Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019
Bendera Indonesia
2014 ←
17 April 2019 → 2024

  Joko Widodo 2014 official portrait.jpg Prabowo Subianto portrait.jpg
Calon Joko Widodo Prabowo Subianto
Partai PDI-P Gerindra
Aliansi Koalisi Indonesia Kerja[1] Koalisi Indonesia Adil Makmur[2]
Pendamping Ma'ruf Amin Sandiaga Uno

Presiden petahana

Joko Widodo
PDI-P

Presiden terpilih

Belum diketahui

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan pemerintahan
Indonesia
Pancasila (filsafat bangsa)
UUD 1945
Hubungan luar negeri

Pemilihan presiden berikutnya akan diadakan di Indonesia pada 2019.[3] Pemilihan ini akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.

Latar Belakang

Petahana

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian, Joko Widodo yang menjadi pemegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 berhak dan dapat mengajukan pencalonan kembali untuk pemilihan umum 2019 dengan masa jabatan 2019-2024. Presiden Joko Widodo kemudian telah mengumumkan secara resmi calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan umum 2019 yaitu Profesor Doktor KH Ma'ruf Amin pada tanggal 9 Agustus 2018 di Jakarta.[4]

Pemerintah juga memunculkan ambang batas untuk pemilihan 2019, sehingga menurut Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali, pemerintah dinilai membawa kepentingan partai politik.[5]

RUU Pemilu

Tipe Paket A Paket B Paket C Paket D Paket E
Ambang batas presiden 20% (kursi)/25% (suara) 0% 10% (kursi)/15% (suara) 10% (kursi)/15% (suara) 20% (kursi)/25% (suara)
Ambang batas parlemen 4% 4% 4% 5% 4%
Sistem pemilu terbuka terbuka terbuka terbuka terbuka
Besaran kursi 3-10 3-10 3-10 3-8 3-10
Konversi suara Sainte-Laguë murni Kuota Hare Kuota Hare Sainte-Laguë murni Kuota Hare
Hasil 1 PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PPP Gerindra, Demokrat, PKS PAN - -
Hasil 2 - N/A

Hasil keputusan adalah terambilnya paket A.

Keterangan:

  • Hasil 2 Keempat partai politik lainnya menyatakan Walk Out dari hasil pemungutan suara.

Jadwal Pemilu

Keterangan:

  • Ditulis miring berarti jadwal tetap
Kegiatan Tanggal (Paling lambat)
Pembentukan Panwaslu kecamatan, kelurahan dan luar negeri 30 September 2017
Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksana penyelenggaraan pemilu 17 Agustus 2017
Pendaftaran partai politik peserta pemilu 17 Oktober 2017
Menteri Dalam Negeri menyerahkan data kependudukan ke KPU 17 Desember 2017
Verifikasi partai politik calon peserta pemilu diselesaikan 17 Februari 2018
Pengumuman nama partai politik peserta pemilu 18 Februari 2018
Daftar pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan 17 Maret 2018
Pembentukan pengawas TPS 25 Maret 2018
Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten 17 Juli 2018
Pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden 4 - 10 Agustus 2018
KPU melakukan verifikasi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden 20 September 2018
Pengumuman nama pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden 21 September 2018
Pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara 17 Oktober 2018
Kampanye pemilu 23 September 2018 - 13 April 2019
Masa tenang 14 - 16 April 2019
Pemungutan suara 17 April 2019
Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS 19 April 2019
Penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon DPRD kota/kabupaten oleh KPU kota/kabupaten 9 Mei 2019
Penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon DPRD provinsi oleh KPU provinsi 12 Mei 2019
Penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon DPR dan DPD oleh KPU 15 Mei 2019
Penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 6 Oktober 2019

Kandidat Potensial

Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang disebut-sebut potensial sebagai calon Presiden:

Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang disebut-sebut potensial sebagai calon Wakil Presiden:

