Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia

Menteri Dalam Negeri Indonesia
Menteri Dalam Negeri Indonesia
	Lambang Kementerian Dalam Negeri
	Bendera Kementerian Dalam Negeri
	Petahana; Tito Karnavian; sejak 23 Oktober 2019
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	R.A.A. Wiranatakoesoema V
Dibentuk	19 Agustus 1945

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia hingga saat ini.^[1]

Menteri Dalam Negeri[sunting | sunting sumber]

No		Kabinet	Dari	Sampai	Ket.
Non-partisan (9) PSI (2) Masyumi (2) PSII (1) PIR (2) PNI (3) NU (1) ABRI (3) Golkar (8) PDIP (2)
1	R.A.A. Wiranatakoesoema V	Presidentil	19 Agustus 1945	14 November 1945
2	Sutan Sjahrir	Sjahrir I	14 November 1945	28 Februari 1946	^[A]
3	dr. Sudarsono	Sjahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946
4	Mr. Moh. Roem	Sjahrir III	2 Oktober 1946	26 Juni 1947
5	Wondoamiseno	Amir Syarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947
(4)	Mr. Moh. Roem	Amir Syarifuddin II	11 November 1947	23 Januari 1948
6	Soekiman Wirjosandjojo	Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1948
—	Teuku Muhammad Hasan	Darurat	19 Desember 1948	31 Maret 1949
—	Soekiman Wirjosandjojo	Darurat	31 Maret 1949	13 Juli 1949
7	Mr. Wongsonegoro	Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember 1949
—	Anak Agung Gede Agung	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950
8	Mr. Soesanto Tirtoprodjo	Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950	^[B]
8	Mr. Soesanto Tirtoprodjo	Halim	21 Januari 1950	6 September 1950
9	Mr. Assaat	Natsir	6 September 1950	3 April 1951
10	Mr. Iskaq Tjokroadisurjo	Sukiman Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952
(4)	Mr. Moh. Roem	Wilopo	3 April 1952	30 Juli 1953
11	Prof. Dr. Mr. Hazairin	Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	23 Oktober 1954	^[a]
—	Zainul Arifin (ad-interim)		23 Oktober 1954	19 November 1954	^[b]
12	Mr. R. Sunarjo		19 November 1954	24 Juli 1955	^[c]
12	Mr. R. Sunarjo	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	19 Januari 1956
—	Soeroso (ad-interim)	Burhanuddin Harahap	19 Januari 1956	24 Maret 1956
(12)	Mr. R. Sunarjo	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	14 Maret 1957
13	Sanusi Hardjadinata	Karya	9 April 1957	10 Juli 1959
14	Ipik Gandamana	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960
		Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962
		Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963
		Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964
15	Mayor Jenderal dr. Soemarno Sosroatmodjo	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	^[C]
15	Mayor Jenderal dr. Soemarno Sosroatmodjo	Dwikora II	22 Februari 1966	18 Maret 1966	^[D]
16	Mayor Jenderal TNI Basuki Rahmat	Dwikora II	18 Maret 1966	28 Maret 1966
		Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	^[E]
		Ampera I	28 Juli 1966	14 Oktober 1967
		Ampera II	14 Oktober 1967	10 Juni 1968
		Pembangunan I	10 Juni 1968	8 Januari 1969
17	Letnan Jenderal ABRI Amir Machmud	Pembangunan I	28 Januari 1969	28 Maret 1973
		Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978
		Pembangunan III	29 Maret 1978	1 Oktober 1982
–	Soedharmono	Pembangunan III	1 Oktober 1982	19 Maret 1983
18	Letnan Jenderal ABRI Soepardjo Rustam	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988
19	Jenderal ABRI Rudini	Pembangunan V	21 Maret 1988	17 Maret 1993
20	Letnan Jenderal ABRI Yogie Suardi Memet	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998
21	Jenderal ABRI R. Hartono	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998
22	Letnan Jenderal ABRI Syarwan Hamid	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	27 September 1999
—	Jenderal ABRI Feisal Tanjung (ad-interim)	Reformasi Pembangunan	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999
23	Letnan Jenderal TNI Suryadi Sudirja	Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
24	Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hari Sabarno	Gotong Royong	10 Agustus 2001	20 Oktober 2004
25	Letnan Jenderal TNI (Purn.) Mohammad Ma'ruf	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	2 Maret 2007
—	Laksamana TNI (Purn.) Widodo Adi Sutjipto (ad-interim)		2 Maret 2007	29 Agustus 2007
26	Mayor Jenderal TNI (Purn.) Mardiyanto		29 Agustus 2007	20 Oktober 2009
27	Gamawan Fauzi S.H, M.M	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014
28	Tjahjo Kumolo S.H	Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019
29	Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian M.A, Ph.D	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	Petahana

Catatan

Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan^[2]

Keterangan 1

^ Merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri
^ Merangkap sebagai Pejabat Sementara Perdana Menteri
^ Berada di bawah Menteri Koordinator Kompartimen Hukum & Dalam Negeri
^ Merangkap sebagai Gubernur DKI Jakarta
^ Berada di bawah Wakil Perdana Menteri Urusan Sosial dan Politik

Keterangan 2

^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Prof. Dr. Mr. Hazairin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri
^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Zainul Arifin di samping menjabat sebagai Waperdam merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim
^ Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 227 tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, R. Sunarjo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sehubungan dengan hal tersebut, Zainul Arifin dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri ad-interim

Referensi[sunting | sunting sumber]

^ ^a ^b "Mantan Menteri Dalam Negeri". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 15 Maret 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-12. Diakses tanggal 22 November 2019.
^ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

[2] Merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri

[3] Merangkap sebagai Pejabat Sementara Perdana Menteri

[7] Berada di bawah Menteri Koordinator Kompartimen Hukum & Dalam Negeri

[8] Merangkap sebagai Gubernur DKI Jakarta

[9] Berada di bawah Wakil Perdana Menteri Urusan Sosial dan Politik

[4] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Prof. Dr. Mr. Hazairin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri

[5] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Zainul Arifin di samping menjabat sebagai Waperdam merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim

[6] Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 227 tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, R. Sunarjo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sehubungan dengan hal tersebut, Zainul Arifin dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri ad-interim

[Mantan_Menteri-1] "Mantan Menteri Dalam Negeri". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 15 Maret 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-12. Diakses tanggal 22 November 2019.

[10] Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

[1]

[A]

[B]

[a]

[b]

[c]

[C]

[D]

[E]

[2]

l b s Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Menteri: Tito Karnavian
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum • Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan • Direktorat Jenderal Otonomi Daerah • Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah • Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa • Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah • Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Penelitian dan Pengembangan • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia