Tentara Nasional Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Tentara Nasional Indonesia
Lambang TNI 2013.png
Lambang Tentara Nasional Indonesia
Didirikan 5 Oktober 1945
(dengan nama Tentara Keamanan Rakyat)
Formasi terkini 3 Juni 1947 - sekarang
(dengan nama Tentara Nasional Indonesia)
Angkatan Lambang TNI AD.png TNI Angkatan Darat

Lambang TNI AL.png TNI Angkatan Laut
Lambang TNI AU.png TNI Angkatan Udara

Markas besar Jakarta
Kepemimpinan
Panglima Tertinggi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Moeldoko
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
Kekuatan personel
Usia penerimaan 18
Ketersediaan menurut usia 129,075,188, umur 18–49 (2011[1])
Ketersedian untuk tugas militer 107,538,660, umur 18–49  (2011[1])
Penambahan usia penerimaan per tahun 4,455,159 (2011[1])
Jumlah personel aktif 434,410[1]
Jumlah personel cadangan 400,000[1]
Personel dalam penugasan 1,673[2]
Anggaran militer
Anggaran tahunan IDR 72,5 triliun (2012)[3]
Persentase terhadap PDB 0,8%[4][5]
Pemasok perlengkapan militer
Pemasok lokal PT. Pindad, PT. PAL, LAPAN, PT. DI
Pemasok internasional  Australia[6]
 Amerika Serikat[6]
 Belgia[6]
 Belanda[6]
 Brasil[6]
 Britania Raya[6]
 Kanada[6]
 Perancis[6]
 Italia[6]
 Jepang[6]
 Jerman[6]
 Polandia[6]
 Rusia[6]
 Republik Rakyat Tiongkok[6]
 Republik Korea[6]
 Singapura[6]
 Swedia[6]
 Spanyol[6]
 Swiss[6]
 Uni Soviet[6]
Artikel terkait
Operasi militer Perang Kemerdekaan Indonesia
Pertempuran 10 November 1945
Operasi Trikora
Palagan Ambarawa
Bandung Lautan Api
Pertempuran Medan Area
Pertempuran Margarana
Konfrontasi Indonesia-Malaysia
PRRI
Operasi Seroja
Operasi militer Indonesia di Aceh 2003-2004
Jenjang pangkat Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (atau biasa disingkat TNI) adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Jenderal TNI Moeldoko.

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, otoritas militer di Hindia-Belanda diselenggarakan oleh (KNIL). Meskipun KNIL tidak langsung bertanggung jawab atas pembentukan angkatan bersenjata Indonesia di masa depan, (sebaliknya berperan sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949), KNIL juga telah memberikan andil berupa pelatihan militer dan infrastruktur untuk beberapa perwira TNI di masa depan. Ada pusat-pusat pelatihan militer, sekolah militer dan akademi militer di Hindia-Belanda. Di samping merekrut relawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, KNIL juga merekrut orang-orang pribumi Indonesia.

Pada tahun 1940 saat Belanda di bawah pendudukan Jerman, dan Jepang mulai mengancam akses pasokan minyak bumi ke Hindia Belanda, Belanda akhirnya membuka kesempatan penduduk pribumi di Pulau Jawa untuk masuk sebagai anggota KNIL. Beberapa prajurit pribumi yang mendapat pendidikan militer KNIL dimasa depan menjadi perwira penting TNI, diantaranya adalah Suharto dan AH Nasution.

Selama Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang di Indonesia perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mulai memuncak. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang melawan pasukan sekutu, Jepang mulai mendorong dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia dengan menyediakan pelatihan militer dan senjata bagi pemuda Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1943, militer Jepang membentuk tentara relawan Indonesia yang disebut PETA (Pembela Tanah Air). Jepang membentuk PETA dengan maksud untuk membantu pasukan mereka menentang kemungkinan invasi oleh Sekutu ke wilayah Asia tenggara.

Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia awalnya dimaksudkan untuk menggalang dukungan lokal bagi Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian menjadi sumber daya yang sangat berarti untuk Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949 dan juga berperan dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945.

Pembentukan[sunting | sunting sumber]

Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi.

BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Akhirnya, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 (hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI), BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.

Perkembangan[sunting | sunting sumber]

Dari tahun 1950 hingga 1960-an Republik Indonesia berjuang untuk mempertahankan persatuan negara terhadap pemberontakan lokal dan gerakan separatis di beberapa provinsi. Dari tahun 1948 hingga 1962, TNI terlibat dalam perang lokal di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sebuah gerakan militan yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. TNI juga membantu menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1963.

Dari tahun 1961 sampai 1963, TNI terlibat dalam operasi militer untuk pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dari tahun 1962-1965 TNI terlibat dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Indonesia mengembangkan hubungan baik dengan Uni Soviet pada periode tahun 1961-1965. Uni Soviet memberikan 17 kapal untuk Angkatan Laut Indonesia. Kapal terbesar yang diberikan adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov dengan bobot mati 16.640 ton, sangat besar jiga dibandingkan dengan kapal korvet kelas Sigma yang hanya 1.600 ton. Indonesia memperoleh 12 kapal selam kelas Whiskey ditambah 2 kapal pendukung. Di Angkatan Udara Indonesia memiliki lebih dari seratus pesawat militer, 20 supersonik MiG-21s, 10 supersonik MiG-19, 49 MiG-17 dan 30 MiG-15.