Deklarasi

  • Keterangan:
Ditulis miring artinya bukan partai politik pengusung (hanya partai politik pendukung saja)[6]
Nomor urut[7] Calon presiden dan wakil presiden Partai politik Deklarasi Pendaftaran Peresmian % suara % kursi Jumlah kursi DPR Persyaratan
 % suara/kursi
1
Joko Widodo 2014 official portrait.jpg
Ma'ruf Amin.jpg
PDIPLogo.png PDIP[8] 9-8-18 10-8-18[9] 20-9-18[10] 18,95 19,5 109 61,25/60,3
Logo GOLKAR.jpg Golkar[11] 14,75 16,2 91
Partai NasDem.svg NasDem[12] 6,72 6,3 36
Logo PKB.svg PKB[13] 9,04 8,4 47
Logo PPP.svg PPP[14] 6,53 7,0 39
HANURA.jpg Hanura[15] 5,26 2,9 16
Logo PKPI.png PKPI[16] 0,91 0 0
LogoPSI.svg PSI[17] 0 0 0
PartaiPerindo.png Perindo[18] 0 0 0
Joko Widodo Ma'ruf Amin[19] Jumlah 61,25 60,3 338
2
Prabowo Cawapres 2009.jpg
Wagub Sandi.jpg Gerindra.jpg Gerindra[20] 9-8-18 10-8-18[21] 20-9-18 11,81 13,0 73 34,92/39,7
Democratic Party (Indonesia).svg Demokrat[22] 10,19 10,9 61
Logo Partai Amanat Nasional.jpg PAN[23] 7,59 8,7 48
Contoh Logo Baru PKS.jpg PKS[23] 6,79 7,1 40
Logo Partai Berkarya.svg Berkarya 0 0 0
Prabowo Subianto Sandiaga Uno[24] Jumlah 36,38 39,7 222

Debat Pilpres [25][26]

Jadwal

Debat Peserta Tanggal Tempat Tema Moderator Siaran
1 Capres-cawapres 17 Januari 2019 Hotel Bidakara Hukum, HAM, Korupsi, Terorisme TVRI, RRI, Kompas TV dan RTV
2 Capres 17 Februari 2019 Hotel Sultan Energi dan Pangan, SDA dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur MNC Group
3 Cawapres 17 Maret 2019 Hotel Sultan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kebudayaan Trans TV, Trans 7 dan CNN Indonesia
4 Capres 30 Maret 2019 TBA Ideologi, Pemerintahan, Hankam, Hubungan Internasional Metro TV, SCTV, Indosiar
5 Capres-cawapres TBA TBA Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi, Perdagangan dan Industri TV One, ANTV, Berita Satu dan Net TV

Debat Pilpres pertama

Pada 28 Desember 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden menyepakati dua nama yang akan menjadi moderator pada debat pertama Pemilihan Presiden 2019. Berdasarkan kesepakatan, diputuskan bahwa debat pertama akan dipandu oleh dua orang moderator, yaitu Ira Koesno dan Imam Priyono.[27]

Isu

Pinjaman luar negeri

Jumlah hutang luar negeri Indonesia menjadi sorotan kritik tim Prabowo-Sandi terhadap petahana Joko Widodo. Prabowo. Prabowo menilai, pemerintah banyak berutang untuk impor bahan pangan, bukan untuk meningkatkan produksi. [28] Prabowo menilai, dengan semakin besar utang, negara akan melemah. Ia kemudian menyatakan bahwa saat ini pemerintah berniat mengimpor 100% bahan bakar.[28]

Di sisi lain, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa rasio utang RI masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 29% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah target maksimal rasio hutang terhadap PDB, yaitu 60% sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Ia juga menyatakan, baiknya kinerja pemerintah dapat dilihat dari kecilnya inflasi, yaitu di angka 3,5%-4%.[29]

Kondisi perekonomian Indonesia

Salah satu isu perekonomian yang dibahas adalah mengenai jumlah Pendapatan Domestik Bruto per Kapita. Pada 23 Desember 2018, di hadapan jamaah Majelis Tafsir Alquran di jalan Ronggowarsito, Kota Solo, Prabowo menyatakan bahwa PDB per kapita Indonesia saat ini setingkat dengan sejumlah negara miskin di Benua Afrika. Prabowo menyampaikan bahwa negara-negara miskin tersebut adalah Rwanda, Siera Leone, Haiti, Chad, dan pulau-pulai kecil seperti Kiribati. Prabowo mengungkapkan, kenyataan ini ironis mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit tertinggi di dunia.[30]

Pada tanggal 27 Desember 2018, Tempo menurunkan laporan mengenai perbandingan kondisi ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang disebutkan oleh Prabowo. Data tersebut menampilkan bahwa PDB per kapita Indonesia ada di angka $11.900, jauh di atas Haiti ($1,830), Chad ($1,920), Rwanda ($1,990), dan Kiribati ($3,850).[31]

Kontroversi

Isu Mahar

Berawal dari cuitan Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief tentang pemberian imbalan untuk pemilihan calon wakil presiden kepada PKS dan PAN sebesar 1 triliun rupiah, kasus ini telah ditelusuri bawaslu dan dinyatakan bahwa isu ini tidak benar.[32]

Perang tagar

Tagar "#2019GantiPresiden" pertama kali digagas oleh politikus PKS Mardani Sera, pada awalnya tagar tersebut tidak dipermasalahkan, namun belakangan tagar ini mulai dipermasalahkan karena eksistensi dalam bentuk deklarasi di berbagai wilayah. Menyikapi tagar tersebut muncul tagar-tagar seperti "#Jokowi2Periode" dan "#2019TetapJokowi". Tagar "#2019GantiPresiden" dianggap terlalu kontroversial oleh pendukung Prabowo-Sandi, karena banyaknya kasus yang membuat konflik di daerah, maka didengungkan tagar baru "#2019PrabowoPresiden".[33][34]

Pengusiran Neno Warisman

Neno Warisman adalah salah satu anggota Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pada 25 Agustus 2018, Neno Warisman mendapat pengadangan dari ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, dan akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta. [35]

Neno datang ke Pekanbaru hari Sabtu, 25 Agustus 2018, pukul 14.30, untuk menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden yang digelar keesokan harinya, 26 Agustus 2018. Setibanya di bandara SSK II Pekanbaru, ratusan orang sudah memblokir akses keluar kawasan tersebut dan menghadang mobil yang ditumpangi Neno Warisman. Massa membawa spanduk yang berisi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden dan terlihat memanjat pagar serta membakar ban di jalan. Petugas kepolisian dan TNI langsung menutup pintu gerbang keluar bandara dan memperketat keamanan. Di tengah aksi massa, pengacara Neno Warisman, Mursal Fadillah, berselisih dengan salah seorang petugas kepolisian.[35]

Massa tetap bertahan hingga pukul 17.00 dan menolak untuk bubar. Melihat kondisi yang tidak kondusif, Polisi memutuskan untuk membubarkan paksa massa. Polisi mengejar massa hingga ke Jalan Jederal Sudirman dan Jalan Kaharuddin Nasution. Beberapa menit kemudian, datang sekelompok massa yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI) dan laskar Melayu Riau yang ingin membebaskan Neno Warisman. [35]

Sekitar pukul 17.30 WIB, sekelompok pemuda terlibat bentrok. Para pemuda ini diduga massa yang pro dan kontra terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru. Bentrokan itu cepat diamankan petugas keamanan. Petugas juga terlihat mengejar sekelompok pemuda yang ada di sekitar lokasi bentrok tersebut. Petugas juga sempat melarang wartawan untuk meliput kondisi ricuh tersebut.[35]

Massa yang hendak menjemput Neno Warisman berusaha bernegosiasi dengan polisi. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan dengan pertimbangan keamanan. Massa akhirnya bubar di malam hari. Meski demikian, petugas tetap memutuskan untuk tidak memperbolehkan Neno Warisman untuk melanjutkan kegiatannya di Pekanbaru. Sekitar pukul 22.30, Neno Warisman akhirnya pulang ke Jakarta setelah tujuh jam tertahan di gerbang Bandara.[35]

Menanggapi peristiwa pengusiran ini, Parta Gerindra menyebutnya sebagai tindakan persekusi dan mengecam tindakannya. Gerindra juga menyesalkan keputusan Polisi untuk tidak mengamankan dan mengendalikan orang-orang yang melakukan demonstrasi.[36] Wakil ketua DPR Fahri Hamzah juga meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi pengadangan tersebut. Selain itu, Fahri juga mempertanyakan netralitas aparat keamanan dalam kasus ini.[37] Paska peristiwa ini, Neno Warisman juga memberikan bukti berupa foto dan video kepada Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon. Fadli Zon memastikan, DPR akan segera menindaklanjuti aduan tersebut.

Di sisi lain, kepolisian Daerah Riau membantah bahwa perlakuan massa yang menghadang Neno Warisman di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru adalah tindakan persekusi. Alasan pemulangan Neno Warisman sendiri lebih dikarenakan alasan keamanan, mengingat kubu pro dan kontra sudah berkumpul dan situasi tengah panas.[38]

Hoax Ratna Sarumpaet

Ratna Sarumpaet adalah salah satu anggota Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tersandung kasus Hoax pada tahun 2018. Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpaet oleh sekelompok orang tak dikenal pertama kali muncul pada 2 Oktober 2018. Berita penganiyaan itu disertai dengan tangkapan layar aplikasi Whatsapp dan foto Ratna Sarumpaet dalam kondisi wajah yang tidak wajar. Konten tersebut kemudian menjadi viral dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh politik tanpa melakukan verifikasi akan kebenaran berita tersebut. Setelah ramai diperbincangkan, konten hoaks ditanggapi kepolisian yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan hoaks pada pemberitaan tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian, Ratna diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak pernah melapor ke 28 polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai dengan 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui tidak sedang berada di Bandung. Hasil penyelidikan menunjukkan Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB. Pihak Kepolisian mengatakan Ratna telah melakukan perjanjian operasi pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut.

Pada tanggal 3 Oktober, Ratna mengakui bahwa ia telah berbohong mengenai serangan tersebut untuk menyembunyikan operasi plastiknya dari keluarganya sendiri.[39] Dia dikutip oleh koran Tempo sebagai menyatakan "ternyata saya adalah pencipta hoax terbaik, kebohongan saya telah menghebohkan negeri".[40] Ia kemudian dipecat dari tim kampanye pilpres 2019 Prabowo Subianto.[41] Keesokan harinya, Ratna ditahan oleh polisi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dimana menurutnya ia akan terbang ke Chile untuk menghadiri suatu konferensi internasional.[42]

Sebagai anggota Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, hoax yang dilakukan oleh aktivis Ratna Sarumpaet membuat pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ditinggalkan oleh pemilih lulusan perguruan tinggi, dan kelas menengah atas.[43] Hasil survei Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan dukungan untuk Prabowo - Sandiaga dari segmen pemilih lulusan perguruan tinggi berkurang cukup drastis selama rentang bulan September-Oktober 2018. Pada September dukungan pada mereka ada di angka 46,8 persen sedangkan pada Oktober menjadi 37,4 persen.[43] Sebaliknya dukungan bagi Jokowi - Ma'ruf Amin dari segmen ini menanjak. Dari semula 40,5 persen pada September, menjadi 44 persen pada Oktober.[43] Selain itu, Prabowo-Sandiaga ditinggalkan dari segmen pemilih dengan penghasilan di atas Rp 3 juta yang digolongkan sebagai kelas menengah atas. Dukungan pada Prabowo-Sandiaga turun dari 43,8 persen pada September, menjadi 34,5 persen pada Oktober. Sedangkan Jokowi naik dari 46,2 persen menjadi 54,8 persen.[43]

Kesimpulan dari Focus Group Discussion (FGD) dan indepth interview menunjukkan alasan berkurangnya dukungan pada Prabowo-Sandiaga di kedua segmen ini adalah aksesibilitas ke media sosial dan ketidaksukaan pada pemimpin yang mudah terkecoh.[43]

Isu ketaatan beragama

Foto Prabowo memegang lilin yang ramai beredar di media sosial dan menimbulkan isu bahwa ia merayakan Natal.

Imam shalat

Ketaatan beragama masing-masing calon menjadi salah satu sorotan dalam Pemilihan Presiden 2019.[44] Isu dilontarkan oleh anggota Tim Pemenangan Nasional Joko Widodo, La Nyalla Matalitti, yang menuding Prabowo tidak memiliki pemahaman Islam yang baik. Ia menyebut Prabowo tidak memiliki keberanian untuk memimpin salat.[44] Prabowo merespons dengan mengatakan dirinya lebih mengutamakan ulama atau pemuka agama untuk menjadi imam salat.[44]

Satu hari setelah Prabowo mengeluarkan pernyataan tersebut, Istana Presiden mempublikasikan foto Jokowi memimpin salat.[44] Dalam foto, Jokowi tengah menjadi imam salat ketika berada di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, Selasa, 18 Desember 2018. Mereka yang menjadi makmum di antaranya Seskab Pramono Anung, Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.[44]

Isu ketaatan beragama juga diangkat oleh Usamah Hisyam, Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi). Ia menyampaikan bahwa Calon Presiden Prabowo Subianto membahas isu keraguan akan ketaatan beragamanya di depan 28 ulama PA 212. Momen kontroversial terjadi ketika Prabowo memukul meja 5 kali yang menurut Usamah membuat situasi menjadi tegang.[45] Usamah menduga peristiwa tersebut terjadi karena ada ulama yang mempersoalkan keislamannya itu. Usamah mengakui bahwa ia merupakan salah satu pihak yang menyampaikan keraguan tersebut.[45]

Perayaan Natal

Isu perayaan Natal muncul menjelang Natal 2019 dengan beredarnya foto Prabowo sedang memegang lilin dan merayakan Natal di media sosial. Partai Gerindra menepis isu tersebut dan menyatakan bahwa acara tersebut adalah perayaan Natal yang diselenggarakan Gerindra di Hotel Kartika Chandra pada tahun 2013. Prabowo saat itu hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.[46] Gerindra menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Prabowo saat itu bukan bagian dari bentuk peribadatan dan merupakan hal yang wajar dilakukan sebagai pemimpin sebuah institusi.[46]

Kemampuan Baca Al-Quran

Undangan untuk tes membaca Al-Qur'an pertama kali disampaikan oleh Ikatan Da'i Aceh dengan tujuan meredam politik identitas. Melalui konferensi pers, Ikatan Da'i Aceh menyatakan bahwa politik identitas sedang dimainkan sehingga terkesan seorang capres lebih Islami sementara yang lain tidak. Ikatan Da'i Aceh berharap agar identitas Islam tidak dipergunakan untuk kepentingan politik.[47]

Menanggapi undangan ini, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menyatakan kesiapannya. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa ia memang biasa membaca Al-Qur'an sehingga siap dites. Ia pun yakin Jokowi akan menyatakan kesiapan yang sama.[48]

Di sisi lain, meski menyatakan siap, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menolak undangan untuk hadir dan mengatakan bahwa tes membaca Al-Qur'an tidak substansial dalam menentukan kualitas calon presiden. Bagi mereka, yang lebih penting adalah pemahaman terhadap isinya.[48]

Kriminalisasi ulama dalam kasus Bahar bin Smith

Tampilan layar video Bahar bin Smith yang dijadikan barang bukti oleh Polisi.

Isu kriminalisasi ulama dilayangkan oleh tim pemenangan Prabowo terhadap Jokowi. Salah satunya terjadi saat Bahar bin Smith ditahan pihak kepolisian atas dugaan penganiyaan terhadap anak.[49] Dalam kasus tersebut, Bahar diduga menganiaya seorang anak berusia 17 tahun dan satu orang lainnya yang berusia 18 tahun. Penganiayaan tersebut direkam yang kemudian dijadikan barang bukti oleh kepolisian.

Menanggapi kasus tersebut, Fadli Zon dari Partai Gerindra menyebut bahwa penahanan ini adalah bukti bahwa pemerintahan presiden petahana melakukan kriminalisasi terhadap ulama.[50] Ia juga menyebut bahwa dalam kasus ini Bahar mengalami diskriminasi hukum. Menurutnya, hukum telah dijadikan alat kekuasaan dan alat menakuti oposisi serta suara kritis.

Ia menggambarkan tindak diskriminasi terjadi karena saat kasus dugaan penghinaan calon presiden Prabowo Subianto oleh Bupati Boyolali, polisi dianggap lamban bergerak.[51] Fadli menambahkan bahwa ia meragukan orang yang berada dalam video tersebut adalah Bahar bin Smith dan meminta keasliannya untuk dibuktikan di pengadilan.[51]

Menanggapi isu kriminalisasi ulama dalam kasus Bahar, Calon Wakil Presiden kubu Joko Widodo, Ma'ruf Amin menyangkalnya. Ma'ruf menyampaikan bahwa penangkapan Bahar bukan proses kriminalisasi, melainkan proses penegakkan hukum. Ma'ruf menambahkan bahwa proses penegakkan hukum harus ditegakkan siapapun yang diduga melakukan penyimpangan hukum.[52]

Pihak Kepolisian juga menyatakan bahwa penahanan Bahar bin Smith murni merupakan kasus hukum dan tidak berkaitan dengan maksud dan tujuan lain.

Presiden Petahana Joko Widodo juga menyampaikan agar tidak salah mengartikan tindakan penegakkan hukum sebagai langkah kriminalisasi ulama oleh pemerintah. Jokowi mencontohkan ada seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan atau pemukulan, maka kasus tersebut termasuk pidana. Karena kasus pemukulan sudah masuk ranah pidana, maka hal ini pun menjadi urusan kepolisian, bukan dengan dirinya.[53]

Hasil survei

Sebelum Pencalonan

Pollster Date Sample size Jokowi Prabowo JK Gatot AHY Anies Ahok Hary Tanoe Zulkifli Hasan Muhaimin Iskandar
Median 19 April-5 Mei 2018 2.100 35,70 22,60 6,80 5,20
Median (head to head) 19 April - 5 Mei 2018 2.100 58,20 26,60
Polcomm 3-6 Mei 2018 1.200 36,42 27,17 4,92 4,33 3,5 2,5
IDM (head to head) 28 April - 8 Mei 2018 2.450 29,8 50,1
IDM 28 April - 8 Mei 2018 2.450 26,4 40,1 8,2 6,3
RTK 21 April - 21 Mei 2018 1.610 38,5 20,5 1,6 2,7 0,9
Indo Barometer 15-22 April 2018 2.000 40,7 19,7 1,2 2,7 2,0 2,4 0,9 1,0 0,3 0,5
Charta Politika 13-19 April 2018 2.000 51,2 23,3 2,0 5,5 2,7 3,4 0,6
INES 12-28 April 2018 2.180 27,7 50,2 7,4
Cyrus 27 Maret - 3 April 2018 1.230 56,7 19,8 1,6 3,2 2,1 1,6 2,2
Median 24 Maret - 6 April 2018 1.200 36,2 20,4 4,3 7,0 1,8 2,0 1,6
Kompas 21 Maret - 1 April 2018 1.200 55,9 14,1 1,8
KedaiKOPI 19-27 Maret 2018 1.135 48,3 21,5 2,1 1,1 1,1 0,5
Populi Center 7–16 Februari 2018 1.200 64,3 25,3
Median 1–9 Februari 2018 1.000 35,0 21,2 5,5 3,3 4,5
Poltracking 27 Januari-3 Februari 2018 1.200 45,4 19,8 0,5 0,3 0,8 0,6 0,3
Indo Barometer 23–30 Januari 2018 1.200 32,7 19,1 2,1 2,7 2,5 2,5 2,9 0,8
SMRC 7–13 December 2017 1.220 38,9 10,5 0,9 1,2 1,7 1,3
PolMark 13–25 November 2017 2.600 50,2 22,0 0,7 2,0 4,8 4,5 1,6
Indo Barometer 15–23 November 2017 1.200 34,9 12,1 3,2 2,5 3,6 3,3
Poltracking 8–15 November 2017 2.400 41,5 18,2 0,9 0,8 0,8 0,5
Populi Center 19–26 Oktober 2017 1.200 49,4 21,7 0,4 2,0 0,7 0,7
PolMark 22 Oktober 2017 2.250 41,2 21 2,9
Median 2 Oktober 2017 1.000 36,2 23,2 2,6 2,8 4,4
Indikator 17–24 September 2017 1.220 34,2 11,5 0,7 0,5 0,5 0,5 1
SMRC 3–10 September 2017 1.220 38,9 12 0,8 0,3 0,3 0,9 0,8 0,6
SMRC 14–20 Mei 2017 1.500 53,7 37,2
SMRC 14–20 Mei 2017 1.500 34,1 17,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,9 1,1
Kompas April 2017 41,6 22,1

Sesudah Pencalonan

Lembaga

Tanggal Jumlah Sampel Jokowi - Ma'ruf Prabowo - Sandi
LSI Denny JA 12-19 Agustus 2018 1.200 52,2 29,5
Alvara 12-18 Agustus 2018 1.500 53,6 35,2
Y-Publica 13-23 Agustus 2018 1.200 52,7 28,6
Indikator 1-6 September 2018 1.220 57,7 32,3
SMRC 7-14 September 2018 1.074 60,4 29,8
LSI 10-19 November 2018 1.200 53,2 31,2
Indikator 6-16 Desember 2018 1.220 54,9 34,8
Y-Publica 26 Desember 2018-8 Januari 2019 1.200 53,5 31,9

Berdasarkan daerah

Jawa Barat

Survei Tanggal Joko Widodo Prabowo Subianto Jumlah responden
SMRC 27 September - 3 Oktober 2017 48,8 43,8 820

Jawa Timur

Survei Tanggal Joko Widodo Prabowo Subianto Jumlah responden
Indo Barometer 18-29 September 2017 58,8 23,6 1.200

Banten

Survei Tanggal Joko Widodo Prabowo Subianto Jumlah responden
Media Survey Indonesia 5-14 November 2018 36,31% 34,63% 800


Referensi

  1. ^ https://nasional.kompas.com/read/2018/09/27/10250341/ini-urutan-penghitungan-suara-pada-pemilu-serentak-2019
  2. ^ https://nasional.kompas.com/read/2018/09/27/10250341/ini-urutan-penghitungan-suara-pada-pemilu-serentak-2019
  3. ^ Indonesian President Jokowi celebrates 2 years in office with an eye on 2019 vote CNBC, 18 October 2016
  4. ^ "Joko Widodo umumkan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden". BBC News Indonesia (dalam bahasa Inggris). 2018-08-09. Diakses tanggal 2018-08-23. 
  5. ^ Media, Kompas Cyber (15 September 2016). "Munculkan Ambang Batas Pilpres 2019, Pemerintah Dinilai Bawa Kepentingan Parpol - Kompas.com". Diakses tanggal 5 September 2018. 
  6. ^ FHR. "KPU Coret PSI dan Perindo sebagai Partai Pengusul Jokowi". Diakses tanggal 24 Agustus 2018. 
  7. ^ https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/20433751/jokowi-maruf-amin-nomor-urut-satu-prabowo-sandiaga-nomor-urut-dua
  8. ^ https://m.detik.com/news/berita/d-3882201/resmi-megawati-umumkan-jokowi-jadi-capres-pdip-di-pilpres-2019
  9. ^ "Jokowi-Ma'ruf Amin resmi mendaftar sebagai bakal capres dan cawapres di KPU". 10 Agustus 2018. Diakses tanggal 24 Agustus 2018 – via www.bbc.com. 
  10. ^ https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/17022411/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-dan-prabowo-sandi-sebagai-capres-cawapres
  11. ^ "Local elections in Indonesia test Widodo's 2019 prospects". Nikkei Asian Review. Diakses tanggal 24 Agustus 2018. 
  12. ^ Media, Kompas Cyber (15 November 2017). "Resmi, Nasdem Dukung Jokowi di Pilpres 2019 - Kompas.com". Diakses tanggal 24 Agustus 2018. 
  13. ^ Media, Kompas Cyber (2018-07-14). "PKB Resmi Dukung Jokowi untuk Pilpres 2019 - Kompas.com". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-15. 
  14. ^ developer, metrotvnews. "PPP Resmi Usung Jokowi di Pilpres 2019". Diakses tanggal 24 Agustus 2018. 
  15. ^ Suherdjoko (24 December 2017). "Hanura reaffirms support for Jokowi's re-election". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 13 March 2018. 
  16. ^ "PKPI Dukung Jokowi di Pilpres 2019 - TribunJakarta". TribunJakarta. 2018-05-14. Diakses tanggal 2018-06-04. 
  17. ^ Salim, Agus (1 March 2018). "PSI dukung Jokowi di pilpres 2019". Antara News. Diakses tanggal 13 March 2018. 
  18. ^ http://news.liputan6.com/read/3044221/partai-hary-tanoe-dukung-jokowi-di-pilpres-2019
  19. ^ Media, Kompas Cyber (9 Agustus 2018). "Jokowi Resmi Tunjuk Ma'ruf Amin sebagai Cawapres - Kompas.com". Diakses tanggal 24 Agustus 2018. 
  20. ^ Widiastuti, Rina (11 April 2018). "Gerindra Resmi Usung Prabowo Subianto di Pilpres 2019". Diakses tanggal 24 Agustus 2018. 
  21. ^ VIVA, PT. VIVA MEDIA BARU - (10 Agustus 2018). "Prabowo-Sandi Resmi Daftar Capres-cawapres, KPU Periksa Berkas – VIVA". Diakses tanggal 24 Agustus 2018. 
  22. ^ "BREAKING NEWS: Sah, Demokrat ke Koalisi Prabowo - indopos.co.id". 24 Juli 2018. Diakses tanggal 24 Agustus 2018. 
  23. ^ a b "PKS dan PAN Sepakat Usung Prabowo Subianto Sebagai Capres 2019 - Tribunnews.com". 14 Juli 2018. Diakses tanggal 24 Agustus 2018. 
  24. ^ Sarwanto, Abi. "Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019". CNN Indonesia (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-08-09. 
  25. ^ http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/29/jadwal-siaran-langsung-debat-pilpres-2019-di-tvri-tvone-kompas-tv-trans7-hingga-sctv
  26. ^ https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181226210042-32-356596/jadwal-lengkap-debat-capres-cawapres-2019
  27. ^ Septianto, Bayu. "Alasan KPU Tunjuk Ira Koesno dan Imam Jadi Moderator Debat Pilpres". tirto.id. Diakses tanggal 2018-12-30. 
  28. ^ a b https://news.detik.com/read/2018/11/28/170005/4321396/1536/prabowo-uang-utangan-malah-digunakan-untuk-impor-impor-impor
  29. ^ http://finance.detik.com/read/2018/12/03/123422/4328108/4/luhut-tak-benar-ri-hidup-dari-utang
  30. ^ "Transkrip Pidato Prabowo Saat Sebut Indonesia Setingkat dengan Negara Miskin Afrika". Tribunnews.com. 2018-12-24. Diakses tanggal 2018-12-27. 
  31. ^ https://grafis.tempo.co/read/1509/indonesia-versus-haiti-negara-yang-disebut-miskin-oleh-prabowo
  32. ^ Dwi Andayani dan Marlinda Oktavia Erwanti. "Kontroversi Bawaslu Setop Kasus Mahar Pilpres Rp 1 T". Detik. Diakses tanggal 11 September 2018. 
  33. ^ "Dialog: Ramai Perang Tagar Jelang Pilpres". Kompas. Diakses tanggal 11 September 2018. 
  34. ^ Syaiful Hadi. "Deklarasi Hari Ini, Begini Awal Mula Gerakan #2019GantiPresiden". Tempo. Diakses tanggal 11 September 2018. 
  35. ^ a b c d e Media, Kompas Cyber (2018-08-26). "8 Fakta Peristiwa Neno Warisman Dihadang di Pekanbaru hingga Kembali ke Jakarta". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2018-12-27. 
  36. ^ Indonesia, PT Entitas System. "Gerindra Kecam Tindakan Persekusi Terhadap Neno Warisman". TEROPONGSENAYAN.com-Mata dan Hati Indonesia (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-12-27. 
  37. ^ Indonesia, C. N. N. "Netralitas Aparat Dipertanyakan soal Aksi #2019GantiPresiden". nasional (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-12-27. 
  38. ^ Media, Kompas Cyber (2018-08-26). "Polda Riau Bantah Tindakan Persekusi terhadap Neno Warisman". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2018-12-27. 
  39. ^ "Ratna Sarumpaet: I`m the Best Hoax Creator". Tempo. 3 October 2018. Diakses tanggal 3 October 2018. 
  40. ^ Siddiq, Taufiq (3 October 2018). "Ratna Sarumpaet: Saya Adalah Pencipta Hoax Terbaik". Tempo. Diakses tanggal 3 October 2018. 
  41. ^ Ibrahim, Gibran Maulana. "Prabowo Perintahkan Langsung Pemecatan Ratna Sarumpaet". detiknews. Diakses tanggal 3 October 2018. 
  42. ^ Damarjati, Danu (4 October 2018). "Bantah Ingin Melarikan Diri, Ratna Sarumpaet Jadi Pembicara di Chile". detikNews. Diakses tanggal 4 October 2018. 
  43. ^ a b c d e https://nasional.tempo.co/read/1139331/survei-hoax-ratna-sarumpaet-prabowo-ditinggal-pemilih-sarjana
  44. ^ a b c d e https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181221065909-32-355395/adu-pamer-keislaman-jokowi-dan-prabowo-di-pilpres-2019
  45. ^ a b https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181220105935-32-355168/amarah-dan-5-kali-tinju-prabowo-di-hadapan-28-ulama-pa-212
  46. ^ a b Erwanti, Marlinda Oktavia. "Gerindra Tepis Isu Prabowo Merayakan Natal dan Foto Pegang Lilin". detiknews. Diakses tanggal 2018-12-27. 
  47. ^ "Dai Aceh Undang Capres Baca Quran". Serambi Indonesia. 2018-12-30. Diakses tanggal 2018-12-30. 
  48. ^ a b detikcom, Tim. "Beda Respons TKN Jokowi Vs BPN Prabowo Soal Tes Baca Alquran". detiknews. Diakses tanggal 2018-12-30. 
  49. ^ Jabbar Ramdhani (19 Desember 2018). "Habib Bahar Ditahan, Fadli Zon: Bukti Kriminalisasi Ulama". Detik.com. Trans Media. 
  50. ^ Jabbar Ramdhani (19 Desember 2018). "Habib Bahar Ditahan, Fadli Zon: Bukti Kriminalisasi Ulama". Detik.com. Trans Media. 
  51. ^ a b http://m.tribunnews.com/section/2018/12/21/3-pernyataan-fadli-zon-soal-penahanan-habib-bahar-kriminalisasi-ulama-hingga-diskriminasi-hukum
  52. ^ http://m.tribunnews.com/nasional/2018/12/19/maruf-amin-sebut-penahanan-bahar-smith-bukan-kriminalisasi-ulama
  53. ^ http://wow.tribunnews.com/amp/2018/12/21/tanggapan-sejumlah-tokoh-soal-cuitan-fadli-zon-sebut-kasus-bahar-bin-smith-kriminalisasi-ulama?page=3

Lihat juga