Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sering disebut Kabinet Ali-Wongso atau Kabinet Ali-Wongso-Arifin, memerintah pada periode 30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955.

Susunan kabinet[sunting | sunting sumber]

Masa bakti : 30 Juli 1953-12 Agustus 1955

No Jabatan Nama Menteri
1 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo
Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro
Zainul Arifin
2 Menteri Luar Negeri R. Sunarjo
3 Menteri Dalam Negeri Hazairin
4 Menteri Perdagangan Iskak Tjokrohadisurjo
5 Menteri Keuangan Ong Eng Die
6 Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri [1]
7 Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo
8 Menteri Penerangan FL Tobing
9 Menteri Perhubungan Abikusno Tjokrosujoso [2]
Menteri Muda Perhubungan A. Be. De Rozari
10 Menteri Pekerjaan Umum Rooseno [3]
11 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Yamin
12 Menteri Perburuhan Sutan Muchtar Abidin
13 Menteri Pertanian Sadjarwo
14 Menteri Agama Masjkur
15 Menteri Kesehatan (a.i.)FL Tobing [4]
16 Menteri Sosial Pandji Suroso
17 Menteri Negara Sudibjo [5]
(Urusan Kesejahteraan Umum)
Mohammad Hanafiah [6]
(Urusan Agraria)

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri sebelum selesai masa jabatannya dan posisinya dibiarkan kosong.
  2. ^ Abikusno Tjokrosujoso mengundurkan diri. Digantikan sementara oleh Rooseno pada 29 September 1953.
  3. ^ Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno.
  4. ^ Lie Kiat Teng (Mohammad Ali) masuk menggantikan pejabat sementara FL Tobing.
  5. ^ Sudibjo mengundurkan diri. Dirangkap sementara Wongsonegoro sampai akhirnya diisi oleh Siradjuddin Abbas.
  6. ^ Mohammad Hanafiah digantikan oleh I Gusti Gde Raka.

Program Kabinet[sunting | sunting sumber]

I. DALAM NEGERI

  • Keuangan
    • Memperbaharui politik mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat.
    • Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan Negara.
  • Pemilihan Umum
    • Segera melaksanakan Pemilihan Umum untuk konstituante dan DPR.
  • Kemakmuran dan Keuangan
    • Menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata.
    • Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota.
    • Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar dalam lapangan pembangunan.
    • Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.
  • Organisasi Negara
    • Memperbaharui politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan perundang-undangannya dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi ke tingkat yang paling bawah.
    • Menyusun aparatur Pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai.
    • Memberantas korupsi dan birokrasi.
  • Perburuhan
    • Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali kerja sebesar-besarnya.
  • Perundang-undangan
    • Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan.

II. IRIAN BARAT
Mengusahakan kembali Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya.

III. POLITIK LUAR NEGERI

  • Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan yang menuju perdamaian dunia.
  • Mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statuut Uni menjadi hubungan Internasional biasa.
  • Mempercepat peninjauan kembali lain-lain perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara.

IV. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
Mengusahakan penyelesaian segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada Parlemen.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  • Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam Indonesian), Jakarta: Djambatan, pp. 133–148, ISBN 979-428-499-8. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]


National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali Sastroamidjojo
1953–1955
Diteruskan oleh:
Kabinet Burhanuddin Harahap