Kabinet Natsir

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Kabinet Natsir
Flag of Indonesia.svg
Indonesia Natsir Cabinet.jpg
Dibentuk 6 September 1950
Diselesaikan 27 April 1951
Struktur Pemerintahan
Kepala Pemerintahan Mohammad Natsir
Wakil Kepala Pemerintahan Hamengku Buwono IX
Kepala negara Soekarno
Mohammad Hatta (Wakil)
Jumlah Menteri 18
Partai anggota Majelis Syuro Muslimin Indonesia (M. Natsir, M. Roem, Syafruddin P., K.H. Wahid Hasjim)
Persatuan Indonesia Raya (Wongsonegoro, Herman J.)
Faksi Demokratik (M.A. Pellaupessy)
Partai Sosialis Indonesia (Soemitro D., Tandiono M.)
Partai Katolik (F.S. Haryadi)
Partai Kristen Indonesia (J. Leimena)
Partai Indonesia Raya (Panji S.)
Partai Sarekat Islam Indonesia (Harsono T.)
Independen (Hamengkubuwana IX, Dr. Assaat, A. Halim, Ir. H. Djuanda K., B. Djohan)
Sejarah Kabinet
Sebelumnya Kabinet RIS
Kabinet Halim
Pengganti Kabinet Sukiman-Suwirjo

Kabinet Natsir [1] [2] adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951.

Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil.

Susunan kabinet[sunting | sunting sumber]

Masa bakti : 6 September 1950-27 April 1951 (didemisionerkan pada tanggal 20 Maret 1951)

No Jabatan Nama Menteri Partai Politik
1 Perdana Menteri Mohammad Natsir Masyumi
Wakil Perdana Menteri Hamengku Buwono IX Non partai
2 Menteri Dalam Negeri Assaat Non partai
3 Menteri Luar Negeri Mohammad Roem Masyumi
4 Menteri Keamanan Rakyat Abdul Halim
(sampai dengan 17 Desember 1950)[3]
Non partai
Mohammad Natsir
(ad-interim, sejak 17 Desember 1950)
Masyumi
5 Menteri Kehakiman Wongsonegoro PIR
6 Menteri Penerangan M. A. Pellaupessy Faksi Demokratik
7 Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara Masyumi
8 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Sumitro Joyohadikusumo PSI
9 Menteri Pertanian Tandiono Manu PSI
10 Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi Herman Johannes PIR
11 Menteri Sosial F. S. Haryadi Partai Katolik
12 Menteri Perhubungan Djuanda Kartawidjaja Non partai
13 Menteri Kesehatan Johannes Leimena Parkindo
14 Menteri Agama Wahid Hasyim Masyumi
15 Menteri Tenaga Kerja Panji Suroso Parindra
16 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Djohan Non partai
17 Menteri Negara [4] Harsono Tjokroaminoto
(sampai dengan 31 Desember 1950)[5]
PSII

Catatan Kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Kabinet Natsir dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1950 tanggal 6 September 1950.
  2. ^ Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1951 tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir demisioner sejak 21 Maret 1951.
  3. ^ Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2A Tahun 1951 tertanggal 9 Januari 1951, Abdul Halim berhenti menjabat sebagai Menteri Pertahanan mulai tanggal 17 Desember 1950 karena alasan kesehatan.
  4. ^ Jabatan ini ditiadakan bersama-sama pemberhentian Harsono Tjokroaminoto.
  5. ^ Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1950 tertanggal 20 Desember 1950, Harsono Tjokroaminoto berhenti menjabat sebagai Menteri Negara mulai tanggal 31 Desember 1950 karena partainya (PSII) keluar dari kabinet.

Program Kabinet[sunting | sunting sumber]

  • Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
  • Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
  • Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
  • Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
  • Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
  • Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
  • Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  • Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam Indonesian), Jakarta: Djambatan, pp. 116–124, ISBN 979-428-499-8. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet RIS
Kabinet Halim
Kabinet Natsir
1950–1951
Diteruskan oleh:
Kabinet Sukiman-Suwirjo