Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Flag of Indonesia.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Kabinet Ali Sastroamidjojo II.jpg
Dibentuk24 Maret 1956
Diselesaikan14 Maret 1957
Struktur pemerintahan
Kepala negaraSoekarno
Kepala pemerintahanAli Sastroamidjojo
Jumlah menteri27
Total jumlah menteri27
Partai anggotaPartai Nasional Indonesia
Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Nahdlatul Ulama
Partai Syarikat Islam Indonesia
Partai Kristen Indonesia
Partai Katolik
Partai Islam
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
Independen
Sejarah
PendahuluKabinet Burhanuddin Harahap
PenggantiKabinet Djuanda

Kabinet Ali Sastroamidjojo II[1][2] sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Kabinet ini diumumkan pada 20 Maret 1956 dan bertugas sejak 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.

Pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dan Djuanda sebagai perdana menteri.

Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Presiden Wakil Presiden
Soekarno Presiden Sukarno.jpg Mohammad Hatta, Pekan Buku Indonesia 1954, p242.jpg Mohammad Hatta
(sampai dengan 1 Desember 1956)

Anggota[sunting | sunting sumber]

Menteri[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat Partai
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.jpg Ali Sastroamidjojo 24 Maret 1956 14 Maret 1957 PNI
2 Wakil Perdana Menteri I Mohammad Roem, Pekan Buku Indonesia 1954, p245.jpg Mohammad Roem[3] 24 Maret 1956 9 Januari 1957 Masyumi
Wakil Perdana Menteri II Idham Chalid.jpg Idham Chalid 24 Maret 1956 14 Maret 1957 NU
Menteri
3 Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani.jpg Roeslan Abdulgani[4][5] 24 Maret 1956 28 Januari 1957 PNI
Ali Sastroamidjojo.jpg Ali Sastroamidjojo
(ad-interim)
28 Januari 1957 14 Maret 1957 PNI
4 Menteri Dalam Negeri Achmad Sunaryo, Departemen Dalam Negeri dari Masa ke Masa, p99.jpg R. Sunarjo 24 Maret 1956 14 Maret 1957 NU
5 Menteri Pertahanan Ali Sastroamidjojo.jpg Ali Sastroamidjojo
(ad-interim)
24 Maret 1956 14 Maret 1957 PNI
6 Menteri Kehakiman Moeljatno, Menteri Kehakiman.jpg Moeljatno[3] 24 Maret 1956 9 Januari 1957 Masyumi
Achmad Sunaryo, Departemen Dalam Negeri dari Masa ke Masa, p99.jpg R. Sunarjo
(ad-interim)
9 Januari 1957 14 Maret 1957 NU
7 Menteri Penerangan Minister of Information Soedibjo, Garuda Perdamaian, p3.jpg Soedibjo[6] 24 Maret 1956 13 Maret 1957 PSII
Idham Chalid.jpg Idham Chalid
(ad-interim)
13 Maret 1957 14 Maret 1957 NU
8 Menteri Keuangan Jusuf Wibisono, Pekan Buku Indonesia 1954, p250.jpg Jusuf Wibisono [3] 24 Maret 1956 9 Januari 1957 Masyumi
Menkeu Djuanda.jpg Djuanda Kartawidjaja 9 Januari 1957 14 Maret 1957 Nonpartai
9 Menteri Perekonomian Burhanuddin - Second Ali Sastroamidjojo Cabinet Mimbar Penerangan March 1956 p223.jpg Burhanuddin 24 Maret 1956 14 Maret 1957 NU
10 Menteri Pertanian Eny Karim.png Eny Karim 24 Maret 1956 14 Maret 1957 PNI
11 Menteri Perhubungan Suchjar Tedjasukmana - Second Ali Sastroamidjojo Cabinet Mimbar Penerangan March 1956 p223.jpg Suchjar Tedjasukmana[3] 24 Maret 1956 9 Januari 1957 Masyumi
12 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Mohammad Noor, Kami Perkenalkan (1954), p105.jpg Pangeran Mohammad Nur[3] 24 Maret 1956 9 Januari 1957 Masyumi
A. A. Suhardi.jpg Agustinus Suhardi
(ad-interim)
9 Januari 1957 14 Maret 1957 Katolik
13 Menteri Agraria Agustinus Suhardi 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Katolik
14 Menteri Sosial Fatah Jasin, Minister of Social Affairs of Indonesia.jpg Fattah Jasin 24 Maret 1956 14 Maret 1957 NU
15 Menteri Tenaga Kerja PNI - Sabilal Rasjad.jpg Sabilal Rasjad 24 Maret 1956 14 Maret 1957 PNI
16 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto, Kami Perkenalkan (1954), p117.jpg Sarino Mangunpranoto 24 Maret 1956 14 Maret 1957 PNI
17 Menteri Kesehatan Hadrianus Sinaga.jpg Handrianus Sinaga 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Parkindo
18 Menteri Agama K. H. Muhammad Ilyas, Menteri Agama Indonesia.png Muhammad Ilyas 24 Maret 1956 14 Maret 1957 NU
19 Menteri Negara K.H. Rusli Abdul Wahid.jpg Rusli Abdul Wahid[7]
(Urusan Umum)
24 Maret 1956 14 Maret 1957 PERTI
Dahlan Ibrahim - Second Ali Sastroamidjojo Cabinet Mimbar Penerangan March 1956 p223.jpg Dahlan Ibrahim[8]
(Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan)
24 Maret 1956 26 Desember 1956 IPKI
Menkeu Djuanda.jpg Djuanda Kartawidjaja
(Urusan Perencanaan)
24 Maret 1956 14 Maret 1957 Nonpartai
20 Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro.png Wirjono Prodjodikoro 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Nonpartai
21 Jaksa Agung R. Soeprapto, Kami Perkenalkan (1954), p158.jpg R. Soeprapto 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Nonpartai
22 Ketua Dewan Pengawas Keuangan R. Soerasno, Kami Perkenalkan (1954), p160.jpg Soerasno 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Nonpartai

Menteri muda[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah menteri muda pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II:

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat Partai
1 Menteri Muda Perekonomian Frans Ferdinand Umbas - Second Ali Sastroamidjojo Cabinet Mimbar Penerangan March 1956 p223.jpg Frans Ferdinand Umbas 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Parkindo
2 Menteri Muda Pertanian Sjech Marhaban - Second Ali Sastroamidjojo Cabinet Mimbar Penerangan March 1956 p223.jpg Sjech Marhaban[6] 24 Maret 1956 13 Maret 1957 PSII
3 Menteri Muda Perhubungan Albertus Blantaran de Rozari - Second Ali Sastroamidjojo Cabinet Mimbar Penerangan March 1956 p223.jpg Albertus Blantaran de Rozari 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Katolik

Program Kabinet[sunting | sunting sumber]

Pembatalan KMB

  • Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB, secara unilateral, baik formil maupun materiil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya.

Irian Barat

  • Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional.
  • Membentuk Propinsi Irian Barat.

Keamanan

  • Memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan illegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya.
  • Menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan.

Perekonomian dan Keuangan

  • Perekonomian
    • Memulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu (5 tahun) yang ditetapkan dengan undang-undang dengan menitik beratkan pada dasar keputusan rakyat.
    • Berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial bersandarkan kepentingan rakyat jelata, dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhannya yang primer.
  • Keuangan
    • Menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasa yang baik dan yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan.
    • Dalam usaha penyempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan.
    • Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.
    • Perkreditan pemerintah yang tepat dan lancar untuk melindungi usaha ekonomi nasional terhadap persaingan asing.
  • Perindustrian
    • Memajukan berdirinya industri nasionalsupaya selekas mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhannya sendiri, dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing.
  • Pertanian
    • Mempertinggi tingkat hidup petani dengan jalan:
      • Memperbanyak produksi hasil bumi, terutama bahan-bahan makanan rakyat dengan memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah luar pulau Jawa, baik secara intensif maupun secara ekstensif.
      • Mempergiat tumbuhnya koperasi-koperasi tani dan bank-bank tani.
      • Memajukan kesehatan, pendidikan dan pengajaran tani.
      • Memajukan transmisi,

Luar Negeri, Pertahanan, dan Perburuhan

  • Politik Luar Negeri
    • Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia.
    • Melaksanakan keputusan-keputusan konferensi Asia-Afrika, pertama di Bandung.
  • Pertahanan
    • Melancarkan tercapainya stabilisasi kekuatan negara.
    • Mengadakan kewajiban milisi bagi semua warga negara, menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan undang-undang.
    • Memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan jasmani militer daripada angkatan perang Republik Indonesia, sehingga nilai perjuangannya dipertinggi.
  • Perburuhan
    • Mewujudkan usaha pemerintah ke arah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh dan pegawai negeri serta hubungannya dengan pimpinan perusahaan atau jawatan sehingga berkesempatan memperkembangkan bakat dan sifat-sifatnya yang baik untuk kepentingan masyarakat.
    • Melengkapkan perundang-undangan perburuhan dan pegawai mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan melalui prosedur yang lebih demokratis, sambil menuju ke arah peradilan perburuhan yang lengkap.
    • Memberikan segala bantuan dan stimulans bagi konsolidasi dan pertumbuhan organisasi-organisasi kaum buruh dan pegawai yang sehat.
  • Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
    • Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat disekolah dan di luar sekolah, baik jasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional sekarang
      • Menyiapkan berlakunya wajib belajar dalam tempo yang tertentu.
      • Memperluas pendidikan teknik dan ekonomi yang praktis dan umumnya pendidikan kejuruan, sesuai dengan kepentingan pembangunan sekarang.
      • Menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional hingga tercapai dasar yang sama dan koordinasi yang baik diseluruh lapangan pendidikan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi.
      • Menyelenggarakan usaha-usaha yang pokok dan merata untuk memberi dasar yang kuat dalam pertumbuhan kebudayaan nasional.

Galeri[sunting | sunting sumber]

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1956 Tanggal 24 Maret 1956 Tentang Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo". sipuu.setkab.go.id. Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2018, jam 13:53 WITA.
  2. ^ Kabinet ini demisioner sejak tanggal 14 Maret 1957 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1957.
  3. ^ a b c d e Terhitung mulai tanggal 9 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957, memberhentikan dengan hormat Mr. Moh. Roem, Jusuf Wibisono, Prof. Mr. Muljatno, Suchjar Tedjasukmana, dan Ir. Pangeran Nur dari jabatannya masing-masing sebagai Wakil Perdana Menteri I, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan mengangkat Ir. Djuanda, R. Sunarjo, Prof. Mr. Agustinus Suhardi disamping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Keuangan ad interim, Menteri Kehakiman ad interim, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ad interim.
  4. ^ Terhitung mulai tanggal 28 Januari 1957, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1957 tertanggal 26 Februari 1957 menetapkan Roeslan Abdulgani non aktif dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan mengangkat Ali Sastroamidjojo disamping jabatannya sebagai Perdana Menteri menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim.
  5. ^ "Keppres No. 26 tahun 1957". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Februari 1957. Diakses tanggal 8 Oktober 2020. 
  6. ^ a b Terhitung mulai tanggal 13 Maret 1957, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Soedibjo dan Sjech Marhaban dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Muda Pertanian dan mengangkat Idham Chalid disamping jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri II menjabat sebagai Menteri Penerangan ad-interim.
  7. ^ Terhitung mulai tanggal 15 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Rusli Abdul Wahid dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Umum.
  8. ^ Terhitung mulai tanggal 26 Desember 1956 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1957 tertanggal 28 Januari 1957 memberhentikan dengan hormat Dahlan Ibrahim dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  • Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Burhanuddin Harahap
Ali Sastroamidjojo II
1956–1957
Diteruskan oleh:
Kabinet Djuanda