Bambang Soesatyo

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Bambang Soesatyo
Potret resmi sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-15
Mulai menjabat
3 Oktober 2019
PresidenJoko Widodo
Wakil PresidenMa'ruf Amin
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-18
Masa jabatan
15 Januari 2018 – 30 September 2019
PresidenJoko Widodo
Wakil PresidenJusuf Kalla
WakilFadli Zon
Agus Hermanto
Taufik Kurniawan
Fahri Hamzah
Utut Adianto
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Mulai menjabat
1 Oktober 2009
Daerah pemilihanJawa Tengah VII
Informasi pribadi
Lahir10 September 1962 (umur 61)
Jakarta, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politikPartai Golongan Karya (sejak 1995)
Suami/istriLenny Sri Mulyani
HubunganBrigjen. Pol. Ruslan Aspan (besan)
Anak8
Alma materSTIE Indonesia Jakarta
Universitas Terbuka
Universitas Padjadjaran
ProfesiPengusaha
Politikus
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A. (lahir 10 September 1962) adalah seorang politikus dan pengusaha Indonesia yang saat ini menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebagai anggota Partai Golkar, ia terpilih menjadi anggota legislatif nasional pada Pemilu 2009. Pada 15 Januari 2018, Golkar memilihnya untuk menggantikan Setya Novanto, yang mengundurkan diri sebagai ketua parlemen di tengah penyelidikan korupsi.

Riwayat Hidup[sunting | sunting sumber]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Dibesarkan dalam keluarga militer, Bambang bersekolah di sekolah negeri di Jakarta (SDN 8, SMPN 49, SMAN 14) selama 12 tahun. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pada tahun 1981, ia mendaftar di Akademi Akuntansi Jayabaya dan STEI Jakarta di Rawamangun, Jakarta Timur. Selama studinya, ia memimpin Senat Mahasiswa akademi. Setelah lulus pada tahun 1985, ia menyelesaikan kursus pra-MBA di Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (IPPM) di Jakarta, kemudian memperoleh gelar sarjana administrasi publik dan sarjana hukum dari Universitas Terbuka pada tahun 1988 dan 2023.[1] Ia memperoleh gelar dalam bidang manajemen perusahaan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia pada tahun 1992 setelah menyelesaikan MBA di Institut Manajemen Newport Indonesia pada tahun 1990.[2][3] Ia meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran pada 2023.[4]

Selama masa studinya, ia aktif di organisasi kemahasiswaan. Salah satunya, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), berafiliasi dengan Golkar, yang saat itu merupakan partai politik Soeharto yang berkuasa.[5]

Karier[sunting | sunting sumber]

Bambang bekerja di kantor akuntan publik pada 1984, namun menjadi editor pada tahun berikutnya dan menjadi jurnalis pada 1986. Ia kemudian bekerja di divisi keuangan melakukan pemrosesan data elektronik sebelum kembali ke penerbitan, menjadi manajer pemasaran majalah Vista hingga 1992. Ia juga menempati posisi satu tahun sebagai dosen antara tahun 1991 dan 1992. Setelah menjadi pemimpin redaksi Info Bisnis dan Suara Karya, ia menjadi direktur sebuah perusahaan kayu dan menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan lain.[2]

Sebagai politikus[sunting | sunting sumber]

Setelah empat kali gagal mendapatkan kursi (termasuk 1997, 1999, dan 2004), Bambang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah Pemilu 2009 di mana ia mencalonkan diri di dapil Jawa Tengah VII —meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjar, dan Kebumen.[5][6] Setelah dilantik, ia ditugaskan di Komisi III bidang hukum, HAM dan keamanan. Kemudian, ia menjadi bagian dari panitia khusus yang menyelidiki dana talangan kontroversial senilai Rp 6,7 triliun untuk Bank Century, yang diberikan selama krisis keuangan 2007-2008, yang melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan kemudian Wakil Presiden Boediono.[7]

Pada tahun 2014, Bambang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum dan memperoleh 57.235 suara, menjadikannya satu-satunya calon dari kabupaten yang berafiliasi dengan Golkar.[8] Dia menyalahkan pembelian suara sebagai alasan penurunan suara Golkar.[9] Pada Januari 2016, perubahan internal di Golkar membuatnya diangkat sebagai Ketua Komisi III.[10] Bambang juga pernah menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipandang oleh banyak pengamat sebagai upaya untuk membatasi kewenangan KPK.[11]

Bambang menyerukan pemecatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016, ketika pemeriksaan badan tersebut atas pembelian rumah sakit oleh Pemprov DKI Jakarta dibantah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak menemukan adanya pelanggaran.[12] Pada 2017, sebagai bagian dari komite penyidik KPK, ia menyatakan bahwa KPK menunjukkan gesekan internal dan pembangkangan terhadap kepemimpinannya.[13]

