. ^ Maulia, Erwida (26 August 2019). "Jokowi announces Indonesia's new capital in East Kalimantan". Nikkei Asian Review. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 January 2022. Diakses tanggal 26 August 2019. 
  23. ^ "Indonesia pledges $40 billion to modernise Jakarta ahead of new..." Reuters. 29 August 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 September 2019. Diakses tanggal 29 August 2019. 
  24. ^ Muthiariny, Dewi Elvia (16 August 2019). Murti, Markus Wisnu, ed. "Jokowi Proposes to Relocate Capital to Kalimantan Island". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 August 2019. Diakses tanggal 2022-01-31. 
  25. ^ "Indonesia picks Borneo island as site of new capital". BBC. 2019-08-29. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 January 2020. Diakses tanggal 2022-01-31. 
  26. ^ a b Putri, Cantika Adinda (2021-09-03). "RUU Pemindahan Ibu Kota Baru Rampung, Ini Bocorannya!". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 September 2021. Diakses tanggal 2021-10-02. 
  27. ^ Ramadhan, Ardito (2021-09-30). "Babak Baru Pemindahan Ibu Kota: RUU IKN Diserahkan ke DPR Halaman all". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 September 2021. Diakses tanggal 2021-10-02. 
  28. ^ Putri, Cantika Adinda (2021-09-03). "Tanpa Pilkada, Ini Kepala Otorita Ibu Kota Baru!". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 September 2021. Diakses tanggal 2021-10-02. 
  29. ^ Junita, Nancy (2021-10-01). "Simak Poin-Poin Penting RUU Ibu Kota Negara | Kabar24". Bisnis.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 October 2021. Diakses tanggal 2021-10-02. 
  30. ^ CNN Indonesia (2021-08-31). "PPHN, Jokowi, dan Harga Mati Pemindahan Ibu Kota Negara". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 August 2021. Diakses tanggal 2021-10-02. 
  31. ^ Amirullah (2019-08-27). "KedaiKOPI: 95,7 % Responden Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 December 2019. Diakses tanggal 2020-01-31. 
  32. ^ Siregar, Kiki (17 January 2022). "Indonesia minister announces name of new national capital in eastern Kalimantan". CNA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 January 2022. Diakses tanggal 17 January 2022. 
  33. ^ Indonesia, C. N. N. "Alasan Para Gubernur Bawa 1 Liter Air dari Daerah di Kemah IKN Jokowi". nasional. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 March 2022. Diakses tanggal 2022-03-12. 
  34. ^ Maulia, Erwida (23 December 2019). "'Forest Archipelago' wins design contest for new Indonesia capital". Nikkei Asian Review. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 January 2022. Diakses tanggal 15 March 2020. 
  35. ^ "'Nagara Rimba Nusa' announced as winner of new capital city design contest". The Jakarta Post. 23 December 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 January 2022. Diakses tanggal 15 March 2020. 
  36. ^ Nasution, Rahmad (3 January 2020). "Three countries offer to design Indonesia's new capital". Antara News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 January 2022. Diakses tanggal 15 March 2020. 
  37. ^ Board, Jack (24 September 2019). "Leaving Jakarta: Indonesia accelerates plans for 'green, smart' capital in the middle of Borneo wilderness". Channel News Asia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 July 2021. Diakses tanggal 15 March 2020. 
  38. ^ "Indonesia to develop new capital city after vaccine drive". 2021-01-24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 January 2021. Diakses tanggal 2022-01-31. 
  39. ^ antaranews.com (2022-03-26). "PUPR gelar sayembara Istana Wapres sampai kompleks peribadatan di IKN". Antara News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 March 2022. Diakses tanggal 2022-03-26. 
  40. ^ "Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara: Selamat Datang". sayembaraikn.pu.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 October 2019. Diakses tanggal 2022-03-26. 
  41. ^ UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 9: "Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah..."
  42. ^ a b Alfi, Azizah Nur (23 Februari 2022). Anggela, Ni Luh, ed. "Ketahui Apa Itu Kepala Badan Otorita IKN dan Tugasnya". Bisnis.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-28. Diakses tanggal 8 Maret 2022. 
  43. ^ a b Ari Wibowo, Eko, ed. (10 Maret 2022). "Jokowi Resmi Lantik Bambang Susantono Jadi Kepala Otorita IKN". Tempo.co. Diakses tanggal 14 Maret 2022. 
  44. ^ "Bambang Susantono Mundur dari Kepala Otorita IKN". CNN Indonesia. 3 Juni 2024. 
  45. ^ "Bambang Susantono Mundur dari Kepala Otorita IKN". CNN Indonesia. 3 Juni 2024. 
  46. ^ Lawi, Gloria Fransisca Katharina (2019-05-14). Agus, Rustam, ed. "Ibu Kota Baru Perlu Konsep Urban Forest". Bisnis.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 January 2022. Diakses tanggal 2022-01-31. 
  47. ^ "Sukanto Tanoto Siap Kembalikan Lahan untuk Ibu Kota Baru". CNN Indonesia. 2019-09-20. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 January 2022. Diakses tanggal 2022-01-31. 
  48. ^ a b "Naskah Akademik Rancangan Undang–undang Tentang Ibukota Negara" (PDF). Ministry of National Development Planning. March 2020. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 21 January 2022. Diakses tanggal 29 January 2022. 
  49. ^ Ibrahim <sanimalikibrahim[at]gmail.com>, Sani Malik. "Standar Transportasi Massal di Kawasan Strategis". dephub.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-28. Diakses tanggal 2022-11-04. 
  50. ^ "Bocoran Transportasi Umum di IKN Nusantara, Ada Water Bus hingga LRT - Infrastruktur Katadata.co.id". katadata.co.id. 2022-06-08. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-11. Diakses tanggal 2022-11-04. 
  51. ^ Hikam, Herdi Alif Al. "Rencana Besar Transportasi di IKN: Nggak Ada Mobil Pribadi, Ramah Pejalan Kaki". detikfinance. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-28. Diakses tanggal 2022-11-04. 
  52. ^ "PERPRES No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024 [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-04. Diakses tanggal 2022-11-04. 
  53. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-29. Diakses tanggal 2023-04-05. 
  54. ^ Media, Kompas Cyber (2022-07-30). "Mengupas Rencana Layanan Perkeretaapian di IKN Halaman all". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-11. Diakses tanggal 2022-11-04. 
  55. ^ "Menteri Perhubungan Tinjau Calon Bandara Ibu Kota Negara di Penajam". Pikiran Rakyat. February 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 March 2022. Diakses tanggal 9 March 2022. 
  56. ^ "Respon Plt Bupati Hamdam Soal Bandara Ibu Kota Negara dan Menhub Budi ke Titik Nol". Tribun News. February 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 March 2022. Diakses tanggal 9 March 2022. 
  57. ^ "Kemenhub Siapkan Calon Bandara Baru untuk Ibu Kota Negara". Langgam. March 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 March 2022. Diakses tanggal 9 March 2022. 
  58. ^ Laksono, Muhdany Yusuf (2022-01-21). Alexander, Hilda B, ed. "Menilik Rencana Pembangunan Jalan di IKN Nusantara, Ada Tol Lintasi Teluk Halaman all". Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 January 2022. Diakses tanggal 2022-01-31. 
  59. ^ "Dukung Ibu Kota Baru, Menkeu Anggarkan Rp326.37 M Buat Kembangkan Bandara Pranoto". IDX Channel. 5 January 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 January 2022. Diakses tanggal 6 January 2022. 
  60. ^ "Fakta Seputar IKN, 4 Daerah Penyangga, Samarinda Jadi 'Jantung', Balikpapan sebagai "Otot"". Kompas. 31 January 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 January 2022. Diakses tanggal 31 January 2022. 
  61. ^ "Tentang IKN". Ibu Kota Negara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 January 2022. Diakses tanggal 2 February 2022. 
  62. ^ Noni, Yovanda (17 Agustus 2023). "HUT Ke-78 RI, Bendera Merah Putih Raksasa Dibentangkan di IKN". news.okezone.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-24. Diakses tanggal 17 Agustus 2023. 
  63. ^ "Pertama Kali Otorita IKN Gelar Upacara HUT RI Ke-78 di Sumbu Kebangsaan IKN". www.msn.com. 17 Agustus 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-09. Diakses tanggal 17 Agustus 2023. 
  64. ^ "RUU Ibu Kota Negara: Mengulang Inkonstitusionalitas Omnibus Law". WALHI. 2022-01-12. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-12. Diakses tanggal 2024-03-12. 
  65. ^ "Ada Wacana 100.000 Tenaga Kerja Luar Dikirim ke IKN, Ormas Kaltim Mengkritik". KOMPAS.com. 2022-05-31. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-06-03. Diakses tanggal 2024-03-12. 
  66. ^ "Surat Otorita IKN: Bangunan Warga Pemaluan Dirobohkan Karena Tak Sesuai Tata Ruang IKN". Tempo.co. 2024-03-11. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-12. Diakses tanggal 2024-03-12. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]