Televisi di Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Seorang juru kamera Metro TV di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, melaporkan pertandingan Piala AFF Suzuki 2010.

Televisi di Indonesia dimulai saat TVRI sebagai stasiun televisi pertama mengudara untuk pertama kali pada tahun 1962. TVRI memonopoli siaran televisi di negara ini sampai tahun 1989[1], ketika stasiun televisi swasta pertama, RCTI memulai siarannya sebagai stasiun televisi lokal dan kemudian diberikan lisensi untuk mengudara secara nasional setahun kemudian.

Masing-masing stasiun televisi memiliki berbagai program untuk ditayangkan, mulai dari pertunjukan tradisional, seperti pertunjukan wayang, hingga program seperti Indonesian Idol yang mengikuti model serupa di negara Barat. Salah satu acara televisi yang umum ditayangkan di setiap stasiun televisi Indonesia adalah sinetron (singkatan dari sinema elektronik).[2] Sinetron biasanya merupakan sebuah drama seri, mengikuti format opera sabun, namun dapat pula merujuk pada serial fiksi. Serial tesebut terkadang bisa bergenre komedi, seperti Bajaj Bajuri yang populer di masyarakat,[3] menampilkan kehidupan seorang pengemudi bajaj[4] atau Si Doel Anak Sekolahan, serial yang menampilkan kehidupan orang Betawi.[5]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Awal mula (1952–1966)[sunting | sunting sumber]

Kantor pusat TVRI, stasiun televisi pertama di Indonesia.

Gagasan awal untuk mendirikan stasiun televisi di Indonesia diajukan oleh R. Maladi pada tahun 1952. Menurutnya, keberadaan stasiun televisi akan berguna untuk sosialisasi pemilihan umum 1955 mendatang, tetapi gagasan itu gagal karena dinilai terlalu mahal oleh kabinet pada masa itu.[6]

Pertama kali masyarakat Indonesia menyaksikan demonstrasi televisi adalah pada tahun 1955, 29 tahun setelah diperkenalkan pada tahun 1926, dan 26 tahun setelah siaran televisi pertama di dunia dibuat pada tahun 1929. Televisi pertama di Indonesia dibawa dari Uni Soviet saat Pameran Perayaan 200 tahun Kota Yogyakarta (Pekan Raja 200 Tahoen Kota Djogjakarta).[7]

Pada tanggal 25 Juli 1961, Maladi yang kala itu telah menjadi Menteri Penerangan RI menandatangani perjanjian (SK Menpen) untuk membuat sebuah komite untuk persiapan pembentukan stasiun televisi di Indonesia. Komite ini didirikan sebagai bagian dari persiapan untuk Asian Games keempat. Hanya ada satu tahun untuk membuat studio, menara siaran, dan peralatan teknis lainnya di lokasi bekas Akademi Informasi di Senayan. Dalam waktu persiapan yang singkat, Soekarno memiliki peran yang sangat penting, untuk memilih secara pribadi peralatan dan di mana mereka harus didatangkan dari. Siaran televisi percobaan yang pertama adalah liputan langsung perayaan HUT ke-17 Kemerdekaan Indonesia pada pagi hari 17 Agustus 1962 dari Istana Merdeka Jakarta.[8]

Pukul 14.30, 24 Agustus 1962, warga Jakarta menyaksikan siaran langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari Gelora Bung Karno. Siaran ini diselenggarakan oleh Divisi Televisi dari Biro Komite Penyelenggara Televisi dan Radio. Tanggal tersebut saat ini dikenal sebagai hari kelahiran Televisi Republik Indonesia atau TVRI, stasiun televisi pertama di Indonesia.

Pada tanggal 20 Oktober 1963, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan Yayasan TVRI (Jajasan TVRI) sebagai badan yang mengatur televisi ini. Pada tahun pertama dari siaran TVRI, terdapat 10.000 pemilik televisi di Indonesia. Sejak saat itu, Yayasan TVRI memberikan pajak untuk pemilik televisi sampai tahun 1969, ketika pajak kepemilikan televisi dipindahkan melalui surat dan pengiriman udara ke seluruh negeri. Dari tahun 1963 sampai 1976, TVRI mendirikan stasiun televisi di Yogyakarta (1965), Medan (1970), Makassar (1972), Balikpapan (1973), dan Palembang (1974). Pada tahun 2001, TVRI memiliki 12 stasiun televisi dan 8 studio produksi. Penyiaran berwarna diperkenalkan pada tanggal 1 September 1979[7] di stasiun TVRI nasional dan lokal, yang diperluas ke ibu kota provinsi lainnya. TVRI juga mengadopsi saluran kedua untuk pemirsa Jakarta pada saat bersamaan.

Iklan diperkenalkan pada TVRI pada tanggal 1 Maret 1963 untuk mengatasi peningkatan jam siaran. Iklan ini dikenal sebagai Siaran Niaga (secara harfiah berarti "siaran iklan"). Saat ini, iklan-iklan televisi dan umum lainnya dikenal hanya sebagai iklan.[9]

Orde Baru (1966–1998)[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 16 Agustus 1976, Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) melalui Palapa A1 diresmikan.[10] Satelit komunikasi ini adalah satelit pertama yang dimiliki oleh Indonesia dan salah satu satelit pertama yang dioperasikan oleh negara berkembang.[11] Palapa A1 memiliki 12 transponder yang memungkinkan TVRI untuk mendistribusikan siaran mencapai nasional. Sehingga TVRI memasuki tahun 1980 dengan sistem dwi-saluran, pertama, TVRI Nasional, yang disiarkan secara nasional dengan saluran kedua penyiaran konten lokal dari provinsi dan Jakarta.

Penampakan satelit Palapa B2 dari Space Shuttle Challenger setelah dilepaskan oleh STS-41-B tahun 1984.

Pada tanggal 5 Januari 1980, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi untuk menghapus Siaran Niaga dari TVRI.[12] Alasannya adalah dari keyakinan bahwa iklan tersebut dapat menciptakan dampak negatif bagi perkembangan Indonesia selama masa itu. Instruksi ini telah menciptakan pro dan kontra, terutama karena tidak ada penelitian di balik pernyataan ini. Satu bulan kemudian, Departemen Riset dan Penelitian Pengetahuan memutuskan untuk melakukan penelitian tentang dampak iklan terhadap program pembangunan nasional.[7]

Sebagai satu-satunya stasiun TV di Indonesia selama bertahun-tahun, selain dari liputan acara-acara negara, sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan hari libur nasional, serta berita, pemrograman pendidikan dan program regional dalam banyak bahasa daerah, TVRI juga menyiarkan hiburan, program berorientasi anak dan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menonton. Akan tetapi, sebagai bagian dari rencana Kabinet Pembangunan Kelima, memperhatikan bagaimana negara-negara tetangganya di ASEAN telah mengoperasikan saluran televisi swasta dengan sukses (Malaysia saat itu memiliki satu-satunya saluran TV swasta, TV3, yang dibuka pada 1984 dan Filipina dan Thailand juga memiliki saluran swasta TV yang ada di samping saluran negara, sementara TVRI pada saat itu berada dalam situasi yang sama seperti di Laos, Myanmar, Kamboja dan Brunei yang semuanya hanya memiliki saluran TV negara sedangkan Vietnam memiliki stasiun regional yang disponsori nasional dan negara), pintu dibuka untuk pembentukan stasiun televisi swasta dan diakhirinya monopoli TVRI.

Pada tanggal 24 Agustus 1989, stasiun televisi kedua di Indonesia, Rajawali Citra Televisi Indonesia atau RCTI, diresmikan.[13] Stasiun televisi ini adalah stasiun televisi swasta pertama (atau istilah resmi saat itu: Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum) di Indonesia. Stasiun televisi ini dimiliki oleh Bambang Trihatmodjo berpatungan dengan Peter Sondakh. Tidak seperti TVRI, RCTI diizinkan untuk menyiarkan iklan hingga 15% jam siarannya. Pada tanggal 24 Agustus 1990, stasiun televisi yang ketiga, Surabaya Central Televisi, diresmikan. Stasiun televisi ini dimiliki oleh "raja bioskop" Sudwikatmono berpatungan dengan Henry Pribadi. Dalam rencana awalnya, dua stasiun ini dimaksudkan untuk bersiaran tidak secara terestrial, melainkan dengan bantuan dekoder. Namun, kemudian kebijakan ini dicabut pemerintah dengan alasan demi melakukan pemerataan kesempatan, sehingga satu-satunya stasiun TV yang memakai dekoder, RCTI kini bisa bersiaran dengan lebih leluasa. SCTV pun akhirnya pada awal siarannya tidak memerlukan dekoder sama sekali. Kedua stasiun TV ini, awalnya hanya boleh menyiarkan siarannya secara lokal di kota masing-masing, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya, pada tanggal 23 Januari 1991, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) diresmikan oleh pemerintah sebagai stasiun televisi swasta ketiga. Pada waktu itu, TPI merupakan stasiun TV khusus (istilah resminya Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Pendidikan) karena ditujukan untuk menyiarkan acara pendidikan dari Depdikbud ke seluruh Indonesia, namun tetap bersifat mencari keuntungan dengan iklan. TPI sendiri dikelola oleh Siti Hardijanti Rukmana, yang merupakan anak Presiden Soeharto dan seorang pengusaha. Selama tahun-tahun pertama, TPI berbagi saluran dengan TVRI. Fasilitas dan operator didukung oleh TVRI di pagi hari ketika TVRI tidak bersiaran.

Pada tanggal 13 September 1990, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 40 tentang pengumpulan pajak kepemilikan televisi antara Yayasan TVRI dan PT Mekatama Raya, perusahaan swasta milik Sudwikatmono dan Sigit Hardjojudanto. Sejak awal tahun 1991, perusahaan swasta ini adalah badan penanggung jawab untuk menarik pajak kepemilikan televisi dari masyarakat. Alasan untuk perubahan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dari sistem pos dan giro tahun 1969 yang lebih rendah. Namun, pada 14 April 1992, Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film yang memutuskan bahwa Yayasan TVRI akan menarik kembali pajak kepemilikan televisi, setelah satu tahun, PT Mekatama Raya gagal untuk meningkatkan pendapatan.

Seiring waktu, pemerintah juga membuka peluang bagi berbagai stasiun TV swasta lain untuk bersiaran. Dalam hal ini, pemerintah kemudian membolehkan RCTI dan SCTV untuk membentuk stasiun jaringannya yang terpisah dari pusat (namun dengan program yang sama) yaitu SCTV Denpasar dan RCTI Bandung yang masing-masing beroperasi pada 1991. Selain izin bagi afiliasi 2 TV tersebut, pemerintah juga memberikan izin pada 1991-1992 kepada enam perusahaan untuk mendirikan perusahaan televisi swasta. Izin stasiun TV nasional (khusus, istilah resminya Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Khusus) diberikan pada PT Indosiar Visual Mandiri atau Indosiar (Jakarta) yang ditujukan untuk menyiarkan acara kebudayaan dan ekonomi pedesaan. Sedangkan untuk TV lokal ada PT Sanitya Mandara Televisi/SMTV (Yogyakarta) yang dimiliki oleh GBPH Pakuningrat/keluarga keraton Yogyakarta dan Youk Tanzil,[14] PT Merdeka Citra Televisi Indonesia/MCTI (Semarang) yang dimiliki patungan oleh Grup Suara Merdeka dan Grup Salim, PT Ramako Indotelevisi/RIT TV (Batam) yang dimiliki patungan oleh Grup Salim dan Bambang Rachmadi dari Grup Ramako, PT Cakrawala Andalas Televisi atau ANteve (Lampung), dan PT Cakrawala Bumi Sriwijaya Televisi/CBS TV (Palembang) yang keduanya dimiliki oleh Bakrie Group. Selain itu, masih ada berbagai pihak lain yang ingin membangun TV swasta di berbagai daerah: Husein Naro-Budhy Budiarto-Peter F. Gontha dengan PT Corkindo Rajawali Citra di Yogyakarta,[15][14] Timmy Habibie, saudara BJ Habibie mengusulkan TV swasta bernama PT Metropolitan Television Program di Jakarta, Jusuf Kalla di Ujungpandang, Hutomo Mandala Putra dan Eddie Nalapraya di Medan, sebuah TV swasta di Manado dan ABRI juga memiliki rencana untuk membangun TV-nya untuk membantu kegiatannya pada Juli 1992.[16][17][18]

