Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

DPRA
Periode 2019-2024
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Sejarah
Didirikan1949
Sesi baru dimulai
30 September 2019
Pimpinan
Ketua
Sementaraa
Dahlan Jamaluddin, Partai Aceh - Aceh Party.jpg
sejak 30 September 2019
Wakil Ketua
Sementaraa
Dalimi, Democratic Party (Indonesia).svg
sejak 30 September 2019
Komposisi
Anggota81
DPR Aceh Indonesia 2019.svg
Partai & kursi
  PKB (3)
  Gerindra (8)
  PDIP (1)
  Golkar (9)
  NasDem (2)
  PKS (6)
  PPP (6)
  PAN (6)
  Hanura (1)
  Demokrat (10)
  PA (18)
  SIRA (1)
  PD Aceh (3)
  PNA (6)
  PKPI (1)
Pemilihan
Proposional-Terbuka
Pemilihan terakhir
17 April 2019
Pemilihan berikutnya
17 April 2024
Tempat bersidang
Office of Regional People's Representative Council of Aceh; 2013.jpg
Jalan TGK. H. M. Daud Beureueuh
Banda Aceh 23121
Aceh
Indonesia
Situs web
dpra.acehprov.go.id
Catatan kaki
aPimpinan definitif belum ditetapkan/dilantik.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (disingkat DPR Aceh atau DPRA) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Aceh, Indonesia. Berbeda dengan DPRD Provinsi lain di Indonesia pada umumnya, DPRA memiliki nama yang unik serta jumlah anggota 1¼ kali lebih banyak dari DPRD provinsi menurut undang-undang. DPRA beranggotakan 81 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRA terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRA yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 30 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Djumali, di Gedung Utama DPR Aceh. Komposisi anggota DPRA periode 2019-2024 terdiri dari 15 partai politik dimana Partai Aceh merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu 18 kursi.[1][2][3]

Tugas dan wewenang[sunting | sunting sumber]

DPRA memiliki tugas dan wewenang:

  • Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain
  • Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
  • Memberitahukan kepada Gubernur dan Komisi Independen Pemilihan tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur
  • Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh
  • Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh
  • Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
  • Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan
  • Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan
  • Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur

Komposisi Anggota[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRA dalam tiga periode terakhir.[4][5]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2009-2014 2014-2019 2019-2024
Partai patriot pancasila.jpg Patriot 1
Logo PKB.svg PKB 1 Steady 1 3
Logo Gerindra.svg Gerindra 0 3 8
LOGO- PDIP.svg PDI Perjuangan 0 Steady 0 1
GolkarLogo.png Golkar 8 9 Steady 9
Logo PKS.svg PKS 4 Steady 4 6
Logo PPP.svg PPP 4 6 Steady 6
Logo PAN.svg PAN 5 7 6
Logo Hanura.svg Hanura 0 Steady 0 1
Democratic Party (Indonesia).svg Demokrat 10 8 10
Bulan Bintang.jpg PBB 1 Steady 1 0
Logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.svg PKPI 1 Steady 1 Steady 1
Partai Aceh - Aceh Party.jpg PA 33 29 18
Parta SIRA.jpg SIRA 0 Steady 0 1
Pda-aceh.jpg PD Aceh 1 Steady 1 3
Logo Partai Nanggroe Aceh.png PNA (Baru!) 3 6
Partai NasDem.svg NasDem (Baru!) 8 2
Jumlah Anggota 69 81 Steady 81
Jumlah Partai 11 13 15

Fraksi[sunting | sunting sumber]

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.[6] Sejak tahun 2009, jumlah fraksi di DPRA cenderung meningkat yaitu 4 fraksi (periode 2009-2014) dan 7 fraksi (periode 2014-2019).[7]

Alat Kelengkapan DPRD[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

  1. Pimpinan
  2. Badan Musyawarah (Bamus)
  3. Komisi
  4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
  5. Badan Anggaran (Banggar)
  6. Badan Kehormatan (BK)
  7. Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

Pimpinan DPRA[sunting | sunting sumber]

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.[8] Pimpinan DPRA terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPR Aceh sejak awal berdirinya:

