Azis Syamsuddin
Azis Syamsuddin | |
|---|---|
 Potret resmi sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024 | |
| Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Politik dan Keamanan | |
| Masa jabatan 1 Oktober 2019 – 25 September 2021 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Ketua | Puan Maharani |
| Daerah pemilihan | Lampung II |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
| Masa jabatan 1 Oktober 2004 – 25 September 2021 | |
| Presiden | |
| Grup parlemen | Fraksi Partai Golongan Karya |
| Daerah pemilihan | Lampung II |
| Mayoritas | 46,261 (2004) 70,619 (2014) 104,042 (2019) |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 31 Juli 1970 Jakarta, Indonesia |
| Partai politik | Partai Golongan Karya |
| Suami/istri | Nurlita Zubaidah |
| Anak | 2 |
| Alma mater | |
| Pekerjaan | Politikus |
| Profesi | Pengacara |
  | |
Dr. H. Muhammad Azis Syamsuddin,[1][2] S.E., S.H., M.A.F., M.H. (lahir 31 Juli 1970) adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bidang Politik dan Keamanan sejak 1 Oktober 2019 hingga penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi pada 25 September 2021.[3] Selain menjabat Wakil Ketua, ia juga merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk daerah pemilihan Lampung II dari Partai Golongan Karya (Golkar).
Ketika Pilgub DKI Jakarta 2012, ia sempat digadang-gadang sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012–2017.[4][5] Ia bersaing dengan dua bakal calon gubernur dari kader Partai Golkar lainnya, yaitu Tantowi Yahya dan Prya Ramadhani.[6] Meski pada akhirnya, Partai Golkar mengusung Alex Noerdin sebagai calon gubernur.
Pada 2017, Setya Novanto selaku Ketua DPR RI yang mengajukan pengunduran dirinya sempat menunjuk Azis sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diajukanlah namanya kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golongan Karya, Idrus Marham.[7] Namun kader internal partai menentang penunjukkannya itu, hingga keputusan itu tak berhasil dijalankan karena Setya Novanto tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Riwayat pendidikan[sunting | sunting sumber]
- SD Negeri Jember Lor III (1977–1983)
- SMP Negeri 3 Jember (1983–1986)
- SMA Negeri 2 Padang (1986–1989)
- S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1989–1994)
- S-1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta (1993)
- S-2 Master of Applied Finance Universitas Western Sydney, Australia (1995–1998)
- S-2 Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2001–2003)
- S-3 Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung (2004–2007)
Riwayat pekerjaan[sunting | sunting sumber]
- Konsultan PT AIA Insurance (1992–1993)
- Officer Development Program VII PT Panin Bank (1994–1995)
- Advokat Kantor Advokat dan Pengacara Gani Djemat dan Partner (1994)
- Pendiri Syam dan Syam Law Office Jakarta
- Anggota DPR RI (2004–2009)
- Wakil Ketua Komisi III
- Anggota DPR RI (2009–2014)
- Wakil Ketua Komisi III
- Anggota DPR RI (2014–2019)
- Ketua Komisi III
- Ketua Badan Anggaran
- Anggota DPR RI (2019–2024)
- Anggota Komisi III
- Anggota Komisi I
- Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan
Riwayat organisasi[sunting | sunting sumber]
- Sekretaris Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti
- Wakil Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilihan Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya
- Ketua PPK Kosgoro 1957
- Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Otonomi Daerah DPP Partai Golongan Karya
- Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Tulangbawang
- Wakil Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
- Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Pemilihan Umum DPP Partai Golongan Karya
- Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (2008–2011)
- Bendahara Umum PB Persatuan Angkat Berat Besi dan Binaraga Seluruh Indonesia (2008–2019)
- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (2014–sekarang)*
- Keterangan
- Tanda * menandakan nonaktif sementara dari jabatan
Kasus korupsi[sunting | sunting sumber]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Azis sebagai tersangka kasus pemberian hibah atau janji dalam penanganan perkara Dana Alokasi Khusus di Lampung Tengah, hingga kemudian melakukan penangkapan di kediaman pribadi Azis pada 24 September 2021.[8][9] Sebenarnya pihak KPK telah berulang kali membawa nama Azis dalam suatu perkara, misalnya pada kasus korupsi pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pada 2012, dugaan menerima fee sebesar USD 50 ribu terkait kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Uang tersebut disebut-sebut pemberian hadiah dari Teddy Rusnawan atas perintah Djoko Susilo, dugaan meminta fee sebesar 8% kepada Mustafa selaku mantan Bupati Lampung Tengah terkait proyek Dana Alokasi Khusus di Lampung Tengah pada 2017, dan sebagainya.
Pada 23 September 2021, Azis mengirimkan surat kepada KPK bahwa dirinya terkonfirmasi positif COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri, sehingga penangkapannya perlu ditunda.[10] Pada akhirnya, ia ditemukan dan dijemput langsung oleh KPK ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan setelah dilakukan tes swab antigen dengan hasil negatif COVID-19.
Kontroversi[sunting | sunting sumber]
Perdebatan saat Rapat Paripurna DPR RI[sunting | sunting sumber]
Pada 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPR RI guna pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).[11] Azis sebagai pimpinan mempersilakan perwakilan fraksi menyampaikan pandangan akhir yang kemudian disambut oleh anggota Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan. Ketika penyampaiannya berlangsung, Azis mematikan mikrofon Marwan dengan alasan otomatis mati. Fraksi Partai Demokrat terus memberikan interupsi sampai pada puncaknya ketika Benny Kabur Harman menentang keras RUU tersebut, hingga pada akhirnya Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruangan atau dalam Inggris: Walkout.
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-09-25. Diakses tanggal 2021-09-25.
- ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-01-14. Diakses tanggal 2021-09-25.
- ^ Melda Luxiana, Kadek (2021-09-25). "Azis Syamsuddin Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wakil Ketua DPR". Detik.com. Diakses tanggal 2021-09-25.
- ^ "Azis Syamsuddin Hanya Mau Jadi Cagub". JPNN. 2011-05-04. Diakses tanggal 2021-09-25.
- ^ "Aziz Syamsuddin 'Nyalon' Kandidat Gubernur DKI". Antara News. 2011-04-01. Diakses tanggal 2021-09-25.
- ^ Soebijoto, Hertanto (2011-03-15). "Tantowi Yakin Terpilih Jadi Cagub DKI". Kompas.com. Diakses tanggal 2021-09-25.
- ^ Hidayatulloh Permana, Rakhmad (2019-09-30). "Kisah Azis Syamsuddin: Dulu Ditunjuk Novanto Jadi DPR-1, Kini Jadi Waka DPR". Detik.com. Diakses tanggal 2021-09-25.
- ^ Bayhaqi, Ahda (2021-09-25). "Jejak Politik Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR yang Ditangkap KPK". Merdeka.com. Diakses tanggal 2021-09-25.
- ^ "Ditangkap KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih pada Jumat Malam". Tribun News. 2021-09-24. Diakses tanggal 2021-09-25.
- ^ "Drama Isoman Azis Syamsuddin Berujung Penjemputan". Detik.com. 2021-09-25. Diakses tanggal 2021-09-25.
- ^ "Adu Mulut Aziz Syamsuddin dan Benny Sebelum Demokrat Walk Out". CNN Indonesia. 2020-10-05. Diakses tanggal 2021-09-25.
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
- (Indonesia) Azis Syamsuddin di situs web resmi DPR RI Diarsipkan 2019-10-25 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Profil Azis Syamsuddin
- (Indonesia) Profil Azis Syamsuddin
- Azis Syamsuddin, Caleg 2019
- Website Diarsipkan 2018-06-13 di Wayback Machine.
- Orang hidup berusia 54
- Kelahiran 1970
- Tokoh Lampung
- Tokoh dari Jakarta
- Alumni Universitas Krisnadwipayana
- Alumni Universitas Trisakti
- Alumni Universitas Padjadjaran
- Tokoh KNPI
- Politikus Indonesia
- Politikus Minangkabau
- Politikus Partai Golongan Karya
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Anggota DPR RI 2004–2009
- Anggota DPR RI 2009–2014
- Anggota DPR RI 2014–2019
- Anggota DPR RI 2019–2024
- Koruptor Indonesia
- Koruptor Indonesia tahun 2022