Joko Widodo

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Ir. H.
Joko Widodo
Gubernur DKI Jakarta ke-16
Petahana
Mulai menjabat
15 Oktober 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Basuki Tjahaja Purnama
Didahului oleh Fauzi Bowo
Fadjar Panjaitan (Pelaksana Tugas)[1]
Wali Kota Surakarta ke-16
Masa jabatan
28 Juli 2005 – 1 Oktober 2012
Penguasa monarki Pakubuwana XIII
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur Mardiyanto
Ali Mufiz
Bibit Waluyo
Wakil F.X. Hadi Rudyatmo
Didahului oleh Slamet Suryanto
Digantikan oleh F.X. Hadi Rudyatmo
Informasi pribadi
Lahir 21 Juni 1961 (umur 52)
Bendera Indonesia Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Kebangsaan  Indonesia
Partai politik PDIPLogo.png Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Suami/istri Ny. Hj. Iriana Joko Widodo
Anak Gibran Rakabuming Raka[2]
Kahiyang Ayu[3]
Kaesang Pangarep[3]
Alma mater Universitas Gadjah Mada
Pekerjaan Pengusaha
Agama Islam

Joko Widodo atau Jokowi (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961; umur 52 tahun) adalah politikus Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta. Ia adalah mantan Wali Kota Surakarta (Solo) dari tahun 2005 sampai 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.[4] Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).[5]

Walaupun pada masa kecilnya pernah tergusur sebanyak tiga kali,[6] ia mampu diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan setelah lulus berhasil menjadi pengusaha furnitur.[7] Setelah itu, karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik.[8] Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan,[9] berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan,[10] dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.[10] Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia".[11] Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi dengan suara melebihi 90%.[12] Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.[5]

Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012, dan kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang "baru" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.[13] Ia akan menjabat selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2017. Selama menjabat sebagai gubernur, ia melancarkan berbagai program seperti Kartu Jakarta Sehat,[14] Kartu Jakarta Pintar,[15] lelang jabatan,[16] pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) dan Monorel,[17][18] pengembalian fungsi waduk dan sungai,[19] serta penyediaan ruang terbuka hijau.[20]

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia terus menjadi sorotan media.[21] Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Ditambah lagi, hasil survey menunjukkan bahwa nama Jokowi terus diunggulkan. Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan Calon Presiden PDI-P sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi telah menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden dari PDI-P, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.[22]

Daftar isi

Masa kecil

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo.[23] Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono.[24] Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.[25] Di mata guru SDnya, Sutarti Wardojo, ia telah memiliki jiwa kepemimpinan semenjak SD.[26]

Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.[6][27] Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil memengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.[28]

Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta.[29] Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.[30]

Masa kuliah dan berwirausaha

Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.[7]

Selepas kuliah, ia bekerja di BUMN, namun tak lama memutuskan keluar dan memulai usaha dengan menjaminkan rumah kecil satu-satunya, dan akhirnya berkembang sehingga membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.[27]

Wali Kota Surakarta

Selebaran kampanye Jokowi untuk menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.
Jokowi dan wakilnya F.X. Hadi Rudyatmo.

Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.[31] Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.[8] Berkat pencapaiannya ini Jokowi terpilih kembali sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2010 dengan persentase suara sebesar 90,09%.[12]

Rebranding Solo

Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman.[10] Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.[32]

Rebranding ini turut didukung dengan pengembangan citra kota Solo sebagai "kota budaya" dan "kota batik". Pada tahun 2011, misalnya, Solo menjadi ibukota batik Indonesia.[33] Selain itu, sejak tahun 2008, kota Solo setiap tahunnya selalu mengadakan Solo Batik Carnival.[34] Di bawah kepemimpinan Jokowi pula kota Solo dikembangkan sebagai kota MICE, yang merupakan singkatan dari meetings (pertemuan), incentives (insentif), conferencing (konferensi), dan exhibitions (pameran).[10] Sebagai tindak lanjut branding, Jokowi aktif melakukan pendekatan kepada para penanam modal, terutama pengembang properti untuk menyediakan fasilitas konvensi dan hotel.[10] Ia juga mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007, Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran. Selain itu, Solo menjadi tuan rumah Euro-Asia World Heritage Cities Conference and Exhibition pada tahun 2008, Solo International Ethnic Music Festival (SIEM) pada tahun 2007 dan 2008 dan International Performing Arts Festival pada tahun 2009.[10]

Mendamaikan Keraton Surakarta

Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.[35]

Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.[36]

Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.[37] Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.[38] Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.[39]

Pembenahan pedagang kaki lima

Program yang mencuatkan namanya selama menjadi Wali Kota Solo adalah pembenahan pasar dan pedagang kaki lima. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima di Monumen 45 Banjarsari. Jokowi menggunakan pendengkatan nguwonke wong atau memanusiakan manusia sehingga tidak memaksa atau pun menggusur pedagang, sebaliknya mengedepankan dialog dan makan siang bersama agar pedagang mulai berani menumpahkan keluhannya langsung. Selain itu, dibuka pula jalur diskusi di mana saja, seperti di Balai Kota, warung, wedangan, pinggir jalan, hingga di Loji Gandrung.[11]

Setelah 54 kali sesi makan siang bersama selama 7 bulan, pedagang mulai luluh dan Pemerintah Kota Solo mengistimewakan para pedagang yang bersedia pindah dengan membuatkan arak-arakan hingga ke tempat baru.[11]

Pembenahan transportasi umum

{{{box_caption}}}
{{{box_caption}}}
Pada masa kepemimpinan Jokowi, Batik Solo Trans (atas) dan Sepur Kluthuk Jaladara (bawah) diperkenalkan

Untuk urusan transportasi umum, berbagai jenis angkutan telah direalisasikan, seperti Batik Solo Trans yang merupakan bus yang beroperasi di dalam kota dan menghubungkan kota Solo dengan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo.[9] Selain itu, pada masa kepemimpinan Jokowi, diluncurkan Prambanan Express Train yang merupakan kereta komuter yang menghubungkan kota Solo dengan Yogyakarta.[9] Untuk mengintegrasi sistem transportasi, pemerintah Solo dan Yogya menandatangani moratorium terkait penggunaan kartu pintar di kedua kota.[9]

Jokowi pada tahun 2009 juga meluncurkan kereta wisata peninggalan Belanda yang disebut Sepur Kluthuk Jaladara. Kereta yang dibuat pada tahun 1896 dan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar ini melintasi Kantor Wali Kota Surakarta, Loji Gandrung, Museum Radi Pustaka, Museum Batik Danar Hadi, dan Stasiun Sanggrah, sebelum akhirnya kembali ke Stasiun Purwosari.[40] Selain itu, pada 20 Februari 2011, bus tingkat Werkudara juga dioperasikan dan segera menjadi salah satu ikon kota Solo.[41]

Pada Juli 2011, Jokowi meluncurkan Railbus Batara Kresna yang melayani rute Sukoharjo-Surakarta. Railbus yang mulai dioperasikan pada Agustus 2012 ini dibuat oleh PT INKA. Namun, pada November 2012, railbus ini tidak berjalan lagi karena mengalami kerugian, dan permintaan subsidi oleh Wali Kota Solo saat itu F.X. Hadi Rudyatmo ditolak oleh DPRD Surakarta.[42]

Hari bebas kendaraan bermotor

Pada tahun 2010, Jokowi menggagas hari bebas kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Slamet Riyadi setiap hari Minggu dari pukul 6 hingga 9 pagi, walaupun jalanan sudah didatangi pejalan kaki dari pukul 5 pagi.[43] Selain itu, pada hari Sabtu 31 Desember 2011 dan Minggu 1 Januari 2012, kota Surakarta berhasil mengadakan malam bebas kendaraan bermotor pertama di Indonesia.[44]

Pembenahan pendidikan dan kesehatan

Di Solo, Jokowi menetapkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS).[45] Program PKMS menyediakan layanan kesehatan gratis untuk rakyat miskin di Solo.[46] Pemegang kartu PKMS terdiri dari dua kelas, yaitu "Gold" dan "Silver".[46] Kelas "Gold" diberikan untuk warga yang benar-benar miskin (sehingga semua biaya kesehatannya ditanggung pemerintah), sementara warga kota yang belum mempunyai jaminan kesehatan mendapatkan kelas "Silver".[46] Sementara itu, kartu BPMKS diberikan kepada siswa SD dan SMP di Solo yang miskin agar dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya (baik iuran bulanan maupun biaya operasional) di sekolah negeri atau swasta.[47] Terdapat tiga jenis kartu, yaitu "Platinum", "Gold", dan "Silver".[47] Kartu Platinum diberikan untuk siswa yang bersekolah di sekolah plus (sekolah gratis dari program pendidikan di Solo), sementara kartu Gold diberikan kepada warga miskin dan kartu Silver untuk warga mampu.[47] Pemegang kartu Platinum dibebaskan dari iuran bulanan, uang gedung, dan biaya pribadi seperti tas, sepatu, buku, sementara pemegang kartu Gold dibebaskan dari biaya operasional dan pemegang kartu Silver diperlakukan seperti pemegang kartu Gold.[47] Namun, pembebasan biaya tidak berlaku untuk siswa SMA dan SMK, walaupun mereka akan disubsidi sebesar 50%.[47]

Beberapa peninggalan Jokowi di Solo. Dari kiri atas searah jarum jam: Pasar Windujenar, Omah Sinten di kawasan Ngarsopuro yang telah diperbaharui, Halte Bus Batik Trans Solo di Jalan Slamet Riyadi, dan pintu masuk ke Taman Sriwedari yang telah diremajakan.

Selama enam bulan pertama tahun 2012, 15.235 kartu PKMS Silver dan 47.940 kartu PKMS Gold dibagikan kepada rakyat Solo dengan biaya Rp 10,9 miliar, sehingga pada saat itu terdapat 221.722 kartu PKMS Silver dan 14.181 kartu PKMS Gold yang telah didistribusikan.[45]

Solo Techno Park dan Esemka

Pada masa kepemimpinan Jokowi, pembangunan Solo Techno Park diselesaikan. Kompleks yang dibangun di wilayah seluas 7,1 hektare di Jebres ini dimaksudkan sebagai tempat produksi dan pelatihan teknik.[48] Pada tahun 2012, Jokowi menjadikan Esemka (yang merupakan mobil buatan siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan) sebagai mobil dinas resmi Jokowi.[49] Inisiatif Jokowi membuat Esemka mendapat perhatian media nasional.[49] Solo Techno Park sendiri akan dijadikan sebagai pusat produksi massal mobil Esemka.[48] Namun, mobil ini tidak lolos uji kelayakan nasional,[48] sehingga proyek tersebut mangkrak dan lembaga Solo Techno Park pada tahun 2014 memproduksi mesin cetak digital.[50]

Pada tahun 2011, Jokowi juga menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Direktur Utama PT GMF AeroAsia Richard Budihadianto mengenai pengembangan kemampuan penyediaan sumber daya manusia dalam bidang perawatan pesawat terbang, sehingga Solo Techno Park menjadi tempat pelatihan teknisi pesawat terbang.[51]

Peninggalan lain

Pada 13 April 2008, Jokowi mendirikan tempat wisata kuliner malam di Solo yang disebut Galabo (Gladag Langen Bogan).[10] Taman Balekambang yang sebelumnya terbengkalai juga diubah menjadi taman botani kecil yang dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. Ditambah lagi, Terminal Bus Tirtonadi diremajakan, sementara Taman Tirtonadi di dekatnya dijadikan ruang terbuka.[10]

Jokowi juga membangun dan meremajakan beberapa pasar, seperti Pasar Windujenar pada tahun 2010[52] dan Pasar Burung Depok.[53] Pasar Windujenar terletak tepat di kawasan Ngarsopuro yang turut disulap menjadi artistik dan dilengkapi dengan ruang terbuka untuk masyarakat.[54] Kawasan ini kemudian terhubung dengan Jalan Slamet Riyadi yang dipercantik dengan keberadaan taman dan fasilitas internet gratis.[10] Jokowi juga melancarkan penataan koridor city walk di kawasan Kapten Mulyadi dan Mayor Kusmanto yang turut dilengkapi dengan fasilitas untuk pejalan kaki dan taman kota.[53]

Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemkot Surakarta mendukung pengadaan toilet umum, hingga kota Solo terpilih menjadi tuan rumah World Toilet Summit ke-13 pada tahun 2013.[55] Toilet umum dibangun di beberapa tempat wisata seperti di Slamet Riyadi, Gladag Langen Bogan, dan Kampung Batik Laweyan, dengan dana dari pemkot dan perusahaan swasta yang mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan.[55]

Menurut Rushda Majeed dalam studi kasusnya mengenai kota Solo, Jokowi telah memperbaiki kondisi permukiman kumuh, meningkatkan layanan kesehatan, dan mereformasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi.[8] Ia juga membuka proses keuangan untuk umum dan menyediakan one-stop service bagi mereka yang hendak membuat izin bisnis atau izin-izin lainnya.[8]

Gubernur DKI Jakarta

Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta[56] pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur.[57] Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan.[58] Sebagai wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.[59]

Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran.[60] Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid.[61] Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.[62]

Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua.[63] Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Solo 2010[64] serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.[65]

Pilkada 2012 putaran kedua

Selebaran kampanye Jokowi dan Basuki selama pilkada.
Potret resmi Jokowi setelah dilantik.

Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon,[66] termasuk Fauzi Bowo,[67] namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid[68] dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua.[69] Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.

Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.[70] Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar.[71] PKS meminta isu ini dihentikan,[72] sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut.[73] Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai".[74] Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen.[75] Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,[76] Jusuf Kalla dari Partai Golkar,[77] Indra J Piliang dari Partai Golkar,[78] serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.[79]

Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev,[80] pembentukan media center,[81] serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube.[82] Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.[83]

Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA,[84] isu kebakaran yang disengaja,[85] korupsi,[86] dan politik transaksional.[87]

Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG,[88] 72,48% melawan 27,52% oleh INES,[89] 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer,[90] dan 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.[91]

Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.[92] Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,[93] dan lima stasiun TV.[94] Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%,[95] Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.[96] Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.[97][98]

Sebelum dan sesudah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia berjanji bahwa ia akan menambah 1000 unit bus Transjakarta, lalu ia bisa dihubungi wartawan 24 jam, bahwa ia akan bekerja 1 jam di kantor dan sisanya tinjau pelayanan publik. Ia juga berkata bahwa dirinya tidak akan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga akan membangun kampung susun yang bukan apartemen; lalu ia akan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, memberikan penghargaan ke semua ketua RT dan RW, dan ia juga menjanjikan akan menambah ruang publik bagi remaja DKI.[99] Pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, permasalahan mulai berdatangan, dan semenjak musim hujan melanda Jakarta dan masalah macet tidak usai, publik DKI mulai pesimis dan meragukan kemampuan Jokowi dalam mengatasi masalah ibukota.[100]

Pasca Pilkada 2012

Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta, namun dibantah oleh DPRD.[101] Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi,[102] karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.[103] Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.[104]

Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda[105] dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012.[106] Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana.[107] DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.[108]

Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.[109]

Pengambilalihan Sumber Daya Air

Sebelum Jokowi, pengelolaan air minum dilakukan oleh dua operator utama, Aetra (PT Thames PAM Jaya) dan Palyja (PT PAM Lyonnaise Jaya). PT Aetra Air Jakarta mengelola, mengoperasikan, memelihara sistem penyediaan air bersih, dan melakukan investasi di wilayah timur Jakarta, sementara Palyja di bagian barat Jakarta. Pemegang saham Aetra adalah Acuatico Pte Ltd dengan kepemilikan sebesar 95 persen dan PT Alberta Utilities sebesar 5 persen. Sementara Palyja melayani pasokan air bersih ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta sebagian wilayah Jakarta Utara dan Pusat. Palyja dimiliki Astratel sebesar 49 persen, dan Suez Environment sebesar 51 persen. Keduanya memegang kontrak dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola air di Jakarta.

Karena dianggap tidak mampu menyediakan pelayanan yang prima, maka Jokowi dan Ahok sejak awal sudah mengincar pengambilalihan pengelolaan air minum Jakarta agar lebih mudah diawasi dan dikontrol, namun niat ini terganjal penalti yang harus dibayar oleh pemerintah Pemprov jika memutus kontrak di tengah jalan. [110] Maka usaha tersebut dilakukan dengan cara lain yaitu dengan membeli saham kedua perusahaan tersebut melalui dua BUMD milik Pemerintah Provinsi, yaitu PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Keduanya akan berusaha mengambil alih kepemilikan saham Palyja dengan rencana PT Pembangunan Jaya akan membeli sebanyak 51 persen saham Suez Environment, sedangkan PT Jakarta Propertindo mengakuisisi 49 persen saham Astratel. Namun sayangnya Palyja masih berstatus digugat oleh LBH karena usaha privatisasi air yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga akuisisi ini masih menunggu keputusan pengadilan [111]

Pada tanggal 10 April 2014, Jokowi menyatakan bahwa telah ditemukan titik terang pengambilalihan ini, karena pemerintah provinsi telah menemukan kata sepakat dalam menguasai kembali pengelolaan air minum. Kedua pihak merasa memiliki tujuan sama agar tidak terjadi privatisasi sumber daya air, hanya caranya saja yang berbeda. Jika pihak LBH dan LSM melalui gugatan hukum, maka Pemprov melakukan upaya pengambilalihan secara business to business. "Positif, sudah ketemu titiknya. Karena semangatnya sama. Tujuan sama agar pengelolaan air diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini BUMD kita," kata Jokowi, usai menggelar pertemuan dengan koalisi di Balaikota DKI Jakarta. [112]

Setelah pengambilalihan Palyja berjalan lancar, Pemprov DKI juga memberikan sinyal akan mengambil alih Aetra dengan cara serupa. [113]

Peningkatan upah minimum provinsi

Pada 24 Oktober 2012, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.[114] Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79 juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012,[115] serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.[116]

Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9 juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha.[117] Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2 juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.[118]

Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja.[119]

Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 juta,[120] sementara pengusaha menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 juta. Akhirnya diputuskan angka tengah sebesar Rp 2,44 juta. Buruh menolak karena Rp 3,7 juta angka mati[120] dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah[121] dan mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, namun akhirnya demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 juta berlaku di DKI Jakarta sejak 1 November 2013[122]

Pembenahan transportasi umum

Pada tanggal 10 Oktober 2013, Jokowi meresmikan pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun.[17] Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan jalur hijau Monorel Jakarta sepanjang sebelas kilometer.[18] Selain itu, pada November 2013, Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana akan mengadakan seribu bus untuk jalur Transjakarta.[123] Namun, beberapa dari 656 bus yang dibeli dari Cina didapati sudah berkarat, sehingga dicurigai ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.[124] Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Jokowi membebastugaskan Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristiono dan melantik Muhammad Akbar sebagai penggantinya.[125] Selanjutnya pemesanan armada Transjakarta akan banyak melalui sistem E Katalog, bukan lagi lelang.

Pendirian PT Transjakarta

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan armada Transjakarta, maka mulai 30 Desember 2013, PT Transjakarta secara resmi disahkan. Dengan demikian posisinya berdiri sendiri sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah, tidak lagi dibatasi kewenangannya sebagai Unit Pelaksana di bawah Dinas Perhubungan. Dengan menjadi perusahaan tersendiri, Transjakarta diharapkan mampu bekerja lebih efisien, lincah, dan fleksibel, termasuk saat pengadaan armada.[126]

Rencana akuisisi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)

Sebelumnya, Pengangkutan Penumpang Djakarta atau PPD adalah BUMN berbentuk Perusahaan Umum yang berada di bawah Kementrian Negara BUMN. Karena dianggap memiliki banyak aset dan armada yang menguntungkan pengelolaan transportasi, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan pengambilalihan PPD, dengan salah satu syaratnya adalah pelunasan hutang PPD yang cukup besar, Rp 170 Miliar. Namun Basuki Tjahaja Purnama menganggap pelunasan utang ini sebanding dengan manfaat yang akan didapat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, proses pengambilalihan ini berbelit karena pemerintah pusat tidak memperlihatkan respon serius atas tawaran ini. Mentri BUMN, Dahlan Iskan sendiri sebenarnya sudah menyetujui pengambilalihan ini.[127]

Pengandangan Metromini dan Kopaja

Setelah banyaknya kecelakaan yang menimpa Metromini dan Kopaja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperketat aturan mengenai fasilitas keselamatan minimal yang dimiliki, antara lain rem, bodi keropos, speedometer, lampu, dan kaca jendela. Jika tidak bisa menunjukkan fasilitas tersebut, maka bus sedang tersebut dikandangkan.[128]

Tindakan pengandangan ini mengundang protes dari supir Metromini yang merasa mata pencariannya terancam. Pada 29 Agustus 2013, puluhan supir Metromini memarkirkan armadanya di jalanan di depan Balaikota dan berdemo memprotes kewajiban peremajaan angkutan. Selain itu Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan saat itu, dianggap menyakiti hati para supir karena membuat pernyataan bahwa Metromini sudah tidak diperlukan lagi di Jakarta. Mereka menuntut armada yang dirazia dikembalikan, namun ditolak.[129]

Para supir yang merasa tidak didengarkan kemudian merusak pagar balaikota dan memecahkan kaca Bus Kopaja dan Transjakarta. Karena keberingasannya, Gubernur dan Wakil Gubernur menolak menemui dan mengomentari pengaduan mereka. Para pelaku pengrusakan diancam dilaporkan ke polisi karena sudah mengarah kepada tindakan pidana.[130]

Peluncuran bus wisata

Pada tanggal 24 Februari 2014, Jokowi meluncurkan bus pariwisata Jakarta. Bus tingkat dengan kapasitas 60 penumpang ini dapat dinikmati secara gratis dan dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik Jakarta kepada wisatawan. Bus ini beroperasi setiap hari dari pukul 09.00 hingga pukul 19.00 dengan rute dari Pasar Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia.[131]

Enam ruas jalan tol

Proyek enam ruas jalan tol diwariskan sejak zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo, namun baru mencapai peresmian kesepakatan antara pihak swasta dengan Kementrian Pekerjaan Umum sesaat sebelum Fauzi Bowo mengakhiri masa jabatannya, serta sudah ditentukan pemenang tendernya. Sehingga walaupun ditentang banyak warga, dan Jokowi pernah menentang proyek ini, namun ia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya.[132][133]

Jokowi sempat memperlambat eksekusi proyek ini dengan meminta masukan warga, pengamat, pakar, Kementrian PU, investor, konsorsium pada 15 Januari 2013,[134] namun kemudian Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan bahwa tidak ada ada lagi istilah 6 ruas tol. Yang ada adalah integrasi seluruh tol lingkar dalam Jakarta dan dilengkapi dengan jalur bus layang.[135] Pihak swasta menyetujui permintaan mengadakan fasilitas transportasi umum di sepanjang tol.[136]

Rotasi jabatan

Selama dua tahun menjabat, Jokowi melakukan banyak sekali pengubahan posisi birkorat. Di antaranya lurah dan camat melalui lelang jabatan, serta wali kota, kepala suku dinas dan dinas melalui pemberhentian dan penunjukan.[137]

Lelang jabatan

Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.[16]

