Pemilihan umum Indonesia 2019

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Pemilu 2019)
Logo Pemilu 2019
Pemilihan Umum Indonesia 2019

17 April 2019
Pemilihan Presiden
← 2014
2024 →
Terdaftar190,770,329 Penurunan 1.64pp
Kehadiran pemilih158,012,506 (82.83%) Kenaikan 13.25pp
  Joko Widodo presidential portrait (2016).jpg Prabowo.jpg
Calon Joko Widodo Prabowo Subianto
Partai PDI-P Gerindra
Aliansi
Koalisi
Indonesia Kerja
Koalisi Indonesia
Adil dan Sejahtera
Pendamping Ma'ruf Amin Sandiaga Uno
Suara rakyat 85,607,362 68,650,239
Persentase 55.50% 44.50%

2019 Indonesian Presidential Election Results.svg

Map of the 2019 Indonesian Presidential Election by Province.svg

Presiden petahana
Joko Widodo

PDI-P

Presiden terpilih

Joko Widodo
PDI-P

Pemilihan legislatif
← 2014
2024 →
Partai Pemimpin % Kursi ±
PDI-P 19.33 128
Gerindra 12.57 78
Golkar 12.31 85
PKB 9.69 58
Nasdem 9.05 59
PKS 8.21 50
Demokrat 7.77 54
PAN 6.84 44
PPP 4.52 19
Daftar partai yang memenangkan kursi. Lihat hasil lengkapnya di bawah.
Ketua sebelumnya Ketua terpilih
MPR: Zulkifli Hasan
DPR: Bambang Soesatyo
DPD: Oesman Sapta Odang
MPR: Bambang Soesatyo
DPR: Puan Maharani
DPD: La Nyalla Mattalitti

Pemilihan umum Indonesia 2019 adalah pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019.[1][2] Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara, presiden, wakil presiden, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan anggota badan legislatif daerah dipilih pada hari yang sama dengan lebih dari 190 juta pemilih yang memenuhi syarat. Enam belas partai berpartisipasi dalam pemilu secara nasional, termasuk empat partai baru.

Pemilihan presiden, yang keempat dalam sejarah negara Indonesia, menggunakan sistem luber jurdil mayoritas langsung sederhana. Presiden petahana Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, mencalonkan diri kembali dengan ulama senior Muslim, Ma'ruf Amin, sebagai pasangannya melawan mantan jenderal Prabowo Subianto dan mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno untuk masa jabatan lima tahun antara 2019 dan 2024. Pemilihan tersebut merupakan pertandingan ulang dari pemilihan presiden 2014, di mana Jokowi mengalahkan Prabowo.

Pemilihan legislatif, yang merupakan pemilihan ke-12 di Indonesia, diikuti oleh lebih dari 240.000 calon yang memperebutkan lebih dari 20.000 kursi di MPR dan dewan daerah untuk provinsi dan kota/kabupaten, serta lebih dari 8.000 memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan tersebut digambarkan sebagai "salah satu pemungutan suara satu hari yang paling rumit dalam sejarah global".[3] 85 juta suara Jokowi adalah suara terbanyak yang diberikan untuk satu kandidat pada setiap pemilihan demokratis dalam sejarah Indonesia, melebihi rekor pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono, yang memenangkan 73 juta suara pada tahun 2009.[4]

Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Jokowi sebagai pemenang dalam pemilihan presiden, dengan lebih dari 55% suara. PDI-P Jokowi menempati urutan pertama dalam pemilihan DPR dengan 19,33%, diikuti oleh Gerindra Prabowo dengan 12,57%, kemudian Golkar dengan 12,31%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 9,69%, Partai Nasdem dengan 9,05%, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 8,21%.

Setelah pemilu, muncul laporan tentang lebih dari 3 ribu petugas pemilu, di antaranya 569 orang meninggal selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Tim kampanye Prabowo mengklaim bahwa kematian tersebut terkait dengan penipuan yang merugikan dirinya.[5] Hingga 9 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan korban tewas termasuk 456 petugas pemilu, 91 agen pengawas, dan 22 petugas polisi.[6]

Pada pagi hari tanggal 22 Mei 2019, para pendukung Prabowo melakukan protes di Jakarta atas kemenangan Jokowi. Protes berubah menjadi kerusuhan yang menewaskan 8 orang oleh petugas keamanan dan lebih dari 600 orang terluka.[7]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Pemilu di Indonesia sebelumnya diadakan secara terpisah, dengan undang-undang pemilu 2008 yang mengatur bahwa pemilihan presiden dan legislatif diadakan setidaknya terpisah tiga bulan. Namun, setelah gugatan Mahkamah Konstitusi 2013, diputuskan bahwa pemilihan 2019 – yang merupakan pemilihan legislatif ke-12 dan pemilihan presiden ke-4 – akan diadakan secara bersamaan. Tujuan diadakannya pemilihan serentak adalah untuk mengurangi biaya terkait dan meminimalkan politik transaksional, di samping meningkatkan jumlah pemilih.[8][9]

Dalam pemilihan presiden 2014, Gubernur Jakarta Joko Widodo mengalahkan mantan jenderal Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden ketujuh Indonesia. Meskipun awalnya memiliki pemerintahan minoritas, Jokowi kemudian berhasil mendapatkan dukungan dari Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, memberinya kendali atas legislatif.[10][11] Dalam pemilihan legislatif tahun yang sama, mantan partai oposisi PDI-P berhasil mengamankan bagian terbesar di DPR, mengungguli Golkar dan Gerindra.[12]

Meskipun ada rencana untuk memperkenalkan pemungutan suara elektronik, DPR pada Maret 2017 mengumumkan tidak akan mengamanatkan pemungutan suara elektronik pada pemilu 2019 karena kekhawatiran peretasan dan karena kurangnya jangkauan internet nasional.[13] Pada 7 April 2017, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri mengadakan pertemuan dengan pansus DPR untuk membahas RUU tentang Pemilu 2019.[14] Ketua Pansus DPR yang membahas RUU itu, Lukman Edy, mengumumkan pada 25 April 2017 bahwa Rabu, 17 April 2019, telah disepakati sebagai tanggal pemilihan.[15]

Pencalonan calon anggota legislatif pusat dan daerah serta calon presiden dan wakil presiden selesai pada September 2018. Masa kampanye dari 13 Oktober 2018 hingga 13 April 2019 diikuti dengan masa tenang kampanye tiga hari sebelum hari pemungutan suara pada 17 April. Hasil akhir rencananya akan diumumkan pada 22 Mei, sedangkan pelantikan presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 20 Oktober 2019.[16]

Sistem pemilihan[sunting | sunting sumber]

Petugas pemilu mengenakan pakaian adat pernikahan Minang di TPS Kota Pariaman, Sumatera Barat

Pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.[17][18] KPU, badan pemerintah yang independen secara hukum, bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu.[19] Selain itu, pemungutan suara dipantau oleh Bawaslu yang juga memiliki kewenangan untuk memutuskan pelanggaran aturan pemilu (misalnya kesalahan administrasi, pembelian suara, dll).[20] Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bawaslu atau KPU ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang terdiri dari satu anggota dari masing-masing badan dan lima lainnya yang direkomendasikan oleh pemerintah.[21]

Pemilih diberikan lima surat suara:[a] untuk presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dewan provinsi, dan dewan kabupaten/kota (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). [24] Para pemilih menggunakan paku untuk membuat lubang di kertas suara yang menunjukkan kandidat dari partai mana yang ingin mereka pilih,[25] dan kemudian mencelupkan jari mereka ke dalam tinta sebagai tindakan pencegahan terhadap kecurangan pemilih.[26] Tabulasi suara dilakukan secara manual di atas kertas.[27] KPU secara hukum diwajibkan mengumumkan hasil pemilu dalam waktu 35 hari sejak pemungutan suara, yaitu sebelum 22 Mei 2019.[28]

Suara presiden[sunting | sunting sumber]

Contoh surat suara pemilihan presiden Indonesia 2019.

Untuk mencalonkan diri sebagai presiden, seorang calon harus didukung oleh partai politik dengan total 20% kursi di DPR atau 25% suara populer pada pemilihan legislatif sebelumnya.[29][18]:Pasal. 222 Partai politik dibiarkan netral jika tidak dapat mengajukan calonnya sendiri. Namun, jika partai netral dapat mendukung kandidat mereka sendiri, mereka harus melakukannya, atau akan dilarang berpartisipasi dalam pemilihan berikutnya.[18]:Pasal. 235[30]

Prosedur pemungutan suara mengikuti sistem dua putaran, dengan pemilih cukup memilih salah satu pasangan calon. Kandidat yang menang diharuskan untuk memenangkan mayoritas dan setidaknya 20% suara di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi kriteria, pemilihan harus diulang dengan maksimal dua peserta.[18]:Pasal. 416

Suara legislatif[sunting | sunting sumber]

Kandidat DPR dari Daerah Pemilihan 1 Sumut

Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih dari daerah pemilihan dengan banyak anggota melalui pemungutan suara dengan sistem daftar terbuka,[18][31] dan pembagian kursi dilakukan dengan Metode Webster/Sainte-Laguë, berbeda dengan pemilihan sebelumnya yang menggunakan kuota Hare.[32] Ada kuota gender yang mensyaratkan setidaknya 30% dari calon yang terdaftar adalah perempuan.[33]

Ambang batas parlemen 4% ditetapkan bagi partai untuk diwakili di DPR, meskipun kandidat masih bisa memenangkan kursi di dewan daerah asalkan mereka memenangkan suara yang cukup.[31][34] Ada 575 kursi DPR yang diperebutkan – naik dari 560 pada 2014.[31] Secara nasional terdapat 80 dapil DPR, dengan 272 dapil provinsi dan 2.206 dapil kota.[35] Calon anggota DPD tidak boleh menjadi anggota partai politik. Empat anggota dipilih untuk setiap provinsi – total 136.[36]

Pemilih[sunting | sunting sumber]

Sebuah TPS di Samarinda, Kalimantan Timur.
Dokumen voting pos yang dikirim ke pemilih Indonesia di Britania Raya.

Usia memilih untuk pemilihan adalah 17, atau kurang jika sudah menikah.[37] Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dapat memilih di kedutaan dan konsulat, TPS keliling, atau melalui pos, dengan pemungutan suara berlangsung pada 8–14 April.[38]

Pada 5 September 2018, KPU mengumumkan ada 187 juta pemilih terdaftar – 185.732.093 di Indonesia dan 2.049.791 memilih di luar negeri. Mereka akan memberikan suara di 805.075 TPS di Indonesia, dengan surat suara masuk dan 620 TPS di luar negeri.[39] Sejumlah besar TPS (yang diperbarui pada April 2019 menjadi 810.329)[40] berarti rata-rata ada 200 pemilih per TPS, dibandingkan dengan 600 pada pemilu 2014.[41] Sekitar 17 juta orang terlibat dalam menjalankan pemilu meliputi petugas pemilu, penjaga TPS, dan saksi terdaftar dari kandidat dan partai.[26]

Kemudian, 670.000 nama dihapus menyusul pengaduan duplikat dalam daftar pemilih, menurunkan jumlah total pemilih menjadi sekitar 187,1 juta.[42] Penyelidikan lebih lanjut menghasilkan lebih dari 1 juta pemilih duplikat ditemukan di Papua pada bulan Oktober, dari daftar pemilih awal yang berjumlah 3 juta.[43] Komisioner Bawaslu pada awal September memperkirakan akan ada sekitar 2 juta pemilih ganda,[44] sementara partai oposisi Gerindra menyatakan bahwa mereka hanya memiliki 137 juta pemilih di daftar internal mereka, dan mengklaim bahwa mereka menemukan 25 juta nama rangkap dalam daftar.[45] Angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 192,8 juta pemilih, termasuk 2 juta di luar negeri.[46]

Karena berbagai masalah logistik, yakni dengan pendistribusian surat suara, 2.249 TPS harus melakukan pemungutan suara lanjutan.[47] Pemungutan suara ulang juga direkomendasikan di kedutaan Kuala Lumpur karena dugaan kecurangan pemilih dan pemilihan lanjutan di Sydney karena tempat pemungutan suara di sana tutup lebih awal.[48]

