Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I[1], sering disebut Kabinet Ali-Wongso atau Kabinet Ali-Wongso-Arifin, memerintah pada periode 30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955.

Susunan kabinet[sunting | sunting sumber]

Masa bakti : 30 Juli 1953-12 Agustus 1955

No Jabatan Nama Menteri Partai Politik
1 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo[2] PNI
Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro
(sampai dengan 23 Oktober 1954)[3]
PIR
Zainul Arifin NU
2 Menteri Luar Negeri R. Sunarjo PNI
3 Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Mr. Hazairin
(sampai dengan 23 Oktober 1954)[4]
PIR
Zainul Arifin
(sejak 23 Oktober 1954-19 November 1954)[5]
NU
Soenarjo
(sejak 19 November 1954)[6]
Independen
4 Menteri Perekonomian Iskak Tjokrohadisurjo
(sampai dengan 8 November 1954)[7]
PNI
Prof. Ir. Rooseno
(sejak 8 November 1954)
PIR
5 Menteri Keuangan Dr. Ong Eng Die PNI
6 Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri [8] Progresif
7 Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo PRN
8 Menteri Penerangan FL Tobing S.K.I.
9 Menteri Perhubungan Abikusno Tjokrosujoso
(sampai dengan 14 September 1953)[9]
PSII
Prof. Ir. Rooseno
(sejak 29 September 1953-23 Oktober 1954)[10][11]
PIR
Ali Sastroamidjojo
(sejak 23 Oktober-19 November 1954)
PNI
Dr. A.K. Gani
(sejak 19 November 1954)[12]
Independen
10 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Prof. Ir. Rooseno
(sampai dengan 12 Oktober 1953)[13]
PIR
Mohammad Hasan
(sejak 12 Oktober 1953)[13]
Independen
11 Menteri P.P. dan K. Mohammad Yamin Independen
12 Menteri Perburuhan Sutan Muchtar Abidin Partai Buruh
13 Menteri Pertanian Sadjarwo Buruh Tani Indonesia
14 Menteri Agama K.H. Masjkur NU
15 Menteri Kesehatan FL Tobing
(ad interim sejak 1 Agustus 1953-12 Oktober 1953)[14]
S.K.I.
dr. Lie Kiat Teng
(sejak 12 Oktober 1953)
PSSI
16 Menteri Sosial Pandji Suroso Parindra
17 Menteri Urusan Kesejahteraan Negara Sudibjo
(sampai dengan 14 September 1953)[9]
PSII
Wongsonegoro
(sejak 29 September 1953-23 Oktober 1954)[3]
PIR
Zainul Arifin
(sejak 23 Oktober 1954)[5]
NU
18 Menteri Urusan Agraria Mohammad Hanafiah
(sampai dengan 19 November 1954)[15]
NU
I Gusti Gde Rake
(sejak 19 November 1954)
PRN

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Kabinet ini dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.
  2. ^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Ali Sastroamidjojo di samping menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Perhubungan ad-interim.
  3. ^ a b Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Wongsonegoro meletakkan jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim.
  4. ^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Prof. Dr. Mr. Hazairin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.
  5. ^ a b Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Zainul Arifin di samping menjabat sebagai Waperdam merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim.
  6. ^ Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 227 tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, Soenarjo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sehubungan dengan hal tersebut, Zainul Arifin dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri ad-interim.
  7. ^ Terhitung mulai tanggal 8 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 221 tahun 1954 tertanggal 6 November 1954, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perekonomian dan diganti oleh Prof. Ir. Rooseno.
  8. ^ Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri sebelum selesai masa jabatannya dan posisinya dibiarkan kosong.
  9. ^ a b Terhitung mulai tanggal 14 September 1953 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 157 Tahun 1953. Memberhentikan dengan hormat, atas permintaan sendiri Abikusno Tjokrosujoso dan Sudibjo dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum.
  10. ^ Terhitung mulai tanggal 29 September 1953 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 157 Tahun 1953. Mengangkat Prof. Ir. Rooseno dan Wongsonegoro masing-masing sebagai Menteri Perhubungan ad interim dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum ad interim disamping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Wakil Perdana Menteri I.
  11. ^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Prof. Ir. Rooseno meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perhubungan.
  12. ^ Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 227 tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, A.K. Gani diangkat sebagai Menteri Perhubungan dan sehubungan dengan hal tersebut, Ali Sastroamidjojo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ad-interim.
  13. ^ a b Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno.
  14. ^ Terhitung mulai 12 Oktober 1953 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 1953 tertanggal 9 Oktober 1953, membebaskan FL Tobing dari tugasnya sebagai Menteri Kesehatan ad interim, yang dipangkunya disamping jabatannya sebagai Menteri Penerangan sejak tanggal 1 Agustus 1953 dan mengangkat dr. Lie Kiat Teng alias dr. Mohammad Ali sebagai Menteri Kesehatan.
  15. ^ Terhitung mulai 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 227 Tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, Mohammad Hanafiah diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan digantikan oleh I Gusti Gde Rake.

Program Kabinet[sunting | sunting sumber]

I. DALAM NEGERI

  • Keuangan
    • Memperbaharui politik mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat.
    • Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan Negara.
  • Pemilihan Umum
    • Segera melaksanakan Pemilihan Umum untuk konstituante dan DPR.
  • Kemakmuran dan Keuangan
    • Menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata.
    • Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota.
    • Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar dalam lapangan pembangunan.
    • Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.
  • Organisasi Negara
    • Memperbaharui politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan perundang-undangannya dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi ke tingkat yang paling bawah.
    • Menyusun aparatur Pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai.
    • Memberantas korupsi dan birokrasi.
  • Perburuhan
    • Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali kerja sebesar-besarnya.
  • Perundang-undangan
    • Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan.

II. IRIAN BARAT
Mengusahakan kembali Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya.

III. POLITIK LUAR NEGERI

  • Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan yang menuju perdamaian dunia.
  • Mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statuut Uni menjadi hubungan Internasional biasa.
  • Mempercepat peninjauan kembali lain-lain perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara.

IV. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
Mengusahakan penyelesaian segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada Parlemen.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  • Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam Indonesian), Jakarta: Djambatan, pp. 133–148, ISBN 979-428-499-8. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]


National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali Sastroamidjojo
1953–1955
Diteruskan oleh:
Kabinet Burhanuddin Harahap