Papua Barat (wilayah)

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Irian Barat)
Langsung ke: navigasi, cari
Artikel ini memuat informasi tentang wilayah barat Pulau Papua. Untuk provinsi Papua Barat di Indonesia, lihat Papua Barat.
Peta Ekspedisi Belanda di Nugini Belanda tahun 1907-1915

Papua Barat merupakan wilayah bagian barat dari Pulau Papua yang terbagi ke dalam 2 provinsi Indonesia, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Wilayah ini juga sering hanya disebut sebagai Papua Barat (West Papua) oleh berbagai media internasional.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Penguasaan Bacan, Ternate, dan Tidore[sunting | sunting sumber]

Menurut Kakawin Nagarakretagama yang ditulis antara bulan September-Oktober tahun 1365, daerah Wwanin/Onin (Kabupaten Fakfak) merupakan daerah pengaruh mandala Kerajaan Majapahit, kawasan ini mungkin bagian dari koloni kerajaan Hindu di Kepulauan Maluku yang diakui ditaklukan Majapahit. Dari keterangan yang diperoleh dalam kitab klasik Negarakertagama, misalnya, di sana dijelaskan sebagai berikut: " Ikang sakasanusasanusa Makasar Butun Banggawai Kuni Ggaliyao mwang i [ng] Salaya Sumba Solot Muar muwah tigang i Wandan Ambwan Athawa maloko Ewanin ri Sran ini Timur ning angeka nusatutur".

Menurut sejumlah ahli bahasa yang dimaksud Ewanin adalah nama lain untuk daerah Onin dan Sran adalah nama lain untuk Kowiai. Kowiai merupakan kerajaan lokal yang pengaruh mandalanya hingga sampai Kepulauan Kei, di tenggara Maluku. Namun Nagarakretagama tidak dapat dianggap sumber sejarah yang terpercaya tetapi lebih merupakan pujian seorang pujangga istana kepada rajanya.

Dalam bukunya "Neiuw Guinea", WC. Klein juga menjelaskan fakta awal mula pengaruh kerajaan Bacan di tanah Papua. Di sana dia menulis: In 1569 Papoese hoof den bezoeken Batjan. Ee aanterijken worden vermeld. ( pada tahun 1569 pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi kerajaan Bacan dimana dari kunjungan terebut terbentuklah kerajaan-kerajaan).[1] Menurut sejarah lisan orang Biak, dulu ada hubungan dan pernikahan antara para kepala suku mereka dan para sultan Tidore. Suku Biak merupakan suku Melanesia terbanyak yang menyebar di pantai utara Papua, karena itu bahasa Biak juga terbanyak digunakan dan dianggap sebagai bahasa persatuan Papua. Akibat hubungan daerah-daerah pesisir Papua dengan Sultan-Sultan Maluku maka terdapat beberapa kerajaan lokal (pertuanan) di pulau ini, yang menunjukkan masuknya sistem feodalisme yang merupakan bukan budaya asli etnik Papua. Kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya :

Di Kepulauan Raja Ampat yang terletak di lepas pantai pulau Papua terdapat empat kerajaan tradisional yang termasuk wilayah mandala kesultanan Bacan dan kesultanan Ternate, masing-masing adalah kerajaan Waigeo, dengan pusat kekuasaannya di Wewayai, pulau Waigeo; kerajaan Salawati, dengan pusat kekuasaan di Samate, pulau Salawati Utara; kerajaan Sailolof dengan pusat kekuasaan di Sailolof, pulau Salawati Selatan, dan kerajaan Misol, dengan pusat kekuasaan di Lilinta, pulau Misol.

Penguasa Kerajaan Lilinta/Misol (sejak abad ke-16 bawahan kesultanan Bacan):

  • Abd al-Majid (1872-1904)
  • Jamal ad-Din (1904-1945)
  • Bahar ad-Din Dekamboe (1945 - )

Penguasa Kerajaan Waigama (sejak abad ke-16 bawahan kesultanan Bacan):

  • Abd ar-Rahman (1872-1891)
  • Hasan (1891/1900-1916)
  • Syams ad-Din Tafalas (1916-1953)

Penguasa Kerajaan Salawati (sejak abad ke-16 bawahan Kesultanan Ternate):

  • Abd al-Kasim (1873-1890)
  • Muhammad Amin (1900-1918)
  • Bahar ad-Din Arfan (1918-1935)
  • Abu’l-Kasim Arfan (1935-?)

