Abdul Gafur Mas'ud

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Abdul Gafur Mas'ud
Foto Abdul Gafur Mas'ud.jpg
Bupati Penajam Paser Utara ke-3
Masa jabatan
19 September 2018 – 13 Januari 2022
PresidenJoko Widodo
GubernurAwang Farouk Ishak
Isran Noor
WakilHamdam Pongrewa
PendahuluYusran Aspar
PenggantiHamdam Pongrewa (Plt.)
Informasi pribadi
Lahir7 Desember 1987 (umur 34)
Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politik  Demokrat
Suami/istriHj. Risna
Hubungan- Rahmad Mas'ud Wali Kota Balikpapan Kakak Kandung

- Rudy Mas'ud Anggota DPR-RI Kakak Kandung

- Hasanuddin Mas'ud Anggota DPRD Kalimantan Timur Kakak Kandung

- Syaharia Mas’ud Anggota DPRD Sulawesi Barat Saudara Kandung

- Yuliana Mas’ud, Pengusaha, Saudara Kandung

- Siti Aisyah Mas’ud, Birokrat, Saudara Kandung

- Hijrah Mas’ud Pengusaha, Saudara Kandung
Anak- Muhammad Varos Algaris
- Muhammad Radja Faqih Algaris
- Muhammad Pangeran Rafi Saddan Algaris
- Muhammad Khaisar Ali Ka'bah Mas'ud Algaris
- Muhammad Kholifa Abdul Latif Khusain Algaris
- Khodijah Ratu Ruwaidah Algaris
Orang tuaHaji Mas'ud (Ayah)
Syarifah Ruwaidah Alqadrie (Ibu)
Alma materSTIE APRIN Palembang
Universitas Mulawarman
PekerjaanPolitikus
ProfesiPengusaha

H. Abdul Gafur Mas'ud, S.E. (lahir 7 Desember 1987) di Kampung Baru, Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur adalah Bupati non-aktif Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2018-2023. Sebelum terjun ke dunia politik, profesinya adalah sebagai pengusaha di bidang migas.

Kontroversi[sunting | sunting sumber]

Abdul Gafur Mas'ud tercatat beberapa kali menyedot perhatian publik karena hal yang dianggap kontroversial terkait dirinya. Beberapa di antaranya adalah :

Perihal Covid 19[sunting | sunting sumber]

Di saat menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud pernah mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Dia menyatakan secara tegas tidak ingin lagi mengurus pandemi Covid-19, kendati penyebaran masih tinggi. Pernyataan itu disampaikan 29 Juni 2021,usai Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020.

Ia mengaku tidak menyerah urus Covid, hanya tidak mau mengurusi. Gafur merasa pihaknya tersudutkan terkait pengadaan barang dan jasa di masa pandemi (dianggap terlalu mahal). Ia menjabarkan, harga kebutuhan penanganan di awal Maret 2020 lalu sangat fluktuatif. Bahkan kejadian itu terus berlanjut hingga Agustus 2020.

Diisukan Membeli Pulau Malamber di Mamuju[sunting | sunting sumber]

Abdul Gafur membantah isu yang beredar di media bahwa Ia telah membeli Pulau Malamber di Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kabar itu awalnya mencuat dari keterangan Camat Kepulauan Balabalakang yang menyebut salah seorang penghuni pulau bernama Rajab menjual senilai Rp2 miliar, tetapi baru dibayarkan sebesar Rp200 juta sebagai uang muka.

Ia mengaku bahwa pulau tersebut adalah milik keluarganya jauh sebelum Indonesia merdeka.

Melaporkan Wakilnya ke Inspektorat[sunting | sunting sumber]

Saat menjabat sebagai Bupati, Abdul Gafur Mas'ud pernah melaporkan Wakilnya Hamdam ke Inspektorat Pemprov Kaltim dalam tuduhan penerbitan naskah dinas.

Membangun Rumah Dinas senilai 34 Miliar[sunting | sunting sumber]

Saat menjabat sebagai Bupati, Abdul Gafur Mas'ud memutuskan melakukan lanjutan pembangunan rumah dinas yang telah direncanakan dari pemerintahan periode sebelumnya di jalan pesisir pantai Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam dengan taksiran anggaran proyek mencapai Rp 34 miliar. Anggaran itu diperkirakan akan bertambah karena pembangunannya belum rampung seratus persen. Dan kebetulan lanjutan rencana pembangunan tersebut bersamaan dengan pandemi Covid19 sehingga menjadi sorotan publik.

OTT KPK[sunting | sunting sumber]

Abdul Gafur Mas'ud, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap dan gratifikasi kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2022

Abdul Gafur diamankan bersama 10 orang lainnya yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Kalimantan Timur pada Rabu (12/1/2022).

KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai penerima suap. Di antaranya, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud; pelaksana tugas Sekretaris Daerah Mulyadi; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Edi Hasmoro; Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jusman; serta Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis. Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan satu orang tersangka, yaitu Achmad Zuhdi selaku pihak swasta.

KPK menetapkan mereka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 2021-2022. Pemerintah Kabupaten mengagendakan beberapa proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan pada 2021. Nilai kontrak semua proyek mencapai Rp 112 miliar, seperti proyek peningkatan jalan dan pembangunan gedung perpustakaan.


Penyidik KPK menduga Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur memerintahkan bawahannya mengumpulkan sejumlah uang dari kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek tersebut. Selain itu, KPK menduga Abdul Gafur juga menerima uang dari penerbitan perizinan pemecahan batu.

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

• SD 09 Margasari Balikpapan

• MTs Negeri 1 Balikpapan

Darunnajah Islamic Boarding School, Ulujami Jakarta

• SMA Muhammadiyah 1 Samarinda

• S1 Ekonomi di STIE APRIN Palembang

• S2 Magister Ekonomi di Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.[1]

Organisasi dan jabatan[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ IT, JPNN (13 Januari 2022). "Profil Abdul Gafur Mas'ud". JPNN.com. Diakses tanggal 13 Januari 2022. 
Didahului oleh:
Yusran Aspar
Bupati Penajam Paser Utara
2018–2022
Diteruskan oleh:
Hamdam Pongrewa