Daftar Menteri Riset dan Teknologi Indonesia

Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia
	Bekas Jabatan Politik
	Logo Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
	Bambang Brodjonegoro, Menteri Riset dan Teknologi terakhir
Pejabat pertama	Soedjono Djoened Poesponegoro
Pejabat terakhir	Bambang Brodjonegoro
Pelantik	Presiden
Jabatan dimulai	6 Maret 1962
Jabatan berakhir	28 April 2021
Jabatan pengganti	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menteri Riset dan Teknologi dibentuk pada Kabinet Kerja III pada 6 Maret 1962 dengan nama Menteri Negera Urusan Research Nasional. Jabatan ini kemudian ditiadakan pada Kabinet Dwikora III kemudian diadakan lagi pada Kabinet Pembangunan III. Nama Menteri ini sebelumnya adalah Menteri Riset dan Teknologi. Jabatan ini pernah merangkap sekaligus Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sejak BPPT didirikan saat Kabinet Pembangunan III tahun 1978 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan diteruskan merangkap oleh Menristek berikutnya sampai pertengahan Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2006. Jabatan ini juga sempat merangkap sekaligus dengan Kepala Badan Pengelola Industri Strategis sejak lembaga tersebut didirikan tahun 1989 mulai di Kabinet Pembangunan VI hanya sampai 1998 saat BPIS dibubarkan.

No		Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
Non-partisan (8) P. Golkar (1) PKB (1) PAN (1) PKS (1)
1	Soedjono Djoened Poesponegoro	Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	^[A]^{[Ket. 1]}
		Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	^{[Ket. 2]}
		Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966
2	Suhadi Reksowardojo	Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966
2	Suhadi Reksowardojo	Dwikora III	31 Maret 1966	25 Juli 1966	^[B]^{[Ket. 3]}
Jabatan ditiadakan pada Kabinet Ampera I hingga Kabinet Pembangunan I
3	Soemitro Djojohadikoesoemo	Pembangunan II	28 Maret 1973	28 Maret 1978	^[C]
4	Bacharuddin Jusuf Habibie	Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983	^[D] ^{[Ket. 4]}
		Pembangunan IV	19 Maret 1983	11 Maret 1988	^{[Ket. 4]}
		Pembangunan V	21 Maret 1988	11 Maret 1993	^{[Ket. 4]}
		Pembangunan VI	17 Maret 1993	11 Maret 1998	^{[Ket. 5]}^{[Ket. 4]}
5	Rahardi Ramelan	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998	^{[Ket. 4]}
6	Zuhal	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	^{[Ket. 4]}
7	Muhammad A. S. Hikam	Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	^{[Ket. 4]}
8	Hatta Rajasa	Gotong Royong	10 Agustus 2001	29 September 2004	^{[Ket. 4]}^{[Ket. 6]}
Lowong		Gotong Royong	29 September 2004	20 Oktober 2004
9	Kusmayanto Kadiman	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	20 Oktober 2009	^{[Ket. 7]}
10	Suharna Surapranata	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	19 Oktober 2011	^[E]
11	Gusti Muhammad Hatta	Indonesia Bersatu II	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014
12	Mohamad Nasir	Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	^[F]
13	Bambang Brodjonegoro	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	28 April 2021	^[E]^{[Ket. 8]}

Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan^[2]

^ Berada di bawah Menteri Koodinator Kompartemen Produksi
^ Berada dibawah Menteri Koodinator Kompartemen Pembangunan
^ Berada di bawah Wakil Perdana Menteri untuk Hubungan dengan Institusi Politik
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h Merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
^ Merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS)
^ Memundurkan diri pada 29 September 2004 karena terpilih menjadi Anggota DPR pada Pemilu 2004^[1]
^ Merangkap jabatan sebagai Kepala BPPT sampai 2006
^ Merangkap jabatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

^ ASY (17 Oktober 2016). "Hatta Menteri, Cecep Rukmana Melenggang ke Senayan". detikNews. Diakses tanggal 24 Desember 2016.
^ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.