Timor Timur

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Timor Timur

Timor Lorosa'e (Tetun)
1976–1999
{{{coat_alt}}}
Lambang
SemboyanHouri Otas, Houri Wain, Oan Timor Asswa'in (Tetun)
(Indonesia: "Dari masa lalu, dari hari ini, kami pejuang Timor")
Lokasi Provinsi Timor Timur
Lokasi Provinsi Timor Timur
StatusProvinsi Indonesia[1]
Ibu kota
Dili
Bahasa resmiIndonesia
Bahasa daerah
yang diakui
Tetun, Bali, Fataluku, Jawa, Sunda, Uab Meto, dll.
Agama
PemerintahanProvinsi dalam sebuah republik kesatuan konstitusional presidensial di bawah pendudukan militer[1]
Gubernur 
• 1976–1978 (pertama)
Arnaldo dos Reis Araújo
• 1992–1999 (terakhir)
José Abílio Osório Soares
Wakil Gubernur 
• 1976–1982 (pertama)
Francisco Xavier Lopes da Cruz
• 1998–1999 (terakhir)
Musiran Darmosuwito
LegislatifDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Era SejarahOrde Baru
17 Juli 1976
12 November 1991
30 Agustus 1999
• Pembentukan UNTAET
25 Oktober 1999
Area
 - Total
15,007 km2 (5,794 sq mi)
 - Perairan (%)
dapat dihiraukan
Populasi
• 1998
866.530
Mata uangRupiah (Rp)
(IDR)
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Format tanggaldd-mm-yyyy
Lajur kemudikiri[2]
Kode telepon+62 377 (Viqueque)
+62 378 (Pante Makasar)
+62 379 (Suai)
+62 390 (Dili)
+62 394 (Maliana)
+62 396 (Lospalos)
+62 398 (Ermera)
+62 399 (Baucau)
Kode ISO 3166ID-TT
Ranah Internet.tp
Didahului oleh
Digantikan oleh
Timor Portugis
Administrasi Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur
Sekarang bagian dari Timor Leste
Catatan
  1. ^ Timor Timur disahkan secara hukum Indonesia / de jure sebagai provinsi ke-27. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara termasuk Portugal tak mengakui klaim Indonesia dan melihatnya sebagai aksi pendudukan militer.
  2. ^ Sejak tahun 1928–1976 mengemudi di lajur kanan mengikuti Portugal, kembali mengemudi di lajur kiri sejak 1976.

Timor Timur (disingkat Timtim, bahasa Tetun: Timor Lorosa'e) adalah sebuah provinsi Indonesia yang pernah berdiri dari tanggal 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999. Ibu kotanya adalah Dili. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugal di Pulau Timor yang dianeksasi oleh militer Indonesia melalui sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja.

Dari tahun 1702 hingga 1975, Timor Timur adalah bagian dari imperium Portugal yang bernama Timor Portugis. Pada tahun 1974, Portugal memprakarsai proses dekolonisasi bertahap dari sisa wilayah koloninya, termasuk Timor Portugis. Selama proses tersebut, konflik sipil antara berbagai pihak di wilayah ini meletus. Pada tahun 1975, atas berbagai masukan dari sejumlah tokoh di Timor Portugis, Indonesia mulai menginvasi wilayah ini, menyatakannya secara resmi sebagai provinsi ke-27 di tahun 1976, dan mengubah namanya menjadi Timor Timur.

Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 menghasilkan 78,5% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia.[1]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Wanita Timor Timur dengan bendera Indonesia.

Pulau Timor telah dikenal jauh sebelum zaman kolonial. Bukti sejarah yang menunjukkan seperti tercantum dalam pujasastra Kakawin Nagarakretagama karya Empu Prapañca tahun 1365 M yang menyebut Timor sebagai anak sungai.[2] Pada masa itu, wilayah ini menjadi salah satu dari 98 anak sungai atau wilayah-wilayah yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit, namun mempunyai raja-raja yang otonom dan mandiri. Wilayah Timor pada masa pra-kolonial juga menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang terbentang antara India dan Tiongkok, serta Asia Tenggara Maritim. Barang-barang dari luar yang diperdagangkan antara lain logam; beras; tekstil halus; dan koin yang dibarter dengan rempah-rempah lokal seperti kayu cendana; tanduk rusa; lilin lebah; dan lain-lain. Kayu cendana merupakan komoditas utama wilayah ini. Pada tahun 1515, orang Portugis pertama kali mendarat di dekat Pante Makasar. Para pedagang Portugis mengeksplor kayu cendana dari Pulau Timor hingga pohon itu hampir punah. Di tahun 1556, sekelompok biarawan Dominikan mendirikan desa di Lifau.

