Jerman Barat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Republik Federal Jerman
Bundesrepublik Deutschland
1949–1990
Bendera Lambang
Semboyan
Einigkeit und Recht und Freiheit
Lagu kebangsaan
Das Lied der Deutschen
Ibu kota Bonn
Bahasa Bahasa Jerman
Bentuk pemerintahan Republik
Presiden
 -  1949–1959 Theodor Heuss
 -  1959–1969 Heinrich Lübke
 -  1969–1974 Gustav Heinemann
 -  1974–1979 Walter Scheel
 -  1979–1984 Karl Carstens
 -  1984–1994 Richard von Weizsäcker
Kanselir
 -  1949–1963 Konrad Adenauer
 -  1963–1966 Ludwig Erhard
 -  1966–1969 Kurt Georg Kiesinger
 -  1969–1974 Willy Brandt
 -  1974–1982 Helmut Schmidt
 -  1982–1990 Helmut Kohl
Era sejarah Perang Dingin
 -  Didirikan 23 Mei 1949
 -  Penyatuan kembali Jerman 3 Oktober 1990
Populasi
 -  Perk. 1990 63.254.000[butuh rujukan] 
Mata uang Deutsche Mark
Kode Internet .de
Kode telepon +49
Pendahulu
Pengganti
Pendudukan Sekutu di Jerman
Protektorat Saar
Jerman

Jerman Barat adalah nama yang umum untuk Republik Federal Jerman (bahasa Jerman: Bundesrepublik Deutschland) pada periode antara 23 Mei 1949 dan reunifikasi Jerman pada 3 Oktober 1990. Selama era Perang Dingin ini, NATO yang berpihak pada Jerman Barat dan Pakta Warsawa yang dipihaki Jerman Timur dibagi oleh Perbatasan Jerman Dalam. Setelah 1961 Berlin Barat secara fisik terpisah dari Berlin Timur serta dari Jerman Timur oleh Tembok Berlin. Situasi ini berakhir ketika Jerman Timur dibubarkan dan dipecah menjadi lima negara bagian, yang kemudian bergabung dengan sepuluh negara bagian Republik Federal Jerman bersama dengan negara kota Berlin yang sejak itu bersatu kembali. Dengan penyatuan kembali Jerman Barat dan Timur, Republik Federal Jerman, yang sekarang diperluas menjadi enam belas negara bagian, dikenal sebagai "Jerman". Periode ini disebut sebagai Republik Bonn (Bonner Republik) oleh para sejarawan, menyinggung Republik Weimar saat perang dan Republik Berlin pasca-reunifikasi. [1]

Republik Federal Jerman didirikan dari sebelas negara bagian yang dibentuk di tiga Zona Pendudukan Sekutu yang dipegang oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis (atau "Zona Barat"). Pasukan AS dan Inggris tetap berada di negara itu sepanjang Perang Dingin. Populasinya tumbuh dari sekitar 51 juta pada tahun 1950 menjadi lebih dari 63 juta pada tahun 1990. Kota Bonn adalah ibu kotanya (sementara). Zona pendudukan Sekutu keempat (Zona Timur, atau Ostzone ) dipegang oleh Uni Soviet, dibatasi di timur oleh garis Oder-Neisse; dan pada tahun 1949 Jerman Timur pun menjadi Republik Demokratik Jerman yang sosialis (disingkat GDR; di Jerman Deutsche Demokratische Republik atau DDR), dengan ibu kota de factonya di Berlin Timur. Bekas bagian Jerman di sebelah timur Oder-Neisse dipisahkan dari 'Jerman secara keseluruhan' oleh Perjanjian Potsdam tahun 1945, dan kemudian dianeksasi oleh Polandia dan Uni Soviet. Akibatnya, Jerman Barat memiliki wilayah sekitar setengah ukuran dari periode demokrasi Weimar Republik antar perang .

Pada awal Perang Dingin, Eropa dibagi di antara blok Barat dan Timur. Jerman secara de facto dibagi menjadi dua negara dan dua wilayah khusus, Saarland dan Berlin yang terbagi 2. Awalnya Republik Federal Jerman mengklaim mandat eksklusif untuk seluruh wilayah Jerman, menganggap dirinya sebagai kelanjutan reorganisasi secara demokratis dari Jerman Reich 1871-1945. Mereka berkesimpulan bahwa GDR adalah negara boneka yang dibentuk secara ilegal. Meskipun GDR mengadakan pemilihan umum secara teratur, tetapi tidak dilaksanakan secara bebas dan adil. Dari perspektif Jerman Barat, GDR bukanlah pemerintahan yang sah.

Tiga negara bagian barat daya Jerman Barat bergabung membentuk Baden-Württemberg pada tahun 1952, dan Saarland bergabung dengan Republik Federal Jerman pada tahun 1957. Selain sepuluh negara bagian yang dihasilkan, Berlin Barat dianggap sebagai negara bagian de facto ke-11. Meskipun secara hukum bukan bagian dari Republik Federal Jerman, tetapi karena Berlin berada di bawah kendali Dewan Kendali Sekutu, Berlin Barat bersekutu secara politis dengan Jerman Barat dan secara langsung atau tidak langsung diwakili dalam lembaga federal.

Hubungan dengan blok Soviet membaik selama era "Neue Ostpolitik" sekitar tahun 1970, dimana Jerman Barat kemudian mengadopsi prinsip bahwa GDR dan Republik Federal adalah "dua negara Jerman dalam satu negara Jerman" (seperti negara konstituen). Klaim atas mandat eksklusif secara formal dilepaskan, dan Jerman Barat menerima bahwa, dalam batas-batasnya sendiri, Jerman Timur (GDR) mewakili penduduknya sebagai Negara Jerman de jure di luar Republik Federal. Selain itu, meskipun Republik Federal masih tidak mengakui GDR sebagai negara yang sepenuhnya berdaulat dalam hukum internasional, namun demikian menerima bahwa dalam forum hukum internasional, Jerman Timur adalah negara berdaulat yang independen di mana Republik Federal Jerman dapat mengikatkan diri dalam ikatan perjanjian. Tetapi sehubungan dengan legalitas dalam batas-batasnya sendiri, Jerman Barat terus mempertahankan bahwa masih ada satu (tetapi tidak aktif) negara Jerman secara keseluruhan, yang hanya dapat diwakili secara de jure oleh Republik Federal. Sejak tahun 1973 dan seterusnya, Jerman Timur mengakui dua negara berdaulat Jerman, dengan Jerman Barat adalah sebuah negara asing secara de facto dan de jure. Republik Federal dan Republik Demokratik sepakat bahwa tidak satu pun dari mereka dapat berbicara atas nama yang lain.

Fondasi kuat dan berpengaruh yang dipegang oleh Jerman hari ini diletakkan selama Wirtschaftswunder (keajaiban ekonomi) tahun 1950-an ketika Jerman Barat bangkit dari kehancuran besar yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Kanselir pertama Konrad Adenauer, yang menjabat hingga 1963, telah bekerja untuk keselarasan penuh dengan NATO - bukan netralitas. Dia tidak hanya mendapatkan keanggotaan di NATO tetapi juga merupakan pendukung perjanjian penting yang kemudian berkembang menjadi Uni Eropa saat ini. Ketika G8 didirikan pada tahun 1975, tidak ada pertanyaan apakah Republik Federal Jerman akan menjadi anggota juga.

Menyusul keruntuhan komunisme di Eropa Tengah dan Timur pada tahun 1989, yang dilambangkan dengan runtuhnya Tembok Berlin, ada gerakan cepat menuju penyatuan kembali Jerman. Jerman Timur memilih untuk membubarkan diri dan masuk ke Republik Federal pada tahun 1990. Lima negara bagian pasca perangnya (Länder ) dibangun kembali bersama dengan Berlin yang bersatu kembali, dan mengakhiri status khusus serta membentuk Land tambahan. GDR secara resmi bergabung dengan Republik Federal pada 3 Oktober 1990, meningkatkan jumlah negara dari 10 menjadi 16, mengakhiri pembagian Jerman. Penggabungan ini tidak menghasilkan negara baru; melainkan, proses itu pada dasarnya merupakan aneksasi sukarela, di mana Jerman Barat memperoleh negara bagian tambahan di Jerman Timur, yang kemudian sudah tidak ada lagi. Republik Federal yang diperluas mempertahankan budaya politik Jerman Barat dan melanjutkan keanggotaannya yang ada di organisasi internasional, serta keselarasan kebijakan luar negeri Barat dan afiliasinya dengan aliansi Barat seperti PBB, NATO, OECD, dan Uni Eropa.

Konvensi penamaan[sunting | sunting sumber]

Nama resmi Jerman Barat, yang diadopsi pada tahun 1949 dan sejak itu tidak berubah adalah Bundesrepublik Deutschland (Republik federal Jerman).

Di Jerman Timur, istilah Westdeutschland (Jerman Barat) atau westdeutsche Bundesrepublik (Republik Federal Jerman Barat) lebih disukai dan tidaklah asing selama tahun 1950-an dan 1960-an. Hal ini berbanding terbalik sekali sejak konstitusi 1968, ketika gagasan satu negara Jerman tunggal ditinggalkan oleh Jerman Timur, dan sebagai hasilnya Jerman Barat dan Berlin Barat secara resmi dianggap orang asing. Pada awal 1970-an, dimulai di Neues Deutschland, Jerman Timur, inisial "BRD" (Jerman Barat) untuk "Republik Federal Jerman" mulai berlaku dalam penggunaan Jerman Timur. Pada tahun 1973, sumber resmi Jerman Timur mengadopsinya sebagai ungkapan standar dan negara-negara Blok Timur lainnya segera menyusul.

Menanggapi langkah ini, pada tahun 1965 Menteri Federal Jerman Barat untuk Urusan Intra-Jerman, Erich Mende mengeluarkan Arahan untuk penunjukan Jerman, merekomendasikan menghindari inisialisasi. Pada tanggal 31 Mei 1974, kepala pemerintah federal dan negara bagian Jerman Barat merekomendasikan untuk selalu menggunakan nama lengkap dalam publikasi resmi. Sejak saat itu sumber-sumber Jerman Barat menghindari bentuk yang disingkat, dengan pengecualian organisasi miring kiri yang memeluknya. Pada November 1979, pemerintah federal untuk memberi tahu Bundestag bahwa penyiar publik Jerman Barat ARD dan ZDF telah setuju untuk menolak menggunakan inisialisme.[2]

Kode negara ISO 3166-1 alpha-2 untuk Jerman Barat adalah "DE" (untuk Deutschland, Jerman), yang tetap menjadi kode negara Jerman setelah penyatuan kembali. ISO 3166-1 alpha-2 adalah kode negara yang paling banyak digunakan, dan kode "DE" terutama digunakan sebagai pengenal negara yang memperluas kode pos dan sebagai domain tingkat atas kode negara Internet .de . Dengan demikian, kode negara ISO 3166-1 alpha-3 kurang banyak digunakan di Jerman Barat adalah "DEU", yang juga tetap menjadi kode negara Jerman yang disatukan kembali. Kode yang sekarang dihapus untuk Jerman Timur, di sisi lain, adalah "DD" di ISO 3166-1 alpha-2 dan "DDR" di ISO 3166-1 alpha-3.

Istilah sehari-hari "Jerman Barat" atau yang setara - digunakan dalam banyak bahasa. "Westdeutschland"Juga merupakan bentuk bahasa sehari-hari yang digunakan di negara-negara berbahasa Jerman, biasanya tanpa nada politik.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Perbatasan zona pendudukan di Jerman, 1947. Wilayah timur garis Oder-Neisse, di bawah administrasi dan aneksasi Polandia dan Soviet, ditampilkan dalam warna krim, seperti halnya protektorat Saar yang sudah terpisah. Bremen adalah enklave Amerika di dalam zona Inggris. Berlin adalah daerah milik keempat negara di dalam zona Soviet.

Pada 4–11 Februari 1945 para pemimpin dari Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet mengadakan Konferensi Yalta terkait pengaturan masa depan sehubungan dengan Eropa pasca perang dan strategi melawan Jepang di Pasifik. Konferensi itu sepakat bahwa Jerman pascaperang akan dibagi menjadi empat zona pendudukan: Zona Prancis di ujung barat; Zona Inggris di barat laut; Zona Amerika di selatan; dan Zona Soviet di Timur. Berlin secara terpisah dibagi menjadi empat zona. Divisi-divisi ini tidak dimaksudkan untuk memecah belah Jerman, hanya untuk menentukan zona administrasi.

Dengan Perjanjian Potsdam berikutnya, keempat Kekuatan Sekutu menyatakan kedaulatan bersama atas 'Jerman secara keseluruhan', yang didefinisikan sebagai totalitas wilayah di dalam zona pendudukan. Bekas wilayah Jerman di sebelah timur sungai Oder dan Neisse dan di luar 'Jerman secara keseluruhan' dipisahkan dari kedaulatan Jerman dan dipindahkan ke pemerintahan Polandia dan Rusia, status Polandia dan Rusia tersebut akan dikonfirmasikan pada Perjanjian Perdamaian. Menyusul komitmen masa perang oleh Sekutu kepada pemerintah di pengasingan Cekoslowakia dan Polandia, Protokol Potsdam juga menyetujui transfer 'tertib dan manusiawi' kembali ke Jerman sebagai seluruh populasi etnis Jerman di Polandia, Cekoslowakia, dan Hongaria. Delapan juta pengungsi Jerman akhirnya menetap di Jerman Barat. Antara 1946 dan 1949, tiga zona pendudukan mulai digabungkan. Pertama, zona Inggris dan Amerika digabungkan menjadi negara-kuasi Bizonia. Segera setelah itu, zona Prancis dimasukkan ke Trizonia. Pada saat yang sama, negara federal baru (Länder) dibentuk di zona Sekutu; menggantikan geografi negara-negara Jerman pra-Nazi seperti Free State of Prussia dan Republic of Baden, yang akhirnya berasal dari bekas kerajaan Jerman yang merdeka.

Pada tahun 1949 dengan kelanjutan dari Perang Dingin (saksi Berlin Airlift tahun 1948–1949), dua negara Jerman yang berasal dari Sekutu Barat dan Zona Soviet dikenal secara internasional sebagai Jerman Barat dan Jerman Timur. Umumnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Jerman Timur, bekas Zona Pendudukan Soviet, akhirnya menjadi Republik Demokratik Jerman atau GDR. Pada tahun 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur bersama-sama menandatangani Perjanjian Penyelesaian Akhir terhadap Jerman; di mana status transisi Jerman setelah Perang Dunia II secara definitif berakhir, Empat kekuatan Sekutu melepaskan otoritas kedaulatan bersama mereka bersama untuk Jerman secara keseluruhan, dua bagian dari Jerman mengkonfirmasi batas-batas eksternal pasca perang mereka sebagai final dan tidak dapat diubah (termasuk pengalihan tanah bekas Jerman di sebelah timur garis Oder-Neisse pada 1945), dan Kekuatan Sekutu mengkonfirmasi persetujuan mereka untuk Reunifikasi Jerman. Dari 3 Oktober 1990, setelah reformasi Länder GDR, negara-negara Jerman Timur bergabung dengan Republik Federal.

Keanggotaan NATO[sunting | sunting sumber]

Jerman Barat (biru) dan Berlin Barat (kuning) setelah aksesi ke Saarland pada tahun 1957 dan sebelum lima Länder dari GDR dan Berlin Timur bergabung pada 1990

Dengan wilayah perbatasan yang sebagian besar bertepatan dengan wilayah Francia Timur Abad Pertengahan dan Konfederasi Napoleon Rhine abad ke-19, Republik Federal Jerman, didirikan pada 23 Mei 1949, di bawah ketentuan konvensi Bonn-Paris memperoleh "otoritas penuh negara berdaulat" pada 5 Mei 1955 (meskipun "kedaulatan penuh" tidak diperoleh sampai Perjanjian Dua Plus Empat pada tahun 1990).[a] Mantan pasukan pendudukan Barat tetap ada, sekarang sebagai bagian dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang bergabung dengan Jerman Barat pada 9 Mei 1955, berjanji untuk dipersenjatai kembali dengan segera.

Jerman Barat menjadi fokus Perang Dingin dengan penjajarannya dengan Jerman Timur, anggota Pakta Warsawa yang didirikan. Bekas ibu kota, Berlin, telah dibagi menjadi empat sektor, dengan Sekutu Barat bergabung dengan sektor mereka untuk membentuk Berlin Barat, sementara Soviet memegang Berlin Timur. Berlin Barat benar-benar dikelilingi oleh wilayah Jerman Timur dan telah menderita di bawah blokade Soviet pada tahun 1948-1949, yang diatasi oleh peristiwa Berlin Airlift.

Konrad Adenauer di parlemen, 1955

Pecahnya Perang Korea pada Juni 1950 menyebabkan seruan AS untuk mempersenjatai kembali Jerman Barat untuk membantu mempertahankan Eropa Barat dari ancaman Soviet. Mitra Jerman dalam Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa mengusulkan untuk membentuk Komunitas Pertahanan Eropa (EDC), dengan angkatan darat, laut, dan udara yang terpadu, yang terdiri atas angkatan bersenjata negara-negara anggotanya. Militer Jerman Barat akan tunduk pada kontrol EDC lengkap, tetapi negara-negara anggota EDC lainnya (Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda) akan bekerja sama dalam EDC sambil mempertahankan kontrol independen dari angkatan bersenjata mereka sendiri.

Meskipun perjanjian EDC ditandatangani (Mei 1952), perjanjian itu tidak pernah berlaku. Para Gaullis di Prancis menolaknya dengan alasan bahwa itu mengancam kedaulatan nasional, dan ketika Majelis Nasional Prancis menolak untuk meratifikasinya (Agustus 1954), perjanjian itu mati. Gaullis Prancis dan pihak komunis telah membunuh proposal pemerintah Perancis. Kemudian cara-cara lain harus ditemukan untuk memungkinkan perlucutan senjata Jerman Barat. Sebagai tanggapan, di Konferensi London dan Paris, Perjanjian Brussels dimodifikasi untuk ikut memuat Jerman Barat, dan untuk membentuk Uni Eropa Barat (West European Union/WEU/UEB). Jerman Barat diizinkan untuk dipersenjatai kembali (sebuah ide yang ditolak oleh banyak orang Jerman), dan memiliki kendali penuh atas militernya, yang disebut Bundeswehr. UEB, bagaimanapun, akan mengatur ukuran angkatan bersenjata yang diizinkan untuk masing-masing negara anggotanya. Konstitusi Jerman juga melarang tindakan militer, kecuali dalam kasus serangan eksternal terhadap Jerman atau sekutunya (Bündnisfall). Juga, Jerman dapat menolak wajib militer dengan alasan hati nurani, dan melayani untuk tujuan sipil.

Tiga Sekutu Barat mempertahankan kekuatan pendudukan di Berlin dan tanggung jawab tertentu untuk Jerman secara keseluruhan. Di bawah pengaturan baru, Sekutu menempatkan pasukan di Jerman Barat untuk pertahanan NATO, sesuai dengan perjanjian penempatan dan status pasukan. Dengan pengecualian 55.000 tentara Prancis, pasukan Sekutu berada di bawah komando pertahanan gabungan NATO. (Prancis menarik diri dari struktur komando militer kolektif NATO pada tahun 1966.)

"Keajaiban ekonomi" Jerman Barat[sunting | sunting sumber]

Wirtschaftswunder Jerman Barat ("keajaiban ekonomi", diciptakan oleh The Times pada tahun 1950) terjadi karena adanya bantuan ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Rencana Marshall.[butuh rujukan]Peningkatan ini didukung oleh reformasi mata uang tahun 1948 yang menggantikan Reichsmark dengan Deutsche Mark dan menghentikan inflasi yang merajalela. Pembubaran Sekutu atas industri batubara dan baja Jerman Barat akhirnya berakhir pada 1950.

Volkswagen Beetle – selama bertahun-tahun mobil paling sukses di dunia – saat perakitan di pabrik Wolfsburg, 1973

Karena permintaan barang-barang konsumen meningkat setelah Perang Dunia II, kekurangan yang dihasilkan membantu mengatasi resistensi yang tersisa untuk pembelian produk-produk Jerman. Pada saat itu Jerman memiliki kumpulan besar tenaga kerja terampil dan murah, sebagian sebagai akibat dari pelarian dan pengusiran orang Jerman dari Eropa Tengah dan Timur, yang mempengaruhi hingga 16,5 juta orang Jerman. Ini membantu Jerman untuk melipatgandakan nilai ekspornya selama perang. Terlepas dari faktor-faktor ini, kerja keras dan jam kerja panjang dengan kapasitas penuh di antara populasi dan pada akhir 1950-an dan 1960-an tenaga kerja tambahan dipasok oleh ribuan Gastarbeiter ("pekerja tamu") memberikan basis vital bagi kemajuan ekonomi. Ini akan memiliki implikasi di kemudian hari bagi pemerintah Jerman berturut-turut ketika mereka mencoba untuk mengasimilasi kelompok