Masa orde baru[sunting | sunting sumber]

Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). [7] Namun sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.[8]

Pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa, TNI ikut serta dalam dunia politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia adalah bagian dari penerapan konsep Dwifungsi ABRI yang kelewat menyimpang dari konsep awalnya.[9] Pada masa ini banyak sekali orang-orang militer ditempatkan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Di lembaga legislatif, ABRI mempunyai fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggota diangkat dan tidak melalui proses pemilu yang disebut dengan Fraksi ABRI atau biasa disingkat FABRI.[10]

Dari tahun 1970 hingga tahun 1990-an militer Indonesia bekerja keras untuk menekan gerakan separatis bersenjata di propinsi Aceh dan Timor Timur. Pada tahun 1991 terjadi Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur yang menodai citra militer Indonesia secara internasional. Insiden ini menyebabkan Amerika Serikat menghentikan dana IMET (International Military Education and Training), yang mendukung pelatihan bagi militer Indonesia.

Era reformasi[sunting | sunting sumber]

Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI dimasa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan Dwifungsi ABRI. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum, yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Militer Indonesia melanjutkan keterlibatan dan kontribusinya misi penjaga perdamaian PBB. Setelah tahun 1999, pasukan Indonesia dikirim ke Afrika sebagai bagian dari Misi PBB di Republik Demokratik Kongo. TNI juga telah menjadi bagian dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon, UNAMID, UNSMIS, MINUSTAH, UNISFA, UNMISS, UNMIL.[11]

Setelah tsunami Aceh tahun 2004, pemerintah Amerika Serikat menghentikan embargo suku cadang yang telah berjalan terhadap senjata yang tidak mematikan dan kendaraan militer, untuk mendukung upaya kemanusiaan di daerah yang terkena dampak tsunami di Aceh dan Nias. Sejak itu, Angkatan Udara Indonesia telah menandatangani kesepakatan untuk membeli lebih banyak pesawat angkut C-130. Pada tanggal 22 November 2005, Amerika Serikat mengumumkan bahwa hubungan militer dengan Indonesia akan dipulihkan secara penuh. Keputusan ini mengakhiri enam tahun larangan penjualan senjata Amerika Serikat ke Indonesia.[12]

Pada tahun 2009 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang pengambilalihan aktivitas bisnis TNI. Semua bisnis TNI akan dikelola oleh sebuah badan khusus yang akan didirikan yang merupakan amanat dari Undang Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).[13]

Doktrin[sunting | sunting sumber]

Pada masa TNI digabung dengan POLRI menggunakan doktrin Catur Dharma Eka Karma yang disingkat dengan CADEK. Seiring berjalannya era reformasi di Indonesia, TNI mengalami proses reformasi internal yang signifikan. Di antaranya adalah perubahan doktrin Catur menjadi Tri setelah terpisahnya POLRI dari ABRI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/21/I/2007, pada tanggal 12 Januari 2007, doktrin TNI ditetapkan menjadi Tri Dharma Eka Karma yang disingkat dengan TRIDEK.[14]

Kekuatan[sunting | sunting sumber]

Mulai tahun 2010 pemerintah Indonesia berusaha untuk memperkuat TNI agar mencapai standar kekuatan minimum (bahasa Inggris: Minimum Essential Force (EMF)). Pemerintah menganggarkan Rp 156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI pada periode EMF 2010-2014.[15][16]

Tabel di bawah adalah data mengenai kekuatan angkatan bersenjata Indonesia pada tahun 2006 dengan beberapa data yang telah diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini :

Jumlah prajurit: 369.389[17] personel
TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Udara
Jumlah prajurit: 273.693[17] Jumlah prajurit: 68.180[17] Jumlah prajurit: 27.590[17]
Kekuatan Terpusat



Kekuatan Kewilayahan



Kekuatan Badan Pelaksana Pusat

  • Resimen Zeni Konstruksi: 1
  • Skuadron Penerbang TNI AD: 2
  • Lima batalion lain
Sistem Senjata Armada Terpadu



Kekuatan Kewilayahan

  • Armada Barat
  • Armada Timur
  • Pangkalan Utama Angkatan Laut:
    • Kelas A: 11
    • Kelas B: 24
    • Kelas C: 19
    • Kelas khusus: 3
Skuadron Udara
  • Jumlah pesawat tempur: 180 (target 2024)[18]
  • Skuadron tempur: 7
  • Skuadron angkut: 5
  • Skuadron intai: 1
  • Skuadron helikopter: 3
  • Skuadron latih: 2



Pangkalan Udara

  • Pangkalan udara: 41
  • Detasemen: 8
  • Pos angkatan udara: 80



Pasukan Khas

  • 3 wing operasional, 1 Satuan anti teror/Satbravo 90, dan 1 Pusdiklat Pasukan Khas



Satuan Radar

  • 17 satuan radar pertahanan udara

(Sumber lainnya: Harian Koran Tempo tanggal 14 Februari 2006)

Anggaran[sunting | sunting sumber]

Tentara Nasional Indonesia

Setiap tahun TNI memperoleh anggaran yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui APBN. Berbeda dengan Polri yang menerima anggaran langsung untuk 1 unit organisasi (Mabes Polri), anggaran yang dialokasikan untuk TNI tidak langsung digunakan untuk TNI sendiri, tetapi harus dibagi kepada 5 unit organisasi, yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.[19]

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengalokasikan 83,4 trilyun untuk Kementerian Pertahanan dalam RAPBN.[20]

Tahun Fiskal Anggaran (IDR) Anggaran (USD)
2005 Rp 21.97 trilyun USD 2.5 milyar
2006 Rp 23.6 trilyun USD 2.6 milyar
2007 Rp 32.6 trilyun USD 3.4 milyar
2008 Rp 36.39 trilyun USD 3.8 milyar
2009 Rp 33.6 trilyun USD 3.3 milyar
2010 Rp 42.3 trilyun USD 4.47 milyar
2011 Rp 47.5 trilyun USD 5.2 milyar
2012 Rp 64.4 trilyun[3] USD 7.5 milyar
2013 Rp 81.8 trilyun[21] USD 8.44 milyar
2014 Rp 83.4 trilyun[22] USD 8.5 milyar

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c "Military Strength of Indonesia". GlobalFirepower.com. Diakses 2 Januari 2014. 
  2. ^ "Ongoing Operations". www.pkc-indonesia.mil.id. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia. Diakses 8 Januari 2014. 
  3. ^ a b Arfi Bambani Amri, Nila Chrisna Yulika (24 January 2012). "Anggaran TNI 2012: Rp72,5 Triliun". Viva News. Diakses 8 November 2012. 
  4. ^ "Kekuatan Pertahanan Ideal pada 2029". Metrotvnews.com. 1 Oktober 2013. Diakses 2 Januari 2014. 
  5. ^ "SIPRI Military Expenditure Database". SIPRI.org. Stockholm International Peace Research Institute. Diakses 2 Januari 2014. 
  6. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t "SIPRI Military Arms Transfers Database". SIPRI.org. Stockholm International Peace Research Institute. Diakses 2 Januari 2014. 
  7. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 80 Tahun 1969.
  8. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 69 Tahun 1971
  9. ^ Heyder Affan (26 November 2013). "Dwifungsi ABRI, azas tunggal hingga P4". BBC Indonesia. Diakses 3 Januari 2014. 
  10. ^ "Arti Singkatan FABRI / Kepanjangan Dari FABRI - Kamus Akronim Bahasa Indonesia". Organisasi.org. 20 November 2012. Diakses 4 Januari 2014. 
  11. ^ "15 Prajurit TNI Ikuti Farewell Ceremony di Haiti". Poskota Online. 11 Februari 2013. Diakses 4 Januari 2014. 
  12. ^ "Menlu AS kunjungi Indonesia". BBCIndonesia.com. 14 Maret 2006. Diakses 4 Januari 2014. 
  13. ^ Agil Iqbal Cahaya (12 April 2012). "Transformasi Bisnis TNI dalam Menjalankan Amanat UU No. 34 Tahun 2004". setkab.go.id. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses 4 Januari 2014. 
  14. ^ "Doktrin TNI". www.tni.mil.id. Diakses 3 Januari 2014. 
  15. ^ "Anggaran Alutsista 2010-2014 Capai Rp 156 Triliun". Investor Daily Indonesia. 30 Januari 2012. Diakses 4 Januari 2014. 
  16. ^ "Minimum Essential Force TNI Tahap 2 (2015-2019)". JakartaGreater.com. 11 September 2013. Diakses 4 Januari 2014. 
  17. ^ a b c d Rahakundini Bakrie, Connie (2007). Pertahanan Negara dan Postur TNI ideal. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 102. ISBN 978-979-641-655-9. 
  18. ^ "180 Pesawat Tempur Canggih AU". Tribunnews.com. 27 January 2012. Diakses 16 November 2012. 
  19. ^ "Anggaran Polri dan TNI Dinilai Tidak Berimbang". dpr.go.id. Dewan Perwakilan Rakyat. 16 Agustus 2013. Diakses 6 Januari 2014. 
  20. ^ Angga Sukma Wijaya (16 Agustus 2013). "APBN 2014, Kementerian Pertahanan Dapat Anggaran Terbesar". Tempo.co. Diakses 6 Januari 2014. 
  21. ^ Wahyu Daniel (18 Desember 2012). "Sediakan Rp 81 Triliun, RI Beli 6 Pesawat Tempur Sukhoi Cs Tahun Depan". detikfinanca.com. Diakses 3 Januari 2014. 
  22. ^ Fakhri Rezy (27 Agustus 2013). "Capai Rp83,4 T, Anggaran Ketahanan Habis untuk Alutsista". Okezone.com. Diakses 6 Januari 2014. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]