Selain itu, Timor Timur pernah berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Baabullah (1570–1583), ia memperluas pengaruhnya dari Kepulauan Maluku; Mindanao; Sulawesi; Nusa Tenggara; Raja Ampat; hingga ke Kepulauan Marshall di sebelah timur. Ini ditandai dengan penempatan para wali kuasa Kesultanan Ternate (Sangaji) di wilayah-wilayah itu termasuk Timor Timur.[3][4] Saat itu Timor Timur masih merupakan "wilayah tak bertuan" (wilde occupantie) yang terdiri dari beberapa kerajaan (kesukuan) kecil dan para pedagang Portugis yang berdagang di wilayah ini.[5] Di akhir abad ke-16, Kesultanan Ternate mulai mengabaikan Timor Timur serta wilayah-wilayah kekuasaannya yang lain, ditambah dengan pengaruh Belanda yang semakin menguat di Kesultanan Ternate pada awal abad ke-17.[6]

Sejak akhir abad ke-16, Pulau Timor menjadi perebutan antara bangsa Portugis dan Belanda. Keduanya datang dengan tujuan untuk mengeksplor rempah-rempah. Tahun 1613, Belanda menguasai bagian barat pulau yang kemudian dikenal sebagai "Timor Belanda" atau Timor Barat. Selama tiga abad berikutnya, Belanda berhasil mendominasi wilayah Indonesia dengan pengecualian Pulau Timor bagian timur yang telah lebih dulu diduduki orang-orang Portugis.

Pada tahun 1702, sebuah wilayah koloni baru Portugal berdiri di Timor dan beribukota di Lifau, yang juga menjadi ibu kota dari semua wilayah kekuasaan Portugal di Kepulauan Nusa Tenggara.[7] Sejak saat itu, wilayah koloni Portugal di Pulau Timor dikenali sebagai "Timor Portugis". Kontrol Portugal atas wilayah ini lemah, terutama di pedalaman pegunungan. Ini ditandai dengan persaingan antara pedagang Portugis dengan biarawan Dominikan dan orang Timor sendiri, serta serangan dari pasukan Belanda yang menguasai Timor Barat. Kontrol administrator kolonial sebagian besar terbatas pada daerah Dili, dan mereka harus bergantung pada kepala suku tradisional untuk memperkuat kontrol dan pengaruhnya. Pada tahun 1769, ibu kota dipindahkan dari Lifau ke Dili karena serangan dari beberapa penguasa lokal.

Perbatasan antara Timor Portugis dan Hindia Belanda secara resmi diputuskan pada tahun 1859 melalui Perjanjian Lisboa antara Portugal dan Belanda. Kemudian di tahun 1913, Portugal dan Belanda secara resmi sepakat untuk membagi pulau di antara mereka.[8] Batas definitif ditentukan oleh Mahkamah Arbitrase Antarabangsa pada tahun 1916.[9] Portugal menguasai wilayah Pulau Timor bagian timur dengan pulau kecil di sekitarnya dan sebuah wilayah eksklave di Timor Barat.

Pada tahun 1942, wilayah ini diduduki oleh tentara Jepang yang pada waktu itu menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara; Asia Timur; dan Kepulauan Pasifik. Pada masa pendudukan Jepang ini terjadi pertempuran sengit di Pulau Timor antara pasukan Jepang melawan pasukan Portugis; Belanda; Australia; Amerika Serikat; Inggris; dan beberapa penduduk setempat baik dari timur maupun barat untuk mengusir tentara Jepang. Di bawah pendudukan Jepang, perbatasan antara Timor Portugis dan Hindia Belanda diabaikan dan Pulau Timor dijadikan satu zona administrasi di bawah komando Tentara Kekaisaran Jepang. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan perang berakhir, Portugal merebut kembali wilayahnya di Timor Timur, sementara Timor Barat menjadi bagian dari Indonesia setelah kemerdekaannya di tahun 1945.

Proses Integrasi[sunting | sunting sumber]

Pembagian politik antara Timor Timur dan Timor Barat.

Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga (atau disebut juga Revolusi Anyelir) yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Partai-partai politik mulai berdiri di Timor Timur: APODETI (Associação Popular Democrática Timorense); FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente); UDT (União Democrática Timorense); Partido Trabalhista; KOTA (Klibur Oan Timor Asu’wain); dan ADITLA (Associação Democratica para a Integração de Timor-Leste na Austrália). UDT menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. APODETI menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. FRETILIN menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Ketiganya merupakan tiga partai terbesar. Partai-partai kecil, seperti KOTA menginginkan pemerintahan monarki tradisional yang fokus pada kepemimpinan lokal, ADITLA menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Australia, dan Partai Trabalhista (Partai Buruh) yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali.

Pada awalnya, di antara partai-partai tersebut terbentuk dua pandangan besar di Timor Timur, yakni koalisi antara Partai UDT dan FRETILIN yang dimaksudkan sebagai jalan untuk membentuk Timor Timur yang merdeka sebagai sebuah negara, serta Partai APODETI yang menghendaki integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Namun, di kemudian hari koalisi Partai UDT dan FRETILIN tidak bertahan lama seiring adanya isu pengkomunisan yang akan dilakukan FRETILIN. Beberapa tokoh UDT akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan APODETI dan mengarahkan dukungannya untuk berintegrasi dengan Indonesia. Arah dukungan Partai APODETI dan UDT itu belakangan juga diikuti oleh beberapa tokoh dari partai-partai lain seperti KOTA dan Trabalhista, sementara Partai ADITLA yang awalnya menghendaki integrasi Timor Timur dengan Australia kemudian membatalkan niatnya setelah pemerintah Australia menyatakan dengan tegas menolak gagasan tersebut.

Keluarnya UDT dari koalisi dengan FRETILIN menimbulkan konflik antara kedua partai tersebut yang berujung pada perang saudara di Timor Timur yang berlangsung dari tanggal 20 Agustus hingga 27 Agustus 1975. Pasukan FRETILIN memberikan perlawanan yang hebat baik terhadap pasukan UDT, APODETI, maupun penduduk sipil pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Di tengah kemelut perang saudara, Gubernur Timor Portugis Mário Lemos Pires menghubungi pemerintah pusat di Portugal agar mengirimkan bala bantuan ke Timor Timur. Karena tidak mendapatkan jawaban, Lemos Pires kemudian memerintahkan penarikan tentara Portugis yang masih bertahan ke Pulau Atauro.

Perang saudara itu akhirnya dimenangkan oleh FRETILIN, yang kemudian secara de facto memegang kendali atas wilayah Timor Timur yang sedang terjadi kekosongan kekuasaan, meskipun beberapa pertempuran dan pembantaian masih berlangsung di beberapa daerah. Walaupun secara de facto memegang kendali pemerintahan, tetapi FRETILIN tetap mengakui kedaulatan Portugal atas Timor Timur dan menginginkan pemerintahan Portugis kembali dan melanjutkan proses dekolonisasi. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, FRETILIN membentuk beberapa komisi dalam menjalankan pemerintahan sementara sambil menunggu hasil komunikasi dengan pemerintah Portugal.

Pada awal November 1975, menteri luar negeri dari Portugal dan Indonesia bertemu di Roma, Italia untuk membahas penyelesaian konflik. Meskipun tidak ada pemimpin dari Timor Timur yang diundang ke pembicaraan, FRETILIN mengirim pesan yang menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama dengan Portugal. Pertemuan berakhir dengan kedua pihak sepakat bahwa Portugal akan bertemu dengan para pemimpin politik di Timor Timur, tetapi pertemuan itu tidak pernah terjadi. Frustrasi oleh kelambanan Portugal, para pemimpin dari FRETILIN percaya bahwa mereka dapat menangkis kemajuan yang dicapai Indonesia dengan lebih efektif jika mereka mendeklarasikan Timor Timur yang merdeka. Komisaris Politik Nasional Marí Alkatiri melakukan perjalanan diplomatik ke Afrika, mengumpulkan dukungan dari pemerintah di sana dan di tempat lain. Menurut FRETILIN, upaya ini menghasilkan jaminan dari dua puluh lima negara, termasuk Tiongkok; Uni Soviet; Mozambik; Swedia; dan Kuba untuk mengakui negara baru yang akan didirikan.

FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak pada tanggal 28 November 1975, menyebutnya sebagai República Democrática de Timor-Leste (bahasa Portugis untuk "Republik Demokratik Timor Leste"). Proklamasi yang belakangan didukung oleh Portugal ini tidak diakui oleh pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan pihak Portugal dalam pertemuan di Roma.[10] Sejurus selepas itu, partai pro-integrasi, yakni APODETI; UDT; Trabalhista; dan KOTA segera mengadakan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Arnaldo dos Reis Araújo (APODETI) dan Francisco Xavier Lopes da Cruz (UDT). Pernyataan sikap politik keempat partai diiringi dengan persiapan pembentukan pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi yang jumlahnya sekitar 40 ribu orang. Dari perbatasan Timor Barat, pasukan yang terdiri dari para pengungsi ini kembali ke Timor Timur dan menyerang kedudukan pasukan FRETILIN secara bergerilya. Beberapa pihak dari kalangan pro-kemerdekaan kemudian menuduh deklarasi yang diadakan oleh kalangan pro-integrasi di Balibo dan pasukan-pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi sengaja dirancang oleh intelijen Indonesia, dengan maksud untuk memperkuat legitimasi Indonesia menyerbu wilayah Timor Timur.

Peta yang menunjukkan daerah-daerah yang diinvasi Indonesia dalam Operasi Seroja.

Pada 7 Desember 1975, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melakukan invasi militer ke Timor Timur. Selama masa invasi, massa penolak integrasi dibantai oleh pasukan ABRI, sedangkan anak-anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer Indonesia. Menyusul invasi tersebut, Gubernur Timor Portugis dan stafnya meninggalkan Pulau Atauro dengan dua kapal perang Portugal, menuju ke Darwin, Australia. Sebagai pernyataan kedaulatan, Portugal tetap mempertahankan kapal perang yang berpatroli di perairan sekitar Timor Timur hingga Mei 1976.

Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integrasi membentuk PSTT (Pemerintahan Sementara Timor Timur) dan mengangkat Arnaldo dos Reis Araújo sebagai Gubernur serta Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai Wakil Gubernur. Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat merasa ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya, Timor Barat. Timor Timur menjadi provinsi yang paling unik, karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, dimana provinsi Indonesia lainnya merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Pada saat Presiden Soeharto menghadiri peringatan 2 tahun Integrasi Timtim di Gedung DPRD Tingkat I Timor Timur, ia menyebut bersatunya Timor Timur sebagai "kembalinya anak yang hilang ke pangkuan ibu pertiwi".

Reaksi[sunting | sunting sumber]

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara di dunia tidak mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur. PBB terus menganggap bahwa Portugal sebagai kekuatan administrasi yang sah bagi Timor Timur. Negara-negara yang mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur di antaranya adalah Amerika Serikat dan Australia.[11][12]

Usulan otonomi khusus hingga kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Demonstrasi di kota Perth, Australia menuntut pemisahan Timor Timur dari Indonesia.

Pasca pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, ia turut memberikan perhatian pada masalah Timor Timur. Presiden Habibie membuat berbagai pernyataan publik di mana ia menyebutkan bahwa biaya mempertahankan subsidi moneter untuk mendukung provinsi tidak diimbangi oleh manfaat terukur bagi Indonesia. Karena analisis untung-rugi yang tidak menguntungkan ini, keputusan yang paling rasional adalah untuk provinsi yang bukan bagian dari batas asli sejak kemerdekaan 1945 di Indonesia, untuk diberikan pilihan demokratis apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Pilihan ini juga sejalan dengan program demokratisasi umum Habibie setelah era Presiden Soeharto.[13]

Sebagai langkah tindak lanjut atas permintaan Habibie, PBB menyelenggarakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal (sebagai otoritas kolonial sebelumnya atas Timor Timur).[14] Pada tanggal 5 Mei 1999, pembicaraan ini menghasilkan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugis tentang Masalah Timor Timur” yang menjabarkan rincian dari referendum yang diminta. Referendum harus diadakan untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia, sebagai Daerah Otonomi Khusus, atau terpisah dari Indonesia.[15] Referendum itu diorganisir dan dipantau oleh misi penjaga perdamaian yang dibentuk PBB bernama UNAMET dan 450.000 orang terdaftar untuk memilih termasuk 13.000 orang di luar Timor Timur.

Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Portugal termasuk "Kerangka Konstitusi untuk otonomi khusus bagi Timor Timur" sebagai sebuah aneksasi. Kerangka ini akan membentuk "Daerah Otonomi Khusus Timor Timur" (DOK Timor Timur) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga-lembaga Daerah Otonomi Khusus Timor Timur akan mencakup cabang eksekutif yang terdiri dari seorang Gubernur (dipilih oleh dewan legislatif) dan dewan penasehat, cabang legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peradilan independen termasuk Pengadilan negeri, Pengadilan banding, Pengadilan banding akhir dan Kantor jaksa penuntut umum, serta Kepolisian Daerah.

Pemerintah Indonesia tetap memegang kendali atas pertahanan, hukum ketenagakerjaan, kebijakan ekonomi dan fiskal serta hubungan luar negeri, sementara hukum Indonesia akan memiliki kesinambungan di wilayah itu. Pemerintah otonom akan memiliki kompetensi atas semua hal yang tidak disediakan untuk Pemerintah Indonesia, termasuk hak untuk mengadopsi lambang sebagai simbol identitas. Pemerintah otonom dapat menunjuk orang-orang sebagai "identitas Timor" dan dapat membatasi hak kepemilikan tanah bagi orang-orang tanpa identitas ini. Kode sipil tradisional juga bisa diadopsi. DOK Timor Timur dapat mengadakan perjanjian dengan pemerintah kota dan pemerintah daerah untuk tujuan ekonomi, budaya, dan pendidikan. DOK Timor Timur akan berhak berpartisipasi dalam organisasi budaya dan olahraga di mana entitas non-negara lain berpartisipasi.

Hasil referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 menyatakan bahwa sebanyak 344.580 (78,5%) suara dari rakyat Timor Timur menolak usulan otonomi khusus dan 94.388 (21,5%) suara menerima usulan otonomi khusus. Pada tahun 1999, wilayah Timor Timur diserahkan pemerintah Indonesia kepada UNTAET sebagai badan pemerintahan sipil yang dibentuk oleh PBB dalam rangka memelihara misi perdamaian di Timor Timur hingga kemerdekaannya secara resmi pada tanggal 20 Mei 2002.