Partai yang bersaing[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 27 partai politik terdaftar di KPU untuk maju dalam pemilu.[49] Pada 17 Februari 2018, KPU mengumumkan bahwa 14 partai lolos verifikasi pendahuluan dan berhak mengikuti pemilihan legislatif. Partai Bulan Bintang kemudian mengajukan banding ke Bawaslu yang memutuskan bahwa mereka dapat berpartisipasi sehingga totalnya menjadi 15 partai.[50][51] Banding Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ke Bawaslu ditolak, tetapi putusan 11 April oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan bahwa partai tersebut memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan.[52] Empat partai lagi hanya diperebutkan di Aceh.[53]

Nomor
suara
Partai Pemimpin
1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar
2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Sukarnoputri
4 Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto
5 Partai Nasdem Surya Paloh
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Ahmad Ridha Sabana
7 Partai Berkarya Tommy Suharto
8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman
9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo
10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa
11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie
12 Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan
13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang
14 Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
19[b] Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra
20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono

Keempat partai lokal Aceh tersebut adalah:[55]

Nomor
suara
Partai Pemimpin
15 Partai Aceh Muzakir Manaf
16 Partai Suara Independen Rakyat Aceh Muhammad Nazar
17 Partai Daerah Aceh Jamaluddin Thaib
18 Partai Nanggroe Aceh Irwandi Yusuf

Pemilihan presiden[sunting | sunting sumber]

Kandidat[sunting | sunting sumber]

Pada Juli 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa hanya partai atau koalisi yang memiliki minimal 20% kursi di legislatif atau 25% suara pada pemilu sebelumnya, yang berhak mengajukan calon presiden.[56] Persyaratan untuk calon presiden/wakil presiden lainnya berupa hanya warga negara Indonesia lahir seumur hidup atau warga negara naturalisasi yang lahir di luar negeri dan memperoleh kewarganegaraan asing di luar kehendak mereka sendiri yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dengan usia minimum 40 tahun dan "beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa". Jika calon memiliki pasangan, mereka juga harus warga negara Indonesia. Catatan kriminal yang mengakibatkan lebih dari lima tahun penjara atau kebangkrutan dapat menghalangi kandidat untuk mencalonkan diri. Batasan masa jabatan dua periode menghalangi Wakil Presiden petahana Jusuf Kalla mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden.[57][18]:Art. 169

Kecuali PAN, semua partai dalam koalisi pemerintah mendukung Jokowi untuk masa jabatan kedua.[58] Secara total, sembilan partai yang maju dalam pemilihan legislatif mendukung Jokowi, dengan koalisi yang bertemu secara resmi pada Mei 2018. Dari sembilan partai tersebut, Perindo dan PSI berpartisipasi untuk pertama kalinya.[59] Tak lama setelah Ma'ruf dinyatakan sebagai calon wakil presiden Jokowi, pemimpin partai PPP anggota koalisi Jokowi, Muhammad Romahurmuziy, menyatakan bahwa koalisi yang dijuluki Koalisi Indonesia Kerja,[60] sudah final dan tidak akan menerima tambahan partai.[61] Secara total, koalisi memperoleh lebih dari 62% suara selama pemilihan legislatif 2014 dan menguasai 337 dari 560 kursi DPR.

Selain Gerindra, partai-partai yang mendukung Prabowo tidak mengkonfirmasi dukungan mereka hingga larut malam hari pendaftaran: PAN dan PKS pada 9 Agustus 2018,[62][63] Demokrat dan Berkarya pada 10 Agustus,[64][65] meskipun koalisi telah ada sebelumnya.[66] PAN menarik diri dari koalisi pemerintah, yang mengakibatkan pengunduran diri menteri reformasi birokrasi dan anggota PAN Asman Abnur.[67] Koalisi pro-Prabowo bernama Koalisi Indonesia Adil Makmur.[68] Ada lima partai dalam koalisi – termasuk Berkarya, sebuah partai baru[69] – yang memenangkan 36% suara legislatif 2014 dan memegang 223 dari 560 kursi DPR.

Dua partai – PBB (berpartisipasi dalam pemilu 2014, tetapi tidak mendapatkan kursi legislatif nasional) dan Partai Garuda (partai baru) – awalnya tidak mendukung salah satu kandidat. Sekretaris Partai Garuda Abdullah Mansyuri menyatakan partainya fokus pada pemilihan legislatif. Sementara ketua PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan baik kubu Jokowi maupun Prabowo tidak mengundang PBB.[70][71] Namun, kemudian ia akan bergabung dengan tim kampanye Jokowi sebagai pengacaranya.[72] Pada 27 Januari 2019, PBB secara resmi mendukung Jokowi.[73] Partai Nanggroe Aceh – yang memegang 3 dari 81 kursi di dewan provinsi Aceh – juga mendukung Jokowi pada Januari 2019.[74]

Pendaftaran calon presiden dibuka antara 4 dan 10 Agustus 2018 di kantor pusat KPU di Jakarta.[75] Tidak ada calon yang menyatakan siapa wakil presiden mereka hingga 9 Agustus 2018. Kedua pemilihan itu dianggap "mengejutkan" dengan Jokowi memilih ulama senior dan politisi, Ma'ruf Amin, meskipun ada laporan awal bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD akan dipilih. Prabowo pada menit terakhir memilih pengusaha dan wakil gubernur Jakarta Sandiaga Uno – hampir tengah malam pada hari itu – juga tidak terduga. Sandiaga tidak disebutkan dalam tahap awal seleksi.[76][77]

Calon[sunting | sunting sumber]

Lainnya[sunting | sunting sumber]

Orang lain yang menyatakan niat, menerima dukungan politik, atau disebut-sebut sebagai calon presiden meliputi putra mantan presiden Yudhoyono dan calon gubernur Jakarta 2017 Agus Harimurti Yudhoyono,[78][79] mantan Ketua MPR Amien Rais,[80][81] Gubernur Jakarta dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan,[82][83] yang semuanya kemudian mendukung Prabowo serta mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, yang kemudian menyatakan dukungan untuk Jokowi.[84][85]

Kampanye[sunting | sunting sumber]

Masa kampanye resmi berlangsung sekitar enam bulan, dimulai dengan deklarasi "kampanye damai" pada 23 September 2018 dan berakhir pada 13 April 2019.[86] Sebelum kampanye dimulai, kedua belah pihak menyerahkan tim kampanyenya ke KPU; Jokowi dipimpin oleh pengusaha Erick Thohir sedangkan Prabowo dipimpin oleh mantan Panglima TNI Djoko Santoso.[87]

Debat[sunting | sunting sumber]

Hitung mundur pemilihan di Monumen Selamat Datang.
Surat suara pemilihan presiden dikirim melalui pos untuk diaspora Indonesia. Surat suara dicoblos di bagian 01, mendukung Jokowi-Ma'ruf.

KPU menjadwalkan lima debat akan diadakan pada 2019, jumlah yang sama seperti pada 2014. Anggota DPR dan Ketua Komite Pusat PAN Yandri Susanto mengusulkan agar debat diadakan dalam bahasa Inggris, tetapi KPU memutuskan bahwa debat akan diadakan dalam bahasa Indonesia.[88][89] Soal debat dari KPU diberikan terlebih dahulu kepada para calon. Tim kampanye Prabowo mengkritiknya karena meremehkan para kandidat.[90]

Debat pertama yang diadakan pada 17 Januari 2019, berfokus pada masalah hukum, hak asasi manusia, terorisme dan korupsi yang dimoderatori oleh Ira Koesno dan Imam Priyono.[91] Kedua kandidat menggambarkan visi mereka selama tahap awal. Jokowi mengakui sulitnya menyelesaikan kasus-kasus HAM lama dan berjanji akan memperkuat institusi penegak hukum. Prabowo berbagi sentimen ini dan menyerukan kenaikan gaji pegawai negeri untuk mengurangi korupsi.[92]

Debat kedua diadakan pada 17 Februari 2019, dengan topik yang meliputi energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan yang dimoderatori oleh presenter berita Anisha Dasuki dan Tommy Tjokro.[93] Kali ini, kedua kandidat lebih banyak menggunakan angka dan statistik. Dalam satu segmen, Jokowi menanyai Prabowo tentang pendiriannya terkait perusahaan unikorn, membingungkan Prabowo secara singkat, dan menyebabkan meme internet terkait hewan unikorn.[94] Tentang topik reforma agraria, Jokowi menunjukkan kepemilikan lahan oleh Prabowo atas 340.000 hektare (840.000 ekar).[95] Prabowo menyatakan bahwa ia memegang tanah di bawah hak budidaya alih-alih kepemilikan penuh dan bersedia mengembalikannya kepada negara.[96][97]

Debat ketiga yang melibatkan capres-cawapres meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya, dilaksanakan pada 17 Maret 2019.[98] Pada 30 Maret 2019, debat keempat diadakan, yang dipusatkan di sekitar pertahanan dan kebijakan luar negeri.[99] Debat kelima dan terakhir diadakan pada 13 April 2019 dan berfokus pada ekonomi, kesejahteraan masyarakat, industri, perdagangan, dan investasi.[100]

Sosial media[sunting | sunting sumber]

Dengan generasi milenial sekitar dua perlima dari populasi Indonesia, ada upaya signifikan dari kedua belah pihak untuk menarik kelompok usia tersebut.[101] Salah satu contoh kampanye besar yang berpusat di media sosial ialah #2019GantiPresiden yang diprakarsai oleh politisi PKS Mardani Ali Sera. Hal ini sampai mengadakan rapat umum di beberapa kota sehingga mereka dilarang karena terjadi beberapa bentrokan dengan pendukung Jokowi.[102]

Sebelum masa kampanye dimulai, para pengamat memperkirakan maraknya hoaks dan berita palsu yang masuk melalui media sosial dan WhatsApp. Seorang pengamat mencatat bahwa pemerintah memiliki pengaruh yang terbatas dalam menangani masalah ini, karena dapat dibingkai sebagai pihak yang berpihak pada petahana.[103][104] Satu kasus khusus melibatkan aktivis dan juru kampanye Prabowo Ratna Sarumpaet. Dia salah mengklaim telah diserang, awalnya menyebabkan banyak politisi oposisi terkemuka menyuarakan dukungan. Namun, dia mengakui bahwa dia berbohong setelah penyelidikan polisi. Akibatnya, dia diadili dan dipaksa mundur dari tim kampanye dan Prabowo secara pribadi meminta maaf karena menyebarkan hoax.[105] Kedua belah pihak membentuk kelompok anti-hoaks khusus untuk melakukan serangan balik di media sosial,[86][106] dengan pemerintah Indonesia mengadakan briefing berita palsu mingguan.[107]

Di tengah sikap apatis publik terhadap partai dan kandidat utama, pasangan calon bohongan, "Nurhadi-Aldo", mendapatkan popularitas di media sosial, dengan 400.000 pengikut Instagram dalam bulan pertama pembuatannya. Akun tersebut memparodikan estetika politik yang khas dan menggunakan akronim vulgar.[108]

Keuangan[sunting | sunting sumber]

Pada 23 September, kedua tim kampanye mengajukan anggaran awal. Tim kampanye Jokowi melaporkan saldo awal Rp 11,9 miliar dan tim Prabowo Rp 2 miliar. Pengamat Indonesia Corruption Watch menganggap angka awal “tidak realistis” (tim Jokowi menghabiskan Rp 293 miliar pada 2014, sementara Prabowo menghabiskan Rp 166 miliar). Perwakilan dari kedua tim menjawab bahwa saldo tersebut hanyalah saldo awal dan akan bertambah sepanjang masa kampanye.[109]

Khusus untuk kampanye Prabowo-Sandi, Sandi Uno membayar sebagian besar biaya kampanye dengan kontribusinya mencapai 70% dari dana kampanye yang dilaporkan (Rp 95,4 miliar dari Rp 135 miliar). Uno menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg bahwa ia menghabiskan sekitar US$100 juta untuk pemilihan tersebut.[110]

Dukungan[sunting | sunting sumber]

Polling[sunting | sunting sumber]

Pada akhir 2018, Jokowi berada di depan Prabowo dalam sebagian besar survei.[111][112] Tabel di bawah ini memberikan hasil survei terperinci dari berbagai organisasi.

