Kabinet Indonesia

Kabinet Republik Indonesia
Petahana: Kabinet Indonesia Maju
	Garuda Pancasila
	; Kabinet Indonesia Maju (2019)
Informasi Kabinet
Dibentuk	2 September 1945; 77 tahun lalu
Jenis	Lembaga negara
Kantor pusat	Sekretariat Kabinet, Jakarta
Pegawai	38 anggota: 4 orang menteri koordinator; 30 orang menteri pemimpin kementerian; 6 orang pejabat setingkat menteri;
Kabinet eksekutif	Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia;
Dasar hukum	Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
Situs web	www.setkab.go.id

Kabinet Indonesia (biasanya disebut sebagai Kabinet Presiden atau disederhanakan sebagai Kabinet) terdiri atas para menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden yang berfungsi sebagai pembantu Presiden Republik Indonesia.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Indonesia telah mempunyai pergantian puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada masa Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap, sehingga banyak terjadi perombakan kabinet pada masa Soekarno menjabat. Setelah Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5 tahun, mengikuti masa jabatan Presiden di Indonesia.

Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, kabinet yang dipimpin presiden dan kabinet yang dipimpin parlemen. Dalam kabinet presiden, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkan di kabinet parlemen, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada legislatif.

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer tetap karena perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya ada tujuh kabinet dengan antara 18 dan 25 anggota.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret membatalkan UUD 1950 dan kembali ke UUD 1945. Kabinet juga dibubarkan, dan berlaku sistem Demokrasi Terpimpin. Sebuah kabinet presiden baru dibentuk tak lama setelah dikeluarkannya dekret, dimana Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri serta DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Selama tahun-tahun terakhir presiden Sukarno, kabiner yang lebih besar, memuncak pada 111 menteri.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kabinet yang dibentuk lebih kecil, dan dari 1968 sampai 1998 berlangsung untuk jangka presiden lima tahun. Setelah jatuhnya Suharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial telah dijaga.

Daftar kabinet[sunting | sunting sumber]


No	Nama kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pemimpin	Jabatan	Jumlah personel
Era Perjuangan Kemerdekaan
1	Presidensial	2 September 1945	14 November 1945	Soekarno	Presiden	21
2	Sjahrir I	14 November 1945	28 Februari 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17
3	Sjahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946			25
4	Sjahrir III	2 Oktober 1946	27 Juni 1947			32
5	Amir Sjarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947	Amir Sjarifuddin		34
6	Amir Sjarifuddin II	11 November 1947	23 Januari 1948	Amir Sjarifuddin		37
7	Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949	Mohammad Hatta		17
*	Darurat	19 Desember 1948	14 Juli 1949	S. Prawiranegara	Ketua PDRI	12
8	Hatta II	4 Agustus 1949	14 Desember 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	19
Era Demokrasi Parlementer
*	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17
9	Susanto	27 Desember 1949	16 Januari 1950	Susanto Tirtoprodjo	Pjs Perdana Menteri	10
10	Halim	22 Januari 1950	15 Agustus 1950	Abdul Halim	Perdana Menteri	15
11	Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Mohammad Natsir		18
12	Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	Sukiman Wirjosandjojo		20
13	Wilopo	3 April 1952	3 Juni 1953	Wilopo		18
14	Ali Sastroamidjojo I	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	Ali Sastroamidjojo		20
15	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Burhanuddin Harahap		23
16	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Ali Sastroamidjojo		25
17	Djuanda	9 April 1957	5 Juli 1959	Djuanda Kartawidjaja		24
Era Demokrasi Terpimpin
18	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Soekarno	Presiden Perdana Menteri	33
19	Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962			40
20	Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963			60
21	Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964			66
22	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966			110
23	Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966			132
24	Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966			79
25	Ampera I	28 Juli 1966	11 Oktober 1967	Soeharto	Ketua Presidium	31
26	Ampera II	17 Oktober 1967	10 Juni 1968	Soeharto	Pjs Presiden	24
Era Orde Baru
27	Pembangunan I	10 Juni 1968	28 Maret 1973	Soeharto	Presiden	24
28	Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978			24
29	Pembangunan III	31 Maret 1978	19 Maret 1983			32
30	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988			42
31	Pembangunan V	23 Maret 1988	17 Maret 1993			44
32	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998			43
33	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998			38
Era Reformasi
34	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	B.J. Habibie	Presiden	37
35	Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	Abdurahman Wahid		36
36	Gotong Royong	10 Agustus 2001	20 Oktober 2004	Megawati Soekarnoputri		33
37	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	20 Oktober 2009	Susilo Bambang Yudhoyono		34
38	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014	Susilo Bambang Yudhoyono		34
39	Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Joko Widodo		34
40	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	Petahana	Joko Widodo		34

Kabinet petahana[sunting | sunting sumber]

Kabinet petahana Indonesia saat ini adalah Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, dibantu oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kabinet ini menjabat sejak 23 Oktober 2019. Untuk rincian mengenai pergantian pejabat yang pernah menjabat pada kabinet ini, lihat artikel utama.

Daftar ini mengurutkan para menteri berdasarkan urutan:

Menteri Koordinator (Pasal 14 UU Kementerian Negara 2008);
Menteri yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (dalam negeri, luar negeri, pertahanan) (Pasal 4 ayat 2 [a] § 12 UU Kementerian Negara 2008);
Menteri yang membidangi urusan pemerintahan absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama) (Pasal 10 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah 2014);
Menteri yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 (agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan) (Pasal 4 ayat 2 [b] § 5 ayat 2 UU Kementerian Negara 2008);
Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah (perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal) (Pasal 4 ayat 2 [c] § 5 ayat 3 UU Kementerian Negara 2008);
Pejabat lain yang setingkat dengan Menteri dan ruang lingkup kerjanya secara tegas disebutkan oleh UUD 1945 dan/atau diatur oleh Undang-Undang.

Menteri Koordinator[sunting | sunting sumber]

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat	Kementerian dan/atau LPNK yang dikoordinasikan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020	Mohammad Mahfud MD	23 Oktober 2019	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung Indonesia Badan Intelijen Negara Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Siber dan Sandi Negara Badan Koordinasi Keamanan Laut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020	Airlangga Hartarto	23 Oktober 2019	Kementerian Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Badan Riset dan Inovasi Nasional
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019	Luhut Binsar Panjaitan	23 Oktober 2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020	Muhadjir Effendy	23 Oktober 2019	Kementerian Agama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menteri Negara[sunting | sunting sumber]

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat
Menteri Dalam Negeri Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015	Tito Karnavian	23 Oktober 2019
Menteri Luar Negeri Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020	Retno Marsudi	23 Oktober 2019
Menteri Pertahanan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015	Prabowo Subianto	23 Oktober 2019
Menteri Keuangan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020	Sri Mulyani Indrawati	23 Oktober 2019
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015	Yasonna Laoly	23 Oktober 2019
Menteri Agama Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015	Yaqut Cholil Qoumas	23 Desember 2020
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019	Nadiem Makarim	23 Oktober 2019
Menteri Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015	Budi Gunadi Sadikin	23 Desember 2020
Menteri Sosial Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015	Tri Rismaharini	23 Desember 2020
Menteri Ketenagakerjaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020	Ida Fauziyah	23 Oktober 2019
Menteri Perindustrian Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020	Agus Gumiwang Kartasasmita	23 Oktober 2019
Menteri Perdagangan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015	Zulkifli Hasan	15 Juni 2022
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 § Nomor 105 Tahun 2016	Arifin Tasrif	23 Oktober 2019
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020	Basuki Hadimuljono	23 Oktober 2019
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020	Abdul Halim Iskandar	23 Oktober 2019
Menteri Perhubungan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015	Budi Karya Sumadi	23 Oktober 2019
Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015	Johnny G. Plate	23 Oktober 2019
Menteri Pertanian Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015	Syahrul Yasin Limpo	23 Oktober 2019
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020	Siti Nurbaya Bakar	23 Oktober 2019
Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015	Sakti Wahyu Trenggono	23 Desember 2020
Menteri Sekretaris Negara Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020	Pratikno	23 Oktober 2019
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional § Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015	Suharso Monoarfa	23 Oktober 2019
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015	Abdullah Azwar Anas	7 September 2022
Menteri Badan Usaha Milik Negara Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019	Erick Thohir	23 Oktober 2019
Menteri Agraria dan Tata Ruang § Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020	Hadi Tjahjanto	15 Juni 2022
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020	Teten Masduki	23 Oktober 2019
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif § Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019	Sandiaga Uno	23 Desember 2020
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	23 Oktober 2019
Menteri Pemuda dan Olahraga Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020	Dito Ariotedjo	3 April 2023
Menteri Investasi § Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, Nomor 86 Tahun 2012, § Nomor 24 Tahun 2020	Bahlil Lahadalia	28 April 2021

Sekretaris Kabinet[sunting | sunting sumber]

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat
Sekretaris Kabinet Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 § Nomor 55 Tahun 2020	Pramono Anung	12 Agustus 2015

Pejabat setingkat menteri[sunting | sunting sumber]

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat
Kepala Staf Kepresidenan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019	Moeldoko	17 Januari 2018
Jaksa Agung Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 § Nomor 29 Tahun 2016	ST Burhanuddin	23 Oktober 2019
Panglima Tentara Nasional Indonesia Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019	Yudo Margono	19 Desember 2022
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 § Nomor 5 Tahun 2017	Listyo Sigit Prabowo	27 Januari 2021
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional	Laksana Tri Handoko	28 April 2021
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	Bambang Susantono	10 Maret 2022

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

(Indonesia) Profil Kabinet Indonesia
(Inggris) Kedutaan Besar Indonesia di Britania Raya Diarsipkan 2009-10-19 di Wayback Machine.
(Inggris) Indahnesia: Cabinet Diarsipkan 2008-03-08 di Wayback Machine.

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju
Lihat pula: Kementerian Indonesia

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret presiden Era demokrasi terpimpin Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Gunung Pegunungan Gunung berapi Laut Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Selat Sungai Tanjung dan ujung Tempat Teluk Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Masakan Mitologi Pendidikan Olahraga Permainan tradisional Busana daerah Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan budaya Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Flora Indonesia Bunga Binatang Burung Ikan Tumbuhan endemik Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal