Pelayanan kesehatan di Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Di Indonesia, pelayanan kesehatan (disingkat yankes) dikelompokkan menjadi pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan instansi yang bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Belanja pemerintah untuk layanan kesehatan sekitar 2,9% dari total produk domestik bruto pada 2014.[1]

Fasilitas[sunting | sunting sumber]

Fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia (disingkat faskes) dikelompokkan berdasarkan tingkat pelayanannya, yaitu faskes tingkat pertama (memberikan pelayanan kesehatan dasar), faskes tingkat kedua (memberikan pelayanan kesehatan spesialistik), dan faskes tingkat ketiga (memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik).[2] Jenis faskes di Indonesia meliputi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan faskes tradisional.[3] Puskesmas merupakan faskes yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit satu buah pada setiap kecamatan.[4] Pada 2018, jumlah puskesmas di Indonesia yaitu 9.993 unit dan 3.623 unit (36%) di antaranya memiliki fasilitas rawat inap.[5] Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, puskesmas juga didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas yang meliputi puskesmas pembantu (pustu), puskesmas keliling, dan bidan desa.[6] Selain itu, terdapat pula pos pelayanan terpadu (posyandu) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dasar, terutama terkait kesehatan ibu dan bayi, gizi, imunisasi, keluarga berencana, dan penanggulangan diare.[7] Pada 2018, jumlah posyandu berjumlah 283.370 unit, tetapi hanya 173.750 unit (61,32%) yang berstatus aktif atau melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan.[8]

Di Indonesia, rumah sakit (RS) dibagi menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum (RSU) adalah RS yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sementara rumah sakit khusus (RSK) adalah RS yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, atau jenis penyakit,[9] antara lain RSK ibu dan anak, RSK jantung, dan RSK kanker.[10] Selain itu, RS juga dikelompokkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanannya. Berdasarkan hal ini, RSU dikelompokkan menjadi kelas A, B, C, dan D,[11] sedangkan RSK dikelompokkan menjadi kelas A, B, dan C.[12]

Pada 2019, ada 2.813 rumah sakit di Indonesia, dengan 63,5% di antaranya dijalankan oleh organisasi swasta.[13] Jumlah tempat tidur rumah sakit pada 2018 yaitu 310,7 ribu tempat tidur dengan rasio 1,17 tempat tidur per 1.000 penduduk.[14] DKI Jakarta merupakan provinsi dengan rasio tertinggi (2,33 per 1.000 penduduk) sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan rasio terendah, yaitu 0,77 per 1.000 penduduk.[15] Sementara itu, data pada 2019 menunjukkan rasio sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk serta 2,1 perawat per 1.000 penduduk.[16] Persebaran dokter terbanyak berada di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.[17]

Cakupan kesehatan menyeluruh[sunting | sunting sumber]

Pada 2010, diperkirakan 56% orang Indonesia, terutama pegawai negeri sipil, penduduk berpenghasilan rendah, dan mereka yang ditanggung oleh swasta memiliki beberapa bentuk asuransi kesehatan. Angka ini diharapkan mencapai 100% pada tahun 2019, setelah BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan pada tahun 2014. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan gratis untuk semua pelayanan rawat inap di rumah sakit dasar (kelas 3).[18]

Secara tradisional, penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia terbagi-bagi, dengan asuransi swasta tersedia bagi mereka yang mampu membayarnya, cakupan kesehatan dasar bagi masyarakat yang paling miskin, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan layanan kepada mereka yang tidak dicakup oleh program publik atau swasta. Pada Januari 2014, pemerintah meluncurkan JKN, sebuah program untuk menerapkan pelayanan kesehatan menyeluruh. Pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan diharapkan akan meningkat menjadi 12% per tahun dan mencapai US$ 46 miliar per tahun pada 2019.[19] Pada Maret 2015, Kartu BPJS Kesehatan berubah nama menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS).[20] Semua penduduk diwajibkan menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pesertanya dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pekerja penerima upah (PPU), penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PD Pemda), pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK).[21] Peserta mandiri terdiri atas PPU, PBPU, dan BP, dengan iuran peserta mandiri pada bulan Juli-Desember 2020 yaitu kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000, dan kelas 3 sebesar Rp25.500 (Rp42.000 dikurangi subsidi pemerintah Rp16.500).[22]