Jajak pendapat dilakukan setelah pencalonan
Organisasi polling Tanggal Ukuran sampel Jokowi Prabowo
Charta Politika 5–10 April 2019 2,000 55.7 38.8
SMRC 5–8 April 2019 2,285 56.8 37.0
LSI 18–26 March 2019 1,200 60 40
SMRC 24 February-5 March 2019 2,479 57.6 31.8
Kompas 22 February-5 March 2019 2,000 49.2 37.4
LSI 18–25 January 2019 1,200 54.8 31.0
Median 6–15 January 2019 1,500 47.9 38.7
Charta Politika 22 December 2018 – 2 January 2019 2,000 53.2 34.1
LSI 10–19 November 2018 1,200 53.2 31.2
Median 4–16 November 2018 1,200 47.7 35.5
Kompas 24 September-5 October 2018 1,200 52.6 32.7
SMRC 7–24 September 2018 1,074 60.4 29.8
Indikator 1–6 September 2018 1,220 57.7 32.3
Y-Publica 13–23 August 2018 1,200 52.7 28.6
LSI 12–19 August 2018 1,200 52.2 29.5
Alvara 12–18 August 2018 1,500 53.5 35.2

CATATAN: Lihat peringatan di atas

Jajak pendapat dilakukan sebelum pencalonan
Organisasi polling Tanggal Ukuran sampel Jokowi Prabowo JK Gatot AHY Anies Ahok Hary Tanoe Zulkifli H Iskandar
RTK 23 July-1 Aug 2018 1,610 42.5 21.3 0.4 1.6 3.1 0.8 0.4 0.2 1.8
Median 19 April-5 May 2018 2,100 35.70 22.60 6.80 5.20
Median (head to head) 19 April-5 May 2018 2,100 58.20 26.60
Polcomm 3–6 May 2018 1,200 36.42 27.17 4.92 4.33 3.5 2.5
IDM (head to head) 28 Apr – 8 May 2018 2,450 29.8 50.1
IDM 28 Apr – 8 May 2018 2,450 26.4 40.1 8.2 6.3
RTK 21 Apr – 21 May 2018 1,610 38.5 20.5 1.6 2.7 0.9
Indo Barometer 15–22 Apr 2018 2,000 40.7 19.7 1.2 2.7 2.0 2.4 0.9 1.0 0.3 0.5
Charta Politika 13–19 Apr 2018 2,000 51.2 23.3 2.0 5.5 2.7 3.4 0.6
INES 12 – 28 April 2018 2,180 27.7 50.2 7.4
Cyrus 27 March-3 April 2018 1,230 56.7 19.8 1.6 3.2 2.1 1.6 2.2
Median 24 March-6 April 2018 1,200 36.2 20.4 4.3 7.0 1.8 2.0 1.6
Kompas 21 March-1 April 2018 1,200 55.9 14.1 1.8
KedaiKOPI 19–27 March 2018 1,135 48.3 21.5 2.1 1.1 1.1 0.5
Populi Center 7–16 February 2018 1,200 64.3 25.3
Median 1–9 February 2018 1,000 35.0 21.2 5.5 3.3 4.5
Poltracking 27 January-3 February 2018 1,200 45.4 19.8 0.5 0.3 0.8 0.6 0.3
Indo Barometer 23–30 January 2018 1,200 32.7 19.1 2.1 2.7 2.5 2.5 2.9 0.8
SMRC 7–13 December 2017 1,220 38.9 10.5 0.9 1.2 1.7 1.3
PolMark[pranala nonaktif permanen] 13–25 November 2017 2,600 50.2 22.0 0.7 2.0 4.8 4.5 1.6
Indo Barometer 15–23 November 2017 1,200 34.9 12.1 3.2 2.5 3.6 3.3
Poltracking 8–15 November 2017 2,400 41.5 18.2 0.9 0.8 0.8 0.5
Populi Center 19–26 October 2017 1,200 49.4 21.7 0.4 2.0 0.7 0.7
PolMark 22 October 2017 2,250 41.2 21 2.9
Median 2 October 2017 1,000 36.2 23.2 2.6 2.8 4.4
Indikator 17–24 September 2017 1,220 34.2 11.5 0.7 0.5 0.5 0.5 1
SMRC 3–10 September 2017 1,220 38.9 12 0.8 0.3 0.3 0.9 0.8 0.6
SMRC 14–20 May 2017 1,500 53.7 37.2
SMRC 14–20 May 2017 1,500 34.1 17.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.9 1.1
Kompas April 2017 41.6 22.1

CATATAN: Lihat peringatan di atas

Pemilihan legislatif[sunting | sunting sumber]

Pemilih yang menerima surat suara untuk pemilihan.
Pemilih memberikan pilihannya untuk pemilu. Pemilih harus menunggu beberapa menit sampai namanya dipanggil sebelum mencoblos.

Kursi yang diperebutkan[sunting | sunting sumber]

Pemilihan Legislatif di Indonesia: April 2019[113]
Level Institusi Kursi Perubahan dari 2014
Nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 575 Kenaikan15
Nasional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 136 Kenaikan4[c]
Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD I) 2,207 Kenaikan95
Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD II) 17,340[115] Kenaikan445
Total 20,528 Kenaikan829
Daftar calon anggota DPD dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Jakarta.

Kandidat[sunting | sunting sumber]

Semua calon legislatif harus warga negara Indonesia, berusia di atas 21 tahun, lulusan sekolah menengah atas (atau sederajat), dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Selain itu, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau legislatif daerah harus didukung oleh partai politik dan harus mengundurkan diri dari kantor pemerintah non-legislatif – kecuali presiden dan wakil presiden – atau posisi di perusahaan milik negara. Para legislator yang mencalonkan diri untuk pemilihan kembali atau badan lain melalui partai politik baru juga diharuskan mengundurkan diri.[116]

Untuk DPR, ada 7.968 calon – 4.774 laki-laki dan 3.194 perempuan – memperebutkan 575 kursi dengan rata-rata 13,86 calon per kursi yang tersedia. Hanya tiga partai – Nasdem, PAN, dan PKB – yang menggunakan seluruh kuota 575 kandidat, dan PKPI hanya mendaftarkan 137 kandidat.[117] Formappi, sebuah LSM, menemukan bahwa 529 dari 560 (94%) anggota DPR petahana mencalonkan diri kembali.[118]

Pemilihan anggota DPD mensyaratkan calon non-partai, dengan total 807 calon memperebutkan 136 kursi. Ketua petahana, Oesman Sapta Odang, sempat dicoret dari daftar pencalonan karena tidak mengundurkan diri dari Hanura, meski dia diangkat kembali saat menyerahkan surat pengunduran diri. Meskipun semua provinsi mendapat alokasi empat kursi, jumlah calon bervariasi dari 10 untuk Papua Barat hingga 49 untuk Jawa Barat.[119][120] Sekitar 245.000 kandidat mencalonkan diri untuk semua kursi legislatif di seluruh negeri.[121] Misalnya, 1.586 kandidat disetujui untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat memperebutkan 120 kursi.[122]

Rincian nomor caleg DPR[123]
Nomor urut.
Partai Wilayah Kandidat Laki-laki Perempuan
1 Partai Kebangkitan Bangsa PKB 80 575 355 220
2 Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra 79 569 360 209
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP 80 573 358 215
4 Partai Golongan Karya Golkar 80 574 357 217
5 Partai Nasional Demokrat NasDem 80 575 354 221
6 Partai Garuda Garuda 80 225 115 110
7 Partai Berkarya Berkarya 80 554 341 213
8 Partai Keadilan Sejahtera PKS 80 533 321 212
9 Partai Persatuan Indonesia Perindo 80 568 347 221
10 Partai Persatuan Pembangunan PPP 80 554 321 233
11 Partai Solidaritas Indonesia PSI 80 574 300 274
12 Partai Amanat Nasional PAN 80 575 356 219
13 Partai Hati Nurani Rakyat Hanura 79 427 250 177
14 Partai Demokrat Demokrat 80 573 350 223
19 Partai Bulan Bintang PBB 80 382 228 154
20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI 61 137 61 76

Keuangan[sunting | sunting sumber]

Partai politik, seperti calon presiden, diminta menyerahkan anggaran kampanyenya ke KPU. Selain sumbangan dari simpatisan dan anggota, partai-partai peserta pemilu 2014 juga menerima uang dari pemerintah sebesar Rp 1.000 (US$0,071) per suara yang diterima.[124][125] Hingga Januari 2019, partai-partai politik nasional secara kolektif telah melaporkan sumbangan kampanye sebesar Rp 445 miliar (US$31,6 juta).[126]

Polling[sunting | sunting sumber]

CATATAN: Keakuratan survei politik di Indonesia sangat bervariasi, dengan beberapa yang memiliki sedikit transparansi. Perlu juga dicatat bahwa beberapa lembaga juga bertindak sebagai konsultan politik dan survei sering kali dibayar oleh kandidat.[127] Oleh karena itu, kehati-hatian harus dilakukan dalam menggunakan data pemungutan suara di bawah ini.

Polling untuk Pemilu Legislatif Indonesia 2019
Organisasi polling Tanggal Ukuran sampel PDI-P Golkar Gerindra Demokrat PKB PKS PAN PPP Hanura Nasdem PBB Perindo PSI Berkarya Garuda PKPI
Cyrus 27 March-2 April 2019 1,230 27.9 11.4 16.7 5.5 8.0 5.1 3.7 3.2 1.2 3.7
LSI 18–26 March 2019 1,200 24.6 11.8 13.4 5.9 5.8 3.9 3.1 2.9 0.9 2.5 0.2 3.9 0.2 0.7 0.1 0.1
Charta Politika 1–9 March 2019 2,000 24.8 9.8 15.7 5.1 7.2 4.1 3.2 3.6 0.8 4.9 0.4 1.3 1.4 0.4 0.2 0.3
Kompas 22 February-5 March 2019 2,000 26.9 9.4 17 4.6 6.8 4.5 2.9 2.7 0.9 2.6 0.4 1.5 0.9 0.5 0.2 0.2
LSI 18–25 January 2019 1,200 23.7 11.3 14.6 5.4 8.2 4 1.5 3.5 0.5 4.5 - 3.6 0.4 0.1 0.3 -
Charta Politika 22 December 2018 – 2 January 2019 2,000 25.2 9.0 15.2 4.5 8.1 4.2 2.6 4.3 0.6 5.3 0.4 2.7 - - - 0.1
Kompas 24 September-5 October 2018 1,200 29.90 6.20 16.00 4.80 6.30 3.30 2.30 3.20 1.00 3.60 0.40 1.50 0.40 0.40 0.30 0.10
Median 19 April–5 May 2018 1,200 26.00 8.80 16.50 8.60 8.70 3.00 3.40 2.80 0.70 2.70 0.20 3.50 0.30 0.20 0.20
Polcomm 3–6 May 2018 1,200 22.92 7.92 17.5 6.17 3.42 2.83 3.25 1.17 0.58 1.75 0.42 1.75 0.33
LSI 28 Apr–5 May 2018 1,200 21.7 15.3 14.7 5.8 6.2 2.2 2.5 1.8 0.7 2.3 0.4 2.3 0.1 0.1 0.3 0.1
Charta Politika 13–19 Apr 2018 2,000 24.9 11 12.3 5 7 3.5 2.8 3.8 0.6 3.6 0.7 4.0 0.2 0.2
Cyrus 27 Mar–3 Apr 2018 1,239 26.9 11.5 11.5 5.0 7.3 3.5 1.5 4.3 1.0 3.3 0.2 4.3 0.3 0.8 0.3
Indikator 25–31 Mar 2018 1,200 27.7 8.0 11.4 6.6 5.8 4.0 1.9 3.5 0.5 2.7 0.3 4.6 0.2 0.3 0.7
Median 24 Mar–6 Apr 2018 1,200 21.1 9.3 15 8.1 8.5 2.9 2 3.6 0.7 2.4
Kompas 21 Mar–1 Apr 2018 1,200 33.3 7.2 10.9 2.8 4.9 2.4 1.3 2.2 2.5 1.5
Poltracking[pranala nonaktif permanen] 27 Jan–3 Feb 2018 1,200 26.5 11.3 13.4 6.6 6 4.6 3.6 2.7 2.3 3.3 0.5 2.1 2.1
LSI 7–14 Jan 2018 1,200 22.2 15.5 11.4 6.2 6 3.8 2 3.5 0.7 4.2 0.3 3 0.3
Indikator 17–24 Sep 2017 1,220 23.6 12 10.3 8 5.5 3.3 1.9 4.6 0.9 2 0.5 2.5 0.4
PolMark 9–20 Sep 2017 2,250 25.1 9.2 7.1 5.3 6.3 2.4 3.6 2.4 0.3 2.8 0.2 1.7
SMRC 3–10 Sep 2017 1,220 27.1 11.4 10.2 6.9 5.5 4.4 3.6 4.3 1.3 2.4 0.1 2

CATATAN: Lihat peringatan di atas

Hasil[sunting | sunting sumber]

Hasil pemilu presiden[sunting | sunting sumber]

Ringkasan[sunting | sunting sumber]

Hasil pemilu kabupaten/kota menunjukkan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak di masing-masing daerah. Joko Widodo: red; Prabowo Subianto: tan.
Hasil pemilu luar negeri menunjukkan kandidat dengan perolehan suara terbesar di 3.174 TPS di 130 kota di seluruh dunia, per 20 Mei 2019. Data masuk 100%. Joko Widodo: red; Prabowo Subianto: blue. Tunisia memiliki kondisi khusus: tie.

