Kabinet Wilopo

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kabinet Wilopo
Flag of Indonesia.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Pelantikan Wilopo sebagai Perdana Menteri (1952).jpg
Dibentuk3 April 1952
Diselesaikan3 Juni 1953
Struktur pemerintahan
Kepala negaraSoekarno
Kepala pemerintahanWilopo
Jumlah menteri17
Total jumlah menteri17
Partai anggotaPartai Nasional Indonesia
Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Partai Sosialis Indonesia
Partai Syarikat Islam Indonesia
Partai Katholik Republik Indonesia
Partai Indonesia Raya
Partai Buruh
Partai Kristen Indonesia
Independen
Sejarah
PendahuluKabinet Sukiman-Suwirjo
PenggantiKabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Wilopo [1][2] adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953.Kabinet ini termasuk kabinet zaken yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu

Susunan kabinet[sunting | sunting sumber]

Masa bakti: 3 April 1952 – 30 Juli 1953 (didemisionerkan pada tanggal 3 Juni 1953)

No Jabatan Foto Nama Menteri Partai Politik
1
Perdana Menteri Wilopo.jpg Wilopo PNI
Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito, Indonesia Memilih, p223.jpg Prawoto Mangkusasmito Masyumi
2
Menteri Luar Negeri Wilopo.jpg Wilopo (a.i.)
(sampai dengan 29 April 1952)[3]
PNI
Moekarto Notowidigdo.jpg Moekarto Notowidigdo
(sejak 29 April 1952)
3
Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem, Pekan Buku Indonesia 1954, p245.jpg Mohammad Roem Masyumi
4
Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, Kami Perkenalkan (1954), p53.jpg Hamengkubuwono IX
(sampai dengan 2 Juni 1953)[4]
Independen
Wilopo.jpg Wilopo
(sejak 2 Juni 1953)
PNI
5 Menteri Kehakiman Mr. Lukman Wiriadinata, Kami Perkenalkan (1954), p104.jpg Lukman Wiriadinata PSI
6
Menteri Penerangan Arnold Mononutu, Kami Perkenalkan (1954), p61.jpg Arnold Mononutu PNI
7
Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo, Pekan Buku Indonesia 1954, p240.jpg Sumitro Djojohadikusumo PSI
8
Menteri Pertanian Mohammad Sardjan, Pekan Buku Indonesia 1954, p246.jpg Mohammad Sardjan Masyumi
9
Menteri Perdagangan Sumanang, Kami Perkenalkan (1954), p126.jpg Soemanang Soerjowinoto PNI
10
Menteri Perhubungan Djuanda Kartawidjaja.jpg Djuanda Independen
11
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Soewarto.jpg Soewarto PKRI
12
Menteri Perburuhan R. Iskandar Tedjasukmana, Kami Perkenalkan (1954), p146.jpg Iskandar Tedjasukmana Partai Buruh
13
Menteri Sosial Anwar Tjokroaminoto, Minister of Social Affairs of Indonesia.jpg Anwar Tjokroaminoto
(sampai dengan 11 Mei 1953)[5]
PSII
Soeroso, Minister of Social Affairs of Indonesia.jpg Pandji Suroso
(sejak 19 Mei 1953)[6]
Parindra
14
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Djohan, Pekan Buku Indonesia 1954, p240.jpg Bahder Djohan Independen
15
Menteri Agama Fakih usman.jpg Fakih Usman Masyumi
16
Menteri Kesehatan Dr Johannes Leimena, Pekan Buku Indonesia 1954, p243.jpg J. Leimena Parkindo
17
Menteri Negara Urusan Pegawai [7] Soeroso, Minister of Social Affairs of Indonesia.jpg Pandji Suroso
(sampai dengan 11 Mei 1953)[6]
Parindra

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Kabinet Wilopo mulai bertugas pada tanggal 3 April 1952 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952.
  2. ^ Kabinet Wilopo demisioner sejak tanggal 3 Juni 1953 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953). Berlangsung sampai pembentukan Kabinet Ali-Wongso yang terjadi pada tanggal 30 Juli 1953 (Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.
  3. ^ Wilopo dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri ad interim pada tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952). Diganti oleh Mukarto (PNI) yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri terhitung mulai tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952).
  4. ^ Atas permohonan sendiri terhitung mulai tanggal 2 Juni 1953, Hamengkubuwono IX diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953). Posisinya digantikan oleh Perdana Menteri Wilopo sejak 2 Juni 1953 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953.
  5. ^ Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 1953 tanggal 9 Mei 1953, atas permohonan sendiri Anwar Tjokroaminoto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Sosial, terhitung mulai 11 Mei 1953.
  6. ^ a b Terhitung mulai tanggal 11 Mei 1953, Pandji Suroso diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai dan diangkat sebagai Menteri Sosial dengan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1953 tanggal 19 Mei 1953.
  7. ^ Jabatan ini ditiadakan bersamaan dengan pembebasan Pandji Suroso dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai per 11 Mei 1953.

Program Kerja[sunting | sunting sumber]

Organisasi Negara[sunting | sunting sumber]

  1. Menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan dewan-dewan daerah
  2. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah
  3. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat

Kemakmuran[sunting | sunting sumber]

  1. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional, termasuk bahan makanan rakyat
  2. Melanjutkan usaha perubahan agraria

Keamanan[sunting | sunting sumber]

Menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketenteraman

Perburuhan[sunting | sunting sumber]

Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran

Luar Negeri[sunting | sunting sumber]

  1. Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia
  2. Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
  3. Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Referensi[sunting | sunting sumber]

  • Simanjuntak, P. N. H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Djambatan. hlm. 125–133. ISBN 979-428-499-8. 
  • Feith, Herbert (2009) [1958]. The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia (edisi ke-Reprint). Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-15-5. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Sukiman-Suwirjo
Kabinet Wilopo
1952–1953
Diteruskan oleh:
Kabinet Ali Sastroamidjojo I