Basuki Hadimuljono

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Ir.
Basuki Hadimuljono
M.Sc., Ph.D.
KIM Basuki Hadimuljono.jpg
Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia ke-25
Mulai menjabat
27 Oktober 2014
PresidenJoko Widodo
Wakil PresidenJusuf Kalla
Ma'ruf Amin
Wakil MenteriWempi Wetipo (2019–)
PendahuluDjoko Kirmanto
Djan Faridz
Informasi pribadi
LahirMochamad Basoeki Hadimoeljono
5 November 1954 (umur 66)
Bendera Indonesia Surakarta, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Partai politikIndependen
PasanganKartika Nurani
AnakDewi Mahamiani
Neil Andika
Dira Mediani
Alma materUniversitas Gadjah Mada
Universitas Negeri Colorado [en]
KabinetKabinet Kerja (2014–2019)
Kabinet Indonesia Maju

Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. (lahir 5 November 1954)[1] adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sejak 23 Oktober 2019. Dan sebelumnya ia juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2014–2019.[2]

Basuki lahir di Surakarta, ayahnya adalah anggota TNI Angkatan Darat. Setelah memperoleh gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979, ia pindah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan memulai kariernya di sana. Kemudian, ia memperoleh gelar master dan doktor dari Universitas Negeri Colorado [en]. Ia naik pangkat dan menjabat sebagai Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal di sana, sampai ia menerima penunjukan dari Joko Widodo untuk menjabat sebagai menteri setelah lebih dari 30 tahun sebagai pegawai negeri pada tahun 2014.

Karena program infrastruktur Jokowi, Kementerian Basuki menerima porsi anggaran yang signifikan selama masa jabatannya, sebesar Rp 107,3 triliun untuk tahun fiskal 2018. Proyek-proyek dibawah masa jabatannya termasuk pembangunan massal perumahan umum, infrastruktur jalan dan waduk air.

Masa muda[sunting | sunting sumber]

Basuki lahir di Surakarta pada 5 November 1954, sebagai putra keempat dari seorang prajurit TNI Angkatan Darat dengan tujuh bersaudara. Sebagai seorang anak, ia akan sering pindah karena pekerjaan ayahnya. Ia menyelesaikan sekolah dasar di Palembang, sekolah menengah pertama di Papua, dan sekolah menengah atas di Surabaya.[3]

Keluarga[sunting | sunting sumber]

Ia menikah dengan Kartika Nurani dan memiliki tiga orang anak, Dewi (lahir 1987), Neil (lahir 1992) dan Dira (lahir 1994).[4]

Pendidikan awal[sunting | sunting sumber]

Selama masa SMA, ia aktif di grup musik sekolah dan bermain drum.[5] Setelah menyelesaikan sekolah di SMA Negeri 5 Surabaya, ia diterima di Universitas Gadjah Mada dimana ia mempelajari geologi rekayasa. Ia lulus dari sana pada tahun 1979, pada usia 25 tahun.[6]

Karier[sunting | sunting sumber]

Basuki Hadimuljono

Setelah lulus dari UGM, Basuki mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai PNS. Setelah beberapa tahun, ia memperoleh beasiswa dari kementerian untuk melanjutkan studinya, dan memperoleh gelar magister dan doktor dari Universitas Negeri Colorado [en] masing-masing pada usia 35 dan 38.[3] Setelah melanjutkan studinya, ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan pekerjaannya di kementerian, menerima penghargaan sebagai pegawai kementerian tahun 1995.[7] Kemudian, ia dipromosikan menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian antara tahun 2005 dan 2007. Setelah itu, ia menjadi Inspektur Jenderal Kementerian hingga 2013.[8] Jabatan terakhir yang dijabatnya sebelum diangkat menjadi menteri pada Oktober 2014 adalah Dirjen Perencanaan Tata Ruang.[9]

Selama berada di kementerian, ia telah berpartisipasi dalam beberapa kelompok kerja tingkat nasional termasuk yang terkait dengan rehabilitasi pasca gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 di Aceh, penanganan banjir lumpur panas Sidoarjo (2006–2007), perbaikan Jalan Tol Purbaleunyi dan pengelolaan kelangkaan pangan di Kabupaten Yahukimo (keduanya tahun 2006).[3][10]

Pada Mei 2012, Basuki juga diangkat sebagai komisaris utama di Wijaya Karya, sebuah perusahaan konstruksi milik negara.[6] Ia juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisi Internasional untuk Irigasi dan Drainase [en] untuk masa jabatan 2013–2016.[10][11]

Menteri kabinet[sunting | sunting sumber]

Basuki dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memamerkan ponsel Nokia lama mereka pada tahun 2019.