Namun, pada akhirnya, pada Juli 1993 pemerintah memutuskan untuk hanya memberi 5 stasiun TV swasta untuk bersiaran nasional, yaitu RCTI, SCTV, TPI, ANteve dan Indosiar saja dan menutup izin untuk stasiun TV baru dengan alasan modal yang besar dan menjaga persaingan. Akibat hal tersebut, ANteve dan SCTV harus memindahkan seluruh perangkat dan infrastrukturnya masing-masing dari Lampung dan Surabaya ke Jakarta. Stasiun afiliasi masing-masing TV, seperti RCTI Bandung dan SCTV Surabaya juga dileburkan dengan induknya. Sementara itu, bagi 4 stasiun televisi yang tersisa, mungkin karena tidak melihat adanya peluang, akhrinya memutuskan untuk meleburkan diri walaupun pemerintah sudah memberi "lampu hijau" bagi mereka untuk beroperasi.[19] MCTI dan Ramako Indotelevisi menggabungkan diri dengan Indosiar, sedangkan SMTV dan CBS TV menggabungkan diri dengan ANteve sebelum sempat beroperasi. Praktis, dari semua perusahaan televisi baru tersebut, hanya PT Indosiar Visual Mandiri dan PT Cakrawala Andalas Televisi yang memulai siarannya. PT Cakrawala Andalas Televisi, sebuah perusahaan patungan antara keluarga Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, memulai siaran pertamanya pada 28 Februari 1993. Stasiun penyiaran awalnya direncanakan akan berlokasi di Lampung, tapi kemudian pindah ke Jakarta, di sebuah gedung di Kuningan. PT Indosiar Visual Mandiri, yang dimiliki oleh Grup Salim, memulai siaran pertamanya pada tanggal 11 Januari 1995.[20][21][22][23]

Setelah melalui diskusi yang panjang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran resmi berlaku; undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang membahas tentang penyiaran. Dalam undang-undang ini, seluruh lembaga penyiaran (termasuk televisi) terbagi dalam tiga jenis: "Lembaga Penyiaran Pemerintah" (dalam hal ini TVRI), "Lembaga Penyiaran Swasta" (dalam hal ini stasiun televisi swasta), dan "Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus" (seperti penyedia layanan televisi berlangganan, layanan informasi audioteks/videoteks, layanan video-on-demand dan lainnya).

Pada 16 Januari 1994, penyedia televisi satelit Indovision (kini MNC Vision), yang dioperasikan oleh PT Matahari Lintas Cakrawala (milik PT Datakom Asia milik Peter F. Gontha dkk), mulai beroperasi sebagai televisi berlangganan pertama di Indonesia dengan menawarkan 5 kanal internasional (RCTI sebenarnya dapat dianggap sebagai TV berlangganan pertama, namun ia tidak sama seperti televisi berlangganan pada umumnya).[24][25] Hingga 1998, Indovision hanya menjadi pemain tunggal di bidang penyiaran berbayar. Sempat ada kabar bahwa Siti Hardiyanti Rukmana dan Hutomo Mandala Putra (dengan PT Pilar Multimedia Nusantara, menggunakan merek Astro) akan terjun ke bisnis televisi berbayar,[26] namun baru pada 1996, anak usaha PT Datakom Asia yang lain bernama PT Aditirta Indonusa (direncanakan bermerek Multivision) mendapatkan izin sebagai penyedia televisi berlangganan lain dengan sistem kabel (pertama) dan pada 1997 didirikan PT Indonusa Telemedia, yang terdiri dari beberapa pemegang saham seperti Telkom dan Datakom untuk mengoperasikan layanan sejenis Indovision.[27] Kedua stasiun televisi berbayar ini baru memulai siarannya pada akhir 1998-1999: PT Indonusa dengan merek Telkomvision dan PT Aditirta Indonusa diakuisisi oleh PT Tanjung Bangun Semesta yang kemudian meluncurkan siarannya dengan nama Kabelvision. Mengingat harga berlangganan yang pada saat itu masih tinggi, umumnya televisi berbayar pada saat itu menargetkan pengguna kelas atas, seperti perumahan mewah dan hotel-hotel.[27][28]

Pasca-Reformasi (1999–sekarang)[sunting | sunting sumber]

Gedung Trans Media, grup stasiun Trans TV dan Trans7 di Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Pada 12 Oktober 1999, dari empat belas pemohon yang telah diterima oleh Departemen Penerangan (seperti Muhammadiyah),[29] lima perusahaan penyiaran televisi baru berhasil lulus seleksi dan menerima izin siaran. Perusahaan-perusahaan ini yaitu Trans TV (PT Televisi Transformasi Indonesia, dipimpin oleh Ishadi S.K. dan Chairul Tanjung), MetroTV (dioperasikan oleh Grup Media Indonesia yang dipimpin oleh Surya Paloh), Global TV (PT Global Informasi Bermutu, didirikan oleh Nasir Tamara dkk), PR-TV (PT Pasaraya Mediakarya, milik Abdul Latief dan kemudian menjadi Lativi - PT Lativi Media Karya), dan DVN TV (PT Duta Visual Nusantara, miliki Sukoyo dan kemudian menjadi TV7). Metro TV adalah yang pertama kali bersiaran pada 25 November 2000, sebagai perusahaan penyiaran televisi Indonesia ketujuh.[30][31]

Pada tanggal 7 Juni 2000, menyusul perubahan pasca pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, TVRI secara resmi mengubah statusnya menjadi Perusahaan Jawatan.[32]

Penggunaan bahasa Mandarin dilarang pada tahun 1965–1994 di televisi Indonesia, namun penggunaannya tidak datang sampai tahun kemudian. Pada bulan November 2000, Metro TV menjadi stasiun pertama yang menyiarkan berita dalam bahasa Mandarin untuk stasiun televisi lokal sejak siaran mulai di Indonesia.[33]

Pada tanggal 28 Desember 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997. Undang-undang ini memberikan landasan bagi sistem penyiaran Indonesia yang lebih terdesentralisasi, dengan mengadopsi sistem berjaringan. Sistem televisi swasta yang sebelumnya hanya terdiri dari stasiun-stasiun di Jakarta yang bersiaran secara nasional dengan hanya mengandalkan stasiun transmisi di daerah-daerah kini diwajibkan untuk mendirikan stasiun-stasiun lokal di daerah-daerah yang hendak dijangkau, serta izin stasiun televisi baru hanya diberikan dalam skala lokal. Undang-undang ini juga mengubah struktur kelembagaan TVRI menjadi lembaga penyiaran publik yang "independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat" dan memungkinkan berdirinya stasiun televisi publik lokal yang independen dari TVRI.

Perkembangan siaran televisi[sunting | sunting sumber]

Di awal kemunculannya, televisi digunakan untuk menyiarkan acara penting, seperti Asian Games atau Upacara Kemerdekaan RI dan mengabarkan berita. Seiring dengan perubahan zaman, program televisi menjadi semakin bervariasi dengan adanya program televisi yang lebih bersifat menghibur ketimbang unsur pendidikan. Berikut adalah perkembangan program siaran pada televisi di Indonesia.[34]

Program berita dan pendidikan[sunting | sunting sumber]

Mobil siaran RCTI di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, melaporkan pertandingan Piala AFF Suzuki 2010.

Stasiun televisi pertama di Indonesia, TVRI memfokuskan diri untuk menyiarkan konten yang bersifat mendidik dan informatif. Di masa Orde Baru, televisi menjadi alat pemerintah untuk membangun opini publik dengan menyiarkan kegiatan politik dan sosial pemerintah yang berkuasa pada saat itu. TVRI memilki program berita unggulan bernama ‘Dunia Dalam Berita’ dan ‘Berita Nasional’ yang ditayangkan pada jam prime time. Setelah itu, muncul TPI yang awalnya memiliki positioning sebagai televisi pendidikan yang mendukung siaran TVRI.[35]

TPI pada tahun awalnya berbagi saluran dengan TVRI dan menayangkan beberapa program pendidikan. Setelah era orde baru berakhir, muncul beberapa televisi swasta yang memiliki fokus siaran di konten berita. MetroTV adalah stasiun televisi berita pertama di Indonesia yang mulai siaran di akhir tahun 2000. MetroTV menyiarkan lebih banyak konten berita, talkshow politik dan acara televisi lainnya ketimbang program hiburan.

Hingga kini, muncul stasiun televisi berita lain seperti tvOne, Kompas TV, CNN Indonesia dan lainnya. Selain itu, stasiun televisi lain juga memilki program berita yang cukup populer seperti Liputan 6 (SCTV), Seputar iNews (RCTI), Patroli (Indosiar), dan lainnya. Meski memiliki program berita yang mendidik, tidak dipungkiri pula bahwa beberapa stasiun TV saat ini juga diboncengi niatan politik tertentu sehingga pemberitaan yang dikeluarkan kadang berat sebelah dan tidak adil.[36][37]

Program hiburan[sunting | sunting sumber]

Televisi pada saat ini sebenarnya lebih banyak digunakan sebagai sarana hiburan oleh kebanyakan masyarakat. Televisi dianggap sebagai sarana hiburan yang paling mudah dan murah sehingga masih banyak penduduk Indonesia bergantung pada program hiburan yang ada di stasiun televisi. Perkembangan program hiburan di Indonesia pun sangat beragam dengan persaingan antar stasiun televisi yang juga semakin ketat. Berikut beberapa contoh program hiburan di televisi Indonesia.[38]

  • Sinetron. Sinetron masih menjadi salah satu tayangan hiburan terfavorit di Indonesia. Sejak awal kemunculannya hingga kini, sinetron selalu mendapat tempat teratas sebagai program yang paling banyak ditonton. Sinetron pun memliki perkembangan genre sesuai dengan era nya saat itu. Selain sinetron asli produksi lokal, beberapa sinetron luar juga sempat menghiasi layar kaca Indonesia antara lain telenovela (sinetron dari kawasan Amerika Latin), drama Korea/Asia, drama Hollywood sampai sinetron India dan Turki yang cukup popular belakangan ini.[39]
  • Acara musik. Acara musik pun memiliki perkembangan yang cukup variatif. Dahulu terdapat siaran musik khusus bernama MTV Indonesia yang menayangkan konten musik berupa klip video, tangga lagu populer maupun gelar wicara dengan pelaku musik saat itu, sebelum kemudian muncul era acara musik langsung di televisi.
  • Acara realitas. Acara hiburan jenis ini juga berkembang dengan pesat di Indonesia. Acara realitas selalu memiliki tempat di hati penonton Indonesia.

Jenis siaran televisi Indonesia[sunting | sunting sumber]

Produksi program Hikmah Fajar di RCTI tahun 2004.
Perangkat siaran dalam mobil siaran RCTI.

Terestrial[sunting | sunting sumber]

Televisi terestrial dimulai dengan pendirian stasiun televisi pertama di Indonesia. Indonesia hanya memiliki satu saluran televisi sampai pembentukan RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia. Saat ini, stasiun televisi utama nasional free-to-air terrestrial di Indonesia adalah TVRI, RCTI, SCTV, MNCTV, antv, Indosiar, MetroTV, Trans TV, Trans7, tvOne, GTV, Kompas TV, NET., RTV dan iNews.[40] Televisi terestrial analog di Indonesia saat ini disiarkan menggunakan sistem PAL-B/G dengan suara NICAM stereo. Sejak triwulan pertama 2011 aturan memungkinkan penayangan televisi digital bersamaan dengan dengan televisi analog di beberapa daerah. Indonesia mengadopsi format DVB-T tetapi kemudian memutuskan untuk mengubah ke DVB-T2 pada tanggal 1 Januari 2012.

Pada Oktober 2020, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pemerintah berencana akan menghentikan semua siaran analog pada tahun 2022. [41]

Satelit[sunting | sunting sumber]

Televisi satelit telah tersedia di Indonesia sejak Indovision yang didirikan pada 8 Agustus 1988 dan secara resmi diluncurkan pada 16 Januari 1994. Pada tanggal 12 Desember 2017 nama perusahaan Indovision berubah nama menjadi MNC Vision.[25] Sejak teknologi untuk televisi satelit telah berubah dari analog ke digital. Televisi satelit di Indonesia menggunakan format DVB-S/S2. Hingga saat ini, ada lebih dari lima operator televisi satelit berbayar seperti Indovision, Transvision, TOP TV, YesTV, Aora TV. BiG TV dan OkeVision.

Televisi satelit gratis tersedia secara nasional melalui berbagai satelit. Awalnya sistem ini menggunakan antena parabola berukuran besar. Terdapat beberapa satelit Indonesia yang memiliki prioritas orbit di atas Indonesia, yaitu Telkom-4 dan Palapa D, serta sebuah satelit dari Tiongkok yang di dalamnya terdapat stasiun televisi siaran gratis di Indonesia yaitu Chinasat 11, dengan Ninmedia sebagai penyedianya melalui frekuensi 12500/V/43200 dan 12560/V/43200 dan sebuah satelit dari Malaysia yang di dalamnya terdapat stasiun televisi siaran gratis di Indonesia yaitu Measat 3a, dengan K-Vision/Garmedia sebagai penyedianya melalui frekuensi 12436/H/31000. Namun, pada Mei 2020 terjadi gangguan pada satelit Chinasat 11 frekuensi 12560/V/43200 hingga saat ini hingga Ninmedia masih harus melakukan perbaikan teknis[42] dan pada tahun yang sama, akan berakhirnya satelit Palapa D dan digantikan satelit baru yaitu satelit Palapa N1, tetapi gagal meluncur sehingga beberapa saluran di satelit tersebut memilih pindah ke satelit Telkom-4.[43]

Kabel[sunting | sunting sumber]

PT Broadband Multimedia Tbk adalah operator pertama untuk televisi kabel di Indonesia di bawah nama merek "Kabelvision" pada 16 Januari 1994. Pada tahun 2006, perusahaan ini meluncurkan Digital 1 bersama dengan teknologi berubah dari analog ke digital. Perusahaan kemudian mengubah nama perusahaan menjadi PT First Media Tbk pada tanggal 8 September 2007 dan juga meluncurkan merek baru, nama First Media. Kabel sekarang ini hanya tersedia di daerah Jabodetabek, Surabaya, Malang dan Bandung. TV kabel di Indonesia menggunakan format DVB-C.

Mobile[sunting | sunting sumber]

Mobile TV terdiri dari dua kategori, free-to-air dan Pay TV. Free-to-air TV tersedia selama bertahun-tahun di Indonesia. Free-to-air adalah dengan menggunakan teknologi seperti analog UHF/VHF. Sekarang free-to-air TV telah mengadopsi teknologi digital. Di Indonesia, free-to-air TV ini menggunakan format DVB-H.

M2V Mobile TV merupakan satu-satunya operator Mobile Pay TV di Indonesia, saat ini hanya tersedia di Jakarta.

Kepemilikan[sunting | sunting sumber]

Industri penyiaran televisi merupakan industri yang padat modal, sehingga pemainnya memang tidak banyak. Walaupun demikian, amanat dari UU Penyiaran dan industri penyiaran yang sehat adalah terciptanya keragaman pemilik (diversity of ownership) dan keragaman konten (diversity of content).[44] Munculnya teori tersebut tidak lain merupakan akibat dari munculnya demokratisasi di Indonesia pasca 1998 dan upaya bagi menumbuhkan pasar yang sehat. Karena itulah, jika muncul berbagai tindakan akuisisi terhadap media televisi, baik sesama TV nasional (seperti SCTV dan Indosiar)[45], maupun TV lokal yang diakuisisi jaringan nasional (seperti NET. dan Kompas TV)[46][47] maka akan menimbulkan kontroversi dan masalah.

Dalam perkembangannya, kepemilikan penyiaran di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:

Orde Baru: 1987-1998[sunting | sunting sumber]

Zaman Orde Baru merupakan era lahirnya televisi swasta di Indonesia. Sifat KKN Orde Baru tampak dalam pendirian stasiun televisi swasta tersebut, walaupun pemiliknya berbeda, hampir keseluruhannya dimiliki oleh kroni-kroni dan putra-putri/saudara Presiden. RCTI sendiri dimiliki oleh Bambang Trihatmodjo, anak ketiga Soeharto yang menguasai grup Bimantara Citra (berpatungan dengan pengusaha luar Istana, yaitu Peter Sondakh). SCTV dimiliki oleh Sudwikatmono (sepupu Soeharto yang sukses ketika bermitra dengan Sudono Salim) yang berkongsi dengan Henry Pribadi. TPI dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut, anak pertama Presiden yang mengendalikan konglomerasi PT Citra Lamtorogung Persada. Indosiar dimiliki oleh Sudono Salim (Liem Sioe Liong), seorang pengusaha Tionghoa yang dikenal sebagai rekan lama Soeharto. Satu-satunya stasiun TV yang bisa dianggap cukup berada di luar Istana adalah ANteve, yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, meskipun sesungguhnya keduanya masih punya koneksi dengan partai penguasa Golkar. Dikarenakan yang berperan di sana adalah kroni dan pihak yang dekat dengan istana, maka pemerintah seperti memberikan angin kepada mereka berupa berbagai fasilitas dan kemudahan. Berikut ini kebijakan yang seperti memberi fasilitas dan kemudahan kepada perusahaan TV swasta:

  1. RCTI: Awalnya, Departemen Penerangan menyatakan bahwa RCTI "di bawah pengawasan dan pengendalian TVRI" dan hanya boleh bersiaran lokal di Jakarta dengan dekoder (istilahnya Siaran Saluran Terbatas). Namun, pada 1990 pemerintah membolehkan RCTI melepas dekodernya, boleh bersiaran secara terestrial (dengan istilah Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum) dan pada 1993 dibolehkan untuk bersiaran nasional.
  2. TPI: TPI sendiri bisa diberikan memiliki status khusus dan hak istimewa karena didirikan sebagai Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Pendidikan (SPTSP) yang berbeda dari stasiun swasta lain yang hanya boleh bersiaran lokal. Awalnya TPI didirikan dengan tujuan yang mulia untuk menyiarkan pendidikan, walaupun pendirinya Mbak Tutut tidak pernah punya track record berperan di bidang ini. Selain itu, TPI juga dibolehkan untuk meminjam (gratis) kanal TVRI di seluruh Indonesia. Pada 1993, TPI akhirnya diizinkan untuk bersiaran nasional dengan mengurangi tujuan pendidikannya di awal.
  3. Indosiar: Layaknya TPI, Indosiar awalnya juga diberi hak istimewa untuk bersiaran nasional dengan sistem Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Khusus (SPTSK) dengan status khusus untuk menyiarkan acara ekonomi desa dan budaya, walaupun kebijakan saat itu TV swasta hanya boleh bersiaran lokal. Namun baru setahun kemudian, Indosiar memegang izin baru sebagai Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum yang artinya seperti dapat menghapuskan tujuan di awalnya.

Menurut Ade Armando, kebijakan pemerintah Soeharto tersebut akhirnya berakibat buruk pada industri penyiaran nasional yang efeknya ada sampai sekarang, yaitu sentralisasi siaran dari Jakarta dan Jawa saja. Sistem yang awalnya direncanakan berjaringan (misalnya RCTI membangun jaringannya di Bandung, tidak hanya dengan transmisi) pada akhirnya menjadi tidak terlaksana karena adanya kekhawatiran tersaingnya televisi swasta lokal (seperti RCTI, SCTV) dengan TV swasta pendidikan nasional (TPI). Tindakan pemerintah lain yang bisa dikatakan untuk melindungi pemain yang sudah ada, misalnya melarang dan tidak memberikan peluang bagi TVRI untuk menerima iklan dan terkesan membiarkan ketika stasiun TV swasta tersebut tidak membayar 12,5% keuntungan mereka kepada TVRI. Kebijakan pemerintah di era awal lahirnya TV swasta pun terkesan mudah berubah dan berganti-ganti (misalnya dari awalnya hanya membolehkan dengan dekoder, lalu boleh siaran terestrial lokal, dan terakhir boleh siaran terestrial nasional) dalam waktu singkat (5 tahun), serta tanpa landasan undang-undang yang jelas, demi melayani kepentingan pemilik modal yang dekat dengan Cendana.[48]

Periode Reformasi (I): 1998-2005[sunting | sunting sumber]

Dalam periode ini, terjadi demokratisasi di Indonesia sebagai akibat kejatuhan Soeharto, dan 5 stasiun TV yang sudah ada dirasa tidak cukup. Pada Juni 1998, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan bahwa ia akan membuka izin baru bagi TV swasta, yang dibuktikan dengan 5 izin yang diberikan pada Oktober 1999. TV-TV itu, yaitu Trans TV, DVN TV (Duta Visual Nusantara Televisi), PRTV (Pasaraya TV), Global TV dan Metro TV. Mayoritas pemiliknya adalah orang yang berada di luar kekuasaan, kecuali Global TV yang memiliki kaitan dengan pemerintahan Habibie. Bahkan, ada mereka yang bisa disebut sebagai wajah baru, seperti DVN TV yang dimiliki oleh Sukoyo, seorang petambak udang dan Trans TV yang dimiliki oleh Chairul Tanjung, pemilik Bank Mega yang saat itu masih kecil. Selain itu, pada pemilik TV yang sudah ada juga terjadi perubahan, yang banyak dari mereka berpindah tangan dari elit Cendana ke pengusaha-pengusaha baru. Hal ini dapat dilihat dari RCTI yang berpindah dari tangan Bambang Tri ke Hary Tanoesoedibjo, seorang investor saham yang tidak berpengalaman di media, sedangkan SCTV berpindah ke tangan keluarga Satriaatmadja yang bermain sebelumnya di perdagangan komputer. Khusus Indosiar dan ANteve, mereka hampir lepas dari pemilik karena krisis ekonomi 1997, namun pada akhirnya tetap bertahan di bawah mereka setelah restrukturisasi. Dalam era ini, juga terbentuk berbagai stasiun televisi swasta lokal di Indonesia. JTV merupakan yang pertama, yang dimiliki oleh pengusaha koran Dahlan Iskan dan berpusat di Surabaya. Di Semarang, muncul PRO TV, sedangkan di Medan muncul Deli TV. Ini belum termasuk ratusan TV lokal lain yang tumbuh bak jamur di era ini, seperti Malang TV, STV Bandung, dan berbagai TV lainnya. Dengan kepemilikan TV swasta pada kebanyakan pengusaha hanya satu (kecuali RCTI, TPI dan Global TV), maka pada titik ini bisa dikatakan upaya mencapai keragaman kepemilikan sudah berusaha dicapai. Namun, angin segar ini tidak bertahan lama karena banyak stasiun TV yang sudah ada tidak mendapatkan untung, seperti TV7 yang dimiliki Kompas Gramedia dan Lativi yang dimiliki oleh Abdul Latief. Hal inilah yang akhirnya mengarahkan kita ke era konglomerasi dan konsolidasi media seperti saat ini.

Periode Reformasi (II): 2006-sekarang[sunting | sunting sumber]

Salah satu hal paling utama yang muncul dalam era ini adalah era konglomerasi media, dimana kini kebanyakan stasiun TV swasta nasional dimiliki oleh segelintir pihak saja, dan satu pihak bisa menguasai banyak TV. Memang UU Penyiaran 32/2002 sudah berusaha membatasi sistem semacam ini, namun kenyataannya dengan alasan komersial seakan-akan prinsip keragaman kepemilikan tidak diperhitungkan. Konsolidasi pertama yang muncul di era ini adalah pembelian TV7 oleh pemilik Trans TV, Chairul Tanjung dan pembelian Lativi oleh Bakrie Group. Selanjutnya, konsolidasi terus berlangsung misalnya pembelian Indosiar oleh SCTV, sedangkan di berbagai daerah, sejumlah konglomerasi seperti Rajawali Corpora (RTV) dan Indika Group (NET.) membeli banyak TV lokal untuk mendirikan stasiun TV nasional. Sementara itu, bagi TV lokal yang kekurangan modal maka kebanyakan sulit bertahan, atau justru menyiarkan acara home shopping. Akibat hal ini, desentralisasi penyiaran, keragaman konten dan keragaman kepemilikan sulit tercapai dikarenakan unsur keuntungan dan komersial lebih dipentingkan dibandingkan hal-hal lain, misalnya kualitas siaran. Upaya pemerintah pun untuk mewujudkan siaran berjaringan dengan misalnya kewajiban TV nasional untuk bermitra dengan stasiun lokal (yang dimiliki terpisah) pun sampai sekarang masih belum tercapai, bahkan program dari stasiun lokal jaringan yang ada kebanyakan hanya 10% saja dari jam siar dan tidak bisa lebih dari itu. Selain itu, konglomerasi media juga membawa masalah seiring banyak pemiliknya yang terjun ke politik. Misalnya MNC (RCTI-MNCTV-Global TV) serta Bakrie (antv-tvOne) tampak terlihat partisan dan memihak dalam Pemilu 2014, begitu juga Metro TV.

Saluran yang paling banyak dilihat[sunting | sunting sumber]

Saluran yang paling banyak dilihat pada Januari-Mei 2018.[49]

Posisi Saluran Kelompok Usaha Total Pangsa Pirsawan (%)
1 ANTV Visi Media Asia 15.6%
2 SCTV Emtek (SCM) 15.6%
3 Indosiar 13.3%
4 RCTI MNC Media 11.8%
5 MNCTV 9.6%
6 GTV 6.8%
7 Trans TV Trans Media 5.8%
8 Trans7 5.8%
9 RTV Rajawali Corpora 4.1%
10 NET. Indika Group 2.8%

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Schwartz, Adam (1994). A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s (dalam bahasa Inggris). Allen & Unwin. ISBN 1-86373-635-2. 
  2. ^ Chandra, Yan (7 Maret 2017). "Hidup Televisi Tergantung Sinetron". Tirto.id. Diakses tanggal 24 Agustus 2017. 
  3. ^ Ardianto, Eka (2005). "Konsumsi Bajaj Bajuri: Sebuah Kekuasaan Pemirsa Televisi, Penelitian Perilaku Konsumen dari Pandangan Kajian-Kajian Budaya". Jurnal Manajemen Prasetiya Mulya. 10: 43–57. ISSN 0854-1752. 
  4. ^ Irawanto, Budi (2006). "Menertawakan Kejelataan Kita: Transgresi Batas-Batas Marginalitas dalam Sinetron Komedi Bajaj Bajuri". Jurnal Ilmu Komunikasi. 3 (1): 49–62. doi:10.24002/jik.v3i1.240. 
  5. ^ Loven, K. (2008). Watching Si Doel: Television, Language, and Cultural Identity in Contemporary Indonesia (dalam bahasa Inggris). Leiden, Belanda: KITLV Press. ISBN 9-067-18279-6. OCLC 872135121. 
  6. ^ Armando, Ade (2011). Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
  7. ^ a b c Dicky (2002). Kompas Research and Development. Jakarta: Kompas. 
  8. ^ Mailanto, Arsan (16 Februari 2016). "Sejarah Pertama Kali Televisi Masuk ke Indonesia". Okezone.com. Diakses tanggal 22 Agustus 2016. 
  9. ^ Khumaini, Anwar (15 November 2014). "Sejarah iklan televisi di Indonesia". Merdeka.com. Diakses tanggal 14 Januari 2015. 
  10. ^ Ibrahim, Marwah D. (Musim Gugur 2005). "Planning and Development of Indonesia's Domestic Communications Satellite System PALAPA" (PDF). Online Journal of Space Communication (dalam bahasa Inggris) (8): 3. 
  11. ^ "History of Palapa Satellite". Indosat (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 April 2015. Diakses tanggal 14 April 2015. 
  12. ^ Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 1981/1982 (RAPBN 1981/1982)
  13. ^ "RCTI, Indonesia's First Commercial Television: The Pride of The Nation" (dalam bahasa Inggris). 21 (12). Asiaweek. 6 April 1994. hlm. 6–7. OCLC 969387801. 
  14. ^ a b Sudah keluar, izin prinsip enam tv swasta
  15. ^ Tv swasta di indonesia: "payung" belum dibuka, bisnis sudah "gerimis"
  16. ^ 1994, TV SWASTA BEREBUT IKLAN
  17. ^ BAKRIE MASUK TEVE, DIKELOLA NIRWAN BAKRIE, JUALAN SPORT & NEWS! BUKAN KARENA HOBI!?!
  18. ^ Warta ekonomi: mingguan berita ekonomi & bisnis, Volume 3,Masalah 13-24
  19. ^ Pemerintah batasi lima tv swasta untuk siaran nasional
  20. ^ Armando, A. (2014). "The Greedy Giants: Centralized Television in Post-authoritarian Indonesia". International Communication Gazette (dalam bahasa Inggris). 76 (4–5): 390–406. doi:10.1177/1748048514524106. 
  21. ^ Gelombang nasional untuk televisi swasta
  22. ^ Dasar-dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi: Edisi 2
  23. ^ Televisi Jakarta di atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Jaringan di Indonesia
  24. ^ "Saluran TV Berlangganan". Media Nusantara Citra. Diakses tanggal 22 Januari 2018. 
  25. ^ a b Hanifan, Aqwam F. (17 Juni 2016). Pramisti, Nurul Q., ed. "MNC Sky Vision: Juara yang Selalu Merugi". Tirto.id. Diakses tanggal 18 Juni 2016. 
  26. ^ TELEVISI: BERLAGA MEREBUT PASAR DI LANGIT BIRU
  27. ^ a b MENIKMATI TELEVISI ASING TANPA PARABOLA
  28. ^ Imagi-Nations and Borderless Television: Media, Culture and Politics Across Asia
  29. ^ Gatra, Volume 12,Masalah 16-19
  30. ^ Departemen Informasi Republik Indonesia (1999) Indonesia 1999: An Official Handbook (No ISBN)
  31. ^ LIMA TEVE SWASTA BARU, BEREBUT IKLAN DAN KAVLING DI UDARA
  32. ^ Masduki (Oktober 2017). "Public Broadcasting Reform in the Transitional Society: The Case of Indonesia". Jurnal Komunikasi Indonesia (dalam bahasa Inggris). 6 (2). ISSN 2301-9816. 
  33. ^ "Metro TV breaks Indonesian TV mould". Television Asia. Singapore: Cahners Business Information. November 2000. hlm. 8. 
  34. ^ "Sejarah Televisi di Indonesia dan Perkembangannya". Pakarkomunikasi.com. 20 Mei 2017. Diakses tanggal 22 Januari 2015. 
  35. ^ d’Haenens, L.; Gazali, E.; Verelst, C. (1999). "Indonesian Television News-Making Before and After Suharto". Gazette (dalam bahasa Inggris). Leiden, Belanda. 61 (2): 127–152. doi:10.1177/0016549299061002003. 
  36. ^ Tashandra, Nabilla (18 Juli 2016). "Stasiun Televisi Sarat Kepentingan Politik Pemodal, KPI Periode Lalu Dinilai Mengecewakan". Kompas.com. Diakses tanggal 22 Agustus 2016. 
  37. ^ Putra, M. K.; Djuyandi, Y.; Mani, L. (2017). "News Content Perspective of TV One and Metro TV in Seeing Indonesia Government Policy". Global Media Journal (dalam bahasa Inggris). 15 (29). ISSN 1550-7521. 
  38. ^ Hobart, Mark (2006). "Introduction: Why is Entertainment Television in Indonesia Important?". Asian Journal of Communication (dalam bahasa Inggris). 16 (4): 343–351. doi:10.1080/01292980601012352. 
  39. ^ Armenia, Resty (21 Agustus 2015). "Jokowi Sindir Stasiun Televisi yang Siarkan Sinetron". CNN Indonesia. Diakses tanggal 22 Agustus 2016. 
  40. ^ Rianto, Puji (2012). Dominasi TV Swasta (Nasional): Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan. Sleman: Pemantau Regulasi dan Regulator Media & Tifa Foundation. ISBN 6-029-78392-0. OCLC 794604022. 
  41. ^ https://tekno.kompas.com/read/2020/10/06/16430067/uu-cipta-kerja-disahkan-migrasi-tv-analog-ke-digital-rampung-2022?page=all
  42. ^ Satelit, Siaran. "Update Resmi Ninmedia mei 2020, Transponder 12560 Mengalami Gangguan". Info Parabola tv satelit. Diakses tanggal 2020-06-07. 
  43. ^ Sandi, Ferry. "Roket China Gagal Bawa Satelit Palapa-N1, Hancur Berkeping". tech. Diakses tanggal 2020-06-07. 
  44. ^ Dasar Pembentukan
  45. ^ KPPU Telusuri Dugaan Monopoli SCTV-Indosiar
  46. ^ NET dan B Channel Dipanggil KPID Sumbar
  47. ^ KPID Bali sidak ke kantor Dewata TV, saham tidak dijual ke Kompas TV
  48. ^ Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Siaran Berjaringan di Indonesia
  49. ^ "Tingkat Kepemirsaan Stasiun Televisi, Siapa Unggul?". Katadata.co.id. 26 Agustus 2018. Diakses tanggal 27 Agustus 2018. 

Bacaan lebih lanjut[sunting | sunting sumber]