Lompat ke isi

Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia
Lambang kementerian
Petahana
Sugiono

sejak 21 Oktober 2024
Kementerian Luar Negeri
SingkatanMenlu
AnggotaKabinet Indonesia
AtasanPresiden Indonesia
Ditunjuk olehPresiden Indonesia
Masa jabatanTidak ada masa jabatan tetap
Pejabat perdanaAchmad Soebardjo
DibentukSeptember 2, 1945; 80 tahun lalu (1945-09-02)
Situs webwww.kemlu.go.id

Menteri Luar Negeri Indonesia adalah pimpinan tertinggi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jabatan ini dibentuk di kabinet pertama sejak berdirinya Republik Indonesia tahun 1945, dengan Achmad Soebardjo sebagai pejabat menteri luar ngeri pertama.

Sepanjang sejarah sebanyak 18 pejabat definitif, 6 pejabat ad-interim yang telah menduduki posisi menteri ini. Soebandrio dipercayakan pada posisi ini di 7 kabinet yang berbeda dari Kabinet Karya hingga Kabinet Dwikora III. Ali Alatas adalah pejabat menteri luar negeri terlama menjabat, yakni selama 11 tahun, 213 hari. Retno Marsudi adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Sebanyak 6 pimpinan kabinet yang pernah merangkap jabatan sebagai menteri luar negeri, diantaranya 4 sebagai perdana menteri dan 2 lainnya sebagai wakil perdana menteri. Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, dan Wilopo adalah perdana menteri yang pernah merangkap jabatan sebagai menteri luar negeri. Namun Perdana Menteri Wilopo dan Ali Sastroamidjojo hanya sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim atau sementara. Sedangkan Subandrio dan Adam Malik adalah wakil perdana menteri yang merangkap sebagai menteri luar negeri.[1]

Sebanyak 3 menteri luar negeri yang berlatar mempunyai latar belakang militer dan/atau mempunyai pengalaman perang yakni Hamengkubuwana IX dengan pangkat Jenderal (Tituler),[2] Soebandrio dengan pangkat Marsekal (Tituler),[3] dan Sugiono dengan pangkat Letnan Satu.[4]

Terdapat 14 pejabat yang pernah menjabat sebagai duta besar baik sebelum dan sesudah menjadi menteri luar negeri, diantaranya Achmad Soebardjo, Alexander Andries Maramis, Moekarto Notowidigdo, Soenario Sastrowardoyo, Ide Anak Agung Gde Agung, Roeslan Abdulgani, Ali Sastroamidjojo, Soebandrio, Adam Malik, Syarief Thayeb, Ali Alatas, Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi.

Terdapat pula juga pejabat menteri luar negeri selain duta besar yang pernah mewakili Indonesia di forum dan perjanjian Internasional yang berpengaruh besar pada sejarah dan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia. Diantaranya, Sutan Syahrird pada Perundingan Linggajati (1946)[5] dan Sidang Dewan Keamanan PBB (1947), Agus Salim di Sidang Dewan Keamanan PBB (1947), Mohamad Roem pada Perjanjian Roem-Roijen (1949), Mohammad Hatta di Konferensi Meja Bundar (1949),[6] Mochtar Kusumaatmadja pada Konferensi Hukum Laut di Jenewa, Colombo, dan Tokyo (1958–1961) dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut dikenal dengan UNCLOS (1982).[7]

Berikut adalah daftar orang yang pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri di Indonesia:

Keterangan
  1. 1 2 3 4 ad-interim

Mantan Menteri Luar Negeri yang masih hidup

[sunting | sunting sumber]

Hingga saat ini, mantan Menteri Luar Negeri yang masih hidup, yakni:

Catatan

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. 1 2 3 Simanjuntak, P. N. H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan. hlm. 15–23. ISBN 979-428-499-8.
  2. "Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemberian Pangkat Militair Titulair Jenderal kepada J.M. Hamengku Buwono IX". Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia. 4 Januari 1950. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2021-09-29. Diakses tanggal 2021-09-29.
  3. "Presiden Sukarno melantik Dr. Subandrio sebagai Laksamana Udara, Dr. Leimena sebagai Laksamana Laut dan Dr. H.C. Chaerul Saleh sebagai Jenderal TNI pada tgl. 17/8/1964". Indonesia OneSearch. 17 August 1964.
  4. 1 2 "Siapa Sugiono, Menlu RI di Kabinet Prabowo-Gibran?". CNN Indonesia. 21 Oktober 2024. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  5. "Linggadjati Agreement | Netherlands-Indonesia [1946]". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-11-03.
  6. Kahin, George McTurnan (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press.
  7. Gatra, Sandro, ed. (11 November 2025). "Diplomasi Mochtar Kusumaatmadja yang Mengubah Peta Indonesia". Kompas.com. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  8. Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
  9. 1 2 Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
  10. Mangunwijaya, Y.B. Dilema Sutan Sjahrir: Antara Pemikir dan Politikus. Prisma, Agustus 1977
  11. Rudolf Mrazek. Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996
  12. Kahfi, Erni Haryanti (2000). Haji Agus Salim : His Role in Nationalist Movements in Indonesia During the Early Twentieth Century (Master of Arts thesis). Canadian theses. Ottawa: National Library of Canada. ISBN 978-0-612-44090-6.
  13. Sularto, St. (2004). Haji Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ISBN 979-22-1094-6.
  14. "Kabinet Indonesia Bersatu Dilantik". Liputan6.com. 21 Oktober 2004. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  15. "Menlu: Indonesia Tidak Akan Tinggalkan ASEAN". Kompas.com. 22 Oktober 2009. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  16. "Sertijab Menlu Retno Marsudi Dilakukan Secara Tertutup". detikNews. 27 Oktober 2014. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  17. Galih, Bayu (23 Oktober 2019). "Retno Marsudi Kembali Dipercaya Jadi Menteri Luar Negeri". Kompas.com. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  18. "Sugiono Resmi Dilantik Jadi Menlu RI Kabinet Merah Putih Prabowo". CNN Indonesia. 21 Oktober 2024. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  19. Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia]. Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]