Pada tanggal 26 Oktober 2014, presiden yang baru terpilih Joko Widodo mengumumkan pengangkatan Basuki sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.[12] Kementerian tersebut dibentuk dari penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, yang sebelumnya dipimpin oleh Djoko Kirmanto dan Djan Faridz.[13] Seperti menteri lainnya, ia mengundurkan diri dari pekerjaan perusahaannya di Wijaya Karya setelah diangkat.[14] Ia adalah salah satu dari lima alumni Universitas Gadjah Mada di jajaran kabinet (tidak termasuk Jokowi sendiri), dan memiliki aset yang dilaporkan sebesar Rp 6,5 miliar pada 2012.[15][16]

Kurang dari dua bulan setelah menjadi menteri, Basuki setuju memberikan pinjaman sebesar USD 62 juta untuk kompensasi para korban semburan lumpur panas Sidoarjo setelah menghubungi Bakrie Group.[17] Perusahaan tersebut diberi waktu 4 tahun untuk melunasi utang, atau menghadapi pengambilalihan aset mereka (sebagian besar tanah) oleh pemerintah.[18] Pada tahun 2016, ia juga dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi terkait kasus korupsi di kementeriannya.[19]

Pada tahun pertama dikepemimpinannya, kementerian menerima peningkatan dana sebesar Rp 33 triliun antara rancangan dan RAPBN, menerima peningkatan terbesar dibandingkan kementerian lain.[20] Meskipun hanya menggunakan sekitar 8% dari anggaran tahunan Rp 118 triliun dalam lima bulan pertama,[21] pada akhir tahun jumlahnya meningkat menjadi 94,5%.[22] Kementerian menerima dana paling banyak dibandingkan kementerian lain pada tahun 2016,[23] sedangkan pada anggaran 2017 dan 2018 kementerian berada di urutan kedua di belakang Kementerian Pertahanan. Anggaran kementerian untuk tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp 107,3 triliun.[24][25]

Basuki mempertahankan posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju 2019.[26]

Proyek[sunting | sunting sumber]

Memindahkan ibu kota[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2017, DPR-RI mencabut dana untuk studi pemindahan ibu kota dalam anggaran kementerian. Basuki menggambarkan kemungkinan pemindahan ibu kota di masa depan dari Jakarta sebagai "keputusan politik",[27] dan langkah itu "tidak mudah" karena kementerian hanya baru selesai melakukan studi literatur alih-alih perencanaan makro. Ia menambahkan bahwa langkah seperti itu mungkin memakan waktu empat hingga lima tahun dalam persiapan. Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan telah menyerukan penundaan langkah tersebut, dengan alasan biaya utamanya di tengah proyek infrastruktur besar.[28] Basuki juga menunjukkan bahwa Palangka Raya tidak akan menjadi satu-satunya pilihan, jika langkah seperti itu dilakukan.[29]

Perumahan rakyat[sunting | sunting sumber]

Presiden Joko Widodo meluncurkan rencana untuk membangun 1 juta perumahan umum sebagai bagian dari 10 juta perumahan yang terjangkau pada tahun 2019, di mana sekitar 600.000 akan dibangun dari anggaran kementerian.[30] Dalam pelaksanaannya, program ini menerima berbagai keluhan terkait kecepatan proyek hingga lambatnya respon perizinan dari pemerintah daerah.[31][32] Menurut Basuki, sekitar 700.000 rumah telah selesai dibangun pada Oktober 2017.[33]

Infrastruktur[sunting | sunting sumber]

Pada anggaran kementerian 2016, pembangunan jalan dan jembatan mendapat porsi terbesar diikuti oleh sumber daya air. Pemerintah Indonesia menetapkan rencana untuk membangun 1.000 km jalan tol dalam masa jabatan 5 tahun pertama Jokowi di samping 2.650 km jalan nasional.[34] Ini termasuk penyelesaian Jalan Tol Trans-Jawa dan pemulaian Jalan Tol Trans-Sumatra, selain Jalan Trans-Papua yang menurut Basuki direncanakan panjangnya mencapai 4.300 km pada 2019.[35][36] Jalan tol juga dimulai antara kota Manado dan Bitung di Sulawesi Utara.[37]

Kementerian juga berencana membangun 49 bendungan untuk menyediakan sumber daya air antara tahun 2014 dan 2019.[35]

Penghargaan[sunting | sunting sumber]

Indonesia[sunting | sunting sumber]

Selama 30 tahun mengabdi di Kementerian Pekerjaan Umum, Basuki dianugerahi tiga medali Satyalancana Karya Satya. Ia juga dianugerahi medali Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya masing-masing pada 2003 dan 2005, sebagai tambahannya medali Satyalancana Kebaktian Sosial untuk pekerjaannya di Aceh setelah tsunami.[38] Pada Desember 2017, ia juga menerima Bintang Bhayangkara Utama bersama 6 menteri kabinet lainnya.[39]

Luar negeri[sunting | sunting sumber]

Ia juga menerima Penghargaan Distinguished Honorary Fellow dari Federasi Organisasi Teknik ASEAN pada Februari 2017, serta Penghargaan International Lifetime Contribution dari Japan Society of Civil Engineers [en] pada bulan Juli 2017.[40][41]

Riwayat pendidikan[sunting | sunting sumber]

Pengalaman kerja[sunting | sunting sumber]

  • Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum periode (2005–2007)
  • Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum periode (2007–2013)
  • Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (2013–2014)
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2014–petahana)