Geografi[sunting | sunting sumber]

Timor Timur adalah daerah yang kurang subur dan beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dari Benua Australia. Wilayah ini terletak di antara 123° 127° BT dan antara 8° - 10° LS, berbatasan di sebelah utara dengan Selat Wetar, di sebelah timur dengan Laut Maluku, di sebelah selatan dengan Laut Timor dan Australia, dan di sebelah barat dengan Nusa Tenggara Timur. Wilayah Timor Timur meliputi areal seluas 15.007 km², yang terdiri atas sebagian Pulau Timor bagian timur, Pulau Kambing atau Atauro, Pulau Jaco, dan sebuah eksklave di Timor Barat (Kabupaten Ambeno) yang dikelilingi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demografi[sunting | sunting sumber]

Budaya dan suku bangsa[sunting | sunting sumber]

Penduduk di Timor Timur merupakan orang keturunan Austronesia (Melayu-Polinesia), Papua, sejumlah minoritas Tionghoa (Hakka) dan beberapa keturunan Portugis Eropa yang biasa disebut Mestiço.

Kebudayaan masyarakat di Timor Timur memiliki kekerabatan dengan berbagai suku di wilayah Indonesia, salah satunya adalah Suku Marobo. Selain itu, budaya Timor Timur juga banyak dipengaruhi bangsa Portugis.

Suku Marobo adalah suku yang bertempat tinggal di beberapa desa di Bobonaro, khususnya Desa Ilatlaun, Atuaben, dan Soileso. Pada 1990 diketahui bahwa jumlah populasinya sekitar 3.000 jiwa. Suku Marobo masih mempunyai tali saudara dengan Suku Kemak dan menggunakan Bahasa Kemak, sehingga sering juga disebut orang Kemak Marobo. Selain bahasa Kemak, Suku Marobo juga menggunakan bahasa lain, yaitu Bahasa Bunak atau Tetun Terik sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi dengan suku lain yang ada di sekitarnya. Jenis bahasa mereka adalah jenis bahasa orang laut yang terancam punah, bersamaan dengan bahasa-bahasa milik suku bangsa Punan, Asmat, Mentawai, dan Sakai.[butuh rujukan]

Selain itu, suku-suku lain yang ada di Timor Timur di antaranya adalah Suku Atoni; Bunak; Mambai; Samoro; Tetun; dan lain-lain.

Bahasa[sunting | sunting sumber]

Persebaran bahasa-bahasa di Pulau Timor.

Pada masa pemerintahan Portugis, wilayah Timor Timur menggunakan Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi. Setelah wilayah ini diintegrasikan ke Indonesia, penggunaan Bahasa Portugis kemudian dilarang oleh pemerintahan Presiden Soeharto karena dianggap sebagai peninggalan penjajahan dan digantikan oleh Bahasa Indonesia. Dalam praktik keseharian, masyarakat di wilayah ini lebih banyak menggunakan Bahasa Tetun sebagai bahasa pengantar, sementara Bahasa Indonesia waktu itu dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan, pendidikan, dan bisnis. Di masa itu, penggunaan Bahasa Tetun dan Portugis merupakan elemen pemersatu yang penting bagi masyarakat Timor Timur dalam menentang Jawanisasi. Dialek bahasa Tetun yang digunakan di Timor Timur adalah dialek Tetun Praça (Tetun Dili) yang telah dipengaruhi dengan kuat oleh Bahasa Portugis. Selain itu terdapat pula puluhan bahasa daerah, diantaranya adalah Adabe; Baikeno; Bekais; Bunak; Fataluku; Galoli; Habun; Idalaka; Kawaimina; Kemak; Lovaia; Makalero; Makasai; Makuva; Mambai; Naueti; Tocodede; Uab Meto; Waimoa; dan Wetar.

Agama[sunting | sunting sumber]

Katedral Dili yang diresmikan Presiden Soeharto pada tahun 1988 dan diberkati Paus Yohanes Paulus II tahun 1989.

Mayoritas warga Timor Timur beragama Katolik Roma (lebih dari 90%), diikuti Kristen Protestan; Islam; Hindu; Buddha; dan aliran kepercayaan. Hingga tahun 1999, terdapat dua keuskupan di Timor Timur yaitu: Keuskupan Dili yang didirikan pada tahun 1940 setelah memisahkan diri dari Keuskupan Makau, dan Keuskupan Baucau yang berdiri pada tahun 1996. Karena status Timor Timur sebagai wilayah Indonesia tidak diakui oleh Takhta Suci, maka Uskup di Timor Timur waktu itu berkedudukan sebagai Administrator Apostolik yang berada langsung di bawah naungan Takhta Suci dan bertanggung jawab secara langsung kepada Paus, yang juga merangkap sebagai Uskup Agung Dili. Pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II melakukan kunjungan ke Dili dan berbagai kota-kota lain di Indonesia.[16]

Sebelumnya, pada tahun 1975, diperkirakan hanya 25–30% penduduk Timor Timur yang dibaptis sebagai seorang Katolik. Namun, setelah wilayah ini berintegrasi dengan Indonesia, perkembangan agama Katolik semakin pesat, dan pada dasawarsa 1990-an, persentase rakyat Timor Timur yang dibaptis sebagai seorang Katolik telah mencapai lebih dari 90%.[17][18] Jumlah gereja sendiri bertambah dari 100 bangunan gereja pada tahun 1974 menjadi lebih dari 800 pada tahun 1994.[19] Diyakini salah satu penyebab berkembang pesatnya agama Katolik di wilayah ini adalah karena hukum Indonesia mewajibkan semua warganya untuk menganut salah satu agama yang diakui secara resmi, dan kepercayaan animisme rakyat Timor Timur dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila.[17][18]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Tingkat melek huruf di Timor Timur mulai mengalami kenaikan signifikan sejak masa integrasi dari 5% di akhir masa pemerintahan Portugis hingga menjadi lebih dari 30% di tahun 1999.[20] Pada tahun 1986, didirikan Universitas Timor Timur (kini Universitas Nasional Timor Lorosae) oleh Gubernur Mário Viegas Carrascalão. Selain itu, sebuah politeknik yakni Politeknik Dili diresmikan pada tahun 1990. Di wilayah ini juga berdiri puluhan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah yang dibangun hingga kurun tahun 1990-an. Pada dekade 1980 hingga 1990-an, ribuan pelajar/mahasiswa dari Timor Timur banyak yang mengenyam pendidikan di berbagai kota-kota lain di wilayah Indonesia seperti Jakarta; Surabaya; Denpasar; Yogyakarta; dan lain-lain melalui mekanisme beasiswa yang diberikan oleh pemerintah.

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Kepala Daerah[sunting | sunting sumber]

Kepala daerah Provinsi Timor Timur saat itu adalah seorang Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur yang dipilih melalui mekanisme pemilihan di DPRD Provinsi. Jabatan Gubernur Timor Timur pertama diemban oleh Arnaldo dos Reis Araújo (1976-1978) dan terakhir diemban oleh José Abílio Osório Soares (1992-1999).

Flag of Indonesia.svg Gubernur Timor Timur Coat of arms of Timor Timur.svg
No. Foto Gubernur Mulai jabatan Akhir jabatan Wakil Gubernur Periode Keterangan
1 Arnaldo dos Reis Araujo.jpg Arnaldo dos Reis Araújo 3 Agustus 1976 1978 Francisco Xavier Lopes da Cruz 1
2 Guilherme goncalves.JPG Guilherme Maria Gonçalves 1978 18 September 1982
3 Mario Viegas Carrascalão small.jpg Mário Viegas Carrascalão 18 September 1982 18 September 1987 2
18 September 1987 18 September 1992 Antonius Baldinuci Saridjo
(1989–1992)
3
4 Gubernur Timor Timur Abilio Jose Osorio Soares.jpg José Abílio Osório Soares 18 September 1992 18 September 1997 Antonius Baldinuci Saridjo
(1992–1993)
Johanes Haribowo
(1993–1997)
4
18 September 1997 19 Oktober 1999 Johanes Haribowo
(1997–1998)
Johannes Suryo Prabowo
(1998)
Radjakarina Brahmana
(1998)
Musiran Darmosuwito
(1998–1999)
5

Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Timor Timur memiliki sebuah badan legislatif daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur atau DPRD Provinsi Timor Timur yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur partai politik dan golongan yang dipilih rakyat dalam pemilihan umum setiap 5 tahun sekali, serta melalui penunjukkan langsung dari militer. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Timor Timur dari tahun 1980 hingga 1997.

Bendera Indonesia Pembagian kursi DPRD Provinsi Timor Timur Coat of arms of Timor Timur.svg
Tahun   PPP   Golkar   PDI   ABRI Jumlah
1980 0 25 0 0 25
1981 0 24 0 0 24
1982 0 32 0 4 36
1987 0 34 2 9 45
1988 0 34 2 9 45
1989 0 33 2 9 44
1990 0 34 2 9 45
1991 0 34 2 9 45
1992 2 29 5 9 45
1997 1 30 5 9 45

Selain itu, Timor Timur juga memiliki perwakilan yang duduk di MPR/DPR RI yang terdiri atas anggota dari partai politik yang dipilih setiap 5 tahun sekali, serta dari unsur utusan daerah. Pasca referendum tahun 1999, seluruh anggota MPR/DPR dari daerah pemilihan Timor Timur dialihkan ke daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur dan anggota dari utusan daerah ditarik kembali.