KPU secara resmi mengumumkan bahwa pasangan Jokowi-Amin telah memenangkan pemilihan pada dini hari 21 Mei 2019.[1] Penghitungan suara resmi adalah 85 juta suara untuk Jokowi (55,50%) dan 68 juta suara untuk Prabowo (44,50%). Hasilnya dapat diajukan banding di Mahkamah Konstitusi; pihak yang berselisih tentang penghitungan resmi memiliki waktu 72 jam setelah pengumuman untuk mengajukan banding.[128]

Sebelum pengumuman hasil resmi, 40 badan diberi wewenang oleh KPU untuk merilis hasil penghitungan cepat.[129]

CalonPasanganPartaiSuara%
Joko WidodoMa'ruf AminIndonesian Democratic Party of Struggle85.607.36255.50
Prabowo SubiantoSandiaga UnoGreat Indonesia Movement Party68.650.23944.50
Jumlah154.257.601100.00
Suara sah154.257.60197.62
Suara tidak sah/kosong3.754.9052.38
Jumlah suara158.012.506100.00
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi190.770.32982.83
Sumber: KPU

Menurut provinsi[sunting | sunting sumber]

Suara menurut provinsi[130] Joko Widodo presidential portrait (2016).jpg Prabowo.jpg Total suara
Joko Widodo
PDI–P
Prabowo Subianto
Gerindra
Suara % Suara %
Sumatra Aceh 404.188 14.41 2.400.746 85.59 2.804.934
Sumatra Utara 3.936.515 52.32 3.587.786 47.68 7.524.301
Sumatra Barat 407.761 14.09 2.488.733 85.91 2.896.494
Riau 1.248.713 38.73 1.975.287 61.27 3.224.000
Jambi 859.833 41.68 1.203.025 58.32 2.062.858
Sumatra Selatan 1.942.987 40.30 2.877.781 59.70 4.820.768
Bengkulu 583.488 49.89 585.999 50.11 1.169.487
Lampung 2.853.585 59.34 1.955.689 40.66 4.809.274
Kepulauan Bangka Belitung 495.729 63.23 288.235 36.77 783.964
Kepulauan Riau 550.692 54.19 465.511 45.81 1.016.203
Jawa Banten 2.537.524 38.46 4.059.514 61.54 6.597.038
Jakarta 3.279.547 51.68 3.066.137 48.32 6.345.684
Jawa Barat 10.750.568 40.07 16.077.446 59.93 26.828.014
Jawa Tengah 16.825.511 77.29 4.944.447 22.71 21.769.958
Yogyakarta 1.655.174 69.03 742.481 30.97 2.397.655
Jawa Timur 16.231.668 65.79 8.441.247 34.21 24.672.915
Kalimantan Kalimantan Barat 1.709.896 57.50 1.263.757 42.50 2.973.653
Kalimantan Tengah 830.948 60.74 537.138 39.26 1.368.086
Kalimantan Selatan 823.939 35.92 1.470.163 64.08 2.294.102
Kalimantan Timur 1.094.845 55.71 870.443 44.29 1.965.288
Kalimantan Utara 248.239 70.04 106.162 29.96 354.401
Sunda Kecil Bali 2.351.057 91.68 213.415 8.32 2.564.472
Nusa Tenggara Barat 951.242 32.11 2.011.319 67.89 2.962.561
Nusa Tenggara Timur 2.368.982 88.57 305.587 11.43 2.674.569
Sulawesi Sulawesi Utara 1.220.524 77.24 359.685 22.76 1.580.209
Gorontalo 369.803 51.73 345.129 48.27 714.932
Sulawesi Tengah 914.588 56.41 706.654 43.59 1.621.242
Sulawesi Tenggara 555.664 39.75 842.117 60.25 1.397.781
Sulawesi Barat 475.312 64.32 263.620 35.68 738.932
Sulawesi Selatan 2.117.591 42.98 2.809.393 57.02 4.926.984
Maluku Maluku 599.457 60.40 392.940 39.60 992.397
Maluku Utara 310.548 47.39 344.823 52.61 655.371
Papua Papua 3.021.713 90.66 311.352 9.34 3.333.065
Papua Barat 508.997 79.81 128.732 20.19 637.729
Perantau 570.534 73.31 207.746 26.69 778.280
total 85,607,362 55.50 68,650,239 44.50 154,257,601

Jokowi memenangkan suara mayoritas di 21 dari 34 provinsi dan mayoritas pemilih di luar negeri.[131] Pengamat dari Cornell University mencatat dominasi Jokowi di wilayah mayoritas non-Muslim—seperti Bali Hindu dan Sulawesi Utara Kristen—meskipun kehilangan dukungan di provinsi berpenduduk mayoritas Muslim seperti Aceh. Jokowi juga tampil baik di wilayah etnis Jawa - terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Khususnya, Jokowi memenangkan 100% suara di lima kabupaten Papua - Puncak, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Lanny Jaya - karena sistem noken (suara komunal) yang diterapkan di sana.[132] Sebaliknya, Prabowo menang di sebagian besar provinsi Sumatera, selain provinsi Banten dan Jawa Barat.[133]

Penolakan[sunting | sunting sumber]

Marinir bersiap untuk protes pemilu Indonesia 2019.

Kubu Prabowo telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima hasil resmi KPU. Pada 14 Mei 2019, dia mengadakan jumpa pers dimana dia menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemungutan suara dan mengklaim bahwa tim kampanyenya telah mengumpulkan bukti. Tim kampanye juga meminta KPU menghentikan penghitungan suara resmi mereka.[134] Menyusul hasil penghitungan cepat tidak resmi yang menunjukkan kemenangan Jokowi, Prabowo mengklaim penghitungan internalnya memenangkan 62% suara dan menuduh lembaga survei berpihak.[135] Salah satu anggota tim kampanye, Fadli Zon, telah mengindikasikan bahwa tim kampanye tidak akan membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (yang menolak banding mereka pada tahun 2014).[136] Setelah pengumuman resmi KPU pada 21 Mei, Prabowo menyatakan bahwa dia menolak hasil pemilihan presiden dan akan menempuh "jalur hukum konstitusional".[137]

Protes oleh pendukung Prabowo diperkirakan akan terjadi pada 22 Mei, ketika KPU akan mengumumkan hasilnya secara resmi. Sebagai antisipasi, kedutaan AS dan Singapura mengeluarkan pemberitahuan yang memperingatkan warganya untuk menghindari protes.[138][139] Menyusul penangkapan 29 orang yang diduga merencanakan serangan terhadap unjuk rasa tersebut, Kepolisian Republik Indonesia mendesak masyarakat untuk tidak menghadiri protes.[140] Beberapa tokoh oposisi, seperti Kivlan Zen, diselidiki atas dugaan makar.[141]

Menyusul protes, tim kampanye Prabowo meluncurkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan sidang pertama dijadwalkan pada 18 Juni 2019.[142] Mereka sebelumnya telah mengajukan pengaduan ke Bawaslu yang ditolak dengan alasan tidak cukup bukti. Menurut Bawaslu, pengaduan hanya menyertakan tautan ke artikel berita online sebagai bukti.[143] Pada 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan tim Prabowo.[144]

Hasil pemilu legislatif[sunting | sunting sumber]

Penghitungan resmi menempatkan PDI-P di tempat pertama dengan 19,33%, diikuti oleh Gerindra Prabowo dengan 12,57%. Partai dengan perolehan suara terbanyak berikutnya adalah Golkar, PKB, Partai Nasdem, dan PKS.[145][146] Sekitar setengah dari legislator terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat adalah petahana, dengan dua pertiga berusia antara 41 dan 60 tahun.[147]

PartySuara%+/–Seats+/–
PDI-P27.053.96119.33+0.38128+19
Gerindra17.594.83912.57+0.7678+5
Golkar17.229.78912.31–2.4485–6
PKB13.570.0979.69+0.6558+11
Nasdem12.661.7929.05+2.3359+23
PKS11.493.6638.21+1.4250+10
Demokrat10.876.5077.77–2.4254–7
PAN9.572.6236.84–0.7544–4
PPP6.323.1474.52–2.0119–20
Perindo3.738.3202.67Baru0Baru
Partai Berkarya2.929.4952.09Baru0Baru
PSI2.650.3611.89Baru0Baru
HANURA2.161.5071.54–3.720–16
PBB1.099.8480.79–0.6700
Partai Garuda702.5360.50Baru0Baru
PKPI312.7750.22–0.6900
Jumlah139.971.260100.00575+15
Suara sah139.971.26088.88
Suara tidak sah/kosong17.503.95311.12
Jumlah suara157.475.213100.00
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi187.781.88483.86
Sumber: KPU, Jakarta Globe Medcom


Menurut provinsi[sunting | sunting sumber]

Provinsi Total
kursi
Kursi dimenangkan
PDI–P Golkar Gerindra Nasdem PKB PD PKS PAN PPP
Aceh 13 0 2 2 0 2 2 2 1 2
Sumatra Utara 30 7 4 4 4 1 3 4 3 0
Sumatra Barat 14 0 2 3 1 0 2 2 3 1
Riau 13 2 2 2 0 1 2 2 1 1
Jambi 8 1 2 1 1 1 1 0 1 0
Sumatra Selatan 17 2 3 3 3 1 2 1 2 0
Bengkulu 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Lampung 20 5 3 2 2 2 2 2 2 0
Kepulauan Bangka Belitung 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Kepulauan Riau 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0
Jakarta 21 7 1 3 1 0 2 5 2 0
Jawa Barat 91 13 14 17 5 8 10 13 8 3
Jawa Tengah 77 26 11 8 5 13 5 5 0 4
Yogyakarta 8 2 1 1 1 1 0 1 1 0
Jawa Timur 87 20 11 11 9 19 7 2 5 3
Banten 22 5 3 4 0 1 3 3 2 1
Bali 9 6 2 0 0 0 1 0 0 0
Nusa Tenggara Barat 11 1 1 2 1 1 1 2 1 1
Nusa Tenggara Timur 13 3 2 0 3 2 2 0 1 0
Kalimantan Utara 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Kalimantan Barat 12 4 2 1 2 1 0 1 1 0
Kalimantan Tengah 6 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Kalimantan Selatan 11 3 2 2 0 1 0 1 1 1
Kalimantan Timur 8 2 2 1 1 0 1 1 0 0
Sulawesi Utara 6 3 1 0 2 0 0 0 0 0
Sulawesi Tengah 7 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Sulawesi Selatan 24 3 4 3 4 2 2 1 3 2
Sulawesi Tenggara 6 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Gorontalo 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Sulawesi Barat 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Maluku 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Maluku Utara 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Papua 10 1 1 1 3 1 1 0 2 0
Papua Barat 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Total 575 128 85 78 59 58 54 50 44 19
Source: General Election Commission

Hasil pemilihan legislatif provinsi[sunting | sunting sumber]