No. Urut Nama Ketua Asal Partai Politik Mulai Menjabat Akhir Menjabat Keterangan
Masa Provinsi Aceh
1 Teungku Abdul Wahab tidak diketahui 1949 1950 Ketua DPRD Provinsi Aceh Pertama
Provinsi Aceh dilebur kedalam Provinsi Sumatera Utara sehingga DPRD Provinsi Aceh Pertama dibubarkan.
Masa Peralihan
2 Teungku Muhammad Abduh Syam tidak diketahui 1957 1959 Ketua DPRD Peralihan
Masa Provinsi Daerah Istimewa Aceh
3 Ali Balwi tidak diketahui 1959 1961
4 Ali Hasyimy tidak diketahui 1961 1964 Ketua DPRD-GR
5 Marzuki Nyak Man tidak diketahui 1964 1968
6 Muhammad Yasin tidak diketahui 1968 1971
7 Mahdani tidak diketahui 1971 1977
8 Achmad Amins tidak diketahui 1977 1982 Menjabat selama tiga periode.
1982 1987
1987 1992
9 Abdullah Moeda tidak diketahui 1992 1997
10 Teuku Djohan tidak diketahui 1997 1999
11 Teungku Muhammad Yus Logo PPP.svg PPP 1999 2004
12 Sayed Fuad Zakaria GolkarLogo.png Golkar 2004 2009
Masa Provinsi Aceh
13 Hasbi Abdullah Partai Aceh - Aceh Party.jpg Partai Aceh 2009 2014 Ketua DPRA
14 Teungku Muharuddin Partai Aceh - Aceh Party.jpg Partai Aceh 2014 2018
15 Sulaiman Partai Aceh - Aceh Party.jpg Partai Aceh 2018 2019
16 Dahlan Jamaluddin Partai Aceh - Aceh Party.jpg Partai Aceh 2019 petahana

Komisi[sunting | sunting sumber]

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.[9] Karena status Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus, jumlah komisi DPRA dapat dibentuk lebih dari ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada periode 2014-2019, DPRA memiliki 7 komisi.[10]

Daerah Pemilihan[sunting | sunting sumber]

Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRA dibagi kedalam 10 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:[11]

Nama Dapil Wilayah Dapil Jumlah Kursi
ACEH 1 Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang 1
ACEH 2 Pidie, Pidie Jaya 9
ACEH 3 Bireuen 7
ACEH 4 Aceh Tengah, Bener Meriah 6
ACEH 5 Aceh Utara, Kota Lhokseumawe 12
ACEH 6 Aceh Timur 6
ACEH 7 Aceh Tamiang, Kota Langsa 7
ACEH 8 Aceh Tenggara, Gayo Lues 5
ACEH 9 Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam 9
ACEH 10 Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Simeulue 9

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "PELANTIKAN ANGGOTA DPRA PERIODE 2019-2024". dpra.acehprov.go.id. DPR Aceh. 01-10-2019. Diakses tanggal 04-10-2019. 
  2. ^ Fauzul Husni (30-09-2019). "Sah, 81 Anggota DPRA Periode 2019-2024 Resmi Dilantik". ajnn.net. Aceh Journal National Network. Diakses tanggal 04-10-2019. 
  3. ^ Agus Setyadi (30-09-2019). "81 Anggota DPR Aceh Dilantik, Partai Aceh Kuasai Parlemen". detik.com. Detik News. Diakses tanggal 04-10-2019. 
  4. ^ "Keputusan KIP Aceh tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRA". acehprov.go.id. KIP Provinsi Aceh. 26-08-2019. Diakses tanggal 04-10-2019. 
  5. ^ "KIP Tetapkan 81 Anggota DPR Aceh Terpilih". detik.com. Detik News. 24-08-2019. Diakses tanggal 04-10-2019. 
  6. ^ Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  7. ^ M. Haris SA (09-12-2014). Kunto Wibisono, ed. "DPRA tetapkan tujuh fraksi". antaranews.com. Diakses tanggal 04-10-2019. 
  8. ^ Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  9. ^ Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  10. ^ "Komisi DPR Aceh". 
  11. ^ "Keputusan KPU Nomor 264/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh" (PDF). KPU RI. 04-04-2018.