Kabinet Sukiman-Suwirjo

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Kabinet Sukiman Suwirjo)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Kabinet Sukiman-Suwirjo
Flag of Indonesia.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Kabinet Soekiman-Soewirjo.jpg
Dibentuk27 April 1951
Diselesaikan23 Februari 1952
Struktur pemerintahan
Kepala negaraSoekarno
Mohammad Hatta (Wakil)
Kepala pemerintahanSukiman Wirjosandjojo
Wakil kepala pemerintahanSuwirjo
Jumlah menteri18
Partai anggota
Sejarah
PendahuluKabinet Natsir
PenggantiKabinet Wilopo

Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952, tetapi kabinet ini sebenarnya telah didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952.

Susunan kabinet[sunting | sunting sumber]

Masa bakti: 27 April 1951-3 April 1952 (didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952):

No Jabatan Nama Menteri Partai Politik
1
Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo, Departemen Dalam Negeri dari Masa ke Masa, p59.jpg Sukiman Wirjosandjojo
Masyumi
Wakil Perdana Menteri Suwirjo, Republik Indonesia, Kotapradja Djakarta-Raja, p187 (cropped).jpg Suwirjo
PNI
2
Menteri Luar Negeri Achmad soebardjo.jpg Achmad Subardjo
Masyumi
3
Menteri Dalam Negeri Iskaq Tjokroadisurjo, Kami Perkenalkan (1954), p25.jpg Iskak Tjokroadisurjo
Independen
4
Menteri Pertahanan Mr. mas sewaka 1947-1948, 1950-1952.jpg Sewaka [1]
PIR
5
Menteri Kehakiman Mohammad Yamin, Pekan Buku Indonesia 1954, p251.jpg Mohammad Yamin[2]
(sampai 14 Juni 1951)
Independen
Melkias Augustinus Pellaupessy, Kami Perkenalkan (1954), p109.jpg Melkias Agustinus Pellaupessy
(ad-interim, 14 Juni–20 November 1951)
Fraksi Demokrat
Prof. Mr. M. Nasroen.jpg Mohammad Nasrun
(sejak 20 November 1951)
Independen
6
Menteri Penerangan Arnold mononutu ris.jpg Arnold Mononutu
Independen
7
Menteri Keuangan Jusuf wibisono.jpg Jusuf Wibisono
Masyumi
8
Menteri Pertanian Suwarto
PKRI
9
Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sujono Hadinoto[3]
(sampai dengan Juli 1951)
PNI
Wilopo.jpg Wilopo
(sejak Juli 1951)
PNI
10 Menteri Perhubungan Djuanda Kartawidjaja.jpg Djuanda Kartawidjaja[4]
Independen
11
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga MPU Ukar B.jpg Ukar Bratakusumah [4]
PNI
12
Menteri Perburuhan Tedjasukmana Suara Rakyat 2 Apr 1952 p1.jpg Iskandar Tedjasukmana
Partai Buruh
13
Menteri Sosial Sjamsuddin, Minister of Social Affairs of Indonesia.jpg Sjamsuddin Sutan Makmur
Masyumi
14
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wongsonegoro, Kami Perkenalkan (1954), p17.jpg Wongsonegoro
PIR
15
Menteri Agama Wahid Hasyim.jpg Wahid Hasjim
Masyumi
16
Menteri Kesehatan Johannes Leimena.jpg J. Leimena
Parkindo
17
Menteri Negara Melkias Augustinus Pellaupessy, Kami Perkenalkan (1954), p109.jpg Melkias Agustinus Pellaupessy
(urusan umum)
Fraksi Demokrat
Soeroso in color.jpeg Pandji Suroso
(urusan pegawai)
Parindra
Gondokusomo [5]
(urusan agraria)

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Sewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan.
  2. ^ Yamin mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 20 November 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun.
  3. ^ Sujono Hadinoto digantikan Wilopo pada Juli 1951.
  4. ^ a b Ukar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Djuanda berada di luar negeri.
  5. ^ Diangkat pada 20 November 1951, kemudian Gondokusomo meninggal pada tanggal 6 Maret 1952.

Program Kabinet[sunting | sunting sumber]

  • Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
  • Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani
  • Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan
  • Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
  • Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan
  • Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
  • Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Referensi[sunting | sunting sumber]

  • Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 116–124, ISBN 979-428-499-8. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]


National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Natsir
Kabinet Sukiman-Suwirjo
1951–1952
Diteruskan oleh:
Kabinet Wilopo