Lompat ke isi

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia
Lambang
Petahana
Djamari Chaniago

sejak 17 September 2025
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia
Ditunjuk olehPresiden Indonesia
Pejabat perdanaMaraden Panggabean
DibentukMaret 29, 1978; 48 tahun lalu (1978-03-29)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolkam RI) adalah kepala yang memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia dan membawahi menteri-menteri bidang politik dan keamanan. Jabatan ini dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tepatnya pada Kabinet Pembangunan III.[1]

Perubahan nama dan fungsi

[sunting | sunting sumber]

Jabatan ini mengalami penggabungan dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 2000, baik secara fungsi maupun Kementerian yang ada di bawahnya.[2][3] Sehingga pada periode tersebut, jabatan ini berganti nama menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.[4][5]

Sejak berdirinya kementerian ini sampai 2019, jabatan ini selalu dipegang oleh seseorang dengan latar belakang militer. Jabatan menteri ini pertama kali dipegang oleh seseorang yang berasal dari kalangan sipil pada tahun 2019 oleh Mahfud MD.[6]

Mantan menteri koordinator yang masih hidup

[sunting | sunting sumber]

Hingga saat ini, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang masih hidup, yakni:

Catatan
Perubahan nama
  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 Jabatan bernama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
  2. 1 2 3 4 Jabatan bernama Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
  3. 1 2 3 Jabatan bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 Jabatan bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Keterangan
  1. 1 2 Merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri
  2. 1 2 Merangkap sebagai Menteri Pertahanan
  3. Mengundurkan diri karena maju di pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
  4. Menkopolhukam pertama yang berasal bukan berasal dari latar belakang militer, melainkan dari kalangan sipil
  5. Mengundurkan diri karena maju di pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
  6. Menkopolkam pertama yang berasal dari latar belakang kepolisian

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. "Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan". Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 17 Maret 2016. Diakses tanggal 21 Juli 2025.
  2. "Perombakan Kabinet dari Masa ke Masa". Antara News Jawa Tengah. 13 Agustus 2015. Diakses tanggal 23 Oktober 2015.
  3. Nashim Mh., Ida. "Evaluasi Seratus Hari Pemerintahan Gus Dur: Gus Dur Mengulang Program Pemerintahan Soeharto". Uni Sosial Demokrat. Diakses tanggal 23 Oktober 2015.
  4. "Gus Dur dan Kabinet Tambal-Sulam". Ohio University. 22 Juli 2001. Diarsipkan dari asli tanggal 2015-01-08. Diakses tanggal 23 Oktober 2001.
  5. I, BM (4 Juni 2001). "Yang Dibuang, yang Masih Disayang". Liputan6.com. Diakses tanggal 23 Oktober 2015.
  6. Movanita, Ambaranie Nadia Kemala (24 Oktober 2019). Galih, Bayu (ed.). "Serba Pertama di Kabinet Indonesia Maju". Kompas.com. Diakses tanggal 24 Oktober 2019. ;
  7. "Profil Menkopolkam Maraden Saur Halomoan Panggabean". Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 19 Januari 2015. Diakses tanggal 19 Januari 2015.
  8. "Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III". JDIH Kementerian Keuangan. 18 Maret 1978. Diakses tanggal 13 Maret 2026.
  9. "Profil Menkopolkam Surono Reksodimedjo". Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 19 Januari 2015. Diakses tanggal 19 Januari 2015.
  10. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. 19 Maret 1983. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  11. "Profil Menkopolkam Sudomo". Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 19 Januari 2015. Diakses tanggal 19 Januari 2015.
  12. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V". Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan RI. 21 Maret 1988. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  13. "Profil Menkopolkam Soesilo Soedarman". Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 19 Januari 2015. Diakses tanggal 19 Januari 2015.
  14. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI". Hukum Online. 17 Maret 1988. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  15. Ciptowiyono, Isharyanto (12 April 2013). "Kabinet Soeharto, Serpihan Kenangan". Diakses tanggal 18 November 2019.
  16. "Profil Menkopolkam Feisal Tanjung". Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 19 Januari 2015. Diakses tanggal 19 Januari 2015.
  17. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VII". Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan RI. 14 Maret 1998. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  18. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan". Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan RI. 22 Mei 1998. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  19. "Profil Menkopolkam Wiranto". Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Diakses tanggal 19 Januari 2015.
  20. "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2010-09-26. Diakses tanggal 2007-02-12.
  21. 1 2 3 "Gus Dur dan Kabinet Tambal-Sulam". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-01-08. Diakses tanggal 2009-10-17.
  22. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 288/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong". Hukum Online. 9 Agustus 2001. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  23. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu". Hukum Online. 20 Oktober 2004. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  24. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. 20 Oktober 2009. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  25. "Dilantik, Menteri Baru Langsung Ikuti Sidang Kabinet Perdana". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 27 Oktober 2014. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  26. Suhartono (12 Agustus 2015). "Inilah Enam Menteri Baru yang Akan Dilantik Presiden". Kompas.com. Diakses tanggal 12 Agustus 2015.
  27. "Presiden Jokowi Lantik Anggota Kabinet Indonesia Maju". Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretariat Negara. 23 Oktober 2019. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  28. "Presiden Prabowo Lantik Para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara". Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretariat Negara. 21 Oktober 2024. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  29. Fazli, Achmad Zulfikar (8 September 2025). "BG di-Reshuffle, Jabatan Menko Polkam Diisi Sjafrie Sjamsoeddin Sebagai Ad Interim". MetroTV News. Diakses tanggal 8 September 2025.
  30. Setuningsih, Novianti; Chaterine, Rahel Narda (2025-09-17). "Prabowo 2 Kali "Reshuffle" Kabinet Sepanjang September 2025". Kompas.com. Diakses tanggal 2025-09-17.
  31. Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia]. NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]