Penguasa Kerajaan Waigeo (sejak abad ke-16 bawahan Kesultanan Ternate):

  • Gandżun (1900-1918)

Tahun 1660, VOC memang sempat menandatangani perjanjian dengan sultan Tidore di mana Tidore mengakui protektorat Belanda atas penduduk Irian barat. Perjanjian ini jelas meliputi penduduk kepulauan antara Maluku dan Irian. Yang jelas juga, Tidore sebenarnya tidak pernah menguasai Irian. Jadi protektorat Belanda hanya merupakan fiksi hukum.

Tidore menganggap dirinya atasan Biak[8]. Pada masa itu, pedagang Melayu mulai mengunjungi pulau Irian. Justru pandangan Tidore ini yang menjadi alasan Belanda menganggap bagian barat pulau ini adalah bagian dari Hindia Belanda.

Sejak abad ke-16, selain di Kepulauan Raja Ampat yang termasuk wilayah kekuasaan Sultan Bacan dan Sultan Ternate, kawasan lain di Papua yaitu daerah pesisir Papua dari pulau Biak (serta daerah sebaran orang Biak) sampai Mimika merupakan bagian dari wilayah mandala Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan besar yang berdekatan dengan wilayah Papua. Tidore menganut adat Uli-Siwa (Persekutuan Sembilan), sehingga provinsi-provinsi Tidore seperti Biak, Fakfak dan sebagainya juga dibagi dalam sembilan distrik (pertuanan).

Penguasaan Hindia Belanda[sunting | sunting sumber]

Hindia Belanda 1930.gif

C. Lulofs, residen Nieuw-Guinea pertama di masa Hindia Belanda (1910-1938)
Ke-6 afdelingen (wilayah) Nieuw-Guinea Belanda di bawah penguasa Belanda di Maluku

Tahun 1826 Pieter Merkus, gubernur Belanda untuk Maluku, mendengar kabar angin bahwa Inggris mulai masuk pantai Irian di sebelah timur Kepulauan Aru. Dia mengutuskan rombongan untuk menjajagi pantai tersebut sampai Pulau Dolak[9]. Dua tahun kemudian, Belanda membangun Fort Du Bus, yang sekarang menjadi kota Lobo, dengan tujuan utama menghadang kekuatan Eropa lain mendarat di Irian barat. Fort Du Bus ditinggalkan tahun 1836.

Tahun 1872, Tidore mengakui kekuasaan Kerajaan Belanda atasnya.

Belanda baru kembali ke Irian tahun 1898. Irian dibagi antara Belanda, Jerman (bagian utara Irian timur) dan Inggris (bagian selatan Irian timur). Garis busur 141 diakui sebagai batas timur Irian barat. Pada 1898 - 1949, Papua bagian barat dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea) yang merupakan bagian dari Hindia Belanda.

Perebutan antara Indonesia dan Belanda[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara Indonesia. Indonesia pun menuntut semua wilayah bekas Hindia Belanda sebagai wilayahnya. Akan tetapi, Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat sebagai negara terpisah karena adanya perbedaan etnis. Status Papua bagian barat tidak terselesaikan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan diputuskan untuk ditunda pembahasannya selama 1 tahun. Penyelesaian status Papua bagian barat menjadi berlarut-larut dan tidak selesai juga hingga tahun 1961, sampai terjadilah pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda pada Desember 1961 dan awal 1962 untuk memperebutkan wilayah ini. Melalui Perjanjian New York, akhirnya disetujui untuk menyerahkan sementara Papua bagian barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) sebelum diberikan sepenuhnya kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan sebuah referendum act of free choice pada tahun 1969, dimana rakyat Papua bagian barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Penguasaan Indonesia[sunting | sunting sumber]

Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore diangkat pemerintah RI menjadi gubernur pertama Papua tahun 1956-1961 yang saat itu beribukota di Soasiu, pulau Tidore. Setelah berada di bawah penguasaan Indonesia sepenuhnya, Papua bagian barat dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat).

Gerakan separatis[sunting | sunting sumber]

Penduduk asli Papua bagian barat merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam Indonesia sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh sebagian masyarakat Papua tidak diakui dan dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tahun 1965, beberapa nasionalis Papua bagian barat membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai sarana perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.

Gubernur Papua masa Belanda[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]