Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia
	Petahana; Suharso Monoarfa; sejak 23 Oktober 2019
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	Mohammad Hatta
Dibentuk	1947

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia.

No	Nama	Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
1	Drs. Adnan Kapau Gani	—	19 Januari 1947	12 April 1947	^{[ket. 1]}
2	Drs. Mohammad Hatta	—	12 April 1947	1952	^{[ket. 2]}
3	Ir. Djuanda Kartawidjaja	—	7 Januari 1952	6 Juni 1956	^{[ket. 3]}
4	Ali Sastroamidjojo	—	6 Juni 1956	24 Agustus 1957	^{[ket. 4]}
(3)	Ir. Djuanda Kartawidjaja	—	24 Agustus 1957	Belum diketahui	^{[ket. 5]}
5	Ali Budiardjo	—	Belum diketahui	1958	^[1]
6	Prof. Mr. Mohammad Yamin	—	23 Oktober 1958	17 Oktober 1962	^{[ket. 6]}
7	Dr. Soeharto Sastrosoeyoso	—	13 November 1963	23 Mei 1966	^{[ket. 7]}
8	Sumanang S.H	—	23 Mei 1966	3 Agustus 1966
9	Prof. Dr. Roeslan Abdoelgani	—	3 Agustus 1966	8 Juni 1967	^[1]
10	Prof. Dr. Widjojo Nitisastro	—	8 Juni 1967	9 September 1971	^[1]^[2]
		Pembangunan I	9 September 1971	28 Maret 1973	^{[ket. 8]}
		Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978
		Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983
11	Prof. Dr. Johannes Baptista Sumarlin	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988	^{[ket. 9]}
12	Prof. Dr. Saleh Afiff	Pembangunan V	21 Maret 1988	17 Maret 1993
13	Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998
13	Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998	^{[ket. 10]}
14	Prof. Dr. Boediono, B.Sc, M.Ec	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	^{[ket. 11]}
15	Djunaedi Hadisumarto^[3]	–	29 Oktober 1999	10 Agustus 2001	^{[ket. 12]}
16	Kwik Kian Gie	Gotong Royong	10 Agustus 2001	20 Oktober 2004	^{[ket. 13]}
17	Sri Mulyani Indrawati, S.E, M.Sc, Ph.D	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	5 Desember 2005
18	Drs. H. Paskah Suzetta, M.B.A.	Indonesia Bersatu	5 Desember 2005	20 Oktober 2009
17	Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, S.E., M.A.	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014	^{[ket. 14]}
19	Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si.	Kerja	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015
21	Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.A.L.D.		12 Agustus 2015	27 Juli 2016
22	Prof. Bambang Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.		27 Juli 2016	20 Oktober 2019
23	Dr. (HC) Ir. H. Suharso Monoarfa	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	Petahana

Catatan

^ Bernama Badan Perancang Ekonomi
^ Bernama Kepala Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, berdasarkan Penetapan Presiden No. 3/1947; dibantu masing-masing 3 Wakil Ketua yaitu: A. K. Gani, Mohammad Roem, Sjafruddin Prawiranegara^[1]
^ Bernama Ketua Dewan Perancang Negara kemudian diganti menjadi Kepala Biro Perancangan Negara melalui PP No. 2/1952^[1]
^ Dewan Ekonomi dan Perentjanaan dibentuk pada 6 Juni 1956 dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1956, yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo
^ Dewan Ekonomi dan Pembangunan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1957 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan yang ditetapkan tanggal 24 Agustus 1957
^ Bernama Ketua Dewan Perancangan Nasional; dibantu 3 Wakil Ketua, yaitu Ukar Bratakusumah, Soekardi & Sakirman melalui UU No. 80 tahun 1958^[1]
^ Bernama Kepala Badan Pembangunan Nasional berdasarkan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963^[1]
^ Bernama Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
^ Berganti nama menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
^ Jabatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dihapuskan, jabatan Kepala Bappenas dirangkap oleh Menko Ekuin
^ Jabatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diadakan kembali
^ Jabatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dihapuskan, Bappenas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non departemen.^[4]
^ Diadakan kembali
^ Berganti nama menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g Rustiadi, Ernan (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pusataka Obor Indonesia. hlm. xxxvii.
^ "Pimpinan Terdahulu LPEM FEB UI". Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia. Diakses tanggal 15 November 2019.
^ "Boediono dan Para Mantan Menteri PPN Kumpul Bareng Peringati Hari Pahlawan". detik.com. 10 November 2017.
^ "Keputusan Presiden No. 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional". Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 21 November 2008. Diakses tanggal 16 Oktober 2018.

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] Bernama Badan Perancang Ekonomi

[3] Bernama Kepala Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, berdasarkan Penetapan Presiden No. 3/1947; dibantu masing-masing 3 Wakil Ketua yaitu: A. K. Gani, Mohammad Roem, Sjafruddin Prawiranegara^[1]

[4] Bernama Ketua Dewan Perancang Negara kemudian diganti menjadi Kepala Biro Perancangan Negara melalui PP No. 2/1952^[1]

[5] Dewan Ekonomi dan Perentjanaan dibentuk pada 6 Juni 1956 dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1956, yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo

[6] Dewan Ekonomi dan Pembangunan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1957 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan yang ditetapkan tanggal 24 Agustus 1957

[7] Bernama Ketua Dewan Perancangan Nasional; dibantu 3 Wakil Ketua, yaitu Ukar Bratakusumah, Soekardi & Sakirman melalui UU No. 80 tahun 1958^[1]

[8] Bernama Kepala Badan Pembangunan Nasional berdasarkan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963^[1]

[10] Bernama Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

[11] Berganti nama menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

[12] Jabatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dihapuskan, jabatan Kepala Bappenas dirangkap oleh Menko Ekuin

[13] Jabatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diadakan kembali

[16] Jabatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dihapuskan, Bappenas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non departemen.^[4]

[17] Diadakan kembali

[18] Berganti nama menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

[PPW-2] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g Rustiadi, Ernan (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pusataka Obor Indonesia. hlm. xxxvii.

[9] "Pimpinan Terdahulu LPEM FEB UI". Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia. Diakses tanggal 15 November 2019.

[14] "Boediono dan Para Mantan Menteri PPN Kumpul Bareng Peringati Hari Pahlawan". detik.com. 10 November 2017.

[15] "Keputusan Presiden No. 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional". Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 21 November 2008. Diakses tanggal 16 Oktober 2018.

[ket. 1]

[ket. 2]

[ket. 3]

[ket. 4]

[ket. 5]

[1]

[ket. 6]

[ket. 7]

[2]

[ket. 8]

[ket. 9]

[ket. 10]

[ket. 11]

[3]

[ket. 12]

[ket. 13]

[ket. 14]

[4]

l b s Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Menteri/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
Unsur pembantu pemimpin	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Unsur pelaksana	Deputi Bidang Ekonomi • Deputi Bidang Pengembangan Regional • Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam • Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan • Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan • Deputi Bidang Sarana dan Prasarana • Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan • Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan • Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Unsur pengawas	Inspektorat Utama
Unsur pendukung	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana • Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan • Pusat Analisis Kebijakan