Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (disingkat DPRD provinsi) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi. Di Provinsi Aceh DPRD provinsi disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Wewenang dan Tugas[sunting | sunting sumber]

DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:

  1. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  5. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
  8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan[sunting | sunting sumber]

Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.[1]

Hak DPRD Provinsi[sunting | sunting sumber]

Hak DPRD provinsi adalah:

  1. Hak interpelasi yaitu hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  2. Hak angket yaitu hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak dan Kewajiban Anggota[sunting | sunting sumber]

Hak Anggota[sunting | sunting sumber]

Anggota DPRD provinsi berhak:

  1. mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan pendapat;
  4. memilih dan dipilih;
  5. membela diri;
  6. imunitas;
  7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  8. protokoler; dan
  9. keuangan dan administratif.

Kewajiban Anggota[sunting | sunting sumber]

Anggota DPRD provinsi berkewajiban:

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
  3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  7. menaati tata tertib dan kode etik;
  8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
  9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Fraksi[sunting | sunting sumber]

Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi. Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.

Alat Kelengkapan[sunting | sunting sumber]

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

  1. pimpinan;
  2. Badan Musyawarah;
  3. komisi;
  4. Badan Legislasi Daerah;
  5. Badan Anggaran;
  6. Badan Kehormatan; dan
  7. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:

  1. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;
  2. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
  3. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi. Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.

Komisi[sunting | sunting sumber]

Komisi di DPRD provinsi dibentuk dengan ketentuan:

  1. DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;
  2. DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.

Daftar DPRD Provinsi[sunting | sunting sumber]

No. DPRD Provinsi Jumlah Anggota Periode 2014-2019 Keterangan
1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 81[2] Diatur dengan UU Nomor 11 Tahun 2006
2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten 85
4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu
5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 106[3] Jumlah anggota diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 [1]
7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
13 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
15 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara
21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
22 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
23 Dewan Perwakilan Rakyat Papua 55
24 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat
25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
26 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
28 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
29 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
30 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
31 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
32 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
33 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Lihat Pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]