Lompat ke isi

Hamengkubuwana X

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Hamengkubuwana X
ꦲꦩꦼꦁꦑꦸꦨꦮꦟ꧇꧑꧐꧇
Sri Sultan Hamengkubuwana X
Potret sebagai Gubernur DIY, 2022
Sultan Yogyakarta Ke 10
Berkuasa7 Maret 1989 (1989-03-07) (36 tahun, 281 hari)
Penobatan7 Maret 1989
PendahuluHamengkubuwana IX
Putri MahkotaG.K.R. Mangkubumi[1][2]
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke-3
Mulai menjabat
3 Oktober 1989 (1989-10-03)
Presiden
Wakil
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan
1 Oktober 1983 (1983-10-01)  1 Oktober 1992 (1992-10-1)
Grup parlemenGolongan Karya
Daerah pemilihanDaerah Istimewa Yogyakarta
Informasi pribadi
Lahir
Bendara Raden Mas Herjuno Darpito

2 April 1946 (umur 79)
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta, Indonesia
AlmamaterUniversitas Gadjah Mada
Tanda tangan
Permaisuri
(m. 1971)
Keturunan
Nama takhta
Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengkubawana Ingkang Jumeneng Kasepuluh, Suryaning Mataram, Senapati Ing Ngalaga, Langgeng ing Bawana, Langgeng, Langgeng ing Tata Panatagama ing Ngayogyakarta Hadiningrat
꧋ꦔꦂꦱꦣꦊꦩ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦼꦪꦤ꧀ꦝꦊꦩ꧀ꦆꦁꦏꦁꦱꦶꦤꦸꦮꦸꦤ꧀ꦱꦿꦶꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦩꦺꦁꦏꦸꦧꦮꦤꦆꦁꦏꦁꦗꦸꦩꦼꦤꦼꦁꦏꦱꦺꦥꦸꦭꦸꦃꦱꦸꦂꦪꦤꦶꦁꦩꦠꦫꦩ꧀ꦱꦺꦤꦥꦠꦶꦆꦁꦔꦭꦒꦭꦁꦒꦺꦔꦶꦁꦧꦮꦤꦭꦁꦒꦼꦁꦭꦁꦒꦺꦔꦶꦁꦠꦠꦥꦤꦠꦒꦩꦆꦁꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠꦲꦣꦶꦤꦶꦔꦿꦠ꧀
WangsaMataram
AyahHamengkubuwana IX
IbuKRAy. Windyaningrum
AgamaIslam

Sri Sultan Hamengkubuwana X (bahasa Jawa: ꦲꦩꦼꦁꦑꦸꦨꦮꦟ꧇꧑꧐꧇, translit. Hamengkubawana ka-10; lahir 2 April 1946 dengan nama Bendara Raden Mas Herdjuno Darpito) adalah Sultan ke-10 dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang bertakhta sejak tahun 1989, dan juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ketiga yang menjabat sejak 3 Oktober 1998 hingga saat ini.[3]

Latar belakang dan pendidikan

[sunting | sunting sumber]

Herjuno Darpito lahir sebagai bangsawan Keraton Yogyakarta dengan gelar Bendara Raden Mas (BRM), gelar yang secara tradisional diberikan kepada keturunan dekat penguasa yang sedang atau pernah bertakhta. Ia merupakan putra tertua Hamengkubuwana IX dengan istri keduanya, yang bergelar Kanjeng Raden Ayu (KRAy) Windyaningrum, yang menikah pada 1943.[4][5][6] Sesuai paugeran keraton, kedudukannya sebagai putra sulung menjadikan Herjuno figur yang secara adat diasumsikan sebagai calon pewaris utama suksesi.[7]

Asal-usul nama Herjuno berakar pada tradisi pusaka wayang buatan Hamengkubuwana I, yang meramalkan bahwa kelima tokoh wayang tersebut akan hilang pada masa Hamengkubuwana II dan kembali pada zaman Hamengkubuwana VIII dan IX.[8][9] Tiga di antaranya benar-benar ditemukan kembali, termasuk wayang Arjuna yang dikembalikan ke keraton setelah ayahnya yang belum naik takhta pulang dari Belanda. Menjelang kelahiran Herjuno tahun 1946, seorang warga Ambarawa juga menyerahkan wayang Srikandi dan menyampaikan pesan agar sang bayi diberi nama Arjunawiwaha.[10][11][12] Ayah Herjuno menilai nama itu kurang sesuai, tetapi tetap ingin mempertahankan unsur Arjuna sesuai pertanda pusaka. Dari pertimbangan itulah ia memilih nama Herjuno Darpito bagi putranya, nama yang merefleksikan nilai kepahlawanan dan keluhuran tokoh Arjuna dalam tradisi pewayangan Jawa.[13]

Memasuki usia dewasa, ayahnya mengangkat gelarnya menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Mangkubumi pada 1974,[7][14][15] sebuah gelar yang secara historis kerap dikaitkan dengan posisi putra mahkota. Tidak lama kemudian, ia dinobatkan sebagai putra mahkota dan memperoleh gelar penuh Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram.[16][17]

Dalam bidang pendidikan, Herjuno menamatkan sekolah dasar di SD Keputran 1 pada tahun 1960.[18][19] Pada 1963, ia lulus dari SMP Negeri 3 Yogyakarta dan melanjutkan ke SMA Negeri 6 Yogyakarta, lulus pada 1965.[20] Setelah itu, ia segera menempuh pendidikan tinggi. Ia mendaftar ke Jurusan Ketatanegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 1983.[18][19] Mangkubumi membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan studinya di UGM karena membantu tugas ayahnya di Jakarta hingga tahun 1977.[18][21] Seusai masa studinya, ia juga tercatat pernah memimpin Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) periode 2009–2014.[22][23]

Kehidupan

[sunting | sunting sumber]
Hamengkubuwana X bersama Hemas pada upacara penobatannya sebagai raja dan permaisuri Kasultanan Yogyakarta di Keraton Yogyakarta, 7 Maret 1989.

Masa muda dan pernikahan

[sunting | sunting sumber]

Masa mudanya Mangkubumi ditandai dengan penerapan pola didikan yang menekankan kemandirian oleh ayahnya. Menginjak usia dewasa, ia bahkan jarang mendapatkan perlakuan istimewa selama tinggal di lingkungan keraton. Setelah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA, ayahnya memberinya sebuah mobil Volkswagen Beetle.[24] Namun, Mangkubumi tidak diberi dana operasional untuk pemeliharaan atau bahan bakar mobil tersebut. Kondisi ini mendorongnya untuk mencari penghasilan secara mandiri. Berdasarkan catatan, ia pernah berprofesi sebagai fotografer keliling di wilayah Yogyakarta pada masa tersebut.[24][25][26] Mangkubumi juga pernah menjajal bisnis batik, mebel bambu, hingga sapi.[27][25] Setelahnya, ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan kemudian menikah.[18][19]

Mangkubumi secara tidak sengaja bertemu dengan Tatiek Drajad Suprihastuti di perkampungan yang tidak jauh dari kompleks keraton.[24] Saat itu, Mangkubumi sedang berkumpul bersama teman-temannya dan digoda untuk terus berkenalan dengan Tatiek. Meskipun terdapat laporan mengenai keraguan personal yang sempat dirasakan Tatiek terkait perbedaan latar belakang mereka, hubungan keduanya kemudian berlanjut. Untuk melangsungkan pernikahan, orang tua kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Prosesi lamaran resmi dilakukan dengan cara yang tidak umum. Hamengkubuwana IX, ayah Mangkubumi, menulis surat dan datang sendiri bersamanya ke kediaman keluarga Soepono di Cilandak, Jakarta Selatan untuk melamarkan Tatiek, tanpa mengutus perwakilan atau utusan dalem.[24][28]

Mangkubumi dan Tatiek resmi melangsungkan pernikahan di Keraton Yogyakarta pada periode awal 1970-an. Meskipun tanggal pasti peristiwa tersebut tidak tercatat secara tunggal dalam sumber-sumber sejarah, sebagian besar sumber menyebutkan pernikahan tersebut terjadi antara tahun 1971 hingga 1973.[28] Setelah upacara pernikahan, Tatiek secara otomatis menerima peningkatan gelar kebangsawanan menjadi Bendara Raden Ayu (BRAy) dan mengikuti nama suaminya, sehingga namanya menjadi Bendara Raden Ayu Mangkubumi.[24][29]

Pasca pernikahan

[sunting | sunting sumber]

Pasca pernikahannya, Mangkubumi dan istrinya tidak langsung tinggal di keraton. Mereka membangun rumah pribadi di Jalan Timoho di wilayah Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Rumah tersebut dibangun menggunakan uang pribadi Mangkubumi.[24][30] Pada masa-masa ini, istrinya melahirkan dua putri pertamanya, Nurmalitasari (l. 1972) dan Nurmagupita (l. 1975).[24][30] Setelah beberapa tahun, keluarga tersebut memutuskan untuk meninggalkan rumah Timoho lalu pindah dan tinggal bersama kerabat kerajaan lainnya di Pesanggrahan Ngeksiganda di kawasan wisata Kaliurang di Pakem, Sleman.[24][31] Pada tahun 1978, istrinya melahirkan putri ketiganya, Nurkamnari Dewi.[32]

Pada rentang akhir 1970-an hingga awal 1980-an, keluarga Mangkubumi dan kerabat kerajaan lain pindah ke kompleks perumahan Pabrik Gula Maduksimo di Kasihan, Bantul setelah hanya beberapa bulan tinggal di Ngeksiganda.[24][29][31] Ia mulai disibukkan dalam tugas keraton dan membantu ayahnya di Jakarta sementara istrinya memulai langkah karirnya di ranah politik. Mangkubumi dan istrinya sempat menitipkan putri-putrinya ke tetangga-kerabatnya karena sibuk dan tidak bisa selalu ada di rumah.[24] Pada 1982 dan 1986, istrinya melahirkan putri keempat dan kelimanya yang diberi nama Nurabra Juwita dan Nurastuti Wijareni.[33][34] Setelah kurang lebih 10 tahun, Mangkubumi memboyong keluarganya untuk tinggal di keraton pada Februari 1988.

Kenaikan takhta

[sunting | sunting sumber]
Potret resmi sebagai Sultan, 1989.

Menginjak dewasa, pada tahun 1974, Herjuno Darpito dinobatkan sebagai putra mahkota oleh ayahnya dengan diberi gelar sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Mangkubumi, penobatan tersebut menandai bahwa dia telah dikukuhkan menjadi penerus pasti sukesi selanjutnya untuk Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat setelah ayahnya. Setelah pengangkatannya sebagai putra mahkota, KGPH Mangkubumi diberi gelar lebih tinggi sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram.[3][35][36]

Pada 1988, ayahnya wafat di Washington D. C., Amerika Serikat dan mangkat sebagai Raja Yogyakarta. Sebagai putra mahkota, Mangkubumi secara tidak resmi menggantikan tugas ayahnya sebagai raja yang baru sebelum upacara Jumenengan digelar. Penobatan Mangkubumi sebagai Sultan sekaligus Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dilaksanakan di Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 1989 (dalam kalender Jawa: Selasa Wage 19 Rejeb 1921) dengan gelar resmi penguasa Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga 'Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat, ia resmi menyandang gelar turun-temurun sebagai Hamengkubuwana X. Sekitar 2.000 tamu undangan dan ratusan abdi dalem terlibat dalam acara ini.[3][35][36]

Penobatan Mangkubumi sebagai Raja sekaligus Sultan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan peristiwa pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Tidak seperti para pendahulunya pada masa pemerintahan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan Hindia Belanda, yang harus memperoleh persetujuan pemerintah kolonial sebelum penobatan dilakukan, proses penetapan Mangkubumi berlangsung sepenuhnya dalam kewenangan nasional. Bahkan penobatan ayahnya sebagai Hamengkubuwana IX, masih berada di bawah prosedur perizinan pemerintah Hindia Belanda.[3][35][36]

Sebagai Gubernur Yogyakarta

[sunting | sunting sumber]

Hamengkubuwana X resmi dilantik sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan pertamanya pada 3 Oktober 1998, menggantikan penjabat gubernur Paku Alam VIII yang mengisi kekosongan jabatan setelah wafatnya Hamengkubuwana IX.[37][38] Sejak pelantikan tersebut, ia memegang jabatan kepala daerah secara berkelanjutan melewati masa transisi politik nasional pasca-Orde Baru. Pada periode awal kepemimpinannya, status jabatan Gubernur DIY sempat mengalami perpanjangan masa jabatan beberapa kali oleh pemerintah pusat karena belum adanya regulasi baru yang mengatur mekanisme suksesi kepala daerah di provinsi tersebut.[39]

Pada tahun 2003, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) kembali melakukan proses pemilihan kepala daerah untuk periode selanjutnya. Hamengkubuwana X kembali terpilih dan ditetapkan sebagai Gubernur untuk masa jabatan 2003–2008.[39][40] Berbeda dengan periode sebelumnya, pada masa jabatan ini ia didampingi oleh Paku Alam IX yang resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur. Pelantikan pasangan ini menandai kembalinya konfigurasi kepemimpinan dwitunggal antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dalam struktur pemerintahan formal daerah.

Menjelang berakhirnya masa jabatan pada tahun 2008, terjadi dinamika politik terkait mekanisme suksesi kepala daerah yang berujung pada perpanjangan masa jabatan gubernur selama beberapa tahun oleh pemerintah pusat. Ketidakpastian ini berakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.[39][40][41] Undang-undang ini memberikan landasan hukum tetap bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dijabat oleh Raja Yogyakarta yang bertakhta, sedangkan Wakil Gubernur dijabat oleh Adipati Paku Alam yang bertakhta melalui mekanisme penetapan, bukan pemilihan umum.[41][42]

Dengan berlakunya payung hukum tersebut, mekanisme pengisian jabatan tidak lagi dilakukan melalui pemilihan umum kepala daerah, melainkan melalui proses penetapan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) yang kemudian disahkan oleh Presiden.[41][42] Berdasarkan aturan ini, Hamengkubuwana X kembali ditetapkan sebagai gubernur untuk periode 2012–2017[43][44][45] dan selanjutnya untuk periode 2017–2022.[46][47] Ketentuan ini menegaskan status khusus Yogyakarta dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana kepemimpinan kultural dan administratif menyatu dalam satu institusi.

Pada 10 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo melantik kembali Hamengkubuwana X untuk masa jabatan periode 2022–2027 di Istana Negara, Jakarta.[48][49][50] Pelantikan ini menandai kelanjutan kepemimpinannya dalam mengelola daerah istimewa tersebut, dengan fokus administrasi pada pengelolaan Dana Keistimewaan (DANAIS), penataan ruang, serta pengembangan kebudayaan.[51][52] Sebagai gubernur petahana terlama di Indonesia pasca-reformasi, kebijakan pemerintahannya banyak diarahkan pada penyelarasan antara modernitas tata kelola pemerintahan dengan pelestarian nilai-nilai tradisional Kesultanan.[53]

Sebagai Raja Yogyakarta

[sunting | sunting sumber]
Papan pengumuman terpasang di salah satu tempat publik di Kota Yogyakarta untuk menyambut raja yang baru, 1989.

Hamengkubuwana X dinobatkan sebagai raja Kesultanan Yogyakarta pada 7 Maret 1989 (19 Rajab 1921 Tahun Jawa), menggantikan ayahnya, Hamengkubuwana IX, yang wafat pada Oktober 1988.[3][35][36] Sebelum naik takhta, ia menyandang gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Mangkubumi. Dalam struktur rumah tangga keprabon, Hamengkubuwana X menetapkan keputusan untuk tidak mengangkat selir dan menjalani prinsip monogami bersama permaisurinya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas.[54][55] Kebijakan ini berbeda dengan para pendahulunya dan berdampak pada struktur keluarga inti keraton yang hanya terdiri dari lima orang putri tanpa putra laki-laki.[56][57]

Dalam aspek manajemen kebudayaan, Hamengkubuwana X melakukan revitalisasi terhadap berbagai bangunan cagar budaya hingga seni pertunjukan klasik dan ritual keraton. Ia menginstruksikan revitalisasi terhadap berbagai bangunan dan situs bersejarah yang terkait dengan keraton, salah satunya Benteng Baluwerti.[58][59] Hamengkubuwana X juga mengusung pendokumentasian tarian-tarian sakral seperti Bedhaya dan Srimpi, serta menghidupkan kembali naskah-naskah kuno untuk dipelajari kembali.[60] Di bawah kepemimpinannya, Keraton Yogyakarta juga membuka diri terhadap teknologi informasi dengan meluncurkan digitalisasi naskah dan pengelolaan museum yang lebih modern untuk meningkatkan aksesibilitas publik terhadap warisan budaya keraton.[61][62][63] Hamengkubuwana X juga melakukan berbagai pembaruan manajemen dan birokrasi internal keraton untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ia merevitalisasi fungsi Tepas (departemen dalam keraton).

Peran Hamengkubuwana X sebagai raja juga terlihat saat penanganan bencana alam besar di Yogyakarta, yakni gempa bumi 2006 di Bantul dan erupsi Gunung Merapi 2010. Otoritasnya sebagai pemimpin adat diuji saat menghadapi erupsi Gunung Merapi, khususnya terkait relasi keraton dengan Mbah Maridjan, Juru Kunci Merapi yang diangkat oleh Hamengkubuwana IX. Terjadi perbedaan pendekatan antara dirinya yang mendesak evakuasi berbasis data ilmiah, dengan Mbah Maridjan yang memilih bertahan di lereng gunung berdasarkan keyakinan spiritual.[64][65][66] Setelah Mbah Maridjan wafat dalam erupsi tahun 2010,[67] Hamengkubuwana X melantik juru kunci baru, Mas Bekel Anom Suraksosihono (Mas Asih), dengan mandat yang diperbarui.[68][69] Dalam pelantikan tersebut, Hamengkubuwana X menegaskan bahwa tugas juru kunci tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga wajib berkoordinasi dengan aparat pemerintah dan badan vulkanologi, menandai pergeseran pendekatan keraton yang lebih adaptif terhadap mitigasi bencana modern.[70]

Pada 30 April 2015 dan 5 Mei 2015, Hamengkubuwana X mengeluarkan Sabdaraja dan Dawuh Raja yang memuat perubahan mendasar pada identitas keraton. Perubahan tersebut meliputi penggantian nama gelarnya dari "Buwono" menjadi "Bawono", serta penghapusan frasa Khalifatullah dari gelar lengkap sultan.[71][72] Selain itu, ia memberikan gelar Mangkubumi kepada putri sulungnya, Pembayun.[73][74] Pemberian gelar Mangkubumi secara tradisi diperuntukkan bagi calon pewaris takhta, yang mengindikasikan langkah suksesi kepada perempuan. Sabda raja tersebut menimbulkan kontroversi di antara para kerabat bangsawan dan masyarakat Yogyakarta sehingga memunculkan Polemik sabda raja Yogyakarta 2015.[75][76]

Langkah pengeluaran Sabdaraja dan Dawuh Raja tersebut mendapatkan respons beragam dari internal keluarga keraton (Rayi Dalem) dan organisasi masyarakat adat. Adik-adik Hamengkubuwana X menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan tidak menghadiri prosesi pemberian gelar tersebut dan menganggap perubahan gelar serta potensi suksesi perempuan tidak sesuai dengan paugeran (adat istiadat) yang berlaku di Kesultanan Mataram Islam.[77][78] Hingga saat ini, Hamengkubuwana X tetap menjalankan pemerintahan keraton dengan struktur baru yang telah ia tetapkan tersebut, meskipun perbedaan pandangan mengenai suksesi masih berlangsung di lingkungan internal keraton.

Pada masa krisis politik nasional tahun 1998, Hamengkubuwana X menggunakan otoritasnya sebagai raja untuk merespons gerakan reformasi. Pada 20 Mei 1998, sehari sebelum Presiden Soeharto mundur, ia menggelar Pisowanan Ageng di Alun-Alun Utara Yogyakarta yang dihadiri oleh ratusan ribu massa. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan "Maklumat 20 Mei" yang isinya mendukung gerakan reformasi damai dan menjaga persatuan nasional. Peristiwa ini tercatat sebagai momen di mana institusi keraton terlibat langsung dalam dinamika politik nasional modern di luar fungsi seremonial adat.[79][80]

Selain peran lokalnya dalam meredam gejolak massa di Yogyakarta, Hamengkubuwana X juga terlibat aktif dalam konsolidasi tokoh nasional pasca-jatuhnya Soeharto. Pada 10 November 1998, ia mengadakan pertemuan dengan tiga tokoh kunci reformasi lainnya, yakni Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais, di kediaman Abdurrahman Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan.[81][82] Pertemuan empat tokoh yang kemudian dikenal sebagai "Deklarasi Ciganjur" ini menghasilkan delapan butir kesepakatan politik untuk mengawal transisi demokrasi, termasuk desakan pengakhiran dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan percepatan pemilihan umum.[83][84] Keterlibatan ini menempatkan Hamengkubuwana X sebagai salah satu figur sentral dalam peta politik nasional era reformasi, menjembatani komunikasi antara elit politik dan gerakan mahasiswa.

Hamengkubuwana X memiliki rekam jejak panjang dalam kancah politik praktis nasional. Ia pernah menjadi kader senior Partai Golongan Karya (Golkar) dan menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat.[85] Pada pemilu 2004 dan 2009, namanya sempat mencuat dalam bursa calon presiden,[86][87] di mana pada tahun 2004 ia mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Golkar namun tidak terpilih. Pada 28 Oktober 2008, ia pernah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta, namun gagal menjadi kandidat.[88][89] Selain di Golkar, ia juga tercatat sebagai salah satu inisiator pendiri organisasi massa Nasional Demokrat (NasDem) pada tahun 2010 bersama Surya Paloh. Namun, ia kemudian mengundurkan diri dari ormas tersebut pada Juli 2011 setelah NasDem bertransformasi menjadi partai politik, menegaskan sikapnya untuk tidak terikat secara struktural pada partai baru tersebut.[90][91][92]

Salah satu ketegangan politik terbesar selama masa kepemimpinannya terjadi antara tahun 2010 hingga 2012, saat terjadi perdebatan sengit mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Ketegangan memuncak ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 menyinggung tentang "sistem monarki yang bertabrakan dengan demokrasi" dalam konteks pemerintahan Yogyakarta.[93][94][95][96] Pernyataan ini memicu gelombang protes besar masyarakat Yogyakarta yang mendukung mekanisme penetapan (bukan pemilihan) gubernur.[97] Dalam periode ini, Hamengkubuwana X menunjukkan manuver politik dengan menyatakan "siap mundur" dari jabatan gubernur jika rakyat menghendaki, sebuah langkah yang justru memperkuat legitimasi politiknya dan menekan pemerintah pusat untuk mengakomodasi klausul penetapan dalam UU No. 13 Tahun 2012.[98][99][100][101]

Pasca-pengesahan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) pada tahun 2012, karier politik Hamengkubuwana X mengalami transformasi fundamental secara yuridis. Undang-undang tersebut memuat klausul yang melarang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY menjadi anggota partai politik. Sebagai konsekuensinya, Hamengkubuwana X secara resmi mengundurkan diri dari Partai Golkar pada September 2012.[85][102] Langkah ini menandai berakhirnya era afiliasi politik formal Kesultanan Yogyakarta dengan partai tertentu yang telah berlangsung sejak masa Orde Baru, menempatkan Sultan dalam posisi netral sebagai "pengayom" bagi semua golongan politik di wilayahnya.[103][104][105]

Organisasi

[sunting | sunting sumber]

Sebelum dan pada masa awal takhtanya, Hamengkubuwana X memiliki rekam jejak karier yang luas di sektor swasta dan ekonomi daerah. Di bidang bisnis, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Punokawan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, serta menduduki posisi strategis sebagai Presiden Komisaris PT Madubaru yang mengelola Pabrik Gula Madukismo, salah satu entitas agroindustri terbesar di Yogyakarta. Peran aktifnya dalam memajukan perekonomian daerah juga disalurkan melalui kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) DIY. Pengalaman ini membentuk latar belakang manajerial yang kuat sebelum ia memegang jabatan publik sepenuhnya.

Selain di sektor ekonomi, Hamengkubuwana X juga aktif dalam organisasi sosial, politik, dan keolahragaan. Karier politiknya dirintis melalui Partai Golkar, di mana ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD Golkar DIY serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) DIY. Dalam bidang pembinaan prestasi olahraga, ia pernah memegang amanat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY. Akumulasi pengalaman kepemimpinan di berbagai sektor ini kemudian membawanya masuk ke dalam struktur pemerintahan daerah, ditandai dengan pengangkatannya sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Juli 1996, posisi yang memberinya peran krusial dalam membantu administrasi Gubernur Paku Alam VIII menjelang masa transisi kepemimpinan.

Hamengkubuwana X dan Hemas mengikuti kirab pernikahan putri keempatnya, Hayu dengan Notonegoro, 2013.

Hamengkubuwana X menghadapi persoalan terkait penerusnya karena tidak memiliki anak laki-laki.[56][56] Masalah ini mengemuka ketika terjadi pembahasan Raperda Istimewa tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai Hamengkubuwana X secara mendadak mengeluarkan Sabdatama pertama[106] pada 6 Maret 2015. Dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta Pasal 18 ayat (1) huruf m disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah "menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak;" yang dianggap hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk menjadi kandidat Sultan selanjutnya.

Sabdaraja dan Dhawuhraja

[sunting | sunting sumber]

Pada akhirnya, Hamengkubuwana X memutuskan mengeluarkan Sabdaraja yang diucapkan pada tanggal 30 April 2015[107] dan Dhawuhraja pada tanggal 5 Mei 2015.[73] Sabdaraja tersebut menghasilkan keputusan mengenai pengubahan nama gelarnya menjadi Hamengkubawana, sedangkan Dhawuhraja menghasilkan keputusan mengangkat putri sulungnya Gusti Kanjeng Ratu Pembayun sebagai Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawana Langgeng ing Mataram.[73][107] Namun kemudian, pada tanggal 3 Juli 2015, ia menarik kembali Sabdaraja tersebut dan mencabut permohonan penggantian nama legalnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga kini nama legalnya kembali menjadi seperti semula.[108]

Gelar dan tanda kehormatan

[sunting | sunting sumber]

Penghargaan akademis

[sunting | sunting sumber]

Sebagai bentuk pengakuan atas kiprahnya, Hamengkubuwana X telah menerima tujuh gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari berbagai institusi pendidikan tinggi nasional maupun internasional. Gelar pertamanya diperoleh dari Universitas Hankuk untuk Studi Asing, Korea Selatan, pada tahun 2009.[109] Di tingkat nasional, Universitas Gadjah Mada menganugerahkan gelar doktor kehormatan bidang kemanusiaan pada 19 Desember 2011,[110] diikuti oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada 27 Desember 2011 yang mengapresiasi kontribusinya dalam pelestarian seni pertunjukan tradisi dan kontemporer sejak naik takhta.[111][112]

Pengakuan internasional berlanjut dengan penganugerahan gelar dari Universitas Melikşah, Turki (2013),[109] Universitas Tun Hussein Onn, Malaysia (2013),[109] serta Universitas Tasmania, Australia, yang memberikan gelar dalam bidang hukum pada 29 September 2015.[113] Gelar kehormatan ketujuh diterimanya dari Universitas Negeri Yogyakarta pada 5 September 2019, atas dedikasinya dalam pengembangan manajemen pendidikan karakter berbasis budaya.[114][115]

Tanda jasa

[sunting | sunting sumber]

Indonesia

[sunting | sunting sumber]
Gerakan Pramuka
[sunting | sunting sumber]
  • Lencana Pancawarsa I
  • Lencana Pancawarsa II
  • Lencana Pancawarsa III
  • Lencana Pancawarsa IV
  • Lencana Pancawarsa VII
  • Lencana Darma Bakti
  • Lencana Melati

Luar negeri

[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki

[sunting | sunting sumber]
  1. Ridwan Anshori (5 Mei 2015). "GKR Pembayun Dinobatkan sebagai Putri Mahkota?". Sindonews.com. SindoNews.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2015-05-07. Diakses tanggal 9 Mei 2015.
  2. Sukma Indah Permana (5 Mei 2015). "Abdi Dalem: Sabda Raja Ubah Nama GKR Pembayun Jadi GKR Mangkubumi". detikcom. detik.com. Diakses tanggal 9 Mei 2015.[pranala nonaktif permanen]
  3. 1 2 3 4 5 "Profil Lengkap Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X". Detik. 22 Oktober 2022. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-05. Diakses tanggal 5 Juni 2023.
  4. "Yang Bertakhta". Keraton Yogyakarta (kratonjogja.id). Diakses tanggal 2025-12-04.
  5. Meliana, Ruth (2023-12-04). "Profil Sri Sultan HB X, Ini Silsilah Raja Keraton Jogja yang Disenggol Ade Armando". Suara.com. Diakses tanggal 2025-12-04.
  6. "Profil Lengkap Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X". detikjateng. 2022-10-10. Diakses tanggal 2025-12-04.
  7. 1 2 Surachmad, Amin (2014-01-16). "Pemimpin Seluruh Pangeran, Anak Istimewa Itu Akhirnya Naik Takhta sebagai Sultan Hamengku Buwono X pada 1989 - Radar Jogja". Radar Jogja. Diakses tanggal 2025-12-04.
  8. "Kisah Sultan dan 'Kesaktian' Pusaka Lima Wayang Srikandi". Tempo.com. 29 Agustus 2015. Diakses tanggal 2025-12-04.
  9. Fuaddah, Mulika Nur (2021-2-12). "Pusaka Jawa Dipercaya Bisa Hilang dan Kembali dengan Sendirinya, Begini Ramalan Sultan Hamengku Buwono I tentang 5 Wayang dan Negara Ini". Intisari. Diakses tanggal 2025-12-04.
  10. "Sebelum Lahir, Sultan HB X Sudah Diramal Jadi Raja, Ini Tanda-tandanya". kumparan. Diakses tanggal 2025-12-04.
  11. Satriawan, Iwan (2021-2-12). "Kisah Sultan Hamengku Buwono IX Soal Ramalan Indonesia Akan Sejahtera Jika Terkumpulnya Pusaka Ini". Bangkapos.com. Diakses tanggal 2025-12-04.
  12. "Ramalan Sultan Hamengku Buwono I tentang Kapan Negara Akan Sejahtera Halaman all - Kompas.com". KOMPAS.com. 2021-02-21. Diakses tanggal 2025-12-04.
  13. "Jalan Budaya Keraton Yogyakarta". Kompas.com. 2010-05-08. Diakses tanggal 2025-12-04.
  14. "Konflik Keraton Yogyakarta dan tuah gelar Mangkubumi". Alinea. 2021-04-11. Diakses tanggal 2025-12-04.
  15. "Kisah Sultan HB X: Jalan Sukar Menuju Takhta Keraton". Kumparan. 2018-04-11. Diakses tanggal 2025-12-04.
  16. Karouw, Donald (2025-05-26). "Profil Sri Sultan Hamengkubuwono X: Raja Jogja Visioner yang Padukan Tradisi dan Modernitas". iNews. Diakses tanggal 2025-12-04.
  17. Suyono, Dwijo (2020-02-09). "Sri Sultan HB X, Raja Sekaligus Pejabat Negara yang Selalu Tampil Sederhana". TIMES Indonesia. Diakses tanggal 2025-12-04.
  18. 1 2 3 4 Tiornardus, Melvina; Prastiwi, Mahar (2024-10-14). "Riwayat Pendidikan Sultan Hamengku Buwono X, Lulus Setelah 17 Tahun Kuliah". Kompas.com. Diakses tanggal 2025-12-04.
  19. 1 2 3 Meliana, Ruth (2024-01-16). "Rekam Jejak Pendidikan Sultan HB X, Benar Pose Tiga Jari Saat Temui Kaesang?". suara.com. Diakses tanggal 2025-12-04.
  20. Faisol, Lathiva R. (2022-05-05). "Profil Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X". IDN Times Jogja. Diakses tanggal 2025-12-04.
  21. Taufiq (2018-06-18). "Kisah Sri Sultan HB X Menjadi "Mahasiswa Abadi"". kagama.co. Diakses tanggal 2025-12-04.
  22. "Sultan HB X Terpilih Sebagai Ketua Umum Kagama 2009-2014". detiknews. 2009-07-26. Diakses tanggal 2025-12-04.
  23. "Sultan Berjanji Hilangkan Kesan Eksklusif Kagama". Antara News. 2009-07-26. Diakses tanggal 2025-12-04.
  24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Syamsi, Indra; Umaya, Faraz; Sani, Fuska; Prabowo, A. Adi; Trianto, Heri (2012). Syamsi, Indra (ed.). G.K.R. Hemas: Ratu di Hati Rakyat. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. ISBN 978-979-709-672-4. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  25. 1 2 "Sebelum Jadi Raja, Sultan HB X Pernah Jadi Tukang Foto KTP Keliling-Jualan Sapi". Kumparan. 2023-10-24. Diakses tanggal 2025-12-04.
  26. "Digitalisasi Koleksi, Upaya Merawat Kekayaan Budaya di Keraton Yogyakarta". kratonjogja.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-12-04.
  27. Suhendar, Asep (2023-11-23). "Sempat jadi tukang foto KTP keliling, masa muda Sultan Hamengkubuwono X Raja Keraton Yogyakarta penuh dengan perjuangan". Hops ID. Diakses tanggal 2025-12-04.
  28. 1 2 Hamonangan, Y. Fernando (2023-07-18). "Kisah Cinta Sri Sultan Hamengkubuwana X dan GKR Hemas, Kejutan Datang dari HB IX, Bagian 6". Nusantara 62. Diakses tanggal 2025-12-04.
  29. 1 2 Syamsi, Indra; Sustiwi, Fadmi; Sugito, Sigit; Hasibuan, Syahbenol (2016). Faraz; Indarwati, Lucia (ed.). Memaknai Tumbuk Ageng GKR Hemas. Sleman: PT. Kanisuis. hlm. 29. ISBN 978-979-21-5091-9. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  30. 1 2 Hamonangan, Y. Fernando (2023-07-19). "Kisah Cinta Sri Sultan HB X dan GKR Hemas, Memulai Rumah Tangga, 8 Tamat". Nusantara 62. Diakses tanggal 2025-12-04.
  31. 1 2 "GKR Condrokirono, Putri Tangguh Pengelola Sekretariat Keraton Yogyakarta". Keraton Yogyakarta Hadiningrat. 09-06-2025. Diakses tanggal 2025-12-02.
  32. Lantiva, Meitika Candra (2024-10-23). "Mengenal GKR Maduretno: Putri Sultan HB X, Kakak dari GKR Hayu yang Aktif dalam Budaya dan Masyarakat". Radar Jogja. Diakses tanggal 2025-12-04.
  33. Pranata, Anugrah Yogi (2013-10-16). "Profil Gusti Raden Ajeng Nurabra Juwita". merdeka.com. Diakses tanggal 2025-12-04.
  34. Pricilla, Shandya (2023-11-19). "Potret Cantik GKR Bendara, Putri Bungsu Sultan Yogyakarta yang Pernah Viral Karena Naik Becak". Fimela. Diakses tanggal 2025-12-04.
  35. 1 2 3 4 Hariadi Saptono, Djoko Poernomo, Soelastri Soekirno, Julius Pourwanto (27 Juni 2022). "KGPH H Mangkubumi Dinobatkan Jadi Sultan Hamengku Buwono X (Arsip Kompas)". Kompas. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-05. Diakses tanggal 5 Juni 2023. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
  36. 1 2 3 4 S. Dian Andryanto, ed. (3 April 2022). "76 Tahun Herjuno Darpito Sri Sultan Hamengkubuwono X". Tempo Nasional. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-05. Diakses tanggal 5 Juni 2023.
  37. Setyaningrum, Puspasari (2022-03-13). "Daftar Gubernur Yogyakarta, Selain Sri Sultan Hamengkubuwono Ternyata Juga Pernah Dijabat oleh Paku Alam VIII". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2025-12-06.
  38. Vicka, Patricia (2017-10-10). "Sejarah Pengangkatan Hamengkubuwono X jadi Gubernur DIY". medcom.id. Diakses tanggal 2025-12-06.
  39. 1 2 3 Chan, Francis (2017-10-15). "Sultan and governor of Yogyakarta breaks royal traditions and is a champion of women's rights". The Straits Times (dalam bahasa Inggris). ISSN 0585-3923. Diakses tanggal 2025-12-06.
  40. 1 2 "Jalan Berliku Penetapan Sultan HB X Jadi Gubernur DIY". detiknews. 2022-10-11. Diakses tanggal 2025-12-06.
  41. 1 2 3 "UU No. 13 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2025-12-06.
  42. 1 2 "Gubernur Ditetapkan atau Dipilih?". Kompas.com. 2912-03-30. Diakses tanggal 2025-12-06.
  43. "Sambutan Presiden RI pada Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Yogyakarta, 10 Oktober 2012". Kementerian Sekretariat Negara. 2012-10-10. Diakses tanggal 2025-12-06.
  44. "Sri Sultan Tak Ingin Jadi Gubernur DIY Selamanya". Kompas.com. 2012-10-12. Diakses tanggal 2025-12-06.
  45. "Bersejarah, Pelantikan Gubernur DIY oleh Presiden". National Geographic (nationalgeographic.grid.id). 2012-10-10. Diakses tanggal 2025-12-06.
  46. Humas (2017-10-10). "Dilantik Kembali Pimpin DIY, Sultan HB X dan Paku Alam X Bersumpah Penuhi Kewajiban Seadil-adilnya". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 2025-12-06.
  47. "Sultan kembali ditetapkan sebagai Gubernur DIY 2017-2022". Antara News. 2017-08-02. Diakses tanggal 2025-12-06.
  48. "Presiden Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Periode 2022-2027". Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2022-10-11. Diakses tanggal 2025-12-06.
  49. "Presiden Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Periode 2022-2027". Kementerian Sekretariat Negara. 2022-10-10. Diakses tanggal 2025-12-06.
  50. Humas (2022-10-10). "Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wagub DIY Periode 2022-2027". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 2025-12-06.
  51. Fidaus, Haris (2022-08-31). "Sultan: Gunakan Dana Keistimewaan DIY untuk Pemberdayaan Warga Desa". Kompas.id. Diakses tanggal 2025-12-06.
  52. "Apa Itu Dana Keistimewaan? Hanya Dimiliki Yogyakarta". Gudang Jogja. 2022-08-097. Diakses tanggal 2025-12-06.
  53. Sushmita, Chelin Indra (2022-10-10). "Kisah Sarjana Hukum Jadi Gubernur Terlama di DIY". Espos Indonesia. Diakses tanggal 2025-12-06.
  54. "Sri Sultan HB X Tidak Berani Berpoligami". Antara News. 2006-12-13. Diakses tanggal 2025-12-06.
  55. Hapsari, Hayuning Ratri (2025-11-13). "Prinsip Monogami Sultan HB X: Soal Kesetiaan dan Romansa Pandangan Pertama". Yoursay.id. Diakses tanggal 2025-12-06.
  56. 1 2 3 Ningsih, Dian Lestari (2024-03-06). "Cerita Sultan HB X Pernah Didesak Poligami karena Tak Punya Anak Laki-laki, Netizen: The Real King!". www.viva.co.id. Diakses tanggal 2025-12-06.
  57. Hapsari, Cesaria (2024-08-28). "Gak punya anak laki, Sultan Hamengkubuwana X pengin sosok cerdas ini jadi penerus takhta Kraton Yogyakarta". Hops ID. Diakses tanggal 2025-12-06.
  58. Agus, Dwi (2024-05-08). "Revitalisasi Beteng Keraton Jogja, Kundha Kabudayan: Dikembalikan Keutuhannya". detikjogja. Diakses tanggal 2025-12-06.
  59. Aditya, Bagas (2025-03-04). "Dampak revitalisasi Kota Yogyakarta: Masihkah 'berhati nyaman' bagi warga sekitar?". The Conversation. Diakses tanggal 2025-12-06.
  60. "Menyelamatkan Tari Kraton dari Kepunahan". Tempo. 2010-06-04. Diakses tanggal 2025-12-06.
  61. "Digitalisasi Koleksi, Upaya Merawat Kekayaan Budaya di Keraton Yogyakarta". kratonjogja.id. 2021-09-14. Diakses tanggal 2025-12-06.
  62. "Lakukan digitalisasi budaya, Keraton Yogyakarta aktif di media sosial". Antara News. 2021-02-06. Diakses tanggal 2025-12-06.
  63. "Yogyakarta - Inggris Bahas Kerja Sama Digitalisasi Manuskrip Keraton Yogyakarta". Tempo. 2022-06-22. Diakses tanggal 2025-12-06.
  64. "Sultan HB X: Mbah Maridjan Tugasnya Bukan Menjaga Merapi". detiknews. 30-11-2010. Diakses tanggal 2025-12-06.
  65. "Sultan HB X versus Mbah Maridjan". Tempo. 2010-10-30. Diakses tanggal 2025-12-06.
  66. Sasongko, Darmadi (2010-10-27). "Sultan HB X Tak Tahu Nasib Mbah Maridjan". KapanLagi.com. Diakses tanggal 2025-12-06.
  67. Raditya, Iswara N. "Akhir Cerita Antara Mbah Maridjan dan Merapi". tirto.id. Diakses tanggal 2025-12-06.
  68. "Pengganti Mbah Maridjan Diseleksi dari 26 Orang". Tempo. 2011-04-03. Diakses tanggal 2025-12-06.
  69. Galih, Bayu (2011-04-03). "Putra Mbah Maridjan Jadi Juru Kunci Merapi". www.viva.co.id. Diakses tanggal 2025-12-06.
  70. "Akui Emban Tugas Berat, Rutin Komunikasi dengan BPPTKG". Radar Jogja. 2020-11-28. Diakses tanggal 2025-12-06.
  71. Vicka, Patricia; Satria, Hardiat Dani (2015-05-16). "Era Baru Mataram di Yogyakarta". medcom.id. Diakses tanggal 2025-12-06.
  72. Kurniawan, Bagus. "Hilangkan Gelar 'Khalifatullah', Sultan HB X Akhiri Tradisi". detiknews. Diakses tanggal 2025-12-06.
  73. 1 2 3 "Sabda Raja, Nama Pembayun Diganti Jadi Mangkubumi, Artinya." Tempo. 2015-05-08. Diakses tanggal 2025-12-06.
  74. "Sultan Yogyakarta persiapkan 'putri mahkota'". BBC News Indonesia. 2015-05-09. Diakses tanggal 2025-12-06.
  75. Kedaulatan Rakyat, edisi Sabtu, 9 Mei 2015, hlm. 8
  76. Agustina, Widiaristi (9 Mei 2015). "Sabda Raja dan Apa Makna di Balik Pergantian Gelar Sultan". Tempo Nasional. Diakses tanggal 5 Juni 2023.
  77. "Adik Sultan berkumpul bahas Sabda Raja". Antara News Yogyakarta. 2015-05-07. Diakses tanggal 2025-12-06.
  78. "Dipecat dari Keraton Yogya, Adik Sultan HB X: Ini Buntut Soal Sabda Raja". Tempo. 2021-01-20. Diakses tanggal 2025-12-06.
  79. ""Pisowanan Ageng" Rakyat Yogyakarta ke Sultan "Gubernur"". Antara News. 2007-04-18. Diakses tanggal 2025-12-06.
  80. Pangaribowo, Risang Seto; Belarminus, Robertus (2023-05-15). "Kerusuhan Mei 1998 di DI Yogyakarta, dari Peristiwa Gejayan hingga Pisowanan Ageng". Kompas.com. Diakses tanggal 2025-12-06.
  81. "Peran 4 Tokoh Deklarasi Ciganjur: Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Sultan HB X". Tempo. 2024-03-04. Diakses tanggal 2025-12-06.
  82. "27 Tahun Reformasi: Deklarasi Ciganjur Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan HB X". Tempo. 2025-05-15. Diakses tanggal 2025-12-06.
  83. Mubarok, Abdullah; Adhity, Dewi (2009-01-24). "Pertemuan Mubazir Ciganjur II". Inilah.com. Diakses tanggal 2025-12-06.
  84. Fajardin, Muhammad Atik (2022-01-06). "Profil Sri Sultan HB X, Peristiwa 1998, dan Deklarasi Ciganjur". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2025-12-06.
  85. 1 2 "Bukti Sultan HB X Resmi Keluar dari Golkar". Tempo. 2012-09-08. Diakses tanggal 2025-12-06.
  86. "Wiranto, Sultan HB X, & Prabowo Figur Ideal Dampingi Mega". detiknews. Diakses tanggal 2025-12-06.
  87. Galih, Edy Haryadi, Anggi Kusumadewi, Siswanto, Bayu (2009-01-30). "Bobot Politik Raja Jawa". www.viva.co.id. Diakses tanggal 2025-12-06. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
  88. "Pidato Deklarasi Capres Sultan HB X". Kompas.com. 2008-10-29. Diakses tanggal 2025-12-06.
  89. "Sultan HB X Minta Maaf Atas Gagalnya Sebagai Capres". Antara News. 2009-05-16. Diakses tanggal 2025-12-06.
  90. "Sultan HB X: Saya Keluar Karena Nasdem Jadi Partai". detiknews. Diakses tanggal 2025-12-06.
  91. "Surya Paloh: Mundurnya HB X Karena Dilematis". Liputan6. 2011-07-29. Diakses tanggal 2025-12-06.
  92. Widjaya, Ismoko (2011-07-08). "Mengapa Sultan Tinggalkan Nasdem". www.viva.co.id. Diakses tanggal 2025-12-06.
  93. "SBY: Tak Mungkin Indonesia Menganut Sistem Monarki". detiknews. 2010-11-26. Diakses tanggal 2025-12-06.
  94. "Kritik Sistem Monarki, SBY Tampar Muka Sendiri". Rmol.id. 2010-12-01. Diakses tanggal 2025-12-06.
  95. "Kata Monarki Yang Kontroversial Itu". Antara News. 2010-12-12. Diakses tanggal 2025-12-06.
  96. "Demokrasi Versus Monarki Yogyakarta". KOMPAS.com. 2010-12-01. Diakses tanggal 2025-12-06.
  97. "Pengamat: SBY dan Sultan Harus Bertemu Untuk Redakan Emosi Warga DIY". detiknews. 2010-12-14. Diakses tanggal 2025-12-06.
  98. "Sultan Pernah Tak Mau Jadi Gubernur Lagi". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). 2010-12-02. Diakses tanggal 2025-12-06.
  99. Hidayat, Rahmat (2025-12-06). "SBY: Sultan Pernah Katakan Tak Ingin Jadi Gubernur Lagi". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2025-12-06.
  100. "SBY-Sultan HB X Terancam Konflik". Okezone News. 2010-11-29. Diakses tanggal 2025-12-06.
  101. "Ada Indikasi SBY Ingin Copot Sultan HB X". JPNN.com. 2010-12-02. Diakses tanggal 2025-12-06.
  102. Prabowo, Danang (2012-08-28). "Sultan HB X siap keluar dari Golkar". SINDOnews Daerah. Diakses tanggal 2025-12-06.
  103. "Sultan Yogyakarta dilarang gabung partai politik". SINDOnews Nasional. 2012-08-28. Diakses tanggal 2025-12-06.
  104. Kurniawan, Aloysius Budi (2012-08-29). "Sultan Siap Lepaskan Keanggotaan Parpol". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2025-12-06.
  105. "Sultan siap tak jadi anggota parpol". Antara News Yogyakarta. 2012-08-28. Diakses tanggal 2025-12-06.
  106. Kusuma, Wijaya (6 Maret 2015). Wadrianto, Glori K. (ed.). "Raja Jogja Mendadak Keluarkan Sabdatama". Kompas.com. Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2015-03-27. Diakses tanggal 6 Maret 2015. ;
  107. 1 2 Thohari, Hamim (30 April 2015). "Ini Isi Sabdaraja Sri Sultan HB X Siang Tadi". Tribunnews.com. Tribun Jogja. Diarsipkan dari asli tanggal 2015-05-07. Diakses tanggal 30 April 2015. ;
  108. Ujang Hasanudin (4 Juli 2015). "Sultan Cabut Permohonan Ganti Nama di Pengadilan". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-09-25. Diakses tanggal 23 September 2015.
  109. 1 2 3 "Penganugerahan Doktor Honoris Causa kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X". kratonjogja.id. 2019-09-05. Diakses tanggal 2025-12-06.
  110. "UGM Berikan Gelar Doktor HC kepada Sri Sultan HB X dan Anugerah HB IX Award kepada Goenawan Mohammad". Universitas Gadjah Mada. 2011-12-14. Diakses tanggal 2025-12-06.
  111. "Sultan Hamengku Buwono X resmi bergelar Dr HC seni pertunjukan". Solopos.com. 27 Desember 2011. Diakses tanggal 27 Desember 2011.[pranala nonaktif permanen]
  112. Gramedia Pustaka Utama, Indonesia (2007). Merajut kembali keindonesiaan kita. Indonesia: Hamengku Buwono X (Sultan of Yogyakarta). Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  113. "Gelar DR Kehormatan bagi Sri Sultan HB X dari Tasmania". Tempo. 2015-10-01. Diakses tanggal 2025-12-06.
  114. Antara News (2019-09-03). "UNY siapkan anugerah gelar doktor honoris causa kepada Sultan HB X". Antara News. Diakses tanggal 2025-12-06.
  115. "Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY, Ini Pidato Sultan HB X". kumparan. 2019-7-19. Diakses tanggal 2025-12-06.
  116. "Presiden Anugerahkan Bintang Kehormatan | Sekretariat Negara". Kementerian Sekretariat Negara. 2007-08-15. Diakses tanggal 2025-12-06.
  117. "Istana: Sultan HB X Dapat Satya Lencana Pembangunan Bidang Pendidikan". detiknews. Diakses tanggal 2025-12-06.
  118. Mahany, Andry Trisandy (2024-06-11). "Sri Sultan Terima Tanda Penghargaan Bintang LVRI". Portaljogja (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-06-23.
  119. "Eingelangt am 23.04.2012 : Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. Bundeskanzler Anfragebeantwortung" (PDF). Parlament.gv.at. Diakses tanggal 10 February 2019.
  120. Kurnia, Tommy (2022-06-29). Yulianingsih, Tanti (ed.). "Sultan Hamengkubuwono X Raih The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star dari Jepang". Liputan6.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-07-09. Diakses tanggal 2022-07-09.
  121. Japanese Ministry of Foreign Affairs, "2022 Spring Conferment of Decorations on Foreign Nationals," p. 3. Diarsipkan 2022-08-23 di Wayback Machine.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Gelar kebangsawanan
Didahului oleh:
Hamengkubuwana IX
Raja Kesultanan Yogyakarta
1989–sekarang
Petahana
Jabatan politik
Didahului oleh:
Sri Paku Alam VIII
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
1998–sekarang
Petahana