Aburizal Bakrie

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Aburizal Bakrie
Ketua Umum Partai Golkar ke-9
Petahana
Mulai menjabat
9 Oktober 2009
Didahului oleh Jusuf Kalla
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ke-11
Masa jabatan
7 Desember 2005 – 21 Oktober 2009
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Didahului oleh Alwi Shihab
Digantikan oleh Agung Laksono
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ke-10
Masa jabatan
21 Oktober 2004 – 6 Desember 2005
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Didahului oleh Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Digantikan oleh Boediono
Informasi pribadi
Lahir 15 November 1946 (umur 67)
Bendera Indonesia Jakarta, Indonesia
Partai politik Golongan Karya
Suami/istri Tatty Murnitriati
Anak Anindya Novyan Bakrie
Anindhita Anestya Bakrie
Anindra Ardiansyah Bakrie
Agama Islam
Situs web icalbakrie.com

Ir. H. Aburizal Bakrie, yang juga akrab dipanggil Bakrie, Ical, atau ARB (lahir di Jakarta, 15 November 1946; umur 67 tahun), adalah pengusaha Indonesia yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar sejak 9 Oktober 2009. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet yang sama, namun posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.

Ia adalah anak sulung dari keluarga pengusaha Achmad Bakrie yang berasal dari Lampung. Selepas menyelesaikan kuliah di Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 1973, Ical memilih fokus mengembangkan perusahaan keluarga, dan terakhir sebelum menjadi anggota kabinet, ia memimpin Kelompok Usaha Bakrie dari tahun 1992 hingga 2004. Selama berkecimpung di dunia usaha, Ical juga aktif dalam kepengurusan sejumlah organisasi pengusaha. Sebelum memutuskan meninggalkan karier di dunia usaha, ia menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) selama dua periode (1994-2004).

Pada tahun 2004, Ical memutuskan untuk mengakhiri karier di dunia usaha setelah mendapat kepercayaan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada tanggal 7 Desember 2005, setelah dilakukannya penyusunan ulang kabinet, ia diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2009, waktu dan energinya tercurah untuk mengurus partai. Pada tahun 2012, ia ditetapkan sebagai calon presiden partai Golkar untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014.

Menurut daftar yang dirilis oleh majalah Forbes pada tahun 2007, Bakrie adalah orang terkaya di Indonesia. Bahkan menurut majalah Globe Asia pada tahun 2008, Bakrie adalah orang terkaya di Asia Tenggara. Namun, krisis keuangan global pada tahun 2008 segera menjatuhkan peringkat Ical, dan pada tahun 2012 ia tidak lagi bertengger di daftar orang terkaya di Indonesia.

Di Indonesia, Bakrie adalah figur yang kontroversial karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa semburan lumpur Sidoarjo. Perusahaannya juga terlibat dalam kasus tender operator Sambungan Langsung Internasional (SLI), tunggakan royalti batu bara, dan kasus pajak Bumi.

Kehidupan awal[sunting | sunting sumber]

Bakrie lahir pada tanggal 15 November 1946 di Jakarta, Indonesia, sebagai putra sulung dari pasangan Achmad Bakrie dari Lampung[1] dan Roosniah Nasution dari Sumatra Utara.[2] Bisnis yang nantinya akan diwarisi oleh Bakrie dirintis oleh ayahnya pada tahun 1942 di Teluk Betung, Lampung.[3] Bisnis yang didirikan pada saat itu adalah bisnis kopi, karet, dan lada.[3]

Ia mengambil jurusan teknik elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1973.[4][5] Selama mengenyam pendidikan di ITB, Bakrie pernah menjadi anggota Dewan Mahasiswa.[5] Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Elektro ITB, Ketua Dewan Mahasiswa ITB, salah satu pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan ketua HIPMI ketiga.[6]

Karier bisnis[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1972, Bakrie bergabung dengan PT Bakrie & Brothers Tbk yang kini dikenal dengan nama Bakrie Group.[5] Perusahaan tersebut didirikan oleh ayahnya Achmad Bakrie. Antara tahun 1972 hingga 1974, ia menjadi asisten dewan direksi PT Bakrie & Brothers, sementara dari tahun 1974 hingga 1982 ia adalah direktur PT. Bakrie & Brothers.[7] Dari tahun 1982 hingga 1988, ia menjadi wakil direktur utama PT. Bakrie & Brothers, dan dari tahun 1988 hingga 1992 ia menjadi direktur utama PT. Bakrie & Brothers,[7] walaupun pada tahun 2000 ia kembali mengemban jabatan tersebut.[5] Ia juga merupakan direktur utama PT. Bakrie Nusantara Corporation dari tahun 1989 hingga 1992 dan Komisaris Utama Kelompok Usaha Bakrie dari tahun 1992 hingga 2004.[7]

Di bawah kepemimpinannya, bisnis Bakrie Group merambah bidang pertambangan, kontraktor, telekomunikasi, informasi, industri baja, dan media massa[1] (termasuk televisi[8] dan jejaring sosial Path[9]). Berkat bakat bisnisnya pula pada tahun 2006 ia mulai memasuki daftar orang terkaya di Indonesia yang dirilis oleh Forbes.[10] Saat itu ia menempati posisi keenam dengan kekayaan sekitar $1,2 miliar.[10] Kemudian, dalam kurun waktu setahun, Bakrie berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sebesar $5,4 miliar.[11] Bahkan menurut majalah Globe Asia pada tahun 2008, dengan jumlah kekayaan senilai $9,2 miliar atau Rp 84,6 triliun, Bakrie merupakan orang terkaya di Asia Tenggara dan mengalahkan Robert Kuok (orang terkaya di Malaysia dengan kekayaan $7,6 miliar), Teng Fong (terkaya di Singapura dengan kekayaan $6,7 miliar), Chaleo Yoovidya (terkaya di Thailand dengan kekayaan $3,5 miliar), dan Jaime Zobel de Ayala (terkaya di Filipina dengan kekayaan $2 miliar).[12] Kekayaan Bakrie pada saat itu meningkat pesat karena saham salah satu anak usaha PT Bakrie and Brothers (PT Bumi Resources Tbk atau BUMI) menanjak dari sekitar Rp 300 per lembar pada tahun 2004 menjadi Rp 5.900 per saham pada tahun 2007.[10] Namun, dalam daftar yang dirilis oleh majalah Forbes pada tahun 2008, peringkat Bakrie turun ke peringkat kesembilan.[13] Hal ini disebabkan oleh krisis perbankan global, jatuhnya harga komoditas, dan hengkangnya para penanam modal, sehingga saham perusahaan-perusahaan Bakrie mengalami penurunan sebesar 90%.[14] Walaupun pada tahun 2009 ia sempat menduduki peringkat keempat,[15] peringkat Bakrie merosot dari peringkat kesepuluh pada tahun 2010 menjadi peringkat ketigapuluh pada tahun 2011, dengan penurunan jumlah kekayaan sebesar $1,2 miliar atau 57 persen.[16] Pada tahun 2012, ia tidak lagi menjadi bagian dari daftar 40 orang terkaya menurut Forbes.[17] Hal ini terkait dengan utang yang harus dibayar oleh PT Bumi Resources, terutama setelah harga saham Bumi turun 70%.[17]

Karier politik[sunting | sunting sumber]

Bakrie sedang bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Mei 2013.
Bakrie saat masih menjabat sebagai Menkokesra.

Dari tahun 1991 hingga 1995, Bakrie dua kali menjabat sebagai Presiden Forum Bisnis ASEAN,[18] sementara dari tahun 1996 hingga 1998 ia menjadi Presiden Asean Chamber of Commerce & Industry.[12] Lebih lagi, Bakrie juga dua kali menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 1988-1993 dan 1993–1998.[12]

Setelah sebelumnya menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) bidang Industri dan Industri Kecil dari tahun 1988 hingga 1993,[12] Bakrie pernah dua kali menjabat sebagai Ketua Umum KADIN dari tahun 1994 hingga 2004.[18] Selama menjabat sebagai ketua KADIN, ia berhasil menyelesaikan kasus penyelundupan gula, kayu, dan beras.[1] Selain itu, ia memimpin kooperasi sektor swasta dengan pemerintah dan memperhatikan pengembangan usaha kecil dan menengah.[18] Lebih lagi, sebagai ketua KADIN, ia mencoba menjadikan Indonesia sebagai tempat yang kondusif untuk berbisnis.[18] Menurutnya, masalah pengangguran merupakan masalah serius yang hanya dapat diselesaikan dengan mengembangkan iklim investasi yang mendukung.[18] Untuk melakukan hal ini, menurut Bakrie diperlukan perbaikan lingkungan buruh, reformasi pajak, peningkatan keamanan, penegakan hukum yang kuat, dan restrukturisasi program otonomi daerah.[18]

Sebagai anggota partai Golkar, Bakrie pernah mencoba untuk menjadi calon presiden partai Golkar pada tahun 2004.[19] Saat itu Bakrie harus bersaing dengan Wiranto, Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, dan Surya Paloh.[19] Namun, konvensi tersebut dimenangkan oleh Wiranto setelah mendapatkan suara sebesar 315.[19] Walaupun gagal, Bakrie kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar periode 2004-2009.

Menko Perekonomian[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2004, Bakrie berhenti dari PT Bakrie & Brothers Tbk sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.[18] Penunjukannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awalnya sempat menimbulkan kegelisahan.[20] Segera setelah menjadi bagian dari kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, Bakrie melancarkan kebijakan baru yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 3% dengan mengurangi subsidi BBM dan sebagai gantinya memberi bantuan keuangan kepada sekitar enam juta orang.[21] Bakrie meyakini bahwa pemerintah perlu meningkatkan harga BBM secara perlahan agar subsidi BBM tidak membebani APBN sementara mendekatkan harga BBM dengan harga internasional.[22] Pada Oktober 2005, setelah dua kali dinaikkan, harga BBM meningkat sebesar 126%.[23] Standard & Poor's menganggap kenaikan tersebut diperlukan untuk mengurangi tekanan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.[24]

Bakrie juga mencoba mengakhiri perseturuan antara ExxonMobil Corporation dan PT Pertamina.[25] Kedua perusahaan tersebut berselisih mengenai pembagian keuntungan dan pengoperasian di Blok Cepu.[26] Bakrie berjanji bahwa pemerintah baru ingin menyelesaikan masalah di Cepu dan masalah lain yang terkait dengan perusahaan internasional untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.[27]

Menurut Keith Loveard dari Concord Consulting, selama menjabat Bakrie mendukung kebijakan-kebijakan pasar bebas dan menentang subsidi BBM.[28]

Menkokesra[sunting | sunting sumber]

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusun kembali kabinetnya pada tahun 2005, Bakrie diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Pada Mei 2008, Bakrie menyatakan bahwa pemerintah memberikan bantuan langsung tunai senilai 14,1 triliun rupiah kepada 19 juta keluarga miskin untuk membantu mereka menghadapi kenaikan harga BBM.[29]

Ketua Golkar[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 8 Oktober 2009, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Pekanbaru, Riau, Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah mengalahkan Surya Paloh, Yuddy Chrisnandi, Hutomo Mandala Putra.[7] Ia berhasil meraih 296 suara (lebih dari 55 persen), sementara Surya Paloh mendapatkan 240 suara dan dua pesaing lainnya tidak mendapat suara satupun.[7] Bakrie menjanjikan bahwa Golkar akan memenangkan pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia, serta memilih kader partai yang terbaik dan terpopuler untuk maju dalam setiap pilkada atau pemilu.[7] Ia juga menyatakan dalam pidato politiknya saat penutupan Munas VIII bahwa terdapat empat program yang akan ia lakukan untuk Golkar, yaitu:[7]

  1. Konsolidasi (baik vertikal maupun horizontal): semua kader dan pengurus di pusat dan daerah harus menyatu, disiplin, dan mengikuti garis partai dengan menghormati kesepakatan partai[7]
  2. Kaderisasi: pemilihan kader terbaik Golkar di seluruh Indonesia dan pada saat yang sama pencetakan kader baru melalui kaderisasi[7]
  3. Melakukan kreativitas dan ketajaman ide serta gagasan: perumusan solusi yang kreatif melalui ide-ide yang cemerlang[7]
  4. Memenangkan pemilu, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Menurutnya, Golkar harus "menguningkan Indonesia"[7]

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014[sunting | sunting sumber]

Pertengahan tahun 2010, hasil liputan media mengindikasikan bahwa Aburizal Bakrie mengincar untuk menjadi kandidat presiden dari Partai Golkar dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014.[30][31] Setelah itu, Bakrie berulang kali menyatakan keinginannya untuk pencalonan presiden[32] Media juga melaporkan bahwa Partai Golkar sudah memulai pencarian pasangan Bakrie sebagai wakil presiden.[33], mengenalkan nama-nama seperti Sri Sultan Hamengkubuwana X, Gubernur D.I. Yogyakarta saat ini[34], Pramono Anung, sekretaris jendral DPP PDIP, Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara saat ini, dan juga Edhie Baskoro Yudhoyono, putera bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[35]

Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Akbar Tanjung, mengkritik keputusan di awal Oktober 2011 ketika kongres partai memilih Bakrie sebagai kandidat pilihan tanpa memperkenankan orang lain untuk mengikuti pemilihan kandidat. Akbar Tanjung menyebutkan proses tersebut sebagai tindakan tidak demokratis. Kritik tersebut juga disuarakan oleh beberapa anggota partai lainnya, termasuk beberapa anggota dalam tingkatan regional.[36] Bakrie merespon kritik tersebut dengan mengatakan bahwa itu adalah "serangan politik" dan The Jakarta Post menjelaskan pernyataan Bakrie tersebut sebagai sikap tak acuh.[37]

Pada tanggal 29 Juni 2012 dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Bogor, Bakrie ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Golkar.[38][39] Dalam usaha untuk mengakhiri spekulasi tentang kemungkinan pasangan Bakrie sebagai calon wakil presiden[40], Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengesampingkan pemilihan kandidat calon wakil presiden hingga tahun 2013.[41] Namun, jajak pendapat memperlihatkan bahwa urutan Bakrie berada di bawah calon presiden lainnya.[42][43] Misalnya, menurut survei yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate pada tanggal 3-22 Juli 2013, elektabilitas Bakrie tercatat hanya 4,23% dibandingkan elektabilitas Joko Widodo sebesar 25,48%, Prabowo Subianto sebesar 10,52%, dan Jusuf Kalla sebesar 5,69%.[44] Selain itu, pada 14-25 Februari 2014, menurut survei Indobarometer yang didasarkan pada simulasi 13 nama calon presiden, Aburizal Bakrie menempati peringkat ketiga dengan persentase sebesar 12,5 persen, sementara Joko Widodo menempati peringkat pertama dengan persentase 34,8% dan Prabowo pada peringkat kedua dengan persentase 17,4%.[45] Survei Indobarometer juga menunjukkan bahwa dalam skala penilaian dari 1 hingga 10, integritas moral Aburizal Bakrie dianggap rendah dengan skor 6,00, sementara keterampilan politiknya mendapatkan skor 6,58, penampilan 6,56, komunikasi politik 6,51, ketegasan, kepemimpinan, dan intelektualitas 6,47, stabilitas emosi 6,45, visioner 6,29, dan empati sosial 6,04.[46] Akan tetapi, menurut survei Indobarometer pada Desember 2013, elektabilitas Bakrie masih mengungguli calon dari partai Golkar lainnya, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Agung Laksono, Theo L. Sambuaga, Fadel Muhammad, dan Syarif Cicip Sutardjo.[47]

Akibat elektabilitas Bakrie yang rendah, muncul pergolakan di internal Golkar.[48] Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sendiri menyatakan bahwa evaluasi dapat terjadi dan semua tergantung perolehan saat pemilihan umum legislatif.[48] Bahkan muncul isu bahwa bila Golkar tidak mendapatkan cukup suara dalam pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014, kelompok yang dipimpin oleh Akbar Tandjung berencana mengadakan kongres nasional yang akan menjatuhkan Bakrie dan menjadikan Akbar Tandjung sebagai ketua yang baru.[49] Akbar Tandjung dikatakan akan melakukan hal tersebut agar dapat menjadi calon wakil presiden Joko Widodo yang seringkali diunggulkan dalam survei pemilu.[49] Video dan gambar Bakrie bersama Marcella dan Olivia Zalianty saat sedang pergi ke Maladewa juga diduga disebarkan oleh pendukung Akbar Tandjung untuk mendelegitimasi Bakrie.[49]

Program[sunting | sunting sumber]

Dalam upayanya untuk menjadi presiden, Bakrie mengungkapkan agenda proteksionisme dan meyakini bahwa Indonesia perlu menyimpan sumber daya alamnya (seperti gas alam) untuk memperkuat industri dalam negeri.[28] Dalam wawancaranya dengan Bloomberg, ia menyatakan bahwa "saya akan menggunakan gas ini terlebih dahulu dan akan mengekspor sisanya."[28] Bakrie juga mengutarakan niatnya untuk melanjutkan program presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membatasi ekspor mineral mentah untuk mengubah Indonesia dari negara pengekspor bahan baku menjadi produsen barang industri.[28]

Bakrie meyakini bahwa Indonesia harus mengembangkan infrastruktur (termasuk pengilangan minyak) dan memiliki posisi fiskal yang lebih agresif.[28] Ia juga menyatakan niatnya untuk membangun desa-desa dan memperbaiki sasaran subsidi bahan bakar dan makanan.[28]

Kontroversi[sunting | sunting sumber]

Lumpur Sidoarjo[sunting | sunting sumber]

Sekolah yang hancur akibat semburan lumpur.

Lumpur panas Sidoarjo mulai menyembur pada tanggal 29 Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur.[50] Pada puncaknya, setiap harinya 180.000 meter kubik lumpur panas menyembur, sehingga menenggelamkan desa-desa dan membuat 13.000 keluarga kehilangan rumahnya.[50] Peristiwa ini diduga disebabkan oleh aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas di sumur eksplorasi gas Banjar-Panji-1 yang terletak sekitar 150 m dari pusat semburan.[50] Nama Bakrie dikaitkan dengan peristiwa ini karena keluarga Bakrie merupakan pemegang saham utama di perusahaan tersebut.[51]

PT Lapindo Brantas mengklaim bahwa gempa bumi Yogyakarta dua hari sebelumnya merupakan pemicu peristiwa ini.[52] Menurut mereka, gempa dengan kekuatan 6,3 Skala Richter tersebut mengaktifkan kembali patahan yang sebelumnya tidak aktif dan menimbulkan rekahan bawah tanah sehingga lumpur dapat menyembur ke permukaan.[52] Lapindo juga mengklaim bahwa aktivitas mereka tidak terkait dengan semburan, sehingga mereka tidak perlu membayar kompensasi.[52] Bakrie saat masih menjabat sebagai Menkokesra juga berulang kali menyatakan argumen serupa.[53][54] Namun, tim geolog dari Britania Raya menolak argumen Lapindo dan menyimpulkan bahwa kejadian gempa bumi tersebut hanya kebetulan saja.[55] Walaupun gempa tersebut dapat menimbulkan rekahan baru dan melemahkan strata di sekitar sumur Banjar-Panji-1, gempa tersebut tidak dapat menyebabkan pembentukan rekahan hidrolik yang menghasilkan lubang utama yang terletak sejauh 200 m (660 kaki) dari lubang pengeboran. Selain itu, tidak terdapat gunung api lumpur lain di Jawa setelah terjadinya gempa bumi dan situs pengeboran tersebut terletak sejauh 300 km (190 mil) dari episenter gempa. Intesitas gempa di situs pengeboran diperkirakan sebesar 2 Skala Richter, yang efeknya kurang lebih sama dengan truk besar yang melintasi wilayah tersebut.[56] Laporan yang ditulis oleh ilmuwan Britania, Amerika, Indonesia, dan Australia pada Juni 2008 juga menyimpulkan bahwa peristiwa lumpur Sidoarjo bukan bencana alam, tetapi disebabkan oleh pengeboran minyak dan gas.[57]

Secara hukum, pada 5 Juni 2006, MedcoEnergi (salah satu perusahaan partner di wilayah Brantas) mengirim surat kepada PT Lapindo Brantas yang menuduh bahwa Lapindo telah melanggar prosedur keamanan selama proses penggalian.[52] Segera setelah itu, wakil presiden Jusuf Kalla mengumumkan bahwa PT Lapindo Brantas dan pemiliknya Bakrie Group harus membayar kompensasi untuk ribuan korban lumpur Sidoarjo.[58] Beberapa eksekutif senior di perusahaan tersebut juga diperiksa karena perusahaan Lapindo telah membahayakan nyawa penduduk setempat.[59]

Setelah dinyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini, Bakrie Group mengumumkan bahwa mereka akan menjual PT Lapindo Brantas dengan harga $2, tetapi Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) mencegah hal tersebut.[60] Bakrie Group juga mencoba menjual perusahaan tersebut kepada sebuah perusahaan Freehold Group yang terdaftar di Kepulauan Virgin dengan harga $1 juta, tetapi transaksi ini lagi-lagi dicegah oleh BPPM.[60] Lapindo Brantas diharuskan membayar sebesar 2,5 triliun rupiah kepada para korban dan sekitar 1,3 triliun rupiah untuk menghentikan semburan.[61] Walaupun beberapa analis memperkirakan bahwa Bakrie Group akan menyatakan Lapindo bangkrut agar tidak harus membayar biaya untuk menghentikan semburan,[62] Aburizal Bakrie menyatakan bahwa ia menghindari hal tersebut dan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membeli lahan yang terkena dampak luapan lumpur.[63] Ia juga mengklaim bahwa "ini bukan ganti rugi karena saya tidak salah".[63]

Kasus tender operator SLI[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2007, Departemen Komunikasi dan Informatika memilih Bakrie Telecom dalam seleksi tender Sambungan Langsung Internasional (SLI), sehingga menyingkirkan dua pesaing utama Bakrie Telecom, PT Excelcomindo Pratama (XL) dan PT Natrindo telepon Seluler (NTS).[64] Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Bakrie Telekom dianggap belum mampu memenuhi persyaratan menjadi operator SLI dari segi kesiapan infrastruktur.[64] Beberapa pekan sebelum pemilihan tender, Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh juga didapati melakukan perjalanan ke Surabaya bersama pihak Bakrie Telecom.[64] Proses pemilihan tender sendiri tidak dijelaskan secara rinci.[64] Akibatnya, muncul seruan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat menyelidiki kasus ini.[64]

Tunggakan royalti batu bara dan kasus pajak Bumi[sunting | sunting sumber]

Bakrie sempat terlibat dalam perselisihan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani akibat tunggakan royalti batu bara dan kasus pajak Bumi.

Pada pertengahan tahun 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan bukti bahwa telah terjadi tunggakan royalti batu bara sebesar Rp 7 triliun[65] (menurut Indonesia Corruption Watch bahkan mencapai Rp 16,482 triliun[66]). Beberapa perusahaan yang menunggak (yaitu Arutmin dan Kaltim Prima) ternyata dimiliki oleh Keluarga Bakrie,[67] dan muncul kontroversi karena perusahaan-perusahaan tersebut sempat menolak untuk membayar karena mengklaim bahwa kantor pajak masih harus mengembalikan pajak pertambahan nilai yang telah mereka bayarkan.[67] Kasus ini segera melebar menjadi "Sri Mulyani melawan Bakrie" dan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Wall Street Journal menuduh Bakrie sebagai salah satu orang di balik Panitia Khusus Hak Angket Bank Century karena dianggap tidak menyukai agenda reformasi Sri Mulyani.[68]

Pada tahun 2009, petugas pajak mendapati bahwa akuntan-akuntan PT Bumi Resources Tbk merekayasa pembayaran pajak pada tahun 2007 sebesar Rp 376 miliar, dan Bakrie pada saat itu merupakan salah satu pemegang saham di Bumi.[69] Kasus ini juga dianggap dapat memanaskan kembali hubungan antara Sri Mulyani dengan Bakrie.[69]

Suspensi saham Bakrie[sunting | sunting sumber]

Selama krisis keuangan global pada tahun 2008, saham keluarga Bakrie mengalami penurunan sebesar 90%. Untuk melindungi saham-saham Bakrie agar tidak anjlok, pemerintah secara tidak langsung mensuspensi saham-saham utama Bakrie, yaitu saham PT Bakrie & Brothers, PT Bumi Resources, dan PT Energi Mega Persada. Hal ini telah diakui oleh wakil presiden Jusuf Kalla.[70]

Tunggakan asuransi jiwa[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2008, muncul kasus tunggakan dana nasabah oleh PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) karena Bakrie Life mengalami gagal bayar sebesar Rp 360 miliar kepada nasabah Diamond Investa.[71] Hingga tahun 2014, masalah ini masih belum selesai, walaupun utang Bakrie Life ke nasabah sudah berkurang menjadi Rp 270 miliar.[71] Bakrie Life mengaku masih belum bisa melunasi karena kesulitan likuiditas.[71]

Penambangan ilegal Arutmin[sunting | sunting sumber]

Di provinsi Kalimantan Selatan, diduga telah terjadi penambangan dan pengiriman batu bara ilegal oleh PT Arutmin, salah satu perusahaan di bawah Bakrie Group.[72] Penambangan ilegal oleh Arutmin telah mengambil sekitar dua juta ton metrik batu bara setiap bulannya, dan dikatakan jumlah batu bara yang dicuri setiap tiga hari cukup untuk mengisi kapal seukuran Gedung Chrysler.[72] Pengiriman batu bara ilegal ini juga menjatuhkan harga batu bara thermal dunia.[72]

Perseteruan dengan Rothschild[sunting | sunting sumber]

Kerjasama antara Bakrie dengan Rothschild dimulai pada tahun 2010 ketika penanam modal di London menginvestasikan $700 juta untuk aset pertambangan.[73] Pada tanggal 16 November 2010, perusahaan Vallar yang didirikan oleh Nathaniel Rothschild mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh 25% saham di PT Bumi Resources dari Bakrie Group.[73] Pada 4 Maret 2011, setelah penjualan saham selesai, Bakrie Group memperoleh saham baru di Vallar.[73] Kemudian, pada 28 Juni 2011, nama Vallar diganti menjadi Bumi.[73] Namun, pada Oktober 2012, dilaporkan telah terjadi keganjilan laporan keuangan di Bumi, dan Nathaniel Rothschild mengudurkan diri dari dewan direksi sebelum dipecat karena dianggap berperilaku tidak layak dalam memanajemen perusahaan dengan menyadap petinggi Bumi Plc.[74] Setelah Nathaniel Rothschild gagal mengambil alih Bumi karena ditolak oleh para pemegang saham,[75] akhirnya disepakati bahwa Bakrie Group akan memisahkan diri dari Bumi Plc dengan menjual 23,8% sahamnya dan sebagai gantinya akan memperoleh 10,3% saham di Bumi Resources.[76]

Skandal Maladewa[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 20 Maret 2014, akun "DP News" mengunggah video yang berjudul "Capres ARB Bersama artis Marcella Zalianty di pulau Maladewa" di YouTube.[77] Dalam video yang berdurasi 3 menit dan 22 detik itu, Aburizal Bakrie tampak sedang duduk di dalam sebuah pesawat pribadi bersama Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin, Marcella Zalianty, dan Olivia Zalianty.[77] Pesawat itu didapati sedang menuju ke Maladewa.[77] Setelah mendarat, Olivia tampak memberikan penjelaskan mengenai Maladewa di dalam sebuah mobil, dan kemudian video ditutup dengan cuplikan Marcella di hotel tempat mereka menginap.[77] Selain video, menyebar pula foto-foto mereka di Maladewa, termasuk foto Bakrie saat sedang memeluk boneka teddy bear.[78]

Pada tanggal 23 Maret 2014, Bakrie menyelenggarakan konferensi pers bersama istrinya Tatty Bakrie, anak bungsunya Anindra Ardiansyah Bakrie, menantunya Nia Ramadhani, dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.[77] Bakrie menyatakan bahwa video tersebut merupakan kampanye hitam dari lawan politiknya, dan mengungkapkan bahwa perjalanan ke Maladewa dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan Maladewa dalam mengembangkan pariwisatanya.[77] Idrus Marham juga menyatakan bahwa Marcela dan Olivia merupakan panitia penyelenggara kegiatan organisasi kepemudaan Golkar di Bandung dan diajak ke Maladewa karena dianggap berprestasi.[77] Pada hari yang sama, Olivia Zalianty juga menjelaskan bahwa tujuan perjalanannya adalah untuk studi banding pariwisata.[79]

Filantrofi[sunting | sunting sumber]

Yayasan Bakrie Untuk Negeri adalah yayasan yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 2007 sebagai wadah untuk menaungi kegiatan filantrofi keluarga dan kelompok usaha Bakrie.[80] Visi yayasan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia Indonesia, sementara misinya adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi rakyat, memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan melestarikan nilai luhur budaya nasional, serta meningkatkan kualitas sosial masyarakat.[81]

Selain itu, semenjak tahun 2003, setiap tahunnya Bakrie bersama dengan Freedom Institute memberikan Penghargaan Achmad Bakrie untuk mengapresiasi tokoh-tokoh nasional yang dianggap berjasa dalam kehidupan intelektual Indonesia, dengan nominasi di bidang sains, teknologi, kedokteran, sosial, dan kesusastraan.[82][83] Namun, penghargaan ini telah beberapa kali ditolak, seperti Franz Magnis-Suseno, Daoed Joesoef, dan Sitor Situmorang yang mengembalikan Penghargaan Achmad Bakrie karena masalah lumpur Sidoarjo,[83] serta Gunawan Muhammad pada tahun 2010 karena kekecewaannya terhadap Aburizal Bakrie sebagai tokoh bisnis dan politik.[84]

Keluarga[sunting | sunting sumber]

Aburizal Bakrie mempunyai tiga adik, yaitu sebagai berikut:

Aburizal menikah dengan Tatty Murnitriati dan dikaruniai tiga anak, yaitu sebagai berikut:

Organisasi[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah pengalaman organisasi Bakrie:[18]

  • 2009 – 2014 Ketua Umum DPP Partai GOLKAR
  • 2004 – 2009 Anggota Dewan Penasehat DPP Partai GOLKAR
  • 2000 – 2005 Anggota Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)
  • 1999 – 2004 Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) periode II
  • 1996 – 1998 Presiden, Asean Chamber of Commerce & Industry
  • 1996 – 1997 International Councellor, Asia Society
  • 1994 – 1999 Ketua Umum KADIN periode I
  • 1993 – 1998 Anggota, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) – periode II
  • 1993 – 1995 Anggota Dewan Penasehat, International Finance Corporation
  • 1993 – 1995 Presiden ASEAN Business Forum (d/h Institute of South East Asian Business) – periode II
  • 1991 – 1993 Presiden ASEAN Business Forum (d/h Institute of South East Asian Business) – periode I
  • 1989 – 1994 Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia
  • 1988 – 1993 Wakil Ketua Umum, KADIN Bidang Industri dan Industri Kecil
  • 1988 – 1993 Anggota, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) – periode I
  • 1985 – 1993 Ketua Bidang Dana PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia)
  • 1984 – sekarang Anggota, Partai Golongan Karya
  • 1984 – 1988 Wakil Ketua, Asosiasi Kerjasama Bisnis Indonesia – Australia
  • 1977 – 1979 Ketua Umum, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
  • 1976 – 1989 Ketua Umum, Gabungan Pabrik Pipa Baja Seluruh Indonesia
  • 1975: Ketua Departemen Perdagangan HIPMI
  • 1973 – 1975 Wakil Ketua Departemen Perdagangan, HIPMI

Penghargaan[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c "Aburizal Bakrie" (dalam bahasa Indonesia). Merdeka.com. Diakses 30 Maret 2014. 
  2. ^ >"Saat Roosniah Bakrie Terkekeh karena Ical" (dalam bahasa Indonesia). Viva News. 20 Maret 2012. Diakses 31 Maret 2014. 
  3. ^ a b "Melejit Meski Didera Lumpur" (dalam bahasa Indonesia). Tempo Interaktif. 14 Desember 2007. Diakses 30 Maret 2014. 
  4. ^ "Who's Who" (dalam bahasa Ingris). The Jakarta Post. Diakses 30 Maret 2014. 
  5. ^ a b c d "Executive Profile Aburizal Bakrie" (dalam bahasa Inggris). Bloomberg. Diakses 30 Maret 2014. 
  6. ^ Bakrie, Aburizal. "Alasan Saya Maju Jadi Calon Presiden" (dalam bahasa Indonesia). Blog Aburizal Bakrie. Diakses 30 Maret 2014. 
  7. ^ a b c d e f g h i j k "Aburizal Bakrie Ketua Umum Partai Golkar 2009-2015" (dalam bahasa Indonesia). Tokoh Indonesia. 2009. Diakses 31 Maret 2014. 
  8. ^ "7 Media Ini Dituding Berpihak dan Tendensius" (dalam bahasa Indonesia). Tempo.co. 26 Maret 2014. Diarsipkan dari aslinya pada tanggal 31 Maret 2014. Diakses 31 Maret 2014. 
  9. ^ "Ini Kata Bakrie Setelah Beli Path Rp 304 Miliar" (dalam bahasa Indonesia). Tempo.co. 11 Januari 2014. Diakses 31 Maret 2014. 
  10. ^ a b c Aliya, Angga (29 November 2012). "Kisah Aburizal Bakrie 6 Tahun Jadi Orang Terkaya RI" (dalam bahasa Indonesia). Detik. Diakses 31 Maret 2014. 
  11. ^ "#1 Aburizal Bakrie & family" (dalam bahasa Inggris). Forbes. 13 December 2007. Diakses 30 Maret 2014. 
  12. ^ a b c d "Aburizal Bakrie, Terkaya Se-Asia Tenggara" (dalam bahasa Indonesia). Tokoh Indonesia. 2008. Diakses 31 Maret 2014. 
  13. ^ "Indonesia's 40 Richest" (dalam bahasa Inggris). Forbes. 2008. Diakses 31 Maret 2014. 
  14. ^ Ellis, Erik (12 Desember). "Bye-Bye Bakrie?" (dalam bahasa Inggris). Forbes. Diakses 31 Maret 2014. 
  15. ^ "Indonesia's 40 Richest #4 Aburizal Bakrie" (dalam bahasa Inggris). Forbes. 2009. Diakses 31 Maret 2014. 
  16. ^ "Big drop for Bakrie on ‘Forbes’ rich list" (dalam bahasa Inggris). The Jakarta Post. 25 November 2011. Diakses 30 Maret 2014. 
  17. ^ a b Saragih, Bagus BT (25 November 2011). "Bakrie out of rich men’s club" (dalam bahasa Inggris). The Jakarta Post. Diakses 30 November 2012. 
  18. ^ a b c d e f g h i j k CACCI Profile, 2004. "Mr. Aburizal Bakrie now economic minister of Indonesia" (dalam bahasa Inggris). Diakses 15 Oktober 2006. 
  19. ^ a b c "Wiranto Kalahkan Akbar". Suara Merdeka (dalam bahasa Indonesia). 21 April 2004. Diakses 30 Maret 2014. 
  20. ^ BBC News (20 Oktober 2004). "Indonesian leader sets out goals" (dalam bahasa Inggris). 
  21. ^ "Government to Maintain Increased Fuel Prices". - TEMPO Interactive (dalam bahasa Inggris). 16 Maret 2005. Diakses 17 April 2012. 
  22. ^ "Indonesia Min: New Fuel Prices To Remain Below International Prices". Dow Jones (dalam bahasa Inggris). 29 September 2005. Diakses 17 April 2012. 
  23. ^ "Indonesia raises fuel prices by 126%". Financial Times (dalam bahasa Inggris). 1 Oktober 2005. Diakses 17 April 2012. 
  24. ^ "Indonesia's donors support latest fuel price hike, Bakrie". AFX News (dalam bahasa Inggris). 3 Oktober 2005. Diakses 17 April 2012. 
  25. ^ "Indonesia: ExxonMobil Cepu oil field to begin full production". energy-pedia news (dalam bahasa Inggris). 29 Juli 2009. Diakses 17 April 2012. 
  26. ^ "Besok, Pertamina-ExxonMobil Teken Kesepakatan". Suara Merdeka (dalam bahasa Indonesia). 14 Maret 2006. Diakses 30 Maret 2014. 
  27. ^ "Jakarta plans to resolve dispute over giant oilfield". Financial Times (dalam bahasa Inggris). 15 November 2004. Diakses 17 April 2012. 
  28. ^ a b c d e f Moestafa, Berni, dan Chatterjee, Neil (6 Maret 2014). "Indonesia’s Bakrie Vows Protectionism for Natural Resources". Bloomberg (dalam bahasa Inggris). Diakses 30 Maret 2014. 
  29. ^ "Indonesia to cut fuel subsidies". New York Times (dalam bahasa Inggris). 23 Mei 2008. Diakses 17 April 2012. 
  30. ^ Sihaloho, Markus Junianto (29 September 2010). "Aburizal in 2014, if the Polls Are Right". The Jakarta Globe. 
  31. ^ "Indonesian tycoon Aburizal Bakrie to run for president". The Straits Times (dalam bahasa Inggris). 12 September 2011. 
  32. ^ "I'm Ready For 2014". The Jakarta Globe (dalam bahasa Inggris). 19 February 2012. 
  33. ^ "Golkar seeking running mate for Aburizal as presidential candidate". Antara (dalam bahasa Inggris). 28 December 2011. 
  34. ^ Susanto, Slamet (24 Juni 2012). "Golkar Party Yogyakarta branches declare Sultan as VP candidate". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses 4 Juli 2012. 
  35. ^ Sihite, Ezra (21 Juni 2012). "Bakrie Considers Unlikely Pairing with SBY's Son". The Jakarta Globe (dalam bahasa Inggris). Diakses 4 Juli 2012. 
  36. ^ "Golkar Party Members Try To Make Up". The Jakarta Globe (dalam bahasa Inggris). 10 Mei 2012. Diakses 30 Mei 2012. 
  37. ^ "Philosophic Ical shrugs off intra-Golkar atacks". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 1 Mei 2012. Diakses 30 Mei 2012. 
  38. ^ Widiyanarko, Dian (29 Juni 2012). "Golkar to Declare Presidential Candidate". VIVAnews (dalam bahasa Inggris). Diakses 4 Juli 2012. 
  39. ^ Pathoni, Ahmad (3 Juli 2012). "Bakrie Nomination Starts Indonesia's Presidential Race". Wall Street Journal Online Blog (dalam bahasa Inggris). Diakses 4 Juli 2012. 
  40. ^ Wardi, Robertus (29 Juni 2012). "Golkar's Aburizal Bakrie Names 5 Potential VP Candidates". The Jakarta Globe (dalam bahasa Inggris). Diakses 4 Juli 2012. 
  41. ^ "Golkar to decide VP candidate in 2013". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 3 Juli 2012. Diakses 4 Juli 2012. 
  42. ^ "Mining tycoon secures Golkar nomination". Reuters (dalam bahasa Inggris). 1 Juli 2012. Diakses 4 Juli 2012. 
  43. ^ Sihite, Ezra (26 Juni 2012). "Golkar Eyes 30% of Votes in 2014". The Jakarta Globe (dalam bahasa Inggris). Diakses 4 Juli 2012. 
  44. ^ Maharani, Dian (24 Juli 2013). "Survei SSSG, Jokowi Tokoh Terpopuler 2013". Kompas (dalam bahasa Indonesia). Diakses 30 Maret 2014. 
  45. ^ Sitompul, Marlen (12 Maret 2014). "Indo Barometer: Jokowi Kokoh di Puncak". Inilah.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses 30 Maret 2014. 
  46. ^ Ihsanuddin (12 Maret 2014). "Survei Indo Barometer: Integritas Moral Prabowo dan Ical Rendah". Kompas (dalam bahasa Indonesia). Diakses 30 Maret 2014. 
  47. ^ Iskandar, Muhammad Arief (25 Desember 2013). "Elektabilitas Aburizal Bakrie tertinggi di Golkar". Antara (dalam bahasa Indonesia). Diakses 30 Maret 2014. 
  48. ^ a b Fadly, Tegar Arief (13 Maret 2014). "Golkar: Evaluasi Pencalonan Ical Tak Bisa Dibendung". Antara (dalam bahasa Indonesia). Diakses 30 Maret 2014. 
  49. ^ a b c Tampubolon, Hans David (28 Maret 2014). "Bakrie risks losing grip on Golkar". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses 30 Maret 2014. 
  50. ^ a b c Choi, Charles (22 Juli 2013). "Catastrophic Mud Eruption Had Natural Causes". Discovery News. Diakses 23 Juli 2013. 
  51. ^ LiveScience (22 Juli 2013). "Mud Eruption in Indonesia: Was Disaster Blamed On Drilling Activity Actually Caused By Quake?". Huffington Post. Diakses 23 Juli 2013. 
  52. ^ a b c d Holm, Chris (14 Juli 2006). "Muckraking in Java's gas fields" (dalam bahasa Inggris). Asia Times Online. Diakses 5 Maret 2007. 
  53. ^ "Drilling blamed for Java mud leak" (dalam bahasa Inggris). BBC News. 24 Januari 2007. Diakses 5 Maret 2007. 
  54. ^ "Indonesia minister says Java mudflow natural disaster" (dalam bahasa Inggris). Reuters. 17 Januari 2007. Diakses 5 Maret 2007. 
  55. ^ Davies, Richard J.; Mathias, Simon A.; Swarbrick, Richard E. and Tingay, Mark J. (2011). "Probabilistic longevity estimate for the LUSI mud volcano, East Java". Journal of the Geological Society 168: 517-523. doi:10.1144/0016-76492010-129. 
  56. ^ Richard van Noorden (30 Agustus 2006). "Mud volcano floods Java". news@nature.com. Diakses 18 Oktober 2006. 
  57. ^ Whitelaw, Claire (9 Juni 2008). "06.09.2008 - Javan mud volcano triggered by drilling, not quake" (dalam bahasa Inggris). Berkeley.edu. Diakses 27 Juni 2013. 
  58. ^ "Lapindo must cover people's losses from Sidoarjo mudflow: VP" (dalam bahasa Inggris). ANTARA. 20 Juni 2006. Diakses 5 Maret 2007. 
  59. ^ Lucy Williamson (17 Agustus 2006). "Mud flood threatens Java residents" (dalam bahasa Inggris). BBC News. Diakses 5 April 2007. 
  60. ^ a b "Indonesia gas blast linked to volcanic mud" (dalam bahasa Inggris). International Herald Tribune. 23 November 2006. Diakses 5 Maret 2007. 
  61. ^ "Mud disaster team readies new transportation corridor" (dalam bahasa Inggris). 13 Januari 2007. Diakses 16 Maret 2007. 
  62. ^ "Seeking gas, Indonesians face geysers of mud" (dalam bahasa Inggris). International Herald Tribune. 5 October 2006. Diakses 5 Maret 2007. 
  63. ^ a b Purnomo, Wayan Agus (7 Agustus 2013). "Mengapa Aburizal Bakrie Tetap Ngotot Maju Capres?" (dalam bahasa Indonesian). Tempo. Diakses 31 Maret 2014. 
  64. ^ a b c d e "KPPU Harus Selidiki Tender Kemenangan Bakrie Telecom Jadi Operator SLI" (dalam bahasa Indonesia). Antara. 18 September 2007. Diakses 31 Maret 2014. 
  65. ^ Wahyuni, Alih Istik (10 Agustus 2008). "Menkeu Tetap Minta Tunggakan Royalti Batubara Dibayar" (dalam bahasa Indonesia). Detik. Diakses 31 Maret 2014. 
  66. ^ SU, Indro Bagus (8 Agustus 2008). "ICW: Tunggakan Royalti Batubara Capai Rp 16,482 Triliun" (dalam bahasa Indonesia). Detik. Diakses 31 Maret 2014. 
  67. ^ a b Suharmoko, Aditya (22 Januari 2009). "Govt vs mining firms tax row looms as one won't comply" (dalam bahasa Indonesia). The Jakarta Post. Diakses 31 Maret 2014. 
  68. ^ Wright, Tom (10 Desember 2009). "Jakarta Official Defends Bailout" (dalam bahasa Inggris). The Wall Street Journal. Diakses 31 Maret 2014. 
  69. ^ a b "Gebrakan Pajak di Akhir Tahun" (dalam bahasa Indonesia). Tempo. Diakses 31 Maret 2014. 
  70. ^ Yasra, Setri, et al (15 November 2008). "Kalla Akui Bantu Bakrie" (dalam bahasa Indonesia). Tempo. Diakses 31 Maret 2014. 
  71. ^ a b c Jefriando, Maikel (18 Oktober 2013). "Kasus Bakrie Life dan Asuransi Dul Belum Selesai, Ini Kata OJK" (dalam bahasa Indonesia). Detik. Diakses 31 Maret 2014. 
  72. ^ a b c Riseborough, Jesse (5 Maret 2014). "Indonesia’s $6 Billion of Coal Mine Thefts Said to Widen" (dalam bahasa Inggris). Bloomberg. Diakses 31 Maret 2014. 
  73. ^ a b c d Turner, Matt (21 Februari 2013). "The Bumi debacle: A timeline" (dalam bahasa Inggris). Financial News. Diakses 31 Maret 2014. 
  74. ^ Prayogi, Whery Enggo (16 Oktober 2012). "Rothschild Pilih Mengundurkan Diri Daripada Dipecat" (dalam bahasa Indonesia). Detik. Diakses 31 Maret 2014. 
  75. ^ "Nathaniel Rothschild Lost His Fight To Control An Indonesian Coal Company" (dalam bahasa Inggris). Agence France Presse. 21 Februari 2013. Diakses 31 Maret 2014. 
  76. ^ Malik, Abdul (22 Februari 2013). "Perpisahan Bakrie dan Bumi Plc Sudah Molor 4 Kali" (dalam bahasa Inggris). Tempo. Diakses 31 Maret 2014. 
  77. ^ a b c d e f g "Aburizal Bakrie Klarifikasi Video Maladewa Ditemani Istri, Anak, dan Menantu" (dalam bahasa Indonesia). Kompas. 23 Maret 2014. Diakses 31 Maret 2014. 
  78. ^ "Aburizal Bakrie Bagi-bagikan Boneka Teddy Bear" (dalam bahasa Indonesia). Kompas. 23 Maret 2014. Diakses 31 Maret 2014. 
  79. ^ Maullana, Irfan (23 Maret 2014). "Olivia Zalianty Bilang ke Maladewa Bareng Aburizal Bakrie untuk Studi Banding" (dalam bahasa Indonesia). Kompas. Diakses 31 Maret 2014. 
  80. ^ "Bakrie Untuk Negeri" (dalam bahasa Indonesia). Bakrie Untuk Negeri. Diakses 31 Maret 2014. 
  81. ^ "Visi Misi" (dalam bahasa Indonesia). Bakrie Untuk Negeri. Diakses 31 Maret 2014. 
  82. ^ Widjaya, Ismoko, dan Kurniawan, Iwan (7 Agustus 2012). "Enam Tokoh Peraih Bakrie Award 2012" (dalam bahasa Indonesia). Viva News. Diakses 31 Maret 2014. 
  83. ^ a b Muhammad, Ardyan (3 Agustus 2012). "Mereka yang menolak Bakrie Award" (dalam bahasa Indonesia). Merdeka. Diakses 31 Maret 2014. 
  84. ^ "Goenawan Mohamad Pulangkan Bakrie Award" (dalam bahasa Indonesia). Kompas. 22 Juni 2010. Diakses 31 Maret 2014. 
  85. ^ Armandhanu, Denny (17 Maret 2014). "ARB Terima Penghargaan Tokoh Lampung" (dalam bahasa Indonesia). VivaNews. Diakses 31 Maret 2014. 
  86. ^ "Aburizal Bakrie Raih Penghargaan Nugraha Karya dari Kadin" (dalam bahasa Indonesia). VivaNews. 3 Oktober 2012. Diakses 31 Maret 2014. 
  87. ^ "Aburizal Bersyukur Dapat Bintang Mahaputera" (dalam bahasa Indonesia). VivaNews. 12 Agustus 2011. Diakses 31 Maret 2014. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Jabatan partai politik
Didahului oleh:
Muhammad Jusuf Kalla
Ketua Umum Partai Golkar
9 Oktober 2009–sekarang
Petahana
Jabatan politik
Didahului oleh:
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
20 Oktober 20045 Desember 2005
Diteruskan oleh:
Boediono
Didahului oleh:
Alwi Shihab
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
6 Desember 200521 Oktober 2009
Diteruskan oleh:
Agung Laksono