Pembagian administratif[sunting | sunting sumber]

Hingga tahun 1999, secara administratif Timor Timur terdiri atas 13 kabupaten dan satu kota administratif (Kota Administratif Dili), 62 kecamatan, serta 442 desa.

Daftar kabupaten di Timor Timur (per 31 Agustus 1999):

No. Kabupaten Ibu kota
1 Kabupaten Aileu Aileu
2 Kabupaten Ainaro Ainaro
3 Kabupaten Ambeno Pante Makasar
4 Kabupaten Baucau Baucau
5 Kabupaten Bobonaro Maliana
6 Kabupaten Covalima Suai
7 Kabupaten Dili Kota Dili
8 Kabupaten Ermera Ermera
9 Kabupaten Lautém Lospalos
10 Kabupaten Liquiça Liquiçá
11 Kabupaten Manatuto Manatuto
12 Kabupaten Manufahi Same
13 Kabupaten Viqueque Viqueque

Dalam administrasi kendaraan bermotor, seluruh kabupaten yang ada di Timor Timur saat itu diberi kode Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan huruf DF yang berlaku hingga tahun 1999.

Lambang Daerah[sunting | sunting sumber]

Lambang Provinsi Timor Timur (1976-1999).

Warna Lambang Daerah, masing-masing melambangkan:

  1. Merah, melambangkan keberanian;
  2. Kuning, melambangkan keluhuran, keagungan, kemuliaan, dan kejayaan;
  3. Putih, melambangkan kesucian dan kejujuran;
  4. Biru, melambangkan kedamaian dan kesetiaan;
  5. Hitam, melambangkan keabadian dan keteguhan;
  6. Hijau, melambangkan kemakmuran.

Isi Lambang Daerah, masing-masing melambangkan:

  1. Bentuk perisai bersudut lima, melambangkan kelima sila dari Pancasila yaitu Dasar dan Falsafah hidup Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Perisai, melambangkan keamanan terhadap keutuhan wilayah dan kekuatan rakyat Timor Timur sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Bintang bersudut lima, melambangkan keagungan, kebesaran, dan keabadian Tuhan Yang Maha Esa;
  4. Pita HOURI OTAS, HOURI WAIN, OAN TIMOR ASSWA'IN, melambangkan jiwa patriot dan semangat juang rakyat Timor Timur dalam mempertahankan Wawasan Nusantara yang dilandasi nilai-nilai 1945 untuk membangun Propinsi Timor Timur guna mencapai kehidupan yang lebih baik;
  5. Rumah adat Timor Timur, melambangkan persatuan, persaudaraan, kekerabatan, dan kekeluargaan serta keramahtamahan sebagai pola hidup dan dasar ikatan kemasyarakatan yang merupakan nilai luhur kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Timor Timur;
  6. Kotak perhiasan dari emas, melambangkan kesuburan, kejayaan, dan keindahan Timor Timur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kepulauan Indonesia lainnya, yang letaknya bagaikan zamrud melingkari khatulistiwa dan menghiasi ibu pertiwi;
  7. Kaebauk, pedang dan tombak, melambangkan keperwiraan dan kepahlawanan;
  8. Aksara TIMOR TIMUR di atas kaebauk, melambangkan ikatan batin masyarakat Timor Timur dengan adat istiadat dan kebudayaan;
  9. Setangkai padi berjumlah 17 butir, melambangkan tanggal terbentuknya Propinsi Timor Timur;
  10. Setangkai bunga kapas berkuncup putih 7 buah, melambangkan bulan terbentuknya Propinsi Timor Timur;
  11. Kotak perhiasan terukir 7 ekor ikan dan 6 buah perahu yang dirangkaikan menjadi angka 76, melambangkan tahun 1976 sebagai tahun terbentuknya Propinsi Timor Timur.

Pertahanan dan keamanan[sunting | sunting sumber]

Sejak tahun 1979 hingga 1999, Timor Timur merupakan wilayah dari Kodam IX/Udayana yang bermarkas di Denpasar, Bali yang merupakan komando kewilayahan pertahanan dari Angkatan Darat Republik Indonesia yang meliputi Kepulauan Nusa Tenggara. Wilayah satuan teritorial Kodam IX/Udayana di wilayah Timor Timur adalah Korem 164/Wira Dharma yang terbagi atas beberapa Kodim, yaitu Dili; Baucau; Lospalos; Viqueque; Manatuto; Aileu; Ainaro; Manufahi; Covalima; Maliana; Ermera; Liquiça; dan Ambeno. Seluruh Kodim tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa Koramil yang berada di tingkat kecamatan.

Selain itu, hingga tahun 1996 wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdiri di Timor Timur adalah Kepolisian Wilayah Timor Timur (Polwil Timtim) yang berada di bawah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara (Polda Nusra). Pada tahun 1996, pasca likuidasi empat Polda di wilayah Polda Nusra, Polwil Timor Timur diubah statusnya menjadi Kepolisian Daerah Timor Timur (Polda Timtim) hingga 1999.

Sejak tanggal 24 September 1999, militer Indonesia mulai ditarik mundur dan per tanggal 31 Oktober 1999 seluruh pasukan Indonesia meninggalkan Timor Timur setelah 24 tahun masa integrasi dan digantikan pasukan keamanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengontrol keamanan di wilayah ini.

Perekonomian[sunting | sunting sumber]

Sebelum dan semasa kolonisasi, Pulau Timor dikenal sebagai produsen cendana. Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Setelah Revolusi Anyelir, pemerintahan kolonial Portugal memberi konsesi minyak kepada Oceanic Exploration Corporation untuk pengembangan dan eksploitasi tersebut. Akan tetapi, eksploitasi minyak tersebut gagal terlaksana dikarenakan Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, ladang minyak di wilayah Timor Timur dibagi antara Indonesia dan Australia lewat Perjanjian Celah Timor tahun 1989.[21] Perjanjian ini menetapkan panduan eksploitasi sumber daya bawah laut gabungan di wilayah Timor Timur di batas maritim yang disepakati pada tahun 1972.[22] Pendapatan dari wilayah gabungan ini dibagi 50%-50%. Woodside Petroleum dan ConocoPhillips mulai mengeksploitasi sebagian sumber daya minyak di Celah Timor atas nama Indonesia dan Australia pada tahun 1992. Para pengkritik berpendapat bahwa negosiasi dan penandatanganan perjanjian ini berarti Australia mengakui secara hukum invasi dan aneksasi Timor Timur oleh Indonesia. Perjanjian ini tidak lagi berlaku setelah Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia tahun 1999 dan digantikan oleh Perjanjian Laut Timor antara Australia dan Timor Leste pada tahun 2002.

Galeri[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "UNANIMOUS ASSEMBLY DECISION MAKES TIMOR-LESTE 191ST UNITED NATIONS MEMBER STATE | Meetings Coverage and Press Releases". www.un.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-06-17. 
  2. ^ Taylor, Jean Gelman (2003). Indonesia: Peoples and Histories. New Haven and London: Yale University Press. hlm. 377. ISBN 0-300-10518-5. 
  3. ^ Kisah Sultan Baabullah, Pahlawan Asal Maluku Utara yang Gigih Mengusir Penjajah dan Ahli Berdiplomasi
  4. ^ Pahlawan Nasional - Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara
  5. ^ Arend de Roever (2002) De jacht op sandelhout; De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw. Zutphen: Walburg Pers, p. 72.
  6. ^ Kilas Balik: Sesungguhnya, Dulu Timtim Masuk Ternate
  7. ^ "Gunn (1999), Timor Lorosae: 500 years (Macau: Livros do Oriente), p.80." (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 24 March 2009. Diakses tanggal 25 April 2009. 
  8. ^ Schwartz (1994), p. 199.
  9. ^ Verzijl, J.H.W. (1973). International Law in Historical Perspective. Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 488. 
  10. ^ Setelah Proklamasi Sepihak Itu
  11. ^ "East Timor Revisited. Ford, Kissinger and the Indonesian Invasion, 1975–76". National Security Archive. 6 Desember 2001. 
  12. ^ Mike Head (2000-09-18). "Documents reveal that Australia urged Indonesia to invade East Timor in 1975". World Socialist Web Site. 
  13. ^ [1][pranala nonaktif]
  14. ^ United Nations Mission in East Timor (UNAMET). Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor Diarsipkan 6 September 2011 di Wayback Machine.
  15. ^ Agreement regarding the modalities for the popular consultation of the East Timorese People
  16. ^ Mengenang Paus Paulus Yohanes II di Bukit Taci Tolu
  17. ^ a b Hodge, Joel (2013). "The Catholic Church in Timor-Leste and the Indonesian occupation: A spirituality of suffering and resistance". South East Asia Research. 21 (1): 151–170. ISSN 0967-828X. 
  18. ^ a b Taylor, Jean Gelman (2003). Indonesia: Peoples and HistoriesPerlu mendaftar (gratis). Yale University Press. hlm. 381. ISBN 978-0-300-10518-6. 
  19. ^ Robinson, G. If you leave us here, we will die, Princeton University Press 2010, p. 72.
  20. ^ Roslyn Appleby (30 August 2010). ELT, Gender and International Development: Myths of Progress in a Neocolonial World. Multilingual Matters. hlm. 92. ISBN 978-1-84769-303-7. 
  21. ^ "TIMOR GAP TREATY between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of cooperation in an area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 June 2005. 
  22. ^ "Radio Australia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 January 2007. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]