Hal ini menimbulkan kontroversi dengan adanya penolakan dari lurah dan camat yang posisinya terganggu akibat seleksi ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang mengancam akan memperkarakan sistem lelang jabatan.[138] Ia awalnya menolak mengikuti seleksi lelang jabatan ini, namun akhirnya berhasil mendapat posisi di kelurahan Tugu Utara.[139]

Keefektifan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak memuaskan.[140] Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan bendaharanya tertangkap melakukan mark-up anggaran senilai Rp 450 juta dan kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.[141]

Lurah Susan

Salah satu lurah yang terpilih dalam proses lelang jabatan adalah Susan Jasmine Zulkifli. Ia terpilih untuk menjabat di wilayah Lenteng Agung. Namun, penunjukkan lurah Susan menuai protes dari beberapa orang karena lurah Susan beragama Kristen, yang dianggap tidak sesuai dengan sebagian besar warga Lenteng Agung yang beragama Islam.[142] Kontroversi ini semakin menguat setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Jokowi mempertimbangkan ulang pengangkatan lurah Susan.[142] Namun, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan menurunkan lurah Susan atas dasar agama dan hanya akan mempertimbangkan kinerja para lurah.[142]

Penggantian kepala dinas

Jokowi tercatat mengganti para kepala dinas di Jakarta. Yang paling disorot antara lain Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI, dan Unu Nurdin Kepala Dinas Kebersihan DKI. Ketiganya ditempatkan ke posisi baru dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2), bersama dengan empat orang lainnya.[143]

Banjir tahunan Jakarta

Mewarisi kota yang dilewati banyak sekali sungai dan posisi beberapa wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, Jokowi dituntut bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta. Dengan terlambatnya pengesahan anggaran 2013, banjir Jakarta memperlihatkan dampak besar bagi kehidupan kota tanpa diiringi pencegahan dan penanganan maksimal.[144] Namun diakui penanganan banjir ini lebih baik jika dibandingkan banjir tahun-tahun sebelumnya.[145]

Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI (Jakarta Emergency Dredging Innitiative) dilakukan intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pesanggrahan. Usaha ini menuai banyak pujian, bahkan dari luar negeri.[19] Dengan normalisasi ini, diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena puncak musim hujan yang lebih panjang, namun luas genangan berkurang.[146]

Pengumuman status darurat banjir

Dalam menghadapi banjir tahunan Jakarta 2013 dan 2014, Jokowi mengumumkan status tanggap darurat banjir yang memungkinkan Gubernur mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk mengatasi bencana.[147]

Rekayasa cuaca

Untuk mengalihkan jalur hujan yang melewati Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, dan BPPT melalui penaburan garam NaCl agar hujan turun jauh dari Jakarta. Pada tahun 2013 proyek ini cukup berhasil mengurangi curah hujan, namun pada tahun 2014 sedikit terhambat akibat lambatnya pengesahan APBD dan perbedaan pola curah hujan dibanding tahun lalu.[148]

Pembenahan saluran air

Melalui paket Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), Pemerintah Provinisi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bank Dunia melakukan perawatan atas sistem saluran air di Jakarta yang berhubungan dengan kondisi banjir di Jakarta dengan total dana US$ 135.500.000. Program ini sempat memanas karena Basuki Tjahajapurnama memprotes lambannya program yang dirancang oleh Bank Dunia sehingga menuntut eksekusi lebih cepat. Jika Bank Dunia tidak bersedia, ia mempersilakan Bank Dunia menarik bantuannya. Permintaan ini dipenuhi oleh Bank Dunia.[149]

Kali dan waduk yang menjadi target pembenahan melalui program JEDI antara lain Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali Tanjungan, Kali Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Kali Pakin-Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol – Sekretaris, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur III, Situ Mangga Bolong, Situ Babakan, Situ Rawa Dongkal dan Situ Cipondoh.[150]

Normalisasi Waduk Pluit

Normalisasi Waduk Pluit menandai perbaikan sistem pengendalian banjir di Jakarta. Ditandai dengan pembongkaran sendiri hunian di bantaran oleh warga pada bulan Maret 2013. Awalnya relokasi berjalan lancar. Namun kemudian sempat terjadi ketegangan karena beberapa warga menolak dipindahkan, bahkan sampai memunculkan insiden pelaporan ke Komnas HAM. Melalui diplomasi makan siang, beberapa warga mulai terbujuk dan perlahan pindah ke berbagai rumah susun yang telah disiapkan.[151]

Normalisasi Waduk Ria Rio

Normalisasi Waduk Ria Rio juga sempat mendapat hambatan dari warga dan pemilik tanah akibat adanya sengketa yang terjadi antara pemilik tanah dengan PT Pulomas Jaya. Warga sempat melakukan blokir, namun dibujuk untuk mau secara sukarela pindah ke rumah susun yang layak. Sementara untuk sengketa lahan, awalnya disepakati diselesaikan di pengadilan, namun kemudian pemilik tanah memberi kesempatan negosisasi penggantian harga lahan yang akan dikeruk sebagai waduk.[152]

Jokowi menjanjikan akan membangun Opera House berkapasitas 9000 seluruhnya bertempat duduk di tepi Waduk Ria Rio.[153]

Pandangan luas dari Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulo Gadung, Jakarta Timur

Normalisasi Waduk Tomang Barat

Foto Waduk Tomang

Waduk Tomang Barat awalnya dipenuhi ledakan populasi eceng gondok yang memperparah pengendapan dan sekaligus menggusur habitat alami yang sudah lebih dulu ada di sana. Maka dari itu pada November 2013 Waduk Tomang Barat dikeruk hingga kembali ke kedalaman yang seharusnya dan populasi eceng gondok dihilangkan dengan biaya Rp 2 miliar.[154]

Normalisasi Waduk Rawa Bambon

Waduk Rawa Bambon awalnya hanya berupa rawa kecil di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, yang sering tergenang saat hujan lebat terjadi di sekitar Jakarta Timur dan selatan. Akibatnya warga sekitar terus-menerus mengalami banjir. Kemudian Pemprov DKI Jakarta memutuskan waduk ini dikeruk hingga kedalaman 6 meter dan dilengkapi taman seperti Waduk Ria Rio dan Pluit. Berbeda dengan Waduk Pluit dan Ria Rio, lahan sekitar Waduk Rawa Bambon relatif tidak bermasalah sehingga penuntasannya diharapkan bisa lebih cepat [155]

Normalisasi Kali Pesanggrahan

Karena kecilnya kapasitas dan buruknya pemeliharaan, hingga November 2012, Kali Pesanggrahan masih meluap dan merendam 2 RT di Ulujami.[156] Sebenarnya pada tahun Desember 2010 telah ditargetkan normalisasi kali dari debit 50 meter kubik menjadi 115 meter kubik, namun masih terus tertunda akibat proses lelang yang terlalu lama. Pada masa Agustus hingga Oktober 2010 tercatat Kali Pesanggrahan telah tiga kali jebol akibat derasnya air dan sudah tuanya dinding tanggul.[157]

Program normalisasi Kali Pesanggrahan kembali dilanjutkan melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)[158] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementrian PU pada akhir tahun 2013 hingga 2014,[159] serta didukung oleh proyek pembangunan sodetan Kali Pesanggrahan untuk meluruskan aliran kali di sekitar ITC Cipulir,[160] serta pembangunan waduk di sekitar Jakarta Selatan untuk menyimpan air di hulu agar tidak membebani sungai-sungai di hilir Jakarta.[161][162]

Pengerjaan waduk sempat terhenti karena keberatan warga atas nilai ganti rugi, namun diselesaikan dengan perundingan langsung dengan Jokowi.[163]

Pembenahan permukiman

Pembenahan permukiman dilakukan melalui dua cara, yaitu relokasi ke rumah susun dan pembenahan melalui program kampung deret.[164]

Kampung deret

Program yang cukup menonjol dari Jokowi adalah kampung deret. Program ini memberi kesempatan kepada warga yang ingin memperbaiki kondisi rumahnya yang tidak layak dengan syarat harus memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas. Daerah yang mendapat bantuan Kampung Deret yang sering mendapat sorotan antara lain Tanah Tinggi, Cipinang Besar Selatan, Petogogan, Semper Barat, dan Tambora. Pada 2013 lalu, pembangunan Kampung Deret dilakukan di 26 titik. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 70 Kampung Deret baru itu akan dimulai pada awal Juni 2014.[165]

Pembangunan dan relokasi ke rumah susun

Rumah susun menjadi solusi utama untuk relokasi dalam jumlah besar. Selama Banjir Jakarta 2013, Warga Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pakin, misalnya, direlokasi antara lain ke Rumah Susun Pinus Elok, Rumah Susun Marunda, Rumah Susun Tambora, dan lainnya. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 100 rumah susun baru tahan gempa untuk menampung relokasi lainnya.

Selain membangun sendiri, Pemprov DKI Jakarta juga menerima hibah dari berbagai Kementrian dengan syarat mau memperbaikinya.[166][167]

Relokasi warga penghuni waduk

Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga. Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio.[168] Setelah melalui berbagai bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur,[169] akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir 2014.[170]

Pembenahan pendidikan dan kesehatan

Jokowi sedang bersalaman dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

Program besar yang diluncurkan pada masa Jokowi untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan adalah Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Sehat sebenarnya adalah program asuransi yang dibayarkan oleh pemprov sehingga memungkinkan masyarakat DKI Jakarta mendapat pelayanan paling dasar tanpa harus mengeluarkan uang banyak, sementara Kartu Jakarta Pintar adalah program terseleksi bagi murid yang tidak mampu agar mampu membeli peralatan dan kebutuhan pendidikan.

Kartu Jakarta Sehat

Program pertamanya yang langsung mendapat apresiasi adalah Kartu Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi jaminan kesehatan di Jakarta. Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus banyak surat dan rujukan dengan birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat keringanan biaya kesehatan. Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa langsung mendapat layanan gratis di Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit tertentu jika memerlukan perawatan lebih lanjut. Program ini ditangani oleh Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang telah resmi ditunjuk oleh Undang-Undang.

Sejak diluncurkan pada 10 November 2012,[14] Kartu Jakarta Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak. Misalnya anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut KJS akan melanggar aturan dan Perda karena masih ada program serupa sedang berjalan pada tahun 2012.[171] Saran lain datang dari Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menganggap DKI Jakarta harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik sumber daya manusia maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar pasien KJS bisa ditangani dengan baik dan tepat waktu.[172]

Kontroversi terjadi saat 16 Rumah Sakit swasta berniat mundur dari KJS karena ketidakjelasan sistem paket INA-CBGS yang hendak diterapkan Kementrian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun akhirnya hanya 2 Rumah Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk mengevaluasi ulang. Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan KJS setelah kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama.[173] Namun, masalah ini terlanjur berkembang menjadi konflik politik setelah beberapa anggota DPRD mengancam akan menjadikan hal ini sebagai alasan pemakzulan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur.[174]

Hingga 2014, Kartu Jakarta Sehat terus berjalan dan mendampingi sistem penjaminan kesehatan baru oleh BPJS.

Kartu Jakarta Pintar

Dalam bidang pendidikan, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar sejak awal masa jabatannya, tepatnya 1 Desember 2012. Peluncuran perdana Kartu Jakarta Pintar dilakukan di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Kartu ini membantu biaya pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu di Jakarta, dengan syarat tidak boleh digunakan untuk hal konsumtif.[15]

Razia topeng monyet

Pada tanggal 22 Oktober 2013, Jokowi mendapat sorotan media internasional[175] dan dukungan dari pecinta lingkungan[176] setelah meluncurkan razia topeng monyet di Jakarta. Dalam razia ini, pawai topeng monyet ditangkap namun diberikan uang pengganti Rp 1 juta asalkan bersedia memberikan monyetnya untuk kemudian dipelihara dengan lebih baik di Ragunan.[177] Tidak hanya dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan, monyet-monyet ini terbukti 100 persen menderita cacingan dan dikhawatirkan terinfeksi penyakit berbahaya lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI Jakarta.[178]

Namun kritik juga muncul akibat kebijakan ini, antara lain banyak hal penting lainnya menyangkut kesejahteraan warga yang harus diprioritaskan dibanding mengurusi monyet,[179] serta kekhawatiran pawang monyet tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.[180]

Pembangunan RSUD Pasar Minggu

Guna mengantisipasi pengguna KJS dan BPJS yang membuat antrian panjang di berbagai rumah sakit di Jakarta, Jokowi memulai pembangunan Rumah Sakut Umum Daerah di Pasar Minggu. Rumah sakit ini berkapasitas 400 tempat tidur. Delapan puluh persen bisa dimanfaatkan oleh pengguna Kartu Jakarta Sehat. Rumah Sakit ini akan berfokus kepada usaha perawatan penderita kanker, pasien anak, dan lansia. Untuk itu, akan disiapkan 20 unit neonatal intensive care unit (NICU) untuk bayi dan 20 unit pediatric intensive care unit (PICU).[181]

Peresmian Rumah Sakit Pekerja

Untuk mendukung pelayanan kesehatan para pekerja di sekitar Kawasan Berikat Nusantara, dibangun rumah sakit umum yang dikhususkan bagi para pekerja. Rumah sakit ini diresmikan SBY bersama Jokowi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menkes Nafsiah Mboi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Presiden Direktur Kawasan Berikat Nusantara Sattar Taba, pada tanggal 8 April 2014. Rumah sakit ini berkapasitas 9.000 meter persegi, terdiri atas 8 lantai, dan jumlah tempat tidur yang tersedia 184 tempat tidur. Fasilitas yang disediakan antara lain pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, mulai dari rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat intensif, bedah sentral, ruang radiologi, ruang CSSD, laboratorium, poliklinik, medical check up, fisiotherapy, dan kamar jenazah. Rumah sakit ini dibangun dengan dana CSR BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta memiliki 26% saham di rumah sakit ini. [182] [183]

Jakarta sebagai Kota Festival

Jokowi berharap bisa menjadikan brand Jakarta sebagai kota festival. Karena itu berbagai perayaan dan festival dirayakan di Kota Jakarta, bahkan hingga menutup jalanan dari kendaraan bermotor selama satu hari penuh. Total sebanyak 97 festival diadakan selama 2013 di Jakarta.[184]

Jakarta Night Festival

Mulai tahun baru 2013 dan 2014, dengan konsep menjadikan Jakarta sebagai kota festival, Jokowi meluncurkan Jakarta Night Festival. Dalam perayaan tahun baru ini jalan utama di Jakarta ditutup total dari kendaraan bermotor dan disediakan berbagai panggung kesenian, pertunjukan, serta kesenian tradisional.[185] Model ini kemudian ditiru oleh kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.[186]

Pesta rakyat

Pada Juni 2013, Jokowi mencoba mengembalikan fungsi Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebagai pesta rakyat dengan mengadakan beberapa festival di pelataran Monas, seperti Festival Kampung Jakarta pada 15-16 Juni 2013. PRJ dianggap sudah melenceng dari niatan awalnya karena cenderung dikunjungi oleh golongan menengah ke atas. Media menjuluki upaya Jokowi ini sebagai "PRJ tandingan". Namun, Basuki Tjahaja Purnama menampik hal tersebut dan menyatakan bahwa pesta rakyat bukan dimaksudkan untuk menyaingi PRJ.[187][188]

Festival Keraton Sedunia

Pada tanggal 5-8 Desember 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara menggelar Pergelaran Agung Keraton Sedunia, 5-8 Desember. Acara ini menampilkan parade berbagai kostum dan kendaraan dari berbagai keraton dan kerajaan berbagai penjuru dunia, termasuk Brunei Darussalam. Menurut rencana, acara tersebut diikuti 165 keraton Nusantara dan 10 utusan kerajaan mancanegara serta dimeriahkan oleh parade kereta kencana dan dihibur 1.000 atraksi seniman.[189]

Pembenahan tata kota

Jokowi saat sedang bertemu dengan Trond Giske.

Beratnya permasalahan Jakarta dimulai dari masalah tata ruang yang tidak dipedulikan selama puluhan tahun. Diawali dengan pengesahan RDTR, pembenahan pengurusan IMB, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, dan pembenahan pasar dan pedagang kaki lima, Jokowi mulai membenahi masalah mendasar di Jakarta.[190]

Pengesahan rencana detail tata ruang

Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta sebenarnya telah disusun sejak masa Fauzi Bowo, namun pengesahannya terhambat. Salah satu masalahnya adalah sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan. Karena itu, Basuki Tjahajapurnama menuntut RDTR dibagikan kepada masyarakat melalui kelurahan setempat agar bisa mendapat masukan bersama.[191] Para akademisi dan LSM juga diundang untuk ikut memberi pandangan masing-masing mengenai RDTR tersebut.[192]

Pada tanggal 11 Desember 2013, RDTR dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta disahkan dan berlaku hingga 2030. Salah satu anggota DPRD dari PPP, Maman Fiermansyah, sempat melakukan walkout karena merasa pengesahan Perda RDTR dan PZ dipaksakan. Namun rekannya, Mohamad Sanusi, menyatakan sikap Maman akibat ia sendiri tidak memahami RDTR karena tidak pernah hadir saat pembahasan.[193]

Hal menonjol dari RDTR DKI Jakarta adalah amanat penambahan 6 persen Ruang Terbuka Hijau dan adanya ruang khusus bagi pedagang kaki lima di ruang publik yang penetapannya ditentukan oleh Gubernur, serta kewajiban bagi setiap gedung perkantoran, perdagangan serta jasa di Jakarta yang berada di zona campuran menyediakan 5 persen ruang dari luas lantai fungsi perdagangan dan jasa yang ada untuk sektor informal UKM. Diharapkan dengan kewajiban ini, pemilik gedung memfasilitasi pedagang makanan dimasukkan sebagai bagian dari gedung, sehingga tidak lagi memenuhi jalanan di belakang gedung.[194]

Pembenahan pasar dan pedagang kaki lima

Aksi paling dikenal dari Jokowi dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah di Pasar Minggu dan Pasar Tanah Abang. Jika di Pasar Minggu pedagang dipindahkan ke Lokasi Binaan PKL Pasar Minggu, maka di Blok G pedagang dipindahkan ke Blok G Tanah Abang. Awalnya pedagang mengeluh sepinya pengunjung, namun berbagai fasilitas Blok G terus dilengkapi antara lain eskalator, undian berhadiah mobil, hingga fasilitas wifi gratis.[195]

Sebanyak lima pasar tradisional dibangun dan direnovasi dengan fasilitas memadai selama tahun 2013, antara lain Pasar Manggis, Pasanggrahan, Kebon Bawang, Kebon Duri, dan Nangka Bungur. Para pedagang dibebaskan dari sewa, namun harus turut memelihara pasar dan menaati aturan untuk tidak mengalihkan sewa atau menjual kiosnya ke pihak lain. Pedagang hanya akan dikenakan biaya perawatan, listrik, dan air saja.[196]

Pada tahun 2014, sebanyak empat pasar tradisional lainnya juga telah selesai, antara lain Pasar Kramat Jati, Pasar Ciplak, dan Pasar Grogol, dari total 14 pasar yang akan dibenahi.[197][198]

Izin Mendirikan Bangunan daring

Jika sebelumnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sarat praktik percaloan dan suap, sehingga mengacaukan tata kota, maka sejak 1 Februari 2014, IMB bisa diurus dari internet. Hal ini menyingkat waktu pengurusan IMB dari setengah bulan menjadi cukup 7 hari saja. Pengurusan bisa dilakukan dari rumah, warnet, atau tempat kerja.[199]

Namun sebagai imbal baliknya, Jokowi menuntut warga agar segera mengurus IMB masing-masing karena prosesnya sudah dipermudah. Jika tidak juga memiliki IMB, bangunan-bangunan liar akan segera dirubuhkan.[200]

Pembenahan taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau

Joko Widodo bersama Direktur Eksekutif Greenpeace Kumi Naidoo, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting, dan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Von Hernandez di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Berbagai taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau baru maupun hasil perbaikan ikut menghijaukan Jakarta. Salah satu yang cukup menonjol adalah Taman Kota Waduk Pluit, Taman Kota Waduk Ria Rio, Taman Vertikal Tugu Tani, dan Taman Mataram. Ditargetkan Ruang Terbuka Hijau Jakarta meningkat 16 persen dari target yang diamanatkan RDTR sebesar 6 persen peningkatan. Selain itu hanya diperbolehkan 40 persen lahan Jakarta untuk gedung tinggi, sementara 60 persen sisanya berupa ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh publik.[20]

Reformasi keuangan dan anggaran

Selama masa pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta terus meningkat dari awalnya Rp 41 Triliun pada 2012, menjadi Rp 72 Triliun pada 2014, atau sebesar 31 Triliun hanya dalam dua tahun.[201][202] Hal ini dilakukan dengan mempermudah dan transparansi pajak, efisiensi pengeluaran, e-catalog dan e-budgetting.

Penyerapan APBD 2013 yang awalnya diprediksi di angka 97%, terwujud di 84,5% dan menghasilkan SiLPA Rp7 Triliun untuk digunakan di tahun 2014.[203] Dana berlebih ini ditetapkan dalam RAPBD 2014, Rp 2,5 triliun yang pertama dialokasikan untuk penanganan kemacetan Kota Jakarta melalui pembelian ribuan bus Transjakarta dan reguler. Dan Rp 2,5 triliun selanjutnya untuk penanganan banjir dan mengoptimalkan lima rumah pompa yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah dengan mendukung percepatan pembangunan Waduk Ciawi, dengan menganggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk pembebasan tanah.[204]

Calon presiden

Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.[205] Akibatnya, Jokowi merajai survey-survey calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,[206] sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.[207] Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan beliau menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.[208]

Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[209] Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap "bismillah" dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung.[209] Selepas pengumuman ini, indeks IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,[210] sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386.[211] Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30% dalam pemilu legislatif.[212]

Lima hari setelah deklarasinya, pada tanggal 19 Maret 2014 Joko Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar hukum perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan.[213] Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk menghalanginya.[214]

Penghargaan

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".[215] Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.[216]

Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.[217]

Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.[218] Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.[219] Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.[220] Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.[221]

Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.[222]

No Penghargaan dari Kategori / Nama Penghargaan Keterangan
1 Presiden Republik Indonesia Bintang Jasa Utama Kepala daerah yang mengabdi kepada rakyat
2 Presiden Republik Indonesia Piala Citra Bhakti Abdi Negara 2008, 2009 dan 2010 Pelayanan Publik dan Piala Citra Bidang Pelayanan Prima Tingkat Nasional (2008), Kinerja Kota dalam Penyediaan Sarana Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan Pengembangan Manajemen Pelayanan (2009) dan Inovasi Pelayanan Prima (2010)
3 Dompet Dhuafa Agent of change Kemandirian Perhatian atas anak-anak yang kurang beruntung
4 RMOL Democracy Award: Manusia Bintang Bersama-sama Fauzi Bowo menyemarakkan kompetisi demokrasi di Pilkada DKI
5 Men's Obsession Decade Award: Rising Leader Penghargaan untuk tokoh lintas bidang yang terpilih
6 Kemkominfo e-government Keberhasilan penerapan e-government
7 Kemenpera Adiupaya Puritama Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan program kampung deret
8 Delgosea Best City Award Berhasil dalam melakukan pendekatan kepada warganya di Solo, agar mau memahami dan menaati kebijakan pemerintah kota
9 Bank Indonesia Pengendali inflasi Berhasil mengendalikan inflasi di Solo
10 Kementrian PU Tata ruang terbaik kedua se-Indonesia pembangunan di Solo sudah mencapai 80 persen kesesuaiannya dengan konsep penataan ruang yang ideal.
11 Fortune Top 50 Leaders Pemimpin no 37 terbaik atas jasanya membersihkan kota dan menyingkirkan korupsi
12 Kemennaker Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Jakarta sepanjang tahun 2013.
13 Meutia Hatta Bung Hatta Anti Corruption Award Tokoh yang Berperan dalam Pemberantasan Korupsi
14 Komisi Pemberantasan Korupsi Anti Gratifikasi Pemerintah daerah yang paling banyak melaporkan gratifikasi.
15 UNICEF Program Perlindungan Anak Dianugerahkan pada tahun 2006
16 The City Mayors Foundation Walikota No 3 Terbaik Dunia Keberhasilannya mengubah Surakarta dari kota yang banyak tindak kriminal menjadi pusat seni dan budaya
17 Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group Social Media Award Tokoh yang aktif menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mendapatkan sentimen positif
18 Tempo 10 Tokoh Pilihan 2008 Memanusiakan warganya dengan pemindahan PKL yang tanpa konflik
18 Lembaga Pemilih Indonesia Tokoh Pluralis 2013 Mampu Menjaga Kesetaraan Etnis, Agama, dan kelompok lainnya
19 Anugerah Seputar Indonesia Tokoh Seputar Indonesia 2013 Diserahkan langsung oleh Hary Tanoe
20 Soegeng Soerjadi Good Governance Award Dianugerahkan 20 September 2012, jelang Pilkada

Gaya kepemimpinan

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".[223] Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program.[224] Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi.[225] Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.[226]

Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum.[227][228] Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system.[227] Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.[229]

Gaya kampanye

Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan.[230] Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro.[231] Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".[232]

Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran.[80] Selain itu, Jokowi juga membentuk media center[81] dan mampu memanfaatkan Youtube sebagai wadah kampanye baru.[82] Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.[83]

Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp 16,31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp 16,09 miliar.[233] Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp 2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp 2,1 miliar.[233] Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp 729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp 516 juta.[233] Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil.[233] Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp 62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp 62,63 miliar.[233]

Citra politik

Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah.[234] Popularitasnya meroket hingga ia merajai survei-survei calon presiden seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Sumber Tanggal Calon
United Data Centre 3–18 Januari 2013 Joko Widodo 21,2%, Prabowo Subianto 17,1%, Megawati Soekarnoputri 11,5%, Rhoma Irama 10,4%, Aburizal Bakrie 9,4%, Jusuf Kalla 7,1%
Jakarta Survey Institute 9–15 Februari 2013 Joko Widodo 18,1%, Prabowo Subianto 10,9%, Wiranto 9,8%, Jusuf Kalla 8,9%, Aburizal Bakrie 8,7%, Megawati Soekarnoputri 7,2%, Mahfud MD 5,4%, Dahlan Iskan 3,6%, Hatta Rajasa 2,9%, Surya Paloh 2,5%, Rhoma Irama 1,7%, Muhaimin Iskandar 1,1% nama lain 0,8%
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 9–16 April 2013 Joko Widodo 28,6%, Prabowo Subianto 15,6%, Aburizal Bakrie 7%, Megawati Soekarnoputri 5,4%, Jusuf Kalla 3,7%, Mahfud MD 2,4%, Hatta Rajasa 2,2% belum memutuskan 28,0%
Indonesian Institute of Sciences 10–31 Mei 2013 Joko Widodo 22,6%, Prabowo Subianto 14,2%, Aburizal Bakrie 9,4%, Megawati Soekarnoputri 9,3%, Jusuf Kalla 4,2%, Rhoma Irama 3,5%, Wiranto 3,4%, Mahfud MD 1,9%, Hatta Rajasa 1,2%, Hamengku Buwono X 1,2%, Surya Paloh 1,2%
Indonesian Research Centre Mei 2013 Joko Widodo 24,8%, Prabowo Subianto 14,8%, Aburizal Bakrie 7,9%, Megawati Soekarnoputri 5,5%, Wiranto 3,9%, Mahfud MD 3,7%, Dahlan Iskan 3,5%, Rhoma Irama 2,7%, Hary Tanoesodibjo 2,3%, Kristiani Herawati 2%
United Data Center 8–11 Juni 2013 Joko Widodo 29,57%, Prabowo Subianto 19,83%, Megawati Soekarnoputri 13,08%, Aburizal Bakrie 11,62% Jusuf Kalla 5,47%, Wiranto 3,59%, Mahfud MD 1,2%, Hatta Rajasa 1,2%, Dahlan Iskan 1,11%, Chairul Tanjung 0,43%, Marzuki Alie 0,26%, Djoko Suyanto 0,09%, Pramono Edhie Wibowo 0,09%
Soegeng Sarjadi Syndicate 3–22 Juli 2013 Joko Widodo 25,48%, Prabowo Subianto 10,52%, Jusuf Kalla 5,69%, Aburizal Bakrie 4,23%, Dahlan Iskan 4,18%, Mahfud MD 2,72, Megawati Soekarnoputri 2,68%, Wiranto 1,18%, Hidayat Nur Wahid 1,02%, Hatta Rajasa 0,81%, Chairul Tanjung 0,53%, Surya Paloh 0,33%, Hamengkubuwana X 0,33%, Sri Mulyani Indrawati 0,2%, Kristiani Herawati 0,2%, Pramono Edhie Wibowo 0,12%
Indonesian Research Centre 8-11 Juli 2013 Joko Widodo 32,0%, Prabowo Subianto 8,2%, Wiranto 6,7%, Dahlan Iskan 6,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Jusuf Kalla 3,7%, Aburizal Bakrie 3,3%, Mahfud MD 2,8%,
Kompas Juli 2013 Joko Widodo 32,5%, Prabowo Subianto 15,1%, Aburizal Bakrie 8,8%, Megawati Soekarnoputri 8,0%, Jusuf Kalla 4,5%, nama lain 18,2%, belum memutuskan 12,9%
Political Climatology Institute 12–18 Agustus 2013 Joko Widodo 19,6%, Wiranto 18,5%,Prabowo Subianto 15,4%, Jusuf Kalla 7,6%, Aburizal Bakrie 7,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Dahlan Iskan 3,4%, Rhoma Irama 3,4%, Mahfud MD 3,3%, Hatta Rajasa 2,5%, Surya Paloh 2,4%, nama lain 1,3%, belum memutuskan 9,1%
Alvara Research Centre 15–23 Agustus 2013 Joko Widodo 22,1%,Prabowo Subianto 17,0%, Jusuf Kalla 7,4%, Megawati Soekarnoputri 7,0%, Dahlan Iskan 6,9%, Aburizal Bakrie 6,2%, Wiranto 4,6%, Mahfud MD 4,0%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,0%, Hamengkubuwana X 0,9%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 19,0%
Cyrus Network 23–28 Agustus 2013 Joko Widodo 27,1%, Prabowo Subianto 14,4%, Aburizal Bakrie 12,0%, Wiranto 7,5%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 3,2%
Soegeng Sarjadi Syndicate 25 Agustus–9 September 2013 Joko Widodo 45,8%, Jusuf Kalla 9,0%, Dahlan Iskan 7,5%, Prabowo Subianto 6,8%, Mahfud MD 5,8%, Wiranto 3,6%, Aburizal Bakrie 2,4%, Megawati Soekarnoputri 1,8%, Chairul Tanjung 1,6%, Hatta Rajasa 1,0%, Hidayat Nur Wahid 0,7%, Surya Paloh 0,5%, Hamengkubuwana X 0,5%, Sri Mulyani Indrawati 0,4%, Kristiani Herawati 0,4%, Pramono Edhie Wibowo 0,4%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 10,8%
Cyrus Network 12–14 September 2013 Joko Widodo 43,7%, Prabowo Subianto 14,0%, Aburizal Bakrie 12,5%, Wiranto 7,3%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 4,6%
United Data Centre 21–24 September 2013 Joko Widodo 36,0%, Prabowo Subianto 6,6%, Dahlan Iskan 5,5%, Wiranto 4,6%, Jusuf Kalla 4,0%
Indonesia Research Centre (IRC) 25 September 2013 Joko Widodo 34,5%, Wiranto 10,6%, Aburizal Bakrie 8,1%, Jusuf Kalla 6,2%, Megawati Soekarnoputri 6%, Surya Paloh 3,3%, Rhoma Irama 3,2%, Dahlan Iskan 2,8%, Mahfud MD 2%, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,3%, Suryadharma Ali 1,2% Yusril Ihza Mahendra 0,9%, Pramono Edhie Wibowo 0,9%, Gita Wirjawan 0,4%, Irman Gusman 0,2%, Nama lain 0,4%, belum memutuskan 6,9%, secret answer 1%
Pol Tracking Institute 13 September - 11 Oktober 2013 Joko Widodo 37,6%, Prabowo Subianto 11,73%,Aburizal Bakrie 11,67%%, Jusuf Kalla 6,12%, Wiranto 5,78%, Megawati Soekarnoputri 3,31%, Mahfud MD2,17 %, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,33%, Surya Paloh 1,17%, Dahlan Iskan 1,09%, belum memutuskan 14,52%
Alvara Research Centre Oktober 2013 Joko Widodo 24,5%, Prabowo Subianto 9,1%, Aburizal Bakrie 7,4%, Wiranto 6,8%, Megawati Soekarnoputri 6,7%,Jusuf Kalla 4,2%, Dahlan Iskan 2,7%, Rhoma Irama 1,9%, Mahfud MD 1,2%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,1%, nama lain 3,8%, belum memutuskan 30,6%
Roy Morgan Research Oktober 2013 Joko Widodo 37%,Prabowo Subianto 15%, Aburizal Bakrie 14%, Megawati Soekarnoputri 6%, Dahlan Iskan 6%, Jusuf Kalla 5%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 12%
Indikator Politik Indonesia 10–20 Oktober 2013 Joko Widodo 35,9%, Prabowo Subianto 11,4%, Aburizal Bakrie 11,4%, Wiranto 7,8%,Megawati Soekarnoputri 5,9%,Jusuf Kalla 3,9%, Mahfud MD 1,2%, Dahlan Iskan 1,0%
Indikator Politik Indonesia - 4 way race 10–20 Oktober 2013 Joko Widodo 47,4%, Prabowo Subianto 15,8%, Aburizal Bakrie 12,6%, Dahlan Iskan 3,7%
Charta Politika 28 November – 6 Desember 2013 Joko Widodo 34,8%, Prabowo Subianto 11,2%, Aburizal Bakrie 8,3%, Jusuf Kalla 5,4%, Wiranto 5,2%, Megawati Soekarnoputri 2,8%,
Kompas 27 November – 11 Desember 2013 Joko Widodo 43,5%, Prabowo Subianto 11,1%, Aburizal Bakrie 9,2%, Wiranto 6,3%,Megawati Soekarnoputri 6,1%,Jusuf Kalla 3,1%,nama lain 9,8%, belum memutuskan 10,9%
Indo Barometer 4–15 Desember 2013 Joko Widodo 25,2%, Aburizal Bakrie 10,5%, Prabowo Subianto 9,7%, Wiranto 6,1%, Megawati Soekarnoputri 6%,

Sorotan media internasional

Jokowi pun mendapat sorotan dari media internasional seperti media India bernama The Hindu yang meliput fenomena Jokowi ala India,[235][236] media Amerika Serikat bernama The New York Times yang meliput fenomena kepemimpinan turun ke bawah,[237][238] media Australia bernama The Sydney Morning Herald,[239] media Thailand bernama Bangkok Post,[240] serta media Jepang bernama Asahi Shimbun.[241]

Beliau mendapatkan berbagai julukan dari berbagai media internasional seperti Obama dari Jakarta oleh BBC, Mr. Fix oleh The Economist, dan The Man of Madras Shirt oleh TIME.[242]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ "Pelantikan Jokowi diundur, Mendagri tunjuk Sekda DKI jadi Plt". Merdeka.com. 4 Oktober 2012. Diakses 29 Maret 2014. 
  2. ^ "Jokowi di mata anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka". Merdeka. 22 September 2012. Diakses 30 Maret 2014. 
  3. ^ a b "Jokowi Diunggulkan Jadi Presiden, Ini Kata Anak Bungsunya". Detik. 31 Januari 2014. Diakses 30 Maret 2014. 
  4. ^ "Diingatkan, Joko Widodo Urung Tampil - KPUD Diminta Fair". Suara Pembaruan. 13 Mei 2005. Diakses Juni 2007. 
  5. ^ a b "Naik Kopaja, Jokowi - Ahok Daftar Jadi Cagub DKI". Tempo. 19 Maret 2012. Diakses 29 Maret 2014. 
  6. ^ a b "Jokowi Anak Tergusur Mau Jadi Gubernur". Beritasatu.com. 11 April 2012. Diakses 29 Maret 2014. 
  7. ^ a b "Joko Widodo". Dunia Baca. Diakses 5 April 2014. 
  8. ^ a b c d "Defusing a Volatile City, Igniting Reforms: Joko Widodo and Surakarta, Indonesia". Princeton. Diakses 6 April 2014. 
  9. ^ a b c d Solo and Yogyakarta Point Way With ‘Smart’ Public Transportation, diakses di The Jakarta Post
  10. ^ a b c d e f g h i Surakarta, on its way to being a MICE City, diakses di situs The Jakarta Post
  11. ^ a b c _____. Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Solo dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima. Diakses dari librari eprint UNDIP pada 19 Maret 2014
  12. ^ a b Amarullah, Amril (4 Mei 2010). "PDIP Menang Telak di Pilkada Solo". VIVA.co.id. Diakses 6 April 2014. 
  13. ^ Nasir, Sudirman (18 Juli 2012). "The thirst for positive 'deviant' leaders". The Jakarta Post. 
  14. ^ a b Asyik: Jokowi Luncurkan Kartu Jakarta Sehat Hari Ini. Diakses dari situs berita Republika pada 18 Desember 2013
  15. ^ a b Kartu Jakarta Pintar Diluncurkan. Diakses dari situs berita Antara pada 15 Maret 2014
  16. ^ a b Dewi Sendhikasari D. Lelang Jabatan Camat dan Lurah di DKI Jakarta. diakses dari situs Berkas DPR pada tanggal 23 Oktober 2013
  17. ^ a b "Proyek Pembangunan MRT Jakarta Resmi Dimulai". VOA Indonesia. 10 Oktober 2013. Diakses 15 March 2014. 
  18. ^ a b Syailendra (16 Oktober 2013). "Jokowi Resmikan Monorel Jalur Hijau". Tempo. Diakses 15 March 2014. 
  19. ^ a b Perdana Menteri Belanda Nilai Jokowi Pemimpin Hebat. Diakses dari situs berita merdeka pada 15 Maret 2014
  20. ^ a b Ahok Patok Penambahan RTH Jakarta 16 Persen. Diakses dari situs berita Merdeka pada tanggal 19 Maret 2014
  21. ^ "Purengage: Ini Sebabnya Jokowi Berhasil Jadi "Media Darling"". KOMPAS.com. 8 September 2013. 
  22. ^ "Governor of Jakarta Receives His Party’s Nod for President". The New York Times. 14 Maret 2014. 
  23. ^ Anggriawan, Fiddy (20 September 2012). "Jokowi Kenalkan Adik dan Ibu Kandungnya ke Publik". Okezone.com. Diakses 29 Maret 2014. 
  24. ^ Wawancara Jokowi di Satu Indonesia (menit ke 18) diakses dari situs archive video q391.ru
  25. ^ Anggi Kusumadewi; Fajar Sodiq (21 September 2012). "Meski Bukan dari Sekolah Elit, Jokowi Bisa Sukses". VIVA.co.id. Diakses 29 Maret 2014. 
  26. ^ Sunaryo, Arie (2 November 2012). "Cerita Sutarti Wardojo, guru SD Jokowi". Merdeka.com. Diakses 29 Maret 2014. 
  27. ^ a b Segu, Vinsensiu (16 Juli 2012). "Dari Bantaran Kali Menuju DKI-1". Inilah.com. Diakses 29 Maret 2014. 
  28. ^ "Jokowi Kecil, Rumah Digusur, Tiga Kali Pindah Kontrakan". Tribunnews. 21 September 2012. Diakses 29 Maret 2014. 
  29. ^ Sunaryo, Arie (10 Agustus 2013). "Sejak SMP, Jokowi sudah dikenal pendiam tapi pintar". Merdeka.com. Diakses 29 Maret 2014. 
  30. ^ "Gagal Masuk SMA Favorit, Jokowi Sakit Tipus dan Pendiam". Tribunnews. 23 September 2012. Diakses 29 Maret 2014. 
  31. ^ "Hasil Akhir, Jago PDIP Unggul Pilkada di Solo dan Sukoharjo". Detik.com. 28 Juni 2005. Diakses 6 April 2014. 
  32. ^ Gubernur Bibit Setuju Tunda Bongkar Sari Petojo, diakses dari situs Fakta12
  33. ^ Jokowi: Solo Ibu Kota Batik Di Tahun Depan, diakses di timlo.net
  34. ^ Jokowi dan Solo Batik Carnival, diakses di merdeka.com
  35. ^ Keluarga Raja/Sunan, diakses dari situs Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
  36. ^ Konflik Keraton Surakarta Berakhir, diakses dari situs Republika Online
  37. ^ KONFLIK KERATON SOLO: Penjagaan Polisi Dikurangi, Hangabehi-Tedjowulan Tunda Masuki Keraton, diakses dari situs Harian Jogja
  38. ^ Jokowi Pantau Konflik Raja vs Bangsawan Solo, diakses dari Situs VivaNews
  39. ^ Konflik Keraton Surakarta Berakhir, diakses dari situs Republika Online
  40. ^ Pilihan Wisata Solo, Sepur Kluthuk Jaladara, diakses dari situs Republika Online
  41. ^ Bus tingkat Werkudara jadi ikon Kota Solo, diakses dari situs Merdeka Online
  42. ^ High costs leave Solo’s new railbus system idle, diakses dari situs The Jakarta Post
  43. ^ Solo Car Free Day, Tak Sekedar Bebas Asap Kendaraan Bermotor, diakses dari situs Kementrian Perhubungan Republik Indonesia
  44. ^ Solo Sukses Gelar Car Free Night Pertama se Indonesia, diakses di situs Suara Merdeka
  45. ^ a b Jokowi’s programs will be implemented, diakses di situs The Jakarta Post
  46. ^ a b c Jokowi Siap Terapkan PKMS di Jakarta, diakses di situs Tribun Jakarta
  47. ^ a b c d e Biaya Sekolah Siswa SD dan SMP Solo Digratiskan, diakses di situs Republika
  48. ^ a b c Techno park to be revamped to facilitate mass production, diakses di situs The Jakarta Post
  49. ^ a b Solo mayor inaugurates Esemka as official vehicle, diakses di situs The Jakarta Post
  50. ^ Esemka Mangkrak, Solo Techno Park Buat Mesin Cetak, diakses di situs Tempo
  51. ^ Solo Techno Park Siapkan Pelatihan Teknisi Pesawat Terbang, diakses di situs resmi Solo Techno Park.
  52. ^ Jokowi Tinjau Lokasi Pasar Windujenar, diakses dari situs timlo.net
  53. ^ a b Jokowi Sidak Pembangunan City Walk dan Pasar Depok, diakses dari situs resmi pemerintah Surakarta
  54. ^ Ngarsopuro, Tempat Nongkrong Asyik di Solo, diakses di yahoo.com
  55. ^ a b Surakarta promotes communal toilets, diakses di The Jakarta Post
  56. ^ JK Ternyata Yang Minta Jokowi ke Jakarta di Gatra.com
  57. ^ Dibenarkan, Prabowo Subianto Lobi Megawati untuk Dukung Jokowi. diakses dari situs berita RMOL pada 23 Oktober 2013
  58. ^ PDI P Dukung Foke Jadi Gubernur DKI. Diakses dari situs berita Tribun News Pada tanggal 23 Oktober 2013
  59. ^ Basuki Bangga Dicalonkan Oleh PDIP dan Gerindra diakses dari Kompas.com
  60. ^ LSI : Satu atau Dua Putaran, Foke-Nara Menang diakses dari situs Kompas
  61. ^ 6 Pasang Calon Berebut Kursi DKI 1 6 Pasang Calon Berebut Kursi DKI 1
  62. ^ Survei LP3ES, Foke-Nara dan Jokowi-Ahok Bertemu di Putaran Kedua, diakses dari situs Kompas
  63. ^ Jokowi-Ahok Menang di Real Count Versi Panwaslu DKI
  64. ^ Hidayat isyaratkan dukung Jokowi, diakses dari situs Antara News
  65. ^ Faisal Basri Supporters Move to Jokowi, Survey Reveals, diakses dari situs Indonesia Today
  66. ^ Bertemu Hidayat, Jokowi : Ini Silaturahmi dengan Ustad Saya diakses dari situs detikNews
  67. ^ Foke: (Jokowi) Tahu Enggak Nomor Telepon Saya? diakses dari situs Kompas
  68. ^ Bertemu Hidayat, Jokowi : Ini Silaturahmi dengan Ustad Saya, diakses dari situs Detik
  69. ^ Usai Nyoblos, Hidayat Bertemu Jokowi, diakses dari situs Vivanews
  70. ^ Foke optimistis menang di putaran kedua, diakses dari AntaraNews
  71. ^ PKS Dituding Minta Rp 50 M Untuk Dukung Jokowi, diakses dari Tempo
  72. ^ Hidayat Minta Jokowi tidak Sebarkan Fitnah Soal Dukungan, diakses dari situs Republika
  73. ^ Kubu Jokowi Bantah PKS Minta Mahar Rp 50 Miliar , diakses dari TribunNews
  74. ^ Jokowi: Koalisi Rakyat Akan Kalahkan Koalisi Parpol, diakses dari situs Kompas
  75. ^ Foke Vs Jokowi, Ruhut: Koalisi Partai Vs Koalisi Rakyat Itu Bohong!, diakses dari detikNews
  76. ^ Politikus PKS Misbakhun Dukung Jokowi , diakses dari situs Tempo
  77. ^ JK Dukung Jokowi-Ahok, Golkar Pecah? , diakses dari situs TribunNews
  78. ^ Indra J. Piliang Secara Bulat Dukung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Putaran Dua, diakses dari situs Rakyat Merdeka Online
  79. ^ Pengakuan blak-blakan adik ipar Foke soal dukungan ke Jokowi, diakses dari situs Merdeka.com
  80. ^ a b Sukarelawan Jokowi-Ahok Luncurkan JASMEV, diakses dari situs Tempo
  81. ^ a b Pasukan Komando "Bawah Tanah" Jokowi-Ahok, diakses dari situs VivaNews
  82. ^ a b JOKOWI-FOKE BERTARUNG LEWAT VIDEO KLIP DI YOUTUBE, diakses dari situs MetroTVNews
  83. ^ a b Foke-Nara Akui Kekuatan Sosial Media Jokowi-Ahok, diakses dari situs TribunNews
  84. ^ Kampanye SARA Merebak, Ini Sikap Tim Kampanye Jokowi-Basuki, diakses dari situs Republika
  85. ^ KIMB Laporkan Timses Jokowi ke Panwaslu Soal Kebakaran, diakses dari TribunNews
  86. ^ Ahok Diserang Akun @cinta8168, diakses dari situs Tempo
  87. ^ PKS: Tim Sukses Jokowi Lakukan Black Campaign, diakses dari situs Inilah.com
  88. ^ Survei: Pilkada DKI, Cuma 8% Pilih Berdasar Agama, diakses dari situs Vivanews
  89. ^ Survey INES, Jokowi Menangi Putaran Kedua, diakses dari situs JPNN
  90. ^ PILKADA DKI: Survei Indo Barometer Sebut Jokowi-Ahok Bakal Unggul di Putaran II, diakses dari situs Solopos
  91. ^ Survei LSI-Tempo: Dukungan Foke-Jokowi Seimbang, diakses dari situs Kompas
  92. ^ LSI: Jokowi-Basuki 53,81 persen, Foke-Nara 46,19 persen, diakses dari situs Kompas
  93. ^ Jokowi-Ahok win in quick counts, diakses dari situs AntaraNews
  94. ^ Quick Count Lima TV Sama, Jokowi-Ahok Jawara, diakses dari situs JPNN
  95. ^ Real Count PDIP Tempatkan Jokowi Pemenang Pilkada DKI, diakses dari situs TribunNews
  96. ^ Real Count Cyrus Network: Jokowi 54,72 Persen, diakses dari situs Tempo
  97. ^ KPUD: Jokowi-Basuki Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terpilih, diakses dari situs TribunNews
  98. ^ Pengumuman resmi KPUD Jakarta mengenai hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta Putaran 2, diakses dari situs KPUD Jakarta
  99. ^ http://www.merdeka.com/peristiwa/10-janji-jokowi-benahi-dki-jakarta/tambah-ruang-publik-bagi-remaja-dki.html
  100. ^ http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/02/09/warga-jakarta-mulai-ragukan-kinerja-jokowi-atasi-banjir-dan-macet
  101. ^ JOKOWI MENANG: DPRD Solo Pastikan Tak Halangi Jokowi, diakses dari situs Solo Pos
  102. ^ Gamawan: Jika Jokowi Dihalangi, Saya Turun Tangan, diakses dari situs TribunNews
  103. ^ 'Jokowi Harus Siap Undurkan Diri Sebagai Wali Kota', diakses dari situs Republika
  104. ^ Antisipasi Tren Jokowi, DPR Segera Bahas RUU Pemda, diakses dari situs Tempo
  105. ^ Pelantikan Jokowi Pasti Tertunda, diakses dari situs Rakyat Merdeka Online
  106. ^ Pelantikan Jokowi-Basuki 15 Oktober, diakses dari situs Kompas
  107. ^ Jokowi: Biaya Pelantikan Rp822 Juta Terlalu Tinggi, diakses dari situs Okezone
  108. ^ Makan Gratis di Acara Pelantikan Jokowi-Basuki, diakses dari situs Yahoo News
  109. ^ 'Hari Pertama Kerja, Jokowi Blusukan ke Kampung Kumuh, diakses dari situs Centroone
  110. ^ Ahok Anggap Aneh Pengambilalihan Palyja Disertai Denda. Diakses dari situs berita Tribun News pada 14 april 2014
  111. ^ Jokowi: Pengambilalihan Palyja Terhambat Gugatan LBH. Diakses dari situs berita Kompas pada 14 April 2014
  112. ^ Pengambilalihan Saham Palyja oleh DKI Temui Titik Terang. diakses dari situs Berita ipotnews pada 14 April 2014
  113. ^ Setelah Palyja, Basuki Beri Sinyal Beli Saham PT Aetra Air Jakarta. Diakses dari situs berita Kompas pada 14 April 2014
  114. ^ http://www.harianterbit.com/2012/10/24/9-hari-bertugas-ribuan-buruh-sudah-kepung-kantor-jokowi/
  115. ^ Dorong UMP Buruh Naik, Ahok Ancam Pecat Kadisnakertrans DKI, diakses dari situs Berita Satu
  116. ^ Ini 13 Kesepakatan Ahok dengan Buruh Terkait Upah, diakses dari Vivanews
  117. ^ Jokowi Ingatkan Buruh Tak Tinggalkan Rapat Dewan Pengupahan, diunduh dari Situs Berita Detik
  118. ^ UMP DKI 2013 Ditetapkan Rp 2,2Juta, diakses dari situs Kompas
  119. ^ Jokowi Bahas UMP dengan Menakertrans, diakses dari situs Kantor Berita Antara
  120. ^ a b Buruh: UMP Rp 3,7 Juta Harga Mati!. Diakses dari situs berita Kompas pada 18 Desember 2013
  121. ^ Buruh Sebut Jokowi Ahok sebagai Bapaknya Upah Murah. Diakses dari situs Berita Liputan6.com pada 18 Desember 2013
  122. ^ Jokowi Tetapkan UMP DKI 2014 Rp 2,4 Juta. Diakses dari situs Berita Kompas pada 18 Desember 2013.
  123. ^ Tiar, Anggi (18 November 2013). "Pemprov DKI alokasikan dana 1 triliun untuk pengadaan bus". Lensa Indonesia. Diakses 15 March 2014. 
  124. ^ Rizki, Muhamad (24 Februari 2014). "Pengadaan Busway Karatan Dilaporkan ke KPK". Diakses 15 March 2014. 
  125. ^ "Replacing Udar Pristiono, Jokowi Receives Good Responses". 13 Februari 2014. Diakses 15 March 2014. 
  126. ^ DPRD DKI Sahkan PT Transjakarta Berdiri Sendiri. Diakses dari situs berita merdeka pada 17 Maret 2014
  127. ^ Wagub DKI Inginkan PPD Diakuisisi Tahun Ini. Diakses dari situs berita Antara pada 17 Maret 2014
  128. ^ Ini Metromini Bobrok yang Dikandangkan Jokowi di Rawa Buaya. Diakses dari situs berita Detik pada 17 maret 2014
  129. ^ Demo Metromini Tolak Peremajaan Angkutan. Diakses dari situs berita Tempo pada 17 Maret 2014
  130. ^ Jokowi: Masa Kaca Transjakarta Pecah Urusan Gubernur. Diakses dari situs berita Okezone pada 17 Maret 2014
  131. ^ Hari Ini, Bus Pariwisata Jakarta Beroperasi, diakses di situs Tempo
  132. ^ Proyek 6 ruas tol dalam kota Jakarta Sudah Masuk Tahap Kontrak. diakses dari situs berita detik
  133. ^ Pengamat Pembangunan: 6 Ruas Tol Tak Bisa Dibatalkan. Diakses dari situs berita Viva News pada 18 Maret 2014
  134. ^ Bahas 6 Ruas Tol, Jokowi Undang Warga. Diakses dari situs berita Jawa Post News Network pada 18 Maret 2014
  135. ^ Ahok: Tidak Ada Istilah 6 Ruas Tol Lagi. Diakses dari situs berita Teraspos pada tanggal 18 Maret 2014.
  136. ^ 6 Ruas Tol Dalam Kota: Jokowi Bilang Tidak, Investor Telan Rugi Sendirian. Diakses dari situs berita kabar24.com pada 19 Maret 2014
  137. ^ Mutasi Pejabat. Jokowi: Banyak yang ABS. Diakses dari situs berita Yahoo pada 22 Maret 2014
  138. ^ Protes Lelang Jabatan, Lurah Warakas Diserbu diakses dari situs berita Tempo pada 23 Oktober 2013
  139. ^ Lurah Warakas Mulyadi Digeser ke Tugu Utara. diakses dari situs berita SindoNews Pada tanggal 23 Oktober 2013
  140. ^ Basuki Kecewa Hasil Lelang Jabatan. diakses dari situs berita Kompas
  141. ^ Modus Korupsi Lurah Ceger Bikin Kegiatan Tanpa Rekanan, diakses dari situs berita Tribun News pada tanggal 23 Oktober 2013
  142. ^ a b c Purnamasari, Deti Mega (26 September 2013). "Non-Muslim Ward Chief Stays On". The Jakarta Globe. Diakses 15 March 2014. 
  143. ^ Tiga Kepala Dinas Diterpa Masalah, Dirotasi jadi Tim Gubernur DKI. Diakses dari situs berita Kompas pada 17 Maret 2014
  144. ^ Alasan Jokowi Mengapa Penanganan Banjir Terhambat. diakses dari situs berita Vivanews pada 15 Maret 2014.
  145. ^ Atasi Banjir: Apa Bedanya Foke dengan Jokowi. Diakses dari situs berita Kompas pada tanggal 15 Maret 2013
  146. ^ BPBD: Berkat Kerja Jokowi Banjir 2014 Tak Separah 2013. Diakses dari situs berita Liputan6 pada 15 Maret 2014
  147. ^ Status Tanggap Darurat Banjir Tunggu Keputusan Jokowi. Diakses dari situs berita 18 Maret 2014
  148. ^ Mengapa Rekayasa Cuaca Tak Maksimal Halau Hujan. Diakses dari situs berita Tempo pada 18 Maret 2014
  149. ^ BTP Soal Pinjaman Bank Dunia. Diakses dari situs Ahok.org pada 19 Maret 2014
  150. ^ Antisipasi Banjir, 13 Sungai di Jakarta akan Dikeruk
  151. ^ Diplomasi Makan Siang Jokowi dan Warga Waduk Pluit Berlanjut Pekan Depan. Diakses dari situs berita Detik pada 22 Maret 2014
  152. ^ Tanah Ahli Waris Adam Malik Dijual Rp 350 Miliar. Diakses dari situs berita Tempo pada 15 maret 2014
  153. ^ Jokowi: Akan Dibangun Opera House di Tepi Danau. Diakses dari situs National Geographic Indonesia pada 15 Maret 2014
  154. ^ Jokowi: Dulu Lapangan Sepakbola, Kini Jadi Waduk Tomang Barat. Diakses dari situs berita TribunNews pada 3 Januari 204
  155. ^ Jokowi Segera Sulap Rawa Bambon Jadi Waduk. Diakses dari situs berita detik pada 14 April 2014
  156. ^ Kali Pesanggrahan Meluap, 2 RT di Ulujami Banjir. Diakses dari situs berita Merdeka.com pada 2 Februari 2014
  157. ^ Prijanto Tinjau Pelebaran Kali Pesanggrahan. Diakses dari situs berita Okezone.com pada 2 Februari 2014
  158. ^ Atasi Banjir, DKI Gelontorkan Rp 1,12Triliun. Diakses dari situs berita Kompas pada 2 Februari 2014
  159. ^ Percepatan Normalisasi Kali Pesanggrahan. Diakses dari situs Kementrian Pekerjaan Umum pada 2 Februari 2014
  160. ^ Proyek Sodetan Kali Pesanggrahan akan Dimulai 2014. Diakses dari situs berita Sindonews pada 2 Januari 2014
  161. ^ Atasi Banjir Pesanggrahan, Jokowi Ubah Rawa Jadi Waduk. Diakses dari situs Berita Merdeka.com
  162. ^ Lima Waduk akan Dibangun di Jakarta Selatan. Diakses dari situs Berita PoskotaNews pada 2 Februari 2014
  163. ^ Nego Harga Tanah, Jokowi Temui Warga Pesanggrahan Pekan Depan. Diakses dari situs Berita Liputan6 pada 2 Februari 2014
  164. ^ Rahmawati, Laila (21 Maret 2014). "Demi Dana Kampung Deret, Rumah Layak Dicari-cari Kerusakannya". Kompas. 
  165. ^ DKI akan Bangun 70 Kampung Deret Bulan Juni. Diakses dari situs berita Republika pada 15 Maret 2014
  166. ^ DKI Dapat Hibah Rusunawa. Diakses dari situs berita Kompas pada 18 Maret 2014
  167. ^ Jokowi Tak Keberatan Tanggung Biaya Renovasi Rusun Hibah. Diakses dari situs berita Kompas pada 18 Maret 2014
  168. ^ Waduk Pluit Dikeruk Lagi, Ahok: Itu Mau Buat Limbah Bukan Kafe. Diakses dari situs berita Detik pada tanggal 23 Oktober 2013
  169. ^ Melongok Lobi Meja Makan Jokowi, diakses dari situs berita Tempo pada 23 Oktober 2013
  170. ^ Ada 38 KK Warga Pluit Lagi Pindah ke Lokasi Baru. diakses dari situs Berita Tempo
  171. ^ Jokowi Dinilai Menabrak Perda Luncurkan Kartu Sehat. Diakses dari situs berita Kompas pada tanggal 18 Desember 2013
  172. ^ Menkes Kritik Kartu Jakarta Sehat. Diakses dari situs Berita metroTVnews pada 18 Desember 2013
  173. ^ 14 Rumah Sakit Batal Mundur dari Program KJS Diakses dari situs berita Antara pada 18 Desember 2013
  174. ^ Impeachment Jokowi Dagelan Politik DPRD DKI. Diakses dari situs berita Sindonews pada 18 Desember 2013.
  175. ^ Abused Indonesian monkeys taken off Jakarta streets. Diakses dari situs Berita BBC pada 18 Desember 2013
  176. ^ Kelompok Pecinta Hewan Puji Langkah Jokowi diakses dari situs berita Antara pada 18 Desember 2013
  177. ^ Topeng Monyet Dirazia Diberi Rp 1 Juta. Diakses dari situs berita Tempo pada 18 Desember 2013
  178. ^ Semua Monyet Hasil Razia Topeng Monyet Mengidap Cacingan. Diakses dari situs berita Detik pada 18 Desember 2013
  179. ^ Budayawan: Razia Topeng Monyet Salah Besar. Diakses dari situs berita Tempo pada 18 Desember 2013
  180. ^ Komentar Warga Jakarta Soal Razia Topeng Monyet. Diakses dari situs Berita Antara pada 18 Desember 2013
  181. ^ RSUD Pasar Minggu Dibangun Februari 2014. Diakses dari situs berita Tempo pada 14 April 2014
  182. ^ Presiden Yudhoyono Resmikan Rumah Sakit Pekerja KBN. Diakses dari situs berita Antara pada 15 April 2014
  183. ^ DKI Tanam Saham 26 Persen di Rumah Sakit Umum Pekerja. Diakses dari situs berita Vivanews pada 15 April 2014
  184. ^ 2013: Jokowi Ahok Gelar 97 Festival Berskala Internasional. Diakses dari situs berita Kompas pada 22 Maret 2014
  185. ^ Jakarta Night Festival: Pengaturan Lalu Lintas. Diakses dari situs berita Sindonews pada tanggal 15 Maret 2014
  186. ^ Shofiana Syatiri, Ana (31 Desember 2013). "Virus Pesta Rakyat ala Jokowi Menyebar". Diakses 15 March 2014. 
  187. ^ Jokowi: PRJ di Monas Itu Pesta Rakyat Jakarta. Diakses dari situs berita Tempo pada 22 Maret 2014
  188. ^ Ahok: Tak Ada PRJ Tandingan. Diakses dari situs berita Jawa Post News Network pada 22 Maret 2014
  189. ^ Festival Keraton Sedunia Digelar di Jakarta. Diakses dari situs berita Kompas pada 15 Maret 2014
  190. ^ Jokowi: Perda Tata Ruang Harus Diimplementasikan. Diakses dari situs berita Investor.co.id pada 22 Maret 2014
  191. ^ Ahok: DKI Akan Sosialisasikan RDTR. Diakses dari situs berita Gatra pada 19 maret 2014
  192. ^ Ahok Undang LSM dan Akademisi Bahas RDTR. Diakses dari situs berita plasamsn pada 19 maret 2014
  193. ^ Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta Disahkan. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 Maret 2014.
  194. ^ Perda RDTR Atur Ruang Publik untuk PKL. Diakses dari situs beritasatu pada tanggal 19 Maret 2014
  195. ^ Jokowi Siapkan Hadiah Mobil Bagi Pembeli di Blok G. Diakses dari situs berita Antara pada 19 Maret 2014
  196. ^ Jokowi Resmikan Lima Pasar Tradisional. Diakses dari situs berita Republika pada 19 Maret 2014
  197. ^ Jokowi Tahun Ini Renovasi Empat Pasar Tradisional. Diakses dari situs berita merdeka pada 19 Maret 2014
  198. ^ Bosan Lihat Jokowi Mana Ahok Nih?. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 Maret 2014
  199. ^ Mulai 1 Februari Warga DKI Bisa Urus IMB secara Online. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 Maret 2014
  200. ^ Luncurkan Layanan Online, Jokowi Minta Warga Segera Urus IMB. Diakses dari situs Berita Tribun pada 19 Maret 2014
  201. ^ Dipimpin Jokowi, Pendapatan DKI naik Rp 31 Triliun dalam Setahun.
  202. ^ Pernyataan PAD 72 Triliun diralat sebagai APBD, bukan PAD oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi
  203. ^ Jokowi: Penyerapan APBD Rendah, Belanjakan Uang Saja Belum Bisa. Diakses dari situs berita bisnis.com pada 19 Maret 2014
  204. ^ RAPBD DKI Serap Silpa 2013 Rp 7 Triliun. Diakses dari situs beritasatu pada 19 Maret 2014
  205. ^ Lamb, Kate (14 March 2014). "Jokowi enters Indonesia's political race". Special Broadcasting Service. Diakses 15 March 2014. 
  206. ^ Waskita, Ferdinand (31 October 2013). "Jokowi Masih Merajai Survei Calon Presiden". Tribun News. Diakses 15 March 2014. 
  207. ^ Hasits, Muhammad (6 February 2014). "Muncul gerakan di Facebook memaksa Jokowi nyapres 2014". Merdeka.com. Diakses 15 March 2014. 
  208. ^ Harahap, Riza (10 Januari 2014). "PDIP umumkan capres setelah Pemilu Legislatif". Antara. Diakses 15 March 2014. 
  209. ^ a b Kuwado, Fabian Januarius. "Jokowi: Saya Siap Jadi Capres dari PDI-P". Kompas.com. Diakses 14 March 2014. 
  210. ^ Melani, Agustina (14 March 2014). "Efek Jokowi Beri Tenaga ke Rupiah dan Bursa Saham". Liputan6. Diakses 15 March 2014. 
  211. ^ RH, Priyambodo (14 March 2014). "Rupiah gains on Jokowi factor". Antara. Diakses 15 March 2014. 
  212. ^ Dany Sutrisno, Elvan (14 March 2014). "Charta Politika: Deklarasi Jokowi Sebelum Pileg, PDIP Bisa Tembus 30%". Detik. Diakses 15 March 2014. 
  213. ^ Amirullah. "Tim Advokasi Jakarta Baru Gugat Jokowi di PN Jakarta Pusat". Tempo.co. Diakses 5 April 2014. 
  214. ^ Gamawan Fauzi Dipastikan Dapat Izin dari Presiden, Jokowi Tidak Perlu Mengundurkan Diri. Diakses dari situs berita Bengkulu Today pada 9 April 2014
  215. ^ Sedikit Orang Baik di Republik yang Luas Joko Widodo, Wali Kaki Lima Tempointeraktif edisi Luarbiasa Akhir Tahun 2008. Diakses 8 Januari 2009]
  216. ^ Profil Basuki Tjahaja Purnama, diakses dari situs Merdeka.com
  217. ^ Jokowi Kembali Raih Penghargaan Internasional. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 Maret 2014
  218. ^ Bintang Jasa Ternyata Bebani Jokowi, diakses dari situs berita Tempo
  219. ^ Tanda Kehormatan Republik Indonesia, diakses dari situs Sekretariat Negara
  220. ^ [1]
  221. ^ Dapat Penghargaan KPK, Jokowi Lupa Berapa Kali Lapor Gratifikasi. Diakses dari situs berita merdeka pada 19 Maret 2014
  222. ^ 4 Penghargaan untuk Jokowi Selama Jadi Gubernur DKI. Diakses dari situs berita merdeka pada tanggal 19 Maret 2014
  223. ^ Cochrane, Joe (25 September 2013). "In Indonesia, a Governor at Home on the Streets". The New York Times. Diakses 15 March 2014. 
  224. ^ Rosadi, Doddy (26 September 2013). "Ketika Media Internasional Memuji Gaya Kepemimpinan Jokowi". Portal KBR. Diakses 15 March 2014. 
  225. ^ "Ketua DPD Kritik Blusukan Ala Jokowi". JPNN.com. 27 Oktober 2013. Diakses 15 March 2014. 
  226. ^ Sholeh, Muhammad (19 Desember 2013). "Anies Baswedan sebut blusukan Jokowi cuma pencitraan". Merdeka.com. Diakses 15 March 2014. 
  227. ^ a b "Menlu Inggris dukung transparansi Jokowi". BBC. 28 Januari 2014. Diakses 15 March 2014. 
  228. ^ Jordan, Ray (14 Maret 2013). "Transparansi Jokowi, Ini Dia Poster APBD 2013". Detik. Diakses 15 March 2014. 
  229. ^ Juwari, Ahmad (14 November 2012). "Ini Alasan Jokowi Setuju Rapat Pemprov DKI Ditampilkan di Youtube". Detik. Diakses 15 March 2014. 
  230. ^ Cara Kampanye Jokowi Patut Ditiru di Pemilu 2014, diakses dari situs Kompas
  231. ^ Jokowi Copoti Spanduk Saat Kampanye, diakses dari situs Kompas
  232. ^ Mengapa Jokowi-Ahok Pilih Kemeja Kotak-kotak?, diakses dari situs Kompas
  233. ^ a b c d e Dana Kampanye Rp 16 Miliar, Ini Reaksi Jokowi, diakses dari situs Tempo
  234. ^ Schonhardt, Sara (21 May 2013). "The Meteoric Rise Of Joko Widodo". The Global Journal. Diakses 15 March 2014. 
  235. ^ In search of the Indian Jokowi. Diakses dari situs berita The Hindu
  236. ^ Jika Jokowi `Obama-nya Indonesia`, Mana `Jokowi-nya India`?. Diakses dari situs berita Liputan6 pada 20 Maret 2014
  237. ^ Wow, Media Amerika Diam-Diam "Lirik" Jokowi. Diakses dari situs berita Solopos pada 20 Maret 2014
  238. ^ In Indonesia, A Governor at Home on The Streets. Diakses daris situs berita NY Times
  239. ^ Media Australia Sebut Jokowi Capres Menjanjikan. Diakses dari situs berita Republika.co.id pada 20 Maret 2014
  240. ^ Bangkok Post: Jokowi Tunjukkan Cara yang Lebih Baik. Diakses dari situs berita Pos Kota News pada 20 Maret 2014
  241. ^ "Street Democracy" ala Jokowi Diulas di Koran Jepang "Asahi Shimbun". Diakses dari situs berita KOMPAS.com pada 20 Maret 2014
  242. ^ 5 Sebutan untuk Jokowi dari media asing. Diakses dari situs berita merdeka.com pada 20 Maret 2014

Bacaan lanjutan

Pranala luar

Jabatan politik
Didahului oleh:
Fauzi Bowo
Fadjar Panjaitan (Plt.)
Gubernur DKI Jakarta
2012–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Slamet Suryanto
Wali Kota Surakarta
2005–2012
Diteruskan oleh:
F.X. Hadi Rudyatmo