Dia menyerukan perluasan peraturan terhadap homoseksualitas di Indonesia, menyalahkan media sosial online atas penyebaran kelompok LGBT dan mengklaim bahwa 3 persen dari populasi akan menjadi gay tanpa mengutip sumbernya.[14] Bambang juga meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara untuk mengadili provokator dan penyebar hoax di media sosial.[15]

Ketua DPR[sunting | sunting sumber]

Setelah terlibat dalam skandal korupsi senilai $170 juta, Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR pada akhir 2017. Ketua baru Golkar, Airlangga Hartarto, mengangkat Bambang sebagai ketua DPR yang baru dan dilantik pada 15 Januari 2018.[16][17] Anggota parlemen Golkar Kahar Muzakir menggantikannya sebagai ketua Komisi III.[18] Sementara beberapa analis memuji penunjukan Bambang berdasarkan senioritas dan pengalaman politiknya, yang lain menyebutkan kemungkinan konflik kepentingan karena keterlibatannya dalam Pansus yang melakukan penyelidikan terhadap KPK.[19][20] Namun, Bambang mengundurkan diri dari pansus setelah dilantik.[11]

Ketua MPR[sunting | sunting sumber]

Pada Oktober 2019, Bambang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPR.[21] Pada Agustus 2020, ia mengusulkan legalisasi kepemilikan pistol 9 milimeter dan amunisi untuk pertahanan diri.[22]

  • Wartawan Harian Umum PRIORITAS (1985)
  • Sekretaris Redaktur Majalah VISTA (1987)
  • Pemimpin Redaksi Majalah INFO BISNIS (1991)
  • Komisaris PT Suara Irama Indah (1999)
  • Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Karya (2004)
  • Direktur PT Suara Rakyat Membangun (Suara Karya) (2004)
  • Direktur Independen PT SIMA Tbk. (2006)
  • Direktur Kodeco Timber (2007)
  • Anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar (2009sekarang)
  • Ketua DPR-RI (20182019)
  • Ketua MPR-RI (2019-2024)

Kehidupan pribadi[sunting | sunting sumber]

Bambang menikah dengan Lenny Sri dan memiliki delapan anak.[23] Dia mengumpulkan kendaraan mewah termasuk Tesla Model X, yang dia laporkan pada tahun 2016 sebagai dua sepeda motor Harley-Davidson dan sepuluh mobil, senilai Rp18 miliar (sekitar US$ 1,35 juta), dibandingkan dengan total aset yang dilaporkan sebesar Rp 62 miliar (US$ 4,66 juta).[24]

Kontroversi[sunting | sunting sumber]

Bambang menjadi salah satu saksi kunci yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus-kasus pengadaan yang dicurangi proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun (US$ 436 juta), sehingga menimbulkan Rp 2,3 triliun kerugian negara. Ia adalah satu dari lima mantan anggota DPR yang menjadi saksi terkait dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni pengusaha Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi – yang terakhir ini juga keponakan mantan Ketua DPR dan terpidana korupsi Setya Novanto.[25]

Pada 2013, pengusaha Indonesia Muhammad Nazaruddin setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjuk dua politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Komisi III DPR, yang seharusnya terlibat dalam dugaan korupsi simulator pengadaan SIM roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Mabes Polri tahun anggaran 2011. Negara dikabarkan telah rugi sekitar Rp 100 miliar (US$ 10 juta) dalam kasus penipuan pengadaan senilai Rp 198,7 miliar ini. Bambang membantah semua tuduhan.[26][27]

Bambang terlibat kasus pencurian tanah dengan mengaku korban bernama Vita Setyan yang telah mengajukan tuntutan pidana terhadap dia karena merampas tanahnya secara ilegal di Banjar Tegal Besar di Kabupaten Klungkung, Bali. Bambang memiliki vila yang berdekatan dengan sebidang tanah konflik. Bambang sampai saat ini telah membantah semua tuduhan dan berjanji untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap penggugat.[28]

Penghargaan[sunting | sunting sumber]

  • Adhi Karya Award (1995)
  • Top Eksekutif Indonesia (1996)
  • PWI News Maker Award (2010)
  • Obsession Awards (2020)[29]
Tanda kehormatan
  • Indonesia
    • Bintang Jasa Utama – 2020[30]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ https://www.mpr.go.id/berita/Jadi-Wisudawan-Fakultas-Hukum-Universitas-Terbuka,-Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Tegaskan-Akan-Terus-Belajar
  2. ^ a b Gatra, Sandro, ed. (15 January 2018). "Profil Ketua DPR Bambang Soesatyo". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  3. ^ "Profil Bambang Soesatyo". VIVA.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 May 2017. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  4. ^ https://www.mpr.go.id/berita/Wisuda-Doktor-Ilmu-Hukum-UNPAD,-Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Ingatkan-Perlunya-Penguatan-MPR-RI-Antisipasi-Kedaruratan-Politik-Atau-Konstitusi
  5. ^ a b "Bambang Soesatyo Masuk DPR Setelah Ikut 5 Pemilu". detikcom. 21 February 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  6. ^ Chan, Francis (22 January 2018). "Bambang Soesatyo: From rookie MP to Indonesia's Speaker of Parliament in 8 years". The Straits Times (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 February 2018. Diakses tanggal 6 February 2018. 
  7. ^ "Bambang Soesatyo: Selesaikan Kasus Century Agar Sri Mulyani Bisa Nyapres". detikcom. 8 June 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  8. ^ "Laporan Penghitungan Suara Pileg 2014" (PDF). KPU. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 22 August 2017. 
  9. ^ Ihsanuddin (22 April 2014). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "Perolehan Suara Golkar Stagnan, Bambang Soesatyo Salahkan Politik Uang". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  10. ^ Iqbal, M (21 January 2016). "Bambang Soesatyo Ditunjuk Jadi Ketua Komisi III DPR". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  11. ^ a b Nurita, Dewi (15 January 2018). Kurniawati, Endri, ed. "Jadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo Ditarik dari Pansus Angket KPK". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  12. ^ "Sumber Waras Bebas Korupsi, Bambang Soesatyo: BPK yang Brengsek". Tempo.co. 15 June 2016. Diakses tanggal 10 December 2018. 
  13. ^ "Bambang Soesatyo : Kerja KPK Mesti Dibawah Kendali Pimpinan". Aktual. 4 September 2017. Diakses tanggal 10 December 2018. 
  14. ^ "Bambang Soesatyo Desak Perluasan Hukum LGBT". Deutsche Welle. 6 February 2018. Diakses tanggal 10 December 2018. 
  15. ^ Saputri, Maya (22 May 2017). "Ketua Komisi III Minta Polisi & BIN Deteksi Penyebar Hoax". Tirto.id. Diakses tanggal 10 December 2018. 
  16. ^ Defianti, Ika (15 January 2018). Yulika, Nila Chrisna; Nurdiarsih, Fadjriah; Kiansantang, Jennar, ed. "Airlangga Umumkan Penunjukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  17. ^ Da Costa, Agustinus Beo; Kapoor, Kanupriya (15 January 2018). "Indonesia to swear in new parliament speaker after huge graft case". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  18. ^ Hakim, Rakhmat Nur (15 January 2018). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Kahar Muzakir Gantikan Bambang Soesatyo sebagai Ketua Komisi III". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  19. ^ "Observer: Bambang Soesatyo Right Figure to Become House Speaker". netralnews.com (dalam bahasa Inggris). 15 January 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  20. ^ Kuwado, Fabian Januarius (15 January 2018). Asril, Sabrina, ed. "Jadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo Dikhawatirkan Punya Konflik Kepentingan". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018. 
  21. ^ "Bamsoet Terpilih Jadi Ketua MPR Periode 2019-2024". CNN Indonesia. 3 October 2019. Diakses tanggal 3 October 2019. 
  22. ^ "MPR speaker proposes legalizing ownership of 9mm pistols for self-defense". The Jakarta Post. 2 August 2020. Diakses tanggal 3 August 2020. 
  23. ^ Arsyam, Ilham (19 January 2018). "Tak Kalah Cantik dari Artis, inilah Foto-foto Lenny Sri, Istri Sah Ketua DPR Bambang Soesatyo". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 January 2018. Diakses tanggal 19 January 2018. 
  24. ^ Hindarto, S. Yugo (15 January 2018). "Ketua DPR Bambang Soesatyo, Mantan Wartawan Beraset Rp62 M". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 January 2018. Diakses tanggal 19 January 2018. 
  25. ^ Post, The Jakarta. "House's ethics council to grill Setya over alleged violations". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-06-27. 
  26. ^ Asril, Sabrina (2013-02-22). Auliani, Palupi Annisa, ed. "Bambang Soesatyo Bantah Tuduhan Nazaruddin soal Kasus Simulator". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-12. 
  27. ^ "Novel Baswedan: Miryam Threatened by Fellow Lawmakers". Tempo.co. Diakses tanggal 2018-07-12. 
  28. ^ "Vita Mengaku Diteror dan Dibuntuti Sejak Berkonflik dengan Ketua DPR". batamnews.co.id. Diakses tanggal 2018-08-28. 
  29. ^ Redaksi, Tim (4 desember 2020). "Raih Penghargaan dari Obsession Awards 2020, Bamsoet: Cambuk untuk Terus Gelorakan Semangat Kebangsaan". JPNN.com. 
  30. ^ Ihsanuddin (13 Agustus 2020). Erdianto, Kristian, ed. "Termasuk Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Ini Daftar Lengkap Penerima Bintang Tanda Jasa". Kompas.com. Diakses tanggal 2021-06-01. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Jabatan politik
Didahului oleh:
Zulkifli Hasan
Ketua MPR-RI
2019–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Setya Novanto
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
2018–2019
Diteruskan oleh:
Puan Maharani