Galeri[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ wika.co.id[pranala nonaktif permanen]
  2. ^ Media, Kompas Cyber (2014-10-26). ""Basuki Cocok Menempati Pos Kementerian PU dan Perumahan Rakyat"". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-07-23. 
  3. ^ a b c "Profil Basuki Hadimuljono". Viva.co.id. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  4. ^ "Mochamad Basoeki Hadimoeljono". Bisnis Indonesia. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  5. ^ "Basuki Hadimuljono: Anak Band yang Jadi Menteri Jokowi". detik.com. 27 Oktober 2014. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  6. ^ a b "Profil Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono". Republika. 26 Oktober 2014. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  7. ^ "Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum". Antara News. 26 Oktober 2014. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  8. ^ "Basuki Hadimuljono". Tirto.id. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  9. ^ Siregar, Dian Ihsan (26 Oktober 2014). "Siapakah Basuki Hadimuljono, Si Menteri PU dan Perumahan Rakyat?". metrotvnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 Februari 2018. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  10. ^ a b Putri, Winda Destiana. "Komisaris Utama PT WIKA Jabat Menteri PU dan Perumahan Rakyat". Republika. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  11. ^ "PAST OFFICE BEARERS". ICID. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  12. ^ "Indonesia's New Ministers: Who Are They?". Jakarta Globe. 27 Oktober 2014. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  13. ^ Akuntono, Indra (23 Oktober 2014). "Ini Nama Kementerian yang Berubah dalam Kabinet Jokowi-JK". KOMPAS.com. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  14. ^ Wahyuni, Nurseffi Dwi (3 November 2014). "Menteri Jokowi Kompak Mundur dari Dirut & Komisaris Perusahaan". liputan6.com. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  15. ^ Prabowo, Danang (27 Oktober 2014). "UGM Senang Lima Menteri Jokowi Adalah Alumni". SINDOnews.com. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  16. ^ Rakhmawaty, Popy (13 Maret 2016). "Daftar Kekayaan Menteri Kabinet Kerja". SINDOnews.com. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  17. ^ Parlina, Ina (19 Desember 2014). "In surprise move, govt bankrolls Bakries in Lapindo disaster". The Jakarta Post. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  18. ^ Miller, Michelle Ann; Douglass, Mike (2015). Disaster Governance in Urbanising Asia (dalam bahasa Inggris). Springer. hlm. 80. ISBN 9789812876492. 
  19. ^ Sihombing, Martin (21 April 2016). "KORUPSI PROYEK KEMENTERIAN PUPR: KPK Periksa Basuki Hadimuljono". Bisnis Indonesia. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  20. ^ Gumelar, Galih (30 Desember 2014). "Kementerian PU dapat Tambahan Anggaran Terbesar di 2015". CNN Indonesia. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  21. ^ "Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Lamban". Koran Sindo. 3 Juni 2015. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  22. ^ Ramdhini, Laila (9 Januari 2016). "Serapan Anggaran Kementerian PUPR 94,5%". Investor Daily Indonesia. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  23. ^ Sunardi, Lili (2 November 2015). "Kementerian PU Dapat Anggaran Terbanyak dari APBN 2016". Bisnis Indonesia. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  24. ^ Sukmana, Yoga (27 November 2016). "Ini 10 Kementerian dengan Alokasi Anggaran Terbesar pada 2017". KOMPAS. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  25. ^ Simorangkir, Eduardo (25 Oktober 2017). "Ini Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar di 2018". Detik.com. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  26. ^ "Basuki Hadimuljono, Daendels-nya Jokowi, Kembali Melenggang ke Kabinet". KOMPAS.com. 23 Oktober 2019. Diakses tanggal 23 Oktober 2019. 
  27. ^ Ariyanti, Fiki (25 Juli 2017). "Menteri PUPR: Pemindahan Ibu Kota Keputusan Politik". liputan6.com. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  28. ^ Susanty, Farida (7 Juli 2017). "It's not easy to relocate the capital city: Minister". The Jakarta Post. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  29. ^ "Menteri PU: Palangkaraya Bukan Satu-satunya Lokasi Calon Ibu Kota". KOMPAS.com. 11 Juli 2017. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  30. ^ Fardah (19 April 2015). "Indonesia To Start Implementation Of One Million Houses Program". ANTARA News. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  31. ^ Pratama, Adiatmaputra Fajar (21 Desember 2017). "Menteri PUPR Banyak Dapat Komplain Rumah Murah, Belum Dibangun Sudah Harus Akad Kredit". Tribun News. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  32. ^ "Menteri PUPR: Baru 5 Kota Permudah Izin Proyek Rumah Murah". Tempo. 13 Februari 2017. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  33. ^ Hamdani, Trio (29 November 2017). "Oktober, Realisasi Program Sejuta Rumah Capai 700.000 Unit". Okezone. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  34. ^ "Basuki Hadimuljono, Minister of Public Works and Public Housing: Interview". Oxford Business Group. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  35. ^ a b Gutierrez, Natashya (11 Januari 2016). "Q&A: How Indonesia will accelerate infrastructure dev't in 2016". Rappler (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  36. ^ Wicaksono, Pebrianto Eko (3 Januari 2018). "Tersisa 400 Km, Pemerintah Target Jalan Trans Papua Kelar di 2019". Liputan6. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  37. ^ "PUPR expedites three road and bridge projects". PwC (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  38. ^ "Basuki Hadimuljono, Menteri PU yang Cuek Pakai Ponsel Jadul". detik.com. 27 Oktober 2014. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  39. ^ Putri, Zunita Amalia (13 Desember 2017). "Kapolri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke 7 Menteri". Detik.com. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  40. ^ Faiz, Ahmad (9 Februari 2017). "Perwakilan AFEO Serahkan Penghargaan untuk Menteri Basuki". Tempo. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
  41. ^ Susilo, Richard (10 Juli 2017). "Menteri Basuki Hadimuljono Dapat Penghargaan dari Masyarakat Sipil Enjinir Jepang". Tribun News. Diakses tanggal 9 Februari 2018. 
Jabatan politik
Didahului oleh:
Djoko Kirmanto
sebagai Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia
2014–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Djan Faridz
sebagai Menteri Perumahan Rakyat