Penentuan Pendapat Rakyat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Peta Indonesia yang mencakup Papua Barat.

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera; bahasa Inggris: Act of Free Choice) adalah pemilihan umum yang diadakan pada tanggal 2 Agustus 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. 1.025 laki-laki dan perempuan yang diseleksi oleh militer Indonesia secara aklamasi memilih bergabung dengan Indonesia.[1][2]

Hasilnya diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 2504 (XXIV) Majelis Umum. Resolusi tersebut tidak mempertimbangkan apakah pelaksanaan Pepera mengikuti Perjanjian New York sesuai Resolusi 1514 dan apakah Pepera tergolong "penentuan nasib sendiri" sesuai dan Resolusi 1541 (XV).[butuh rujukan] Keabsahan hasilnya masih dipersoalkan oleh berbagai pihak sampai sekarang. Karena itu, nama Pepera dalam bahasa Inggris (Act of Free Choice) seringkali dipelintir menjadi "Act of No Choice",[3]

Dasar[sunting | sunting sumber]

Referendum ini beserta pelaksanaannya dijelaskan dalam Perjanjian New York. Pasal 17 menyatakan:

"Indonesia akan meminta Sekretaris Jenderal untuk menunjuk seorang Wakil yang" .. "akan mewakili Sekretaris Jenderal untuk memberikan saran, membantu, dan berpartisipasi dalam persiapan penentuan pendapat rakyat yang akan menjadi tanggung jawab Indonesia. Pada waktu yang tepat, Sekretaris Jenderal akan menunjuk Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar ia dan stafnya melanjutkan dinas mereka di wilayah ini satu tahun menjelang penentuan nasib sendiri." .. "Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan stafnya akan mendapatkan hak bebas bepergian (freedom of movement) yang sama seperti personel yang dimaksud dalam Pasal XVI".

Pasal 18 menyatakan:

Pasal XVIII
Indonesia akan melakukan persiapan, dengan bantuan dan partisipasi Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan stafnya, untuk memberikan kesempatan memilih secara bebas kepada masyarakat di wilayah ini. Persiapan yang dimaksud meliputi:
a. Konsultasi (musyawarah) dengan dewan perwakilan mengenai prosedur dan metode yang harus diikuti untuk menjamin kehendak masyarakat yang dinyatakan secara bebas.
b. Penentuan tanggal pelaksanaan penentuan pendapat rakyat dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Perjanjian ini.
c. Perumusan pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat untuk memutuskan (a) apakah mereka ingin tetap dengan Indonesia; atau (b) apakah mereka ingin memutus hubungan dengan Indonesia.
d. Kelayakan semua orang dewasa, laki-laki dan perempuan, yang bukan warga negara asing untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dilaksanakan sesuai dengan praktik internasional, yang bertempat tinggal di wilayah ini pada saat Perjanjian ini ditandatangani, termasuk penduduk yang pergi setelah 1945 dan pulang untuk tinggal di wilayah ini setelah pemerintahan Belanda berakhir.

Proses[sunting | sunting sumber]

Menurut Pasal 17 Perjanjian New York, plebisit baru bisa dilaksanakan satu tahun setelah utusan PBB Fernando Ortiz-Sanz, Duta Besar Bolivia untuk PBB, tiba di Papua Barat pada tanggal 22 Agustus 1968.

Perjanjian New York menggariskan bahwa semua laki-laki dan perempuan di Papua yang bukan warga negara asing punya hak memilih dalam Pepera. Jenderal Sarwo Edhi Wibowo malah memilih 1.025 laki-laki dan perempuan Melanesia untuk mewakili 800.000 penduduk Papua Barat.[2][4] Mereka diminta memilih dengan mengangkat tangan atau membaca kalimat yang sudah disiapkan di hadapan pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka memilih secara terbuka dan semuanya mendukung pemerintahan Indonesia. PBB menerima hasilnya dengan mengesahkan Resolusi 2504 di Majelis Umum.[4] Menurut Hugh Lunn, seorang wartawan Reuters, laki-laki yang dipilih sebagai peserta Pepera mengalami pemerasan supaya menolak kemerdekaan. Mereka beserta anggota keluarga mendapat ancaman kekerasan.[1][2][5] Beberapa kawat diplomatik mencantumkan bahwa para diplomat AS menduga Indonesia tidak akan menang apabila pemilihannya dilakukan secara jujur dan adil. Mereka juga menduga pemilihan ini tidak dilaksanakan secara bebas, tetapi mereka memandang Pepera "tidak bisa diapa-apakan lagi" dan "tidak terlalu menyangkut kepentingan Amerika Serikat".[6] Ortiz-Sanz menulis dalam laporannya bahwa "penentuan pendapat rakyat telah dilaksanakan sesuai praktik di Indonesia", tetapi ia tidak menyebutkan apakah pemilihan ini sesuai dengan praktik internasional yang dimandatkan.[7]

Tahap-Tahap Pepera[sunting | sunting sumber]

Sebagai bagian dari perjanjian New York, Indonesia sebelum akhir tahun 1969 wajib menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat. Pada awal tahun 1969, pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan Pepera. Penyelenggaraan Pepera dilakukan 3 tahap yakni sebagai berikut,

  • Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
  • Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969.
  • Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Tuntutan pemungutan suara ulang[sunting | sunting sumber]

Penentuan Pendapat Rakyat (act of free choice) sering dicap sebagai Pemaksaan Pendapat Rakyat (act of no choice).[6] Banyak aktivis kemerdekaan yang masih menuntut referendum baru yang melibatkan setiap warga Papua. Setelah jatuhnya Soeharto tahun 1998, Uskup Agung Desmond Tutu dan sejumlah anggota parlemen Eropa dan Amerika Serikat meminta Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk meninjau ulang peran PBB dalam Pepera sekaligus keabsahan hasilnya.[6] Sejumlah pihak meminta PBB mengadakan referendumnya sendiri dengan kriteria pemilih yang telah tertuang dalam Perjanjian New York. Mereka juga menyoroti izin tambang yang dijual Indonesia ke Freeport-McMoRan pada 1967 dengan masa kontrak 30 tahun serta respons militer Indonesia terhadap referendum Timor Leste sebagai dasar bahwa Penentuan Pendapat Rakyat 1969 tidak sah.[riset asli?] Sikap resmi pemerintah Indonesia adalah penerimaan hasil Pepera oleh PBB merupakan bentuk pengakuan atas pelaksanaan dan hasil Pepera.[8][butuh rujukan]

Referendum baru didukung oleh berbagai organisasi internasional, antara lain Free West Papua Campaign yang bekerja sama dengan warga Papua Barat untuk memperjuangkan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan penuh dari Indonesia.[9]

Republik Federal Papua Barat, dibentuk tanggal 19 Oktober 2011 dalam Kongres Rakyat Papua Barat ke-3, menyatakan bahwa Perjanjian New York dan Penentuan Pendapat Rakyat batal tidak sah dan meminta pengakuan PBB sebagai negara merdeka berdasarkan hukum internasional dan hukum adat.[butuh rujukan]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Daftar pustaka[sunting | sunting sumber]

  • The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: Anatomy of a Betrayal by John Saltford (2002) ISBN 0-415-40625-0 (pdf 3.4 MB)
  • Drooglever, Pieter J.: Een Daad van Vrije Keuze: De Papoea's van Westelijke Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2005. ISBN 90-8506-178-4 (Summary)

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b "Breaking Free From Betrayal". New Internationalist. November 5, 1999. Diakses tanggal April 4, 2019. 
  2. ^ a b c "48 years since the Act of No Choice". Free West Papua Campaign. August 2, 2017. Diakses tanggal April 4, 2019. 
  3. ^ Clarke, Tom (2017-10-09). "West Papua petition: Australia made a human rights promise that's about to be tested - ABC News (Australian Broadcasting Corporation)". Abc.net.au. Diakses tanggal 2018-04-14. 
  4. ^ a b "Act of Free Choice". West Papua Information Kit. Diakses tanggal April 4, 2019. 
  5. ^ "West Papua's 'Act of Free Choice' - 45 years on". The Ecologist. The Resurgence Trust. March 7, 2014. Diakses tanggal April 4, 2019. 
  6. ^ a b c Simpson, Brad, ed. (2004-07-09). "Indonesia's 1969 Takeover of West Papua Not by "Free Choice"". National Security Archive. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 January 2011. Diakses tanggal 2010-12-28. 
  7. ^ [29 Id. At 44-45. 30 BUDIARDJO & LIONG, WEST PAPUA, supra note 10, at 24-26. See also OSBORNE, INDONESIA’S SECRET WAR, supra note 4, at 46-48.]
  8. ^ Hidayat, Mochamad S. (Summer 2003). "The Act of Free Choice: a retrospective look". New York. [pranala nonaktif permanen]
  9. ^ Free West Papua Campaign

Pranala luar[sunting | sunting sumber]