Hasil Pemilu Legislatif Provinsi (DPRD Provinsi)
Rangkuman hasil pemilu DPR RI 17 April 2019 (jumlah kursi yang dimenangkan)
Provinsi PKB Gerindra PDIP Golkar Nasdem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura Demokrat PBB PKPI PA PNA PDA SIRA Total
Aceh[148] 3 8 1 9 2 0 0 6 0 6 0 6 1 10 0 1 18 6 3 1 81
Sumatra Utara[149] 2 15 19 15 12 0 0 11 1 2 0 8 6 9 0 0 0 0 0 0 100
Sumatra Barat[150] 3 14 3 8 3 0 0 10 0 4 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 65
Riau[151] 6 8 10 11 2 0 0 7 0 4 0 7 1 9 0 0 0 0 0 0 65
Jambi[152] 5 7 9 7 2 0 1 5 0 3 0 7 2 7 0 0 0 0 0 0 55
Bengkulu[153] 4 6 7 7 5 0 0 2 2 2 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 45
Sumatra Selatan[154] 8 10 11 13 6 0 0 6 3 1 0 5 3 9 0 0 0 0 0 0 75
Kepulauan Riau[155] 3 4 8 8 6 0 0 6 0 1 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 45
Bangka Belitung[156] 0 6 10 7 5 0 0 4 0 6 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 45
Lampung[157] 9 11 19 10 9 0 0 9 0 1 0 7 0 10 0 0 0 0 0 0 85
Banten[158] 7 16 13 11 4 0 1 11 0 5 1 6 1 9 0 0 0 0 0 0 85
Jakarta[159] 5 19 25 6 7 0 0 16 0 1 8 9 0 10 0 0 0 0 0 0 106
Jawa Barat[160] 12 25 20 16 4 0 0 21 1 3 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 120
Jawa Tengah[161] 20 13 42 12 3 0 0 10 0 9 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 120
Yogyakarta[162] 6 7 17 5 3 0 0 7 0 1 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 55
Jawa Timur[163] 25 15 27 13 9 0 0 4 0 5 0 6 1 14 1 0 0 0 0 0 120
Bali[164] 0 6 33 8 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 55
NTB[165] 6 9 4 10 5 0 2 7 0 7 0 5 1 7 2 0 0 0 0 0 65
NTT[166] 7 6 10 10 9 0 0 0 6 1 1 6 5 4 0 0 0 0 0 0 65
Kalimantan Barat[167] 5 7 15 8 8 0 0 3 1 3 0 5 2 7 0 1 0 0 0 0 65
Kalimantan Tengah[168] 4 5 12 7 5 0 0 1 1 1 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 45
Kalimantan Selatan[169] 5 8 8 12 4 0 0 5 0 3 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 55
Kalimantan Timur[170] 5 8 11 12 2 0 0 4 0 4 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 55
Kalimantan Utara[171] 2 5 5 4 2 0 0 3 1 1 0 2 5 4 1 0 0 0 0 0 35
Sulawesi Selatan[172] 8 11 8 13 12 0 0 8 1 6 0 7 1 10 0 0 0 0 0 0 85
Sulawesi Barat[173] 2 4 6 8 6 0 0 0 3 1 0 2 4 9 0 0 0 0 0 0 45
Sulawesi Tenggara[174] 3 4 5 7 5 0 0 4 0 2 0 8 1 5 1 0 0 0 0 0 45
Sulawesi Tengah[175] 4 6 6 7 7 0 0 4 2 1 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 45
Gorontalo[176] 1 4 7 10 6 0 0 4 0 5 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 45
Sulawesi Utara[177] 1 2 18 7 8 0 0 1 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 45
Maluku Utara[178] 1 5 8 8 4 1 2 2 2 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 45
Maluku[179] 3 6 7 6 3 0 1 5 2 2 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 45
Papua Barat[180] 2 3 7 8 7 0 0 2 2 0 0 3 3 6 0 2 0 0 0 0 45
Papua[181] 3 5 7 6 8 1 3 3 1 1 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 55

Hasil pemilihan legislatif kabupaten/kota[sunting | sunting sumber]

Hasil Pemilu Legislatif Daerah (DPRD Kabupaten/Kota)
No. Partai Jumlah anggota Distribusi Catatan
Jumlah % Provinsi Kabupaten/Kota
1 PKB 1,553 8.97% 33 429
2 Gerindra 1,970 11.42% 33 504
3 PDIP 2,803 16.18% 33 494
4 Golkar 2,412 13.89% 33 515
5 Nasdem 1,628 9.37% 33 484
6 Garuda 33 0.19% 7 21
7 Berkarya 131 0.75% 26 93
8 PKS 1,229 7.05% 33 411
9 Perindo 379 2.18% 31 229
10 PPP 954 5.50% 33 357
11 PSI 60 0.35% 15 43
12 PAN 1,302 7.51% 32 433
13 Hanura 746 4.30% 32 346
14 Demokrat 1,584 9.13% 33 486
15 PA 120 0.69% 1 22 Partai daerah
16 SIRA 4 0.02% 1 2 Partai daerah
17 PDA 17 0.10% 1 6 Partai daerah
18 PNA 46 0.27% 1 18 Partai daerah
19 PBB 214 1.23% 30 143
20 PKPI 155 0.89% 24 100

Source:[182]

Hasil hitung cepat tidak resmi[sunting | sunting sumber]

Hasil hitung cepat tidak resmi untuk pemilihan legislatif Indonesia 2019
Organisasi polling PKB Gerindra PDI-P Golkar Nasdem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura PD PBB PKPI Data diterima Sumber
Litbang Kompas 9.27 12.87 19.89 11.86 8.23 0.53 2.12 8.67 2.84 4.62 2.06 6.67 1.34 8.05 0.76 0.23 93.9% [183]
LSI 9.71 12.52 19.69 12.19 8.61 0.98 2.41 8.04 2.95 4.34 2.37 6.15 1.89 6.83 0.93 0.39 99.55% [183]
Indo Barometer 8.97 13.37 19.49 11.64 7.84 0.57 2.12 9.66 2.67 4.40 2.07 6.83 1.64 7.63 0.84 0.27 91.58% [183]
Indikator 10.05 12.88 19.11 11.88 9.00 0.50 2.06 8.42 2.66 4.46 1.99 6.55 1.63 7.64 0.93 0.25 88.71% [184]
Poltracking 10.42 12.71 19.21 12.64 8.50 0.62 2.17 7.83 2.78 4.48 1.82 6.32 1.64 7.69 0.86 0.31 N/A [185]
SMRC 9.57 12.59 19.42 12.14 8.95 0.63 2.19 8.12 2.80 4.48 1.94 6.65 1.71 7.55 0.87 0.31 N/A [185]

Pemilih[sunting | sunting sumber]

Tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan 2019 merupakan sebuah rekor dengan sekitar 81% dari pemilih terdaftar, berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Itu adalah jumlah pemilih tertinggi dalam sejarah pemilihan presiden Indonesia, berbeda dengan tren peningkatan jumlah golput antara tahun 2004 dan 2014.[186] Daerah-daerah tertentu di Papua Barat juga mengizinkan prosedur pemungutan suara tradisional di mana satu kepala desa mewakili seluruh masyarakat, yang menghasilkan jumlah partisipasi 100%.[187]

Kontroversi[sunting | sunting sumber]

Seorang wanita (berpakaian hijab putih) mengawasi proses pemilihan. Perempuan itu saksi dari PKS. Saksi dari pihak lain terlihat di belakang wanita tersebut.

Pengamat mengkritik keputusan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serentak karena terlalu berbelit-belit. Tabulasi suara secara manual di TPS berlangsung hingga sehari setelah pemilihan itu sendiri.[188] Kelelahan dan keletihan yang disebabkan oleh jam kerja yang panjang mengakibatkan setidaknya 225 petugas pemilu meninggal selama pemungutan suara atau dalam penghitungan suara berikutnya, selain 1.470 jatuh sakit.[189] Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerukan pemilu 2024 untuk kembali ke format 2014 dimana pemilihan legislatif dan presiden yang terpisah.[190] Pemilu 2024, di bawah peraturan yang ada, akan menjadi pemungutan suara di semua jabatan legislatif dan eksekutif terpilih di negara ini.[191] Hingga 9 Mei 2019, KPU mengonfirmasi bahwa 569 kematian terjadi karena terlalu bekerja keras; Jumlah tersebut terdiri dari 456 petugas pemilu, 91 agen pengawas, dan 22 polisi. Selain itu, 4.310 dilaporkan jatuh sakit.[6]

Pada Juli 2018, KPU mengesahkan peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual, dan terpidana kasus narkoba mencalonkan diri.[192] Namun, Bawaslu dan DPR keberatan dengan peraturan tersebut dan menuduh KPU melanggar undang-undang pemilu 2017.[193] Mahkamah Agung Indonesia akhirnya memutuskan bahwa peraturan KPU tidak sah, yang memungkinkan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan.[194] Tiga puluh delapan orang yang pernah menjadi narapidana korupsi akhirnya mencalonkan diri untuk jabatan di seluruh negeri – 26 untuk dewan kabupaten/kota dan 12 untuk dewan provinsi.[195]

KPU juga dikritik karena memberikan opsi kepada calon legislatif untuk tidak mempublikasikan resume mereka. Formappi menemukan bahwa sekitar seperempat dari kandidat memilih untuk tidak mempublikasikan informasi mereka, dengan 18% lebih lanjut tidak mengirimkan apapun. Beberapa kandidat menyatakan bahwa mereka ingin mempublikasikan informasi mereka, tetapi tidak bisa karena alasan teknis melalui situs web KPU.[118][196]

Kotak suara untuk pemilihan dibuat dari karton tahan air yang ditujukan untuk sekali pakai. KPU mengatakan akan menghemat biaya kotak suara dan memungkinkan pembangunan kotak transparan seperti yang diamanatkan oleh peraturan pemilu.[197] Meski semua partai di DPR menyetujui keputusan itu, tim kampanye Prabowo menentangnya.[198] Uno mengatakan bahwa ada potensi kecurangan.[199] Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa "Gerindra mengarang alasan untuk kalah".[200] KPU kemudian menggelar demonstrasi publik di mana kotak suara disiram air dan didudukkan untuk menunjukkan kekuatannya, [201] meskipun pejabat KPU dari berbagai daerah telah melaporkan menerima 70 kotak suara yang rusak karena air,[202][203][204] dan bahkan kotak suara dari kardus dimakan rayap.[205][206]

Pada Januari 2019, Yusril Ihza Mahendra diisukan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah tersebut dipandang kontroversial di Indonesia sebagai bagian dari semakin banyak tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan Muslim konservatif Indonesia menjelang pemilihan.[207] Pemerintah kemudian menangguhkan upaya ini karena Ba'asyir menolak menerima Pancasila sebagai ideologinya. Dia malah berpegang pada sudut pandang Islam fundamentalisnya.[208]

Sepanjang kampanyenya, Prabowo dituduh menyebarkan pesimisme dan menggunakan strategi kampanye Donald Trump 2016 yang menyoroti kesenjangan ekonomi.[209] Dalam salah satu pidatonya pada Oktober 2018, Prabowo menyatakan ingin "Membuat Indonesia Hebat Kembali", seperti slogan kampanye Trump tahun 2016.[210][211] Dia juga menuduh wartawan "memanipulasi" kehadiran Reuni Akbar 212 "Mujahidin" pada 2 Desember 2018.[212][213] Prabowo dikenal memiliki hubungan dekat dengan Muslim fundamentalis,[214] dengan Muhammad Rizieq Shihab dari Front Pembela Islam sebagai salah satu contohnya. Rizieq, yang berada di pengasingan di Mekah, terus-menerus berkampanye melawan Jokowi dan Prabowo.[215] Prabowo juga berjanji akan membawa pulang Rizieq jika dia terpilih.[216]

Biaya[sunting | sunting sumber]

Anggaran sebesar Rp 24,9 triliun (US$1,8 miliar) dialokasikan untuk pemilu – 3% lebih tinggi dari anggaran yang digunakan pada pemilu 2014. Ini termasuk pengeluaran untuk "menjaga pemilu dari pembajakan".[217] KPU memperkirakan kebutuhan dana sebesar Rp 16,8 triliun pada Desember 2017,[218] kemudian direvisi menjadi Rp 15 triliun untuk pemilihan satu tahap,[219] dan akhirnya mengajukan permintaan pendanaan sebesar Rp 18,1 triliun, di atas Rp 8,6 triliun yang diminta Bawaslu, pada September 2018.[220] Petugas di tempat pemungutan suara masing-masing dibayar Rp 500.000 (kira-kira US$35).[221]

Galeri[sunting | sunting sumber]

Maskot Pemilu 2019
Paslon Jokowi-Ma'ruf
Paslon Prabowo-Sandi
Kotak suara
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara
Daftar capres dan cawapres dipajang di luar TPS
Pejabat KPU dan perwakilan berbagai organisasi dan partai menyaksikan penghitungan suara di TPS 100 di Jakarta Utara.
Tanda sudah melakukan pemilihan untuk menghindari kecurangan.
Sandiaga Uno meraih Rekor MURI Indonesia atas pencapaian kunjungan 1500 tempat kampanye dalam 7 bulan

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Kecuali pemilih di Jakarta yang tidak memilih DPRD kabupaten/kota dan hanya mendapatkan empat surat suara[22] dan pemilih di luar negeri yang hanya memilih presiden/wakil presiden dan DPR.[23]
  2. ^ Surat suara nomor 15 sampai 18 diberikan kepada partai-partai lokal di provinsi Aceh[54]
  3. ^ Karena pembentukan Kalimantan Utara, yang sebelumnya tidak mempunyai perwakilan[114]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Zunita Putri (21 May 2019). "KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019". Detik.com. Diakses tanggal 21 May 2019. 
  2. ^ Zunita Putri (21 May 2019). "KPU Tetapkan Hasil Pileg 2019: PDIP Juara, Disusul Gerindra-Golkar". Detik.com. Diakses tanggal 21 May 2019. 
  3. ^ Bland, Ben (3 April 2019). "The mind-boggling challenge of Indonesia's election logistics". The Interpreter. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 April 2019. Diakses tanggal 11 April 2019. 
  4. ^ Rizky Suryarandika (31 May 2019). "Suara Jokowi-Amin di Pilpres 2019 Lampaui SBY dan Obama". Republika.co.id. Diakses tanggal 9 May 2020. 
  5. ^ "Old age, poor health caused deaths of poll administrators: Indonesia government". The Straits Times. 12 May 2019. Diakses tanggal 14 May 2019. 
  6. ^ a b Beo Da Costa, Agustinus (9 May 2019). "Indonesia should probe deaths of election staff – parliament deputy". Reuters (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 11 May 2019. 
  7. ^ Medistiara, Yulida (23 May 2019). "Anies: 8 Orang Meninggal Dunia dalam Aksi 21-22 Mei". detiknews. Diakses tanggal 24 May 2019. 
  8. ^ Karina M. Tehusijarana (8 February 2019). "Explaining the 2019 simultaneous elections". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 29 April 2019. 
  9. ^ "Indonesia to ensure stability during elections, says president's..." Reuters (dalam bahasa Inggris). 12 April 2018. Diakses tanggal 29 April 2019. 
  10. ^ "Jokowi vs. Prabowo: Who Will Win in 2019?". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 February 2018. Diakses tanggal 24 September 2018. 
  11. ^ Chandran, Nyshka (18 October 2016). "Two years on, Indonesian President Jokowi is just getting started". CNBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 August 2018. Diakses tanggal 24 September 2018. 
  12. ^ "Indonesian opposition party leads parliamentary poll". BBC. 10 April 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  13. ^ "House to not apply e-voting in 2019 elections". The Jakarta Post. 30 March 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 May 2017. Diakses tanggal 3 May 2017. 
  14. ^ "RUU Pemilu: Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden Bulan April 2019". Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. KPU. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 June 2017. Diakses tanggal 8 June 2017. 
  15. ^ Anugrah (25 April 2017). "Pemilu 2019: Rabu 17 April 2019". Harian Terbit. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 July 2017. Diakses tanggal 8 June 2017. 
  16. ^ Rommy Roosyana (11 May 2019). "Pelantikan presiden hasil Pemilu 2019 digelar Oktober". Beritagar.id. Diakses tanggal 12 May 2019. 
  17. ^ "Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)". setkab.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-04. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  18. ^ a b c d e f "Indonesian Electoral Law of 2017". Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 28 August 2018. Diakses tanggal 24 September 2018. 
  19. ^ Budhiati, Ida (14 May 2017). "Rekonstruksi Kelembagaan KPU". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  20. ^ "Tugas, Wewenang, dan Kewajiban". bawaslu.go.id. Bawaslu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  21. ^ Stefanie, Christie (12 June 2017). "Jokowi Lantik Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 December 2018. Diakses tanggal 18 December 2018. 
  22. ^ Alpino, Okto Rizki (7 April 2019). "Khusus DKI, Pemilih Hanya Dapat Empat Surat Suara di Pemilu 2019". SINDOnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
  23. ^ Ronauli, Margareth (12 April 2019). "Ini Tata Cara Pemilu 2019 di Luar Negeri". tagar.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
  24. ^ "Jusuf Kalla: 2019 Elections Most Complicated in World". Tempo. 25 June 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  25. ^ Tanamal, Yvette (22 August 2018). "Why Indonesians Use Nails Instead of Pens When Voting". Vice. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  26. ^ a b "Indonesians Vote in Vast Democratic Exercise". The New York Times. 17 April 2019. Diakses tanggal 22 April 2019. 
  27. ^ "Rekapitulasi Surat Suara Pemilu Dilakukan secara Manual". KOMPAS. 1 March 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
  28. ^ "KPU: Hasil Resmi Pemilu 2019 Diumumkan Paling Lama 35 Hari". Berita Satu. 17 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
  29. ^ "Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)". setkab.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-04. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  30. ^ "Parpol tak Usung Capres Belum Tentu Kena Sanksi". JPNN. 5 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 15 October 2018. 
  31. ^ a b c Amindoni, Ayomi (21 July 2017). "Apa yang perlu Anda ketahui tentang UU Pemilu". BBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 23 September 2018. 
  32. ^ Tehusijarana, Karina M. (28 May 2018). "New votes-to-seats system makes elections 'fairer'". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 May 2018. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  33. ^ "Ketua DPR Minta Parpol Penuhi Kuota Caleg Perempuan di Pemilu 2019". liputan6.com. 14 April 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 23 September 2018. 
  34. ^ Dwi Andayani (14 August 2018). "Suara Parpol Tak Lolos Parlemen akan Hangus, Begini Aturannya". Detik.com. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  35. ^ "Pemilu 2019: Inilah Jumlah Dapil dan Kursi di Dewan". JPNN. 18 April 2018. Diakses tanggal 23 May 2019. 
  36. ^ "Minus OSO, 807 Orang Berebut Kursi DPD RI". Detik.com. 20 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 September 2018. Diakses tanggal 24 September 2018. 
  37. ^ Amindoni, Ayumi (21 July 2017). "Apa yang perlu Anda ketahui tentang UU Pemilu". BBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 16 October 2018. 
  38. ^ Andayani, Dwi (24 April 2018). "Ini Jadwal Pemilu 2019 Bagi WNI di Luar Negeri". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  39. ^ Irfan, Muhammad (6 September 2018). "Daftar Pemilih Tetap Nasional Ditetapkan, Tapi Masih Terbuka Perbaikan". Pikiran Rakyat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 15 October 2018. 
  40. ^ "Setelah Putusan MK, Jumlah TPS Pemilu 2019 Bertambah 829 Jadi 810.329". KOMPAS. 8 April 2019. Diakses tanggal 22 April 2019. 
  41. ^ "Widodo glides to a second term in Indonesia". Asia Times (dalam bahasa Inggris). 17 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  42. ^ "187m voters to woo as poll season begins in Indonesia". The Straits Times. 19 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 September 2018. Diakses tanggal 16 October 2018. 
  43. ^ Prastiwi, Devira (22 October 2018). "Bawaslu Papua Temukan Jutaan Pemilih Ganda Pemilu 2019". liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2018. Diakses tanggal 7 November 2018. 
  44. ^ Farisa, Fitria Chusna (12 September 2018). "Bawaslu Prediksi Jumlah Pemilih Ganda Pemilu 2019 Capai 2 Juta". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 7 November 2018. 
  45. ^ "Political parties dispute voters list". The Jakarta Post. 4 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 16 October 2018. 
  46. ^ "KPU: Jumlah Pemilih Tetap Pemilu 2019 Capai 192 Juta". CNN Indonesia. 15 December 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 December 2018. Diakses tanggal 17 December 2018. 
  47. ^ Farisa, Fitria Chusna (18 April 2019). "KPU Gelar Pemungutan Suara Susulan di 2.249 TPS". KOMPAS. Diakses tanggal 22 April 2019. 
  48. ^ Asmara, Chandra Gian (17 April 2019). "Pemilu Malaysia Diulang, di Sydney Buka Susulan". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 22 April 2019. 
  49. ^ Andayani, Dwi (17 October 2017). "Resmi Ditutup KPU, 27 Parpol Daftar sebagai Peserta Pemilu 2019". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 23 September 2018. 
  50. ^ "Four new parties to take part in 2019 elections". The Jakarta Post. 17 February 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 March 2018. Diakses tanggal 16 March 2018. 
  51. ^ "Bawaslu finds Crescent Star Party eligible for 2019 elections". The Jakarta Post. 5 March 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 March 2018. Diakses tanggal 16 March 2018. 
  52. ^ Putranto, Aryo (11 April 2018). "Diloloskan Pemilu oleh PTUN, PKPI Langsung Gelar Rakernas". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 April 2018. Diakses tanggal 11 April 2018. 
  53. ^ "Ada 16 Parpol Nasional Peserta Pemilu 2019, Tahu Apa Saja?". Kumparan. 13 April 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  54. ^ "KPU Beri PBB Nomor Urut 19 untuk Pemilu 2019". CNN Indonesia. 6 March 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 April 2018. Diakses tanggal 12 April 2018. 
  55. ^ Suryowati, Estu (19 February 2018). "Ini Nomor Urut Empat Partai Lokal Aceh di Pemilu 2019". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 May 2018. Diakses tanggal 9 May 2018. 
  56. ^ Aritonang, Margareth S. (21 July 2017). "Election bill passed, presidential threshold intact". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2017. Diakses tanggal 22 July 2017. 
  57. ^ Saragih, Samgysara (23 May 2018). "KPU: WNI Naturalisasi Boleh Jadi Capres atau Cawapres". Kabar24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  58. ^ Putri, Teatrika Handiko (9 August 2018). "Pilpres 2019: PAN Akhirnya Resmi Dukung Prabowo". IDN Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  59. ^ Ibnu Sani, Ahmad Faiz (7 May 2018). "Ini yang Dibahas Pramono dengan 9 Sekjen Partai Pendukung Jokowi". Tempo. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  60. ^ Kuwado, Fabian Januarius; Farisa, Fitria Chusna (9 August 2018). "Kubu Jokowi Bernama Koalisi Indonesia Kerja". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  61. ^ Chairunnisa, Ninis (10 August 2018). "PPP: Koalisi Jokowi Sudah Final, Tak Bertambah atau Berkurang". Tempo. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  62. ^ Putri, Teatrika Handiko (9 August 2018). "Pilpres 2019: PAN Akhirnya Resmi Dukung Prabowo". IDN Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  63. ^ "PKS Resmi Dukung Prabowo Capres di 2019". Kumparan. 9 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  64. ^ Kurniawan, Sigid (10 August 2018). "Demokrat Putuskan Dukung Prabowo-Sandiaga". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  65. ^ "Berkarya Dukung Prabowo-Sandiaga, Titiek Hadir ke KPU". Tribunnews.com. 10 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 August 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  66. ^ "Prabowo Coalition to Finalize VP Candidate Name Tonight". Tempo. 8 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  67. ^ Putri, Adinda (14 August 2018). "Asman Abnur Quits Jokowi Cabinet as PAN Joins Prabowo Camp". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  68. ^ Ihsanuddin (19 September 2018). "Ini Alasan Prabowo-Sandi Pilih Nama "Koalisi Indonesia Adil Makmur"". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  69. ^ Evans, Kevin. "Guide to the 2019 Indonesia Elections" (PDF). Australia Indonesia Center. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  70. ^ Wiwoho, Bimo (14 August 2018). "Abstain di Pilpres, Garuda Fokus Dulang Suara di Pileg 2019". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  71. ^ Ihsanuddin (10 August 2018). "Tak Diajak Jokowi dan Prabowo, PBB Netral di Pilpres 2019". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  72. ^ "Jokowi Lauds Yusril Ihza Mahendra as a Professional Individual". Tempo. 6 November 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 7 November 2018. 
  73. ^ Abba Gabrillin (27 January 2019). "Hasil Rakornas, PBB Resmi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 January 2019. Diakses tanggal 27 January 2019. 
  74. ^ "Irwandi's Nanggroe Aceh Party declares support for Jokowi in 2019 race". The Jakarta Post. 22 January 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 January 2019. Diakses tanggal 24 January 2019. 
  75. ^ "Pendaftaran Capres-Cawapres 2019 Resmi Dibuka". KOMPAS. 4 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  76. ^ Prasetia, Andhika (10 August 2018). "Drama Jokowi Deklarasi Cawapres dan Show Off Prabowo Daftar Pilpres". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 August 2018. Diakses tanggal 15 October 2018. 
  77. ^ "Drama Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo". KOMPAS. 10 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 15 October 2018. 
  78. ^ "Son of former Indonesian president launches think-tank in Jakarta". The Straits Times. 11 August 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 June 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  79. ^ Ihsanuddin (10 August 2018). "AHY: Saya Dukung Penuh Prabowo-Sandi". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  80. ^ Jordan, Ray (1 July 2018). "Cerita Amien Rais: Teken Capres PA 212, Dicapreskan Koalisi Ummat". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 January 2019. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  81. ^ Putra, Putu Merta Surya (8 July 2018). "Prabowo: TGB Dukung Jokowi, Kita Punya Amien Rais". liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  82. ^ "Anies Baswedan Mengaku Didatangi Massa yang Memintanya Jadi Capres". liputan6.com. 24 July 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 August 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  83. ^ Fathurohman, Irfan (17 December 2018). "Hadiri Konferensi Nasional Gerindra, Anies Dukung Prabowo-Sandiaga". IDN Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 December 2018. Diakses tanggal 19 December 2018. 
  84. ^ Ibrahim, Gibran Maulana (28 June 2018). "Demokrat: JK Harus Berani Maju Capres". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 7 October 2018. 
  85. ^ Florentin, Vindry (3 August 2018). "Dukung Jokowi di Pilpres 2019, JK: Masa Teman Tak Didukung". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  86. ^ a b "Prabowo to Set Up Anti-hoax Team During Election Campaign". Tempo. 23 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 September 2018. Diakses tanggal 16 October 2018. 
  87. ^ Yulisman, Linda (8 September 2018). "Media tycoon to helm Jokowi's campaign team". The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 September 2018. Diakses tanggal 16 October 2018. 
  88. ^ Mashabi, Sania (14 September 2018). "PAN usul debat berbahasa Inggris, Gerindra pertimbangkan pakai bahasa yang mudah". Merdeka. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 September 2018. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  89. ^ "Lima Sesi Debat Jokowi dan Prabowo Digelar 2019". CNN Indonesia. 26 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  90. ^ Saputra, Muhammad Genantan (7 January 2019). "Kubu Prabowo Kritik Bocoran Pertanyaan Debat: KPU Melecehkan Paslon". Merdeka. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 January 2019. Diakses tanggal 17 January 2019. 
  91. ^ "Moderator Ira Koesno hopes for fierce presidential debate despite 'cheat sheet'". The Jakarta Post. 11 January 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 January 2019. Diakses tanggal 17 January 2019. 
  92. ^ Sapiie, Marguerite Afra; Ramadhani, Nurul Fitri (17 January 2019). "Jokowi to continue legal reform, Prabowo promises higher wages for law enforcers". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 January 2019. Diakses tanggal 17 January 2019. 
  93. ^ "Sosok Moderator Debat ke-2 Pilpres 2019, Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki". Tribun Wow. 25 January 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-30. Diakses tanggal 29 January 2019. 
  94. ^ Renaldi, Erwin; Shelton, Tracey (18 February 2019). "Unicorns become an unexpected symbol of Indonesia's second presidential debate". ABC News. Diakses tanggal 25 February 2019. 
  95. ^ Sapiie, Marguerite Afra (21 February 2019). "Presidential campaign heats up as rival camps trade blows". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 February 2019. Diakses tanggal 25 February 2019. 
  96. ^ Andayani, Dwi (17 February 2019). "Prabowo Akui Kuasai Ratusan Ribu Hektare Lahan di Kaltim dan Aceh". detiknews. Diakses tanggal 23 April 2019. 
  97. ^ "Jokowi Knocks Prabowo on His Extensive Land Ownership During Second Presidential Debate". Jakarta Globe. 17 February 2019. Diakses tanggal 22 April 2019. 
  98. ^ "Jadwal Debat Pilpres 2019 Ketiga, Ma'ruf Amin vs Sandiaga Uno". tirto.id. 18 February 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 February 2019. Diakses tanggal 25 February 2019. 
  99. ^ Aditya, Ars; Sipatuhar, Tassia; Singgih, Viriya; Rahadiana, Rieka (30 March 2019). "Jokowi, Prabowo Spar Over Defense Policy as Indonesia Vote Nears". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
  100. ^ Adyatama, Egi (13 April 2019). "Presidential Debate; Prabowo Asks Jokowi to Learn from China". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
  101. ^ Yuniar, Resti Woro (5 October 2018). "Rupiah, race: where Indonesian election will be won or lost". South China Morning Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 October 2018. Diakses tanggal 15 October 2018. 
  102. ^ Walden, Max (21 September 2018). "Indonesian Opposition Movement Accuses President of Authoritarianism". VOA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 September 2018. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  103. ^ "Beware of hoaxes, fake news ahead of 2019 election". The Jakarta Post. 21 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 September 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  104. ^ Walden, Max (25 October 2018). "Ahead of 2019 Election, Indonesia, Media Battle Fake News". VOA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 November 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  105. ^ Yuniar, Resty Woro (14 October 2018). "The face of fake news: Indonesia's latest disinformation scandal". South China Morning Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 November 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  106. ^ Putri, Zunita (13 August 2018). "Tangkal Hoax, Timses Jokowi Bentuk Tim Siber Hadapi Isu di Medsos". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 March 2019. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  107. ^ Handley, Lucy (27 September 2018). "Indonesia's government is to hold public fake news briefings every week". CNBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 September 2018. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  108. ^ Lamb, Kate (18 January 2019). "Vote 'Dildo for Indonesia': rivals for president find young voters hard to please". The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 January 2019. Diakses tanggal 18 January 2019. 
  109. ^ Anugerah, Pijar (24 September 2018). "Dana awal kampanye kubu Jokowi Rp11 miliar dan Prabowo Rp2 miliar dianggap 'tidak realistis'". BBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 7 November 2018. 
  110. ^ Salna, Karlis (26 March 2019). "Rising Star in Indonesia Bets $100 Million on Ousting Incumbent President". Bloomberg. Diakses tanggal 22 April 2019. 
  111. ^ "Indonesia's Jokowi Still Looks Good for 2019, Polls Say". Asia Sentinel. 24 July 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  112. ^ "Jokowi may run unopposed in next polls". The Straits Times. 9 May 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018. 
  113. ^ "Pemilu 2019, Jumlah Kursi Anggota DPRD Berjumlah 19.817". KOMPAS. 18 April 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 23 September 2018. 
  114. ^ "MK Putuskan Kaltara Tak Punya Wakil di DPD 2014–2019". Berita Satu. 10 October 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018. 
  115. ^ "PENGAJUAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA" (PDF). hlm. 12. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-07-25. Diakses tanggal 25 August 2021. 
  116. ^ "Syarat Lengkap Jadi Caleg di 2019: Bukan Koruptor hingga Lulusan SMA". Kumparan. 1 July 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  117. ^ "KPU Tetapkan Daftar Caleg 2019, PKB-NasDem-PAN Terbanyak". detiknews. 20 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 October 2018. Diakses tanggal 23 September 2018. 
  118. ^ a b Briantika, Adi (15 September 2018). "Formappi Sebut 94 Persen Petahana Calonkan Diri di Pileg 2019". tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  119. ^ "Minus OSO, 807 Orang Berebut Kursi DPD RI". detiknews. 20 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 September 2018. Diakses tanggal 24 September 2018. 
  120. ^ "Oesman Sapta Akhirnya Masuk DCT Pileg 2019 dengan Sejumlah Kontroversi". Bisnis Indonesia. 30 November 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 December 2018. Diakses tanggal 6 December 2018. 
  121. ^ Pollard, Ruth (17 April 2019). "Voting Begins in Indonesia Presidential, Legislative Elections". Bloomberg. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  122. ^ Sarasa, Agung Bakti (21 September 2018). "KPU Tetapkan DCT Caleg DPRD Jabar 1.586 Orang". SINDOnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  123. ^ Farisa, Fitria Chusna (20 September 2018). "KPU Tetapkan 7968 Caleg DPR RI". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 April 2019. Diakses tanggal 8 April 2019. 
  124. ^ "Ini Daftar Dana Awal Kampanye Sejumlah Parpol Peserta Pemilu 2019". detiknews. 24 September 2018. Diakses tanggal 22 April 2019. 
  125. ^ Gabrilin, Abba (29 August 2017). "Naik 10 Kali Lipat, Berapa Dana yang Akan Diterima Setiap Parpol?". KOMPAS. Diakses tanggal 22 April 2019. 
  126. ^ Hadi, Syaiful (3 January 2019). "Rincian Sumbangan Dana Kampanye Pilpres dan Partai Pemilu 2019". Tempo. Diakses tanggal 22 April 2019. 
  127. ^ Hidayat, Reja (25 April 2018). "Rawan Kepentingan: Campur Aduk Lembaga Survei & Jasa Konsultan". tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018. 
  128. ^ Prasongko, Dias (20 May 2019). "KPU Menetapkan Jokowi-Ma'ruf Unggul 55.50 Persen". Tempo. Diakses tanggal 20 May 2019. 
  129. ^ "Daftar 40 Lembaga Survei yang Boleh Umumkan Quick Count Pemilu 2019". liputan6.com. 16 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
  130. ^ Hantoro, Juli (21 May 2019). "Jokowi Menang di 21 Provinsi, Ini Daftar Lengkap Rekapitulasi KPU". Tempo. Diakses tanggal 27 May 2019. 
  131. ^ "Jokowi Wins Re-Election, PDI-P Wins Most Seats". Jakarta Globe. `. 21 May 2019. Diakses tanggal 15 June 2019. 
  132. ^ Amali, Zakki (19 May 2019). "Jokowi-Ma'ruf Menang 100 Persen di Papua dengan Sistem Noken". tirto.id. Diakses tanggal 15 June 2019. 
  133. ^ Pepinsky, Tom (28 May 2019). "Religion, ethnicity, and Indonesia's 2019 presidential election". New Mandala. Diakses tanggal 15 June 2019. 
  134. ^ "Indonesia elections: Prabowo alleges fraud, says he will reject official vote tally". Straits Times. 15 May 2019. Diakses tanggal 20 May 2019. 
  135. ^ Made Anthony Iswara; Nurul Fitri Ramadhani (17 April 2019). "Prabowo claims election lead, accuses pollsters of being 'partisan'". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019. 
  136. ^ Ramadhani, Nurul Fitri; Ghaliya, Ghina (15 May 2019). "Election dispute settlement in Constitutional Court 'useless': Prabowo camp". The Jakarta Post. Diakses tanggal 20 May 2019. 
  137. ^ "KPU umumkan hasil Pilpres 2019: Apa kata Joko Widodo dan Prabowo Subianto?". BBC Indonesia. 21 May 2019. Diakses tanggal 21 May 2019. 
  138. ^ "Singaporeans Warned to Avoid Election Protests in Jakarta". Jakarta Globe. 18 May 2019. Diakses tanggal 20 May 2019. 
  139. ^ "U.S. embassy issues Indonesia security alert ahead of election results". Reuters. 18 May 2019. Diakses tanggal 20 May 2019. 
  140. ^ Aditya, Arys; Salna, Karlis (17 May 2019). "Indonesia Arrests 29 Suspects for Plotting Attacks on Political Rallies". Bloomberg. Diakses tanggal 20 May 2019. 
  141. ^ "Kivlan Zen dan Eggi Sudjana Dikenai Tuduhan Makar". VOA Indonesia. 13 May 2019. Diakses tanggal 20 May 2019. 
  142. ^ Salleh, Nur Asyiqin Mohamad (15 June 2019). "Prabowo's suit to start a day later than planned". Straits Times. Diakses tanggal 15 June 2019. 
  143. ^ "Indonesia's election watchdog throws out petitions claiming election fraud". Straits Times. 20 May 2019. Diakses tanggal 15 June 2019. 
  144. ^ "BREAKING: Court rejects Prabowo's vote-rigging claims". The Jakarta Post. Diakses tanggal 28 June 2019. 
  145. ^ Wijanarko, Tulus (2019-05-21). "KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pileg, PDIP Raup Suara Terbesar". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-05-20. 
  146. ^ "KPU Tetapkan PDIP Raih Suara Terbanyak Pileg 2019". CNN Indonesia. 2019-05-21. Diakses tanggal 2019-05-21. 