Sejak awal didirikan, JKN mengalami defisit sebesar Rp1,9 triliun (tahun 2014), kemudian Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).[23] Sebagai tanggapan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan iuran bulanan. Namun, beberapa pihak memandang langkah tersebut akan membebani masyarakat, terutama penduduk berpenghasilan rendah.[24]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Indonesia". WHO. Diakses tanggal 15 Juni 2020. 
  2. ^ PP 47/2016, Pasal 5.
  3. ^ PP 47/2016, Pasal 4.
  4. ^ PP 47/2016, Pasal 11.
  5. ^ Astutik, Yuni (7 April 2020). "Covid-19 Kian Mengganas, Begini Kesiapan Puskesmas RI". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 16 Juni 2020. 
  6. ^ Permenkes 75/2014, Pasal 40.
  7. ^ "Apa itu Posyandu". Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. 9 Januari 2020. Diakses tanggal 15 Juni 2020. 
  8. ^ Kemenkes 2019, hlm. 57.
  9. ^ Permenkes 340/2010, Pasal 1.
  10. ^ Permenkes 340/2010, Pasal 23.
  11. ^ Permenkes 340/2010, Pasal 4.
  12. ^ Permenkes 340/2010, Pasal 24.
  13. ^ Dorimulu, Primus (5 November 2019). "Health Minister Vows to Fast-Track Private Hospital Permits". Jakarta Globe. Diakses tanggal 15 Juni 2020. 
  14. ^ "Rasio dan jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia, 2011-2018". Lokadata Beritagar. Diakses tanggal 16 Juni 2020. 
  15. ^ Jayani, Dwi Hadya (30 Maret 2020). "Ini Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 34 Provinsi di Indonesia". Databoks Katadata. Diakses tanggal 16 Juni 2020. 
  16. ^ Jayani, Dwi Hadya (2 April 2020). "Rasio Dokter Indonesia Terendah Kedua di Asia Tenggara". Databoks Katadata. Diakses tanggal 16 Juni 2020. 
  17. ^ "Persebaran Dokter di Indonesia 2019". Databoks Katadata. 26 Maret 2020. Diakses tanggal 15 Juni 2020. 
  18. ^ Franken, Josh (2 Mei 2011). "Analysis: Indonesia: The health of the nation". The Jakarta Post. Diakses tanggal 17 Juni 2020. 
  19. ^ Britnell, Mark (2015). In Search of the Perfect Health System. London: Palgrave. hlm. 47. ISBN 978-1-137-49661-4. 
  20. ^ Novia, Dyah Ratna Meta (18 Februari 2015). "Kartu BPJS Kesehatan Bersalin Nama Jadi KIS". Republika. Diakses tanggal 17 Juni 2020. 
  21. ^ "Peserta". BPJS Kesehatan. 9 Juni 2020. Diakses tanggal 17 Juni 2020. 
  22. ^ "Menilik Sejarah BPJS Kesehatan, Kapan Dilahirkan hingga Besaran Iurannya Dulu..." Kompas. 16 Mei 2020. Diakses tanggal 17 Juni 2020. 
  23. ^ "Tunggakan Iuran Capai 15 Triliun, Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Diharapkan Disiplin Membayar". Kompas. 8 September 2019. Diakses tanggal 17 Juni 2020. 
  24. ^ "BPJS Watch soal Kenaikan Iuran: Bukan Solusi, Justru Membebani Rakyat". Kumparan. 2 November 2019. Diakses tanggal 17 Juni 2020. 

Daftar pustaka[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]