Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia
Bahlil pada tahun 2025
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia ke-19
Petahana
Mulai menjabat 19 Agustus 2024
Presiden	Joko Widodo Prabowo Subianto
Wakil	Yuliot Tanjung
Pendahulu Arifin Tasrif Pengganti Petahana
Ketua Umum Partai Golkar ke-12
Petahana
Mulai menjabat 21 Agustus 2024
Pendahulu Airlangga Hartarto Agus Gumiwang (Plt.) Pengganti Petahana
Menteri Investasi Indonesia ke-6
Masa jabatan 28 April 2021 – 19 Agustus 2024
Presiden	Joko Widodo
Wakil	Yuliot Tanjung
Pendahulu M. Rozy Munir Pengganti Rosan Roeslani
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ke-19
Masa jabatan 23 Oktober 2019 – 19 Agustus 2024
Presiden	Joko Widodo
Wakil	Yuliot Tanjung
Pendahulu Thomas Lembong Pengganti Rosan Roeslani
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ke-16
Masa jabatan 12 Februari 2015 – 23 Oktober 2019
Pendahulu Raja Sapta Oktohari Pengganti Mardani H. Maming
Informasi pribadi
Lahir	7 Agustus 1976 Banda, Maluku Tengah, Indonesia
Partai politik	Golkar
Suami/istri	Sri Suparni
Anak	5
Almamater	STIE Port Numbay (S.E.) Universitas Cenderawasih (M.Si.)
Pekerjaan	Politikus pengusaha
Sunting kotak info • L • B

Bahlil Lahadalia (lahir 7 Agustus 1976) adalah pengusaha dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 19 Agustus 2024 dan ketua umum Partai Golongan Karya sejak 21 Agustus 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilantik pada 23 Oktober 2019 yang berganti nama pada 28 April 2021 menjadi Kementerian Investasi sehingga ia dilantik sebagai Menteri Investasi pada hari yang sama. Selain itu, Bahlil adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015–2019 dan menjadi Anggota sejak 2003.

Karier awal dan pendidikan

Ia memulai pendidikan di SD Negeri 1 Seram Timur dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Seram Timur. Dia pindah ke Fakfak dan melanjukan sekolah SMA YAPIS Fakfak. Dia berjualan kue saat ia masih SD, kondektur angkot saat SMP dan akhirnya menjadi sopir angkot saat duduk di bangku SMA.

Setelah lulus, ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura dan lulus pada umur 26 tahun karena kerusuhan Mei 1998. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Papua dan sempat menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 2001-2003. Dia sempat bekerja di Sucofindo setelah lulus sarjana. Setelah dia berhenti bekerja, ia kemudian mendirikan tiga perusahaan bernama PT Rifa Capital, PT Bersama Papua Unggul dan PT Dwijati Sukses.

Kemudian ia menempuh pendidikan di Universitas Cenderawasih dan mendapatkan gelar Magister Sains di bidang Ekonomi. Pada tahun 2024, Bahlil memperoleh gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia. Namun, gelar ini ditangguhkan oleh UI.

Karier politik

Selama pemilihan umum presiden Indonesia 2019, Lahadalia mendukung Joko Widodo untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sebagai presiden. Ia menjadi Direktur Direktorat Penggalang Pemilih Muda tim kampanye pasangan Joko bersama Ma'ruf Amin. Setelah itu, dia diangkat menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 29 Oktober 2019. Ia dilantik sebagai menteri investasi pertama Indonesia pada 28 April 2021 setelah pembentukan Kementerian Investasi.

Pada 4 Februari 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif tiba-tiba diganti dengan Bahlil sebagai menteri ad interim karena alasan masalah kesehatan yang dirahasiakan. Perubahan tersebut berlaku efektif mulai 3 Februari 2022. Pada akhirnya, alasan sebenarnya karena Tasrif terinfeksi Covid-19. Pada 19 Agustus 2024, Bahlil dilantik oleh Joko Widodo menggantikan Tasrif dan dilantik di Istana Negara.

Meskipun ia pernah keluar pada tahun 2009 dari Partai Golkar, pada tanggal 21 Agustus 2024, Bahlil resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri pada 9 Agustus 2024. Penunjukan ini merupakan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional ke XXI Partai Golkar di Jakarta.

Kebijakan

Menteri Investasi

Pada periode Januari hingga November 2022, kebijakan pembatalan dan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) oleh Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi mulai dilaksanakan, Satgas tersebut diketuai oleh Bahlil. Kebijakan tersebut dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2022. Dari total 5.490 IUP yang terdata, sebanyak 2.343 dianggap tidak berkegiatan karena tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan. Adapun 2.078 diantaranya 2.343 IUP yang dianggap tidak berkegiatan tersebut dilakukan pencabutan.

Pemerintah tetap membuka ruang bagi perusahaan untuk mengajukan keberatan atas pencabutan IUP, asalkan disertai data pendukung yang memadai. Satgas Penataan Investasi kemudian melakukan verifikasi terhadap 1.132 permohonan keberatan yang masuk pada periode April hingga November 2022. Hasilnya, 585 IUP dibatalkan pencabutannya—terdiri dari 499 IUP mineral dan 86 IUP batubara.

Dari total tersebut, baru 469 IUP yang berhasil masuk ke dalam sistem Kementerian ESDM, yaitu Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI). Sementara itu, 4 IUP masih dalam proses integrasi ke sistem, dan 112 lainnya belum bisa didaftarkan karena perusahaan terkait belum menyelesaikan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tempo menduga Bahlil diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha pertambangan (IUP) saat sebagai Menteri Investasi. Salah satunya adalah pada izin di tambang nikel milik PT Meta Mineral Pradana di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang tidak ditutup meski tidak lagi beroperasi sejak 2010. Namun, izin usaha pertambangan (IUP) untuk perusahaan selain PT Meta Mineral Pradana dicabut. Pemilik saham utama dari perusahaan ini adalah PT Papua Bersama Unggul yang merupakan milik Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Gas minyak cair

Pada 27 Februari 2023 Menteri ESDM Arifin Tasrif menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023, keputusan tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007. Dalam Keputusan Menteri tersebut, rantai pasok penyediaan gas minyak cair (LPG) 3 kg dimulai dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang menugaskan Badan Usaha Penugasan (Pertamina/SPBE), kemudian disalurkan kepada Penyalur LPG Tertentu (agen) dan dilanjutkan ke Sub Penyalur LPG Tertentu (pangkalan).

Pada tanggal 1 Februari 2025, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mulai melaksanakan peraturan tersebut. Dengan begitu, pada 1 Maret 2025, gas minyak cair 3 kg yang telah disubsidi tersebut tidak lagi dapat dijual melalui pengecer. Masyarakat hanya dapat membeli elpiji jenis ini melalui pangkalan resmi milik Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. Langkah ini diambil untuk memperbaiki distribusi dan mencegah penjualan gas subsidi melebihi (HET) yang telah ditetapkan. Para pengecer yang ingin tetap berjualan harus terdaftar sebagai subpenyalur resmi Pertamina dengan cara mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Kebijakan ini berakibat kepada kelangkaan dan menyebabkan antrean panjang di pangkalan resmi sehingga salah satu konsumen dari Tangerang Selatan yang berusia 62 tahun meninggal dunia akibat kelelahan setelah mengantre. Namun, berdasarkan keterangan dari ketua rukun warga yang menjadi lokasi dari pemilik pangkalan yang menjadi lokasi pembelian, ia meninggal dunia akibat kelelahan setelah berjalan kaki sejauh 500 meter sambil membawa dua tabung gas elpiji 3 kilogram, meskipun sudah ditawarkan untuk diantar ke rumah. Selain itu, rekaman kamera pemantau juga menunjukkan bahwa beliau tidak terlihat sedang mengantre, melainkan hanya bersama satu pembeli lain meskipun ia bolak balik ke pangkalan karena lupa membawa kartu tanda penduduk. Ia akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Permata Pamulang setelah pingsan di rumahnya. Pada akhirnya, kebijakan ini diubah saat Bahlil menyatakan bahwa pengecer Gas LPG bisa menjadi subpangkalan LPG 3 KG dengan mendaftar melalui aplikasi elektronik milik Pertamina

Pertambangan Raja Ampat

Pulau wisata Raja Ampat

Pada 3 Juni 2025, Greenpeace Indonesia melakukan protes di dalam Indonesia Critical Minerals Conference & Expo, konferensi pertambangan Internasional terkait pertambangan di Raja Ampat. Ada lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat., yaitu PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Nurham. Empat izin perusahaan tersebut dicabut dicabut, kecuali PT Gag Nikel

Pada 10 Juni 2025, Bahlil menyatakan bahwa penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh PT Gag Nikel berada di Pulau Gag berlokasi jauh dari Pulau Piaynemo yang menjadi lokasi konservasi. Ia juga menekankan bahwa dari total bukaan lahan tambang PT Gag Nikel sekitar 263 hektar telah dilakukan reklamasi sekitar 131 hektar, dan 59 hektar di antaranya dinilai berhasil dalam penilaian reklamasi. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 melarang pertambangan di pulau kecil di bawah 2000 km persegi sehingga mengkategorikan Pulau Gag sebagai pulau kecil karena hanya 6 ribu hektare atau setara 60 km persegi. Kementerian ESDM tidak mencabut izin PT Gag Nikel karena tidak melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Bahlil juga menambahkan bahwa perusahaan tersebut akan diawasi secara khusus agar tidak ada kerusakan lingkungan.

Kontroversi

Pernyataan kontroversial

Pada 6 Februari 2023, Bahlil mengatakan bahwa etos dan kualitas tenaga kerja Indonesia kurang bisa diandalkan untuk berkarier di perusahaan dengan modal perusahaan yang berlokasi di luar negeri dan perusahaan multinasional saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat. Nurul Arifin menanggap komunikasi Bahlil merupakan komunikasi yang dekat dengan akar rumput.

Pada Agustus 2024, beredar foto yang memperlihatkan foto Bahlil bersama dengan sebotol wiski merek Hibiki, wiski premium tersebut ditaksir dengan harga 38,5 juta rupiah. Roy Suryo menyatakan bahwa foto ini bukan hasil rekayasa.

Disertasi dan gelar doktoral

Pada Juli 2024, Bahlil menerbitkan artikel pada dua jurnal, yaitu Migration Letters dan Kurdish Studies. Namun, diketahui bahwa dua jurnal tersebut tidak lagi terindeks pada Scopus sejak 2022, sehingga dianggap sebagai penerbit pemangsa dan tidak layak dijadikan syarat kelulusan. Dalam keterangan Bahlil pada 9 Agustus 2024, pada penelusuran yang ia lakukan pada 2023 di database pemeringkat jurnal, SCImago Journal Rank, menunjukkan bahwa jurnal tersebut masih diklasifikasikan jurnal kredibel.

Pada Oktober 2024, ramai diberitakan bahwa disertasi tersebut merupakan hasil plagiarisme. Seorang guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Maila Dinia Husni Rahiem, dalam tulisannya di laman resmi UIN Jakarta pada 19 Oktober 2024, menjelaskan bahwa persoalan ini bermula ketika seorang mahasiswa program doktoral yang juga merupakan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memeriksa keaslian disertasi Bahlil menggunakan akun Turnitin kampus dan memperoleh hasil kesamaan (similarity) sebesar 13%.

Namun, dokumen tersebut tidak segera dihapus dan tersimpan di repositori Turnitin kampus. Akibatnya, saat dilakukan pemeriksaan ulang, sistem mendeteksi kesamaan hingga 100% karena file tersebut sudah tercatat dalam basis data Turnitin sebagai dokumen resmi. Situasi ini kemudian menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah Bahlil Lahadalia melakukan plagiarisme terhadap karya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Padahal, hal tersebut terjadi karena disertasi milik Bahlil telah lebih dulu diunggah ke repositori Turnitin dan terdaftar sebagai dokumen resmi. Jaringan Advokasi Tambang, organisasi advokasi pertambangan menolak dijadikan informan atas data yang digunakan dalam disertasinya. Universitas Indonesia kemudian menunda kelulusan Bahli dan memutuskan untuk menangguhkan kelulusannya dan meminta revisi terhadap disertasi Bahlil serta menjatuhkan sanksi kepada promotor, ko-promotor, manajemen sekolah (direktur, dekan, kepala program studi), dan mahasiswa.

Sebagai tindak lanjut dari sanksi tersebut, Chandra Wijaya selaku promotor dan Athor Subroto selaku ko-promotor mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Chandra dan Athor mengajukan gugatan secara terpisah, dengan masing-masing perkara tercatat dalam register pengadilan bernomor 190/G/2025/PTUN.JKT dan 189/G/2025/PTUN.JKT. Athor terlebih dahulu mengajukan gugatannya pada 5 Juni 2025, sedangkan Chandra pada 10 Juni 2025. Kedua gugatan memiliki isi petitum yang sama, yaitu meminta pengadilan membatalkan dan memerintahkan pencabutan surat keputusan sanksi dari Rektor UI, memulihkan nama baik penggugat, serta membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Pada 1 Oktober 2025, hakim PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Athor, sedangkan gugatan Chandra hanya diterima sebagian. Permohonan Chandra yang ditolak adalah terkait pemulihan nama baik.

Tanda Kehormatan

• Indonesia :
  • Bintang Mahaputera Adipurna (25 Agustus 2025)
  • Bintang Mahaputera Adipradana (14 Agustus 2024)

Referensi

Jabatan pemerintahan
Didahului oleh: Thomas Trikasih Lembong	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 2019–2024	Diteruskan oleh: Rosan Roeslani
Jabatan politik
Didahului oleh: Arifin Tasrif	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia 2024–sekarang	Petahana
Didahului oleh: M. Rozy Munir sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN	Menteri Investasi Indonesia 2021–2024	Diteruskan oleh: Rosan Roeslani