  147. ^ "Hampir Separuh dari 575 DPR Terpilih Pendatang Baru". Berita Satu. 4 September 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  148. ^ "Partai Aceh Raih Kursi Terbanyak DPR Aceh 2019-2024". Republika. 23 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  149. ^ Damanik, Khairul Ikhwan (27 August 2019). "Peroleh 19 Kursi, PDIP Kuasai DPRD Sumut". detiknews. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  150. ^ "Dilantik Besok, Anggota DPRD Sumbar Dapatkan 6 Stel Pakaian Dinas dan Pin Emas". KOMPAS.com. 27 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  151. ^ "Ini Anggota DPRD Riau 2019-2024, PKS Paling Moncer". Gatra. 11 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  152. ^ "PDIP Raih 9 Kursi di DPRD Provinsi Jambi". Berita Satu. 6 May 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  153. ^ "KPU Bengkulu Tetapkan 45 Caleg Terpilih, PDIP Kembali Pimpin DPRD Provinsi". rri.co.id. 9 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  154. ^ "Golkar-PDI Perjuangan Raih Kursi Terbanyak di DPRD Sumsel". Gatra. 12 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  155. ^ "Ini Nama-nama 45 Anggota DPRD Provinsi Kepri Periode 2019-2024 yang Dilantik". Metrobatam.com. 9 September 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. [pranala nonaktif permanen]
  156. ^ "Partai Hanura dan PKB Kehilangan Kursi di DPRD Babel". KOMPAS.com. 14 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  157. ^ "85 Anggota DPRD Lampung Resmi Dilantik, Ini Daftarnya". lampost.co. 2 September 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  158. ^ Rifa'i, Bahtiar (2 September 2019). "85 Anggota DPRD Banten 2019-2024 Dilantik". detiknews. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  159. ^ "Perolehan Kursi & Fraksi". dprd-dkijakartaprov.go.id/. Jakarta Regional People's Representative Council. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 April 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  160. ^ Dinillah, Mukhlis (13 August 2019). "Gerindra-PKS Kuasai Perolehan Kursi DPRD Jabar". detiknews. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  161. ^ Purbaya, Angling Adhitya (13 August 2019). "120 Caleg DPRD Jateng Terpilih Diumumkan, 45 Persen Muka Lama". detiknews. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  162. ^ Hadi, Usman (13 August 2019). "Ini 55 Anggota DPRD DIY Terpilih 2019-2024, 2 Kursi Milik Anak Amien Rais". detiknews. 
  163. ^ "PDIP Raih 27 Kursi di DPRD Jatim Kalahkan PKB". CNN Indonesia. 13 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  164. ^ "PDIP resmi kuasai 33 kursi DPRD Bali". Antara News. 9 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  165. ^ "KPUD tetapkan 65 anggota DPRD NTB terpilih". Antara News. 12 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  166. ^ "KPU Provinsi NTT tetapkan 65 calon terpilih anggota DPRD". Antara News. 24 July 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  167. ^ "DAFTAR 65 Caleg Bakal Jadi Anggota DPRD Kalbar 2019-2024, PDIP Unggul Telak 15 Caleg dan Perindo 1". Tribun Pontianak. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  168. ^ "Daftar nama 45 anggota DPRD Kalteng periode 2019-2024". Antara News. 30 July 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  169. ^ "KPU Secara Resmi Tetapkan 55 Anggota Dewan DPRD Kalsel". RRI. 10 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  170. ^ "55 Anggota DPRD Kaltim 2019-2024 Dilantik 2 September, Inilah Partai dengan Jumlah Kursi Terbanyak". Tribun Kaltim. 27 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  171. ^ "Ini Nama Anggota DPRD Kaltara Terpilih, 5 Incumbent Bertahan". Tribun Kaltim. 22 July 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  172. ^ "Golkar Tetap Ketua, Ini 85 Caleg Peraih Kursi di DPRD Sulsel". SINDOnews.com. 19 May 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-06. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  173. ^ "Demokrat raih kursi Ketua DPRD Sulbar". Antara News. 12 May 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  174. ^ "PAN Kuasai Perolehan Kursi DPRD Sultra, Golkar Kedua". inikata.com. 14 August 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-06. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  175. ^ "PENGUMUMAN HASIL PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH PEMILU TAHUN 2019". kpu.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-06. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  176. ^ "Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Gorontalo" (PDF). kpu.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 23 September 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  177. ^ "Hasil DPRD Sulut, Ini 45 Legislator Terpilih Periode 2019-2024". Tribun Manado. 11 May 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  178. ^ "PDIP dan Golkar Raih Kursi Terbanyak di DPRD Maluku Utara". liputan6.com. 12 May 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  179. ^ "KPU Tetapkan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Maluku, Ini Hasilnya". KOMPAS.com. 13 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  180. ^ "Inilah 45 Caleg Bakal Duduki Kursi Dewan Papua Barat 2019-2024". Teropong News. 19 May 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-10. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  181. ^ "Pleno Penetapan Kursi DPRD Papua, Nasdem Pegang Kursi Ketua". KOMPAS.com. 14 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019. 
  182. ^ Compiled from various sources. For each municipality, refer to sources used in the Indonesian Wikipedia articles, navigable from this navbox.
  183. ^ a b c "Quick Count Pemilu Pileg 2019". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 April 2019. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  184. ^ "Perbandingan Real Count Pileg 2014 dengan Quick Count Pileg 2019". Rakyatku. 18 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-19. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  185. ^ a b Syaiful, Anri (19 April 2019). "Parpol Lolos ke Senayan Versi Quick Count Pileg 2019". liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 April 2019. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  186. ^ "Lembaga survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004". BBC Indonesia. 3 May 2019. Diakses tanggal 21 May 2019. 
  187. ^ Bland, Ben (15 April 2019). "The World's Most Complicated Single-Day Election Is a Feat of Democracy". The Atlantic. Diakses tanggal 21 May 2019. 
  188. ^ "Pemilu Serentak 2019 Terlalu Rumit, Pileg-Pilpres Harus Dipisah". Bisnis.com. 19 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 April 2019. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  189. ^ "Petugas KPPS Meninggal di Pemilu Serentak Tembus 225 Orang". CNN Indonesia. 25 April 2019. Diakses tanggal 25 April 2019. 
  190. ^ "Dinilai Terlalu Rumit, JK Ingin Pilpres dan Pileg Dipisah Pada 2024". Suara.com. 18 April 2019. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  191. ^ Sukoyo, Yeremia (29 August 2018). "Pemilu Serentak 2024 Dikhawatirkan Lebihi Kemampuan Negara". Berita Satu. Diakses tanggal 19 April 2019. 
  192. ^ "Former corruption convicts barred from participating in 2019 election". The Jakarta Post. 4 July 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 23 September 2018. 
  193. ^ "KPU defends regulation on banning corruption-tainted candidates". The Jakarta Post. 13 June 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 August 2018. Diakses tanggal 23 September 2018. 
  194. ^ "Ex-graft convicts may contest election: Court". The Jakarta Post. 14 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 September 2018. Diakses tanggal 23 September 2018. 
  195. ^ "Total 38 Caleg Eks Koruptor Diusung di Pileg 2019, Ini Daftarnya". KOMPAS. 21 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 23 September 2018. 
  196. ^ "KIPP Soal Data Caleg Tak Transparan: KPU Harusnya Malu". CNN Indonesia. 14 November 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  197. ^ Medistiara, Yulida (17 December 2018). "KPU Bikin Kotak Suara 'Kardus': Kami Ingin Pemilu Murah". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 December 2018. Diakses tanggal 17 December 2018. 
  198. ^ Prasetia, Andhika (16 December 2018). "KPU: Semua Fraksi DPR Setuju Kotak Suara 'Kardus'". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 December 2018. Diakses tanggal 17 December 2018. 
  199. ^ "Sandi Sebut Kotak Suara 'Kardus' Rawan Potensi Kecurangan". CNN Indonesia. 17 December 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 December 2018. Diakses tanggal 17 December 2018. 
  200. ^ "Persoalkan Kotak Suara Kardus, Gerindra Dinilai PDIP Mulai Mempersiapkan Alasan Kalah". Merdeka. 17 December 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 December 2018. Diakses tanggal 17 December 2018. 
  201. ^ Setiawan, Riyan (17 December 2018). "KPU Pontang-Panting Yakinkan Publik Soal Kotak Suara Kardus". tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 December 2018. Diakses tanggal 17 December 2018. 
  202. ^ Bhwana, Petir Garda (2019-04-15). "Hundreds of Indonesia Election Ballot Boxes Damaged in Flood". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-18. Diakses tanggal 2019-04-18. 
  203. ^ "KPU Bantul Terima 70 Kotak Suara Kardus Rusak karena Basah". CNN Indonesia. 17 December 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 December 2018. Diakses tanggal 17 December 2018. 
  204. ^ LombokPost, Redaksi (2019-04-16). "Kotak Suara Rusak Terkena Air Hujan". Lombok Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-18. Diakses tanggal 2019-04-18. 
  205. ^ Mulyono, Yakub. "Duh, 9 Kotak Surat Suara Pemilu 2019 di Jember Rusak Dimakan Rayap". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-18. Diakses tanggal 2019-04-18. 
  206. ^ Amirullah (2019-02-23). "Kotak Suara Kardus di Cilacap Dimakan Rayap". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-18. Diakses tanggal 2019-04-18. 
  207. ^ Jones, Sidney (22 January 2019). "Indonesia: releasing Abu Bakar Ba'asyir wrong on all counts". The Interpreter. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 January 2019. Diakses tanggal 23 January 2019. 
  208. ^ "Moeldoko Sebut Batasan Yusril Bantu Jokowi Bebaskan Ba'asyir". CNN Indonesia. 23 January 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 January 2019. Diakses tanggal 24 January 2019. 
  209. ^ Marlinda Oktavia Erwanti (3 April 2018). "Indo Barometer: Prabowo Jalankan Strategi Donald Trump" [Indo Barometer: Prabowo Executes Donald Trump's Strategies]. Detik.com. Diakses tanggal 23 January 2019. 
  210. ^ Bagus Prihantoro Nugroho (12 October 2018). "Antara 'Make Indonesia Great Again' Prabowo dan Kemenangan Trump" [Between Prabowo's 'Make Indonesia Great Again' and Trump's Victory]. Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 October 2018. Diakses tanggal 23 January 2019. 
  211. ^ Massola, James (20 October 2018). "Prabowo wants to 'make Indonesia great again'". The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 October 2018. Diakses tanggal 23 January 2019. 
  212. ^ Indra Komara (2 December 2018). "Panitia Reuni 212: Arahan HRS, Kami Ganti 'Alumni' Jadi 'Mujahid'" [212 Reunion Committee: On Rizieq's Order, We Changed 'Alumni' to 'Mujahideen']. Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 January 2019. Diakses tanggal 23 January 2019. 
  213. ^ Haris Prabowo (6 December 2018). "Ada Donald Trump di Balik Makian Prabowo Terhadap Wartawan" [There Was Donald Trump Behind Prabowo's Abuse Towards Journalists]. Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 January 2019. Diakses tanggal 23 January 2019. 
  214. ^ Restu Woro Yuniar (19 January 2019). "Indonesia's Prabowo Subianto plays to Muslim voters in a twist of faith before election". South China Morning Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 January 2019. Diakses tanggal 24 January 2019. ... Prabowo’s move to align himself with Muslim hardliners... 
  215. ^ "Dari Mekkah, Rizieq Shihab Kembali Kampanyekan Prabowo-Sandi" [From Mecca, Rizieq Shihab Campaigning for Prabowo-Sandi Again]. CNN Indonesia. 23 January 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 January 2019. Diakses tanggal 24 January 2019. 
  216. ^ Gibran Maulana Ibrahim (4 November 2018). "Prabowo Kembali Janji Jemput Habib Rizieq Jika Terpilih Presiden" [Prabowo Promises Again to Pick Habib Rizieq Up If Elected President]. Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 January 2019. Diakses tanggal 23 January 2019. 
  217. ^ Gumiwang, Ringkang (16 August 2018). "Anggaran Pemilu dan Pilpres 2019 Capai Rp24,9 triliun". tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  218. ^ "Anggaran Pemilu Serentak 2019 capai Rp16,8 Triliun". Media Indonesia. 8 December 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  219. ^ "KPU Ajukan Anggaran Rp 15 Triliun untuk Pemilu 2019". liputan6.com. 6 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  220. ^ Safutra, Ilham (7 September 2018). "Sukseskan Pemilu 2019, KPU Minta Dana Rp 18 T, Bawaslu 8,6 T". Jawa Pos. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018. 
  221. ^ "Pengin Tahu Honor Petugas KPPS di Pemilu 2019?". JPNN. 9 January 2019. Diakses tanggal 22 April 2019.