Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPRD, dan DPD
TAHUN 2019
Indonesian Presidential Seal gold.svg Indonesian Vice Presidential Seal gold.svg Coat of arms of the People's Representative Council of Indonesia.svg Coat of arms of the Regional Representative Council of Indonesia.svg
Pilpres sebelumnya
Pileg sebelumnya
Tugas KPPS adalah untuk mengawal jalannya proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Dalam gambar, KPPS adalah pihak yang duduk di kursi (kiri bawah)
KPPS didampingi saksi (ibu berbaju putih sebagai saksi dari Partai Keadilan Sejahtera), mengawasi jalannya proses pemilihan umum.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. KPPS dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan umum berpedoman pada asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; efisien; dan aksesibilitas.[1]

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota KPPS[sunting | sunting sumber]

Tugas KPPS[sunting | sunting sumber]

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas untuk

  • mengumumkan DPT di TPS;
  • menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
  • menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS;
  • menyerahkan DPT kepada PPK melalui PPS untuk peserta Pemilu yang saksinya tidak hadir di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  • melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  • membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
  • memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPPS[sunting | sunting sumber]

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berwenang untuk

  • mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  • melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  • melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPPS[sunting | sunting sumber]

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berkewajiban untuk

  • menempelkan DPT di TPS;
  • menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  • menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  • menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
  • menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  • melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  • melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Memahami Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) - KPU Sukoharjo, diakses 28 April 2019