Ganjar Pranowo

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search
Ganjar Pranowo
ꦓꦚ꧀ꦗꦂꦦꦿꦤꦮ
Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng Periode II.jpg
Gubernur Jawa Tengah 15
Mulai menjabat
5 September 2018
Presiden Joko Widodo
Wakil Taj Yasin Maimoen
Pendahulu Syarifuddin (Pj.)
Masa jabatan
23 Agustus 2013 – 23 Agustus 2018
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
Wakil Heru Sudjatmoko
Pendahulu Bibit Waluyo
Pengganti Syarifuddin (Pj.)
Informasi pribadi
Lahir 28 Oktober 1968 (umur 50)
Bendera Indonesia Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia
Kebangsaan Bendera Indonesia Indonesia
Partai politik PDI-Perjuangan
Pasangan Hj. Siti Atikoh Supriyanti
Alma mater Universitas Gadjah Mada
Profesi Politikus

H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. (lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, 28 Oktober 1968; umur 50 tahun) adalah Gubernur Jawa Tengah periode kedua yang menjabat sejak 5 September 2018. Sebelumnya, ia adalah Gubernur Jawa Tengah periode pertama sejak 23 Agustus 2013 hingga 23 Agustus 2018 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 2009-2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014-2019 berdasarkan Kongres KAGAMA November 2014 di Kendari.

Biografi[sunting | sunting sumber]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Kutoarjo, Purworejo. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di SMP 1 Kutoarjo dan SMA BOPKRI 1 Yogyakarta. Setelah lulus sekolah menengah atas, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada, kemampuan kepemimpinannya semakin terasah melalui kegiatan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Majestic 55 (Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas Hukum UGM). Selain itu, Ganjar Pranowo juga aktif di Gelanggang Mahasiswa UGM.[1][2]

Karier Professional[sunting | sunting sumber]

Setelah lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan skripsi yang mengambil tema hukum dagang (merger dan akuisisi)[3], Ganjar Pranowo mencoba mencari rezeki di Jakarta dengan bekerja di lembaga konsultan HRD yaitu PT. Prakasa.[4] Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT. Prastawana Karya Samitra dan PT. Semeru Realindo Inti.[5]

Karier Politik[sunting | sunting sumber]

Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo adalah anggota DPR RI selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014. Namun, pada periode kedua tidak diteruskan karena terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sebenarnya, pada periode 2004-2009 dia tidak lolos ke Senayan, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara) , Jacob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan.[6][7]

Anggota DPR RI[sunting | sunting sumber]

Periode 2004-2009[sunting | sunting sumber]

Ketika menjadi anggota DPR RI pada periode 2004-2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi IV yang mengawasi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus (Panitia Khusus) RUU Partai Politik sebagai ketua panitia khusus[8] , anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI.[6]

Periode 2009-2013[sunting | sunting sumber]

Ia terpilih lagi menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara)) dan ditempatkan pada Komisi II yang mengawasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reformasi Agraria. Pada periode ini, ia semakin dikenal publik karena menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Di tengah kesibukannya sebagai Anggota DPR RI, Ia sempat menyelesaikan studi pascasarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ganjar dinyatakan lulus setelah menjalani ujian thesis yang mengupas isu independensi dalam pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan judul " Sikap F-PAN, F Partai Demokrat dan Pemerintah Terhadap Isu Independensi KPU Dalam Pembahasan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu". Bahan penelitiannya adalah sikap Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Pemerintah Indonesia dalam isu independensi KPU. Dosen pengujinya antara lain Prof (Riset) Syamsuddin Haris dan Valina Singka Subekti. Ia sejak 2009 tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana di FISIP UI dan terpaksa sempat cuti karena kesibukannya sebagai politisi.[9][10]

Kasus Korupsi E-KTP[sunting | sunting sumber]

Muhammad Nazaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi saksi di sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP. Dalam kesaksiannya dia dicecar soal kucuran dana ke Ganjar Pranowo. Kepada hakim, Nazar berkeyakinan bahwa Ganjar yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, menerima uang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Bahkan dia mengaku melihat sendiri penyerahan uang kepada Ganjar yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. "Semua yang saya sampaikan itu benar, Yang Mulia," ucap Nazar kepada majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar Butar, Senin (20/11).[11]

Gubernur Jawa Tengah[sunting | sunting sumber]

Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar-Heru yang dikenal dengan tagline mboten korupsi mboten ngapusi (tidak korupsi tidak membohongi) ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%.

Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan hari Jumat, 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang[12].

Periode 2013-2018[sunting | sunting sumber]

Inspeksi mendadak di jembatan timbang[sunting | sunting sumber]

Ekspresi Ganjar Pranowo saat menemukan praktik pungutan liar di Jembatan timbang Subah, Batang.

Pada 27 April 2014, Ganjar menyita perhatian publik saat mengeluarkan kemarahannya pada petugas Dishub yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) saat melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang.[13] Ganjar mengaku melihat langsung beberapa kernet memberikan uang Rp10.000 hingga Rp20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60.000 kepada petugas.[14]

Temuan praktik pungutan liar di Subah itu diikuti kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei 2014. Namun, kebijakan ini kelak menyebabkan Jawa Tengah harus kehilangan pendapatan sebesar Rp10,118 miliar sebagaimana dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Jawa Tengah untuk 2014.[15] Alwin Basri, salah seorang pimpinan komisi DPRD setempat, mengatakan kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi provinsi sendiri. Selain itu, penutupan jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang.[15] "Ini termasuk menyalahi aturan juga. Sidak gubernur ke jembatan timbang waktu itu yang sarat dengan pencitraan, ternyata harus dibayar mahal dengan kehilangan pendapatan Rp10,118 miliar," tutur Alwin.[15]

Twitter[sunting | sunting sumber]

Sebelum dan saat menjadi gubernur, Ganjar dikenal memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Dalam suatu pelantikan penjabat sementara kepala daerah, ia meminta para penjabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Menurut Ganjar, melalui media sosial, dirinya bisa mendengarkan masukan, kritik, bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah.[16][17]

Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah Periode pertama (2013)

Kasus sengketa Semen Indonesia[sunting | sunting sumber]

Dengan mengecor kaki, para petani dari Kendeng melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta menggugat izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Meskipun demikian, dia dianggap kurang komunikatif di dalam menanggapi kasus sengketa Semen Indonesia dengan warga Rembang.

Sejak 2015, upaya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa mulai dari pendirian tenda di lokasi proyek, long march sejauh 150 km ke Semarang, hingga aksi simbolik menyemen kaki di depan Istana Negara, Jakarta. Gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung (MA) pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang.[18] Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah pegunungan Kendeng,[19] Ganjar pada 9 November 2016 mengeluarkan "adendum" atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gersik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk.[20] Menurutnya, putusan pengadilan belum memberi penjelasan soal keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak sehingga pendirian pabrik Semen Indonesia akan diteruskan karena tidak ada perintah penutupan.[21] Menanggapi unjuk rasa warga yang mendesak pabrik dihentikan setelah MA mengabulkan gugatan warga, Ganjar menyatakan pihaknya bersedia menghentikan pabrik Semen Indonesia di Rembang asalkan kebijakan itu disetujui pemerintah pusat.[22] Namun, Presiden Joko Widodo menyebut penyelesaian persoalan pabrik merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan menyatakan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin untuk pabrik semen milik perusahaan pemerintah.[23]

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu penggugat izin lingkungan dalam rilis tertulisnya menyebut Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah "mempermainkan hukum demi kepentingan industri".[24] Direktur Eksekutif Walhi Nur Hayati mengatakan, Ganjar telah melakukan siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan saat warga taat dan menghormati hukum.[24] Menurutnya, "Gubernur mengeluarkan kebijakan yang berisiko tinggi bagi rakyat dan lingkungan hidup dengan mengabaikan suara rakyat, khususnya para petani yang selama ini dengan jiwa dan raganya mempertahankan tanah, air dan sumber-sumber kehidupannya."[24] Pada 19 Desember 2016, ratusan warga Kendeng kembali berdemonstrasi menuntut penutupan pabrik semen di Rembang karena kecewa dengan sikap Ganjar yang seolah mengalihkan perkara dengan mempersoalkan daftar nama warga yang terdapat nama Ultraman dan Power Rangers.[25][26] Seiring meluasnya desakan warga kepada gubernur agar membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik sesuai putusan MA,[27] Gus Nuril Arifin, pemimpin Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, yang pernah menemui warga pendemo di lokasi proyek, menyebut Ganjar tak perlu malu pada perusahaan yang mendirikan pabrik karena menghentikan operasi pabrik semen di Rembang. "Diberi kekuasaan untuk merusak alam, ini tidak konsekuen janji. Kebijakan munafik dan tak boleh diteruskan."[28]

Pada 17 Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia memutuskan menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA.[29] Namun, izin baru "dengan sedikit perubahan wilayah" kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017.[19][30][31] Dianggap sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut. Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru cacat hukum dan "bentuk arogansi gubernur".[32]

Ketua Umum KAGAMA[sunting | sunting sumber]

Pada kongres KAGAMA di Kendari (November 2014), dia terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai ketua umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014-2019. Ganjar terpilih setelah melakukan musyawarah mufakat bersama tiga calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X (Ketua Umum KAGAMA periode 2009-2014), Budi Karya Sumadi (Ketua Pengda KAGAMA DKI Jakarta) serta Usman Rianse (Pengda KAGAMA Sulawesi Tenggara) bertempat di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 8 November 2014. Salah satu pertimbangan Sri Sultan adalah bahwa KAGAMA perlu melakukan regenerasi kepemimpinan dari yang tua ke yang muda/ Menurut Sri Sultan HB X regenerasi di KAGAMA adalah sebuah keniscayaan.

Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menyatakan program kerja KAGAMA jangan sampai melupakan nilai-nilai perjuangan, kerakyatan, dan kebangsaan yang telah diajarkan di UGM. Salah satu program yang akan dijalankan adalah menjalin sinergi dengan Pengurus Daerah sehingga terbangun guyub rukun antaranggota KAGAMA. Ia menambahkan jalinan komunikasi antar anggota KAGAMA bisa dilakukan secara fisik maupun virtual dengan hadirnya kecanggihan IT saat ini.[33]

Kehidupan Pribadi[sunting | sunting sumber]

Ia menikah dengan Siti Atikah Supriyanti, seorang anak tokoh NU dari Purbalingga, Jawa Tengah yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah.[34]Ia dan Siti Atikah menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2003 bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang kini bersekolah di SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah.[35]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Tumbelaka: Ganjar Pranowo tak Berubah Meski Sudah jadi Gubernur – Indo Brita". www.indobrita.co (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-19. 
  2. ^ Indonesia, Femina. "Ganjar Pranowo: Sewaktu Saya Pulang Menggunakan Kaus PDI, Bapak Marah". www.femina.co.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-19. 
  3. ^ TNR, Yandi M rofiyandi (2013-06-19). "Ganjar Pranowo, Romantika Mahasiswa 'Abadi'". Tempo. Diakses tanggal 2018-07-19. 
  4. ^ "Biodata Ganjar Pranowo Alumni Hukum UGM 95 - Tribun Jateng". Tribun Jateng. 2013-12-28. Diakses tanggal 2018-07-19. 
  5. ^ Kompas., Penerbit Buku (2010). Wajah DPR dan DPD, 2009-2014 : latar belakang pendidikan dan karier. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. ISBN 9789797094713. OCLC 608496631. 
  6. ^ a b "Profil Gubernur Jawa Tengah". PPID Jateng (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-19. 
  7. ^ Kevin. "Pemilu DPR 2004-Indonesia". www.pemilu.asia. Diakses tanggal 2018-07-19. 
  8. ^ "RUU Parpol Akan Disahkan Sebelum DPR Reses 6 Desember". detiknews. Diakses tanggal 2018-07-19. 
  9. ^ "Lega Akhirnya Tuntaskan Kuliah S2". www.jpnn.com. 2013-12-16. Diakses tanggal 2018-07-19. 
  10. ^ TNR, Yandi M rofiyandi (2013-12-17). "Ganjar Pranowo Bikin Tesis 2 Pekan, Kuliah 4 Tahun". Tempo. Diakses tanggal 2018-07-19. 
  11. ^ "Ganjar Mati-matian Bantah Terima Duit e-KTP, Nazaruddin: Saya Lihat". jawapos.com. 20 November 2017.
  12. ^ http://regional.kompas.com/read/2013/08/23/0713474/Ganjar-Heru.Dilantik.Pagi.Ini
  13. ^ "Sidak di Jembatan Timbang, Ganjar Pranowo Banting Amplop".
  14. ^ Fikri Faqih. "Sering marah-marah, Ganjar mengaku ketularan Ahok". Merdeka.com. 30 April 2014.
  15. ^ a b c "Ganjar Tutup Jembatan Timbang, Jateng Kehilangan Rp 10 Miliar". JPNN. 28 Juni 2015.
  16. ^ "5 Kepala Daerah Paling Menyita Perhatian Selama 2015". Kompas. 31 Desember 2015.
  17. ^ "Menengok Kesibukan Kepala Daerah yang Aktif Respon Warga via Twitter". Detik.com. 21 Maret 2015.
  18. ^ Fachri Fachrudin. "Ganjar Dinilai Salah Tafsirkan Putusan MA Terkait Pabrik Semen di Rembang". Kompas. 21 Februari 2017.
  19. ^ a b Ging Ginanjar. "'Penyelundupan hukum' dalam kasus izin pabrik semen di Kendeng?".BBC Indonesia. 20 Maret 2017.
  20. ^ "Tanpa kepastian hukum, Kendeng mau dibawa ke mana?". Beritagar.id. 14 Desember 2016.
  21. ^ Nazar Nurdin. "Ganjar Janji Tutup Pabrik Semen di Kabupaten Rembang Jika Putusan MA Sudah Mengikat". Tribunnews. 13 Desember 2016.
  22. ^ Rofiuddin. "Ini Syarat Ganjar untuk Hentikan Pabrik Semen Rembang". Tempo. 21 Desember 2016.
  23. ^ Christie Stefanie "Soal Kendeng, Jokowi Lempar Bola ke Ganjar Pranowo". CNN Indonesia. 24 Maret 2017.
  24. ^ a b c Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. "Mempermainkan Hukum demi Kepentingan Industri, Pemerintah Lakukan Kejahatan Lingkungan". 10 Desember 2016.
  25. ^ Damar Sinuko. "Gagal Bertemu Ganjar, Warga Kendeng Berdemo Mendirikan Tenda ". CNN Indonesia. 19 Desember 2016.
  26. ^ Damar Sinuko. "Ganjar Persoalkan Ultraman dalam Data Penolak Pabrik Semen". CNN Indonesia. 14 Desember 2016.
  27. ^ "Warga Kendeng Desak Ganjar Pranowo Cabut Izin Pabrik Semen"
  28. ^ Tommy Apriando "Bercermin dari Kasus Rembang: Sulitnya Warga Dapatkan Keadilan Walau Menang Pengadilan Tertinggi". Mongabay.co.od. 28 Desember 2016.
  29. ^ Rofiuddin. "Pabrik Semen Ditunda, Poin Janggal Putusan Gubernur Ganjar". Tempo. 17 Januari 2017.
  30. ^ Imam Yuda Saputra. "Ganjar Terbitkan Lagi Izin Lingkungan PT Semen Indonesi". Solopos. 24 Februari 2017.
  31. ^ Caroline Damanik "Terbitkan Izin Baru soal Pabrik Semen, Ganjar Dinilai Arogan". Kompas. 24 Februari 2017.
  32. ^ Yayan Isro' Roziki. "LBH Semarang Kecam Gubernur Jateng yang Terbitkan Izin Baru Pabrik Semen Rembang". Tribunnews. 24 Februari 2017.
  33. ^ [1]
  34. ^ "Menguak Kisah Cinta Ganjar Pranowo dan Atikoh, Semua Bermula Saat KKN - Tribun Jateng". Tribun Jateng. 2018-02-24. Diakses tanggal 2018-07-20. 
  35. ^ "7 Fakta Perjalanan Asmara Ganjar Pranowo dengan Atikoh, Ternyata Cinta Bersemi di KKN - Semua Halaman - Grid.ID". 2018-06-28. Diakses tanggal 2018-07-20. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Jabatan politik
Didahului oleh:
Bibit Waluyo
Gubernur Jawa Tengah
2018–sekarang
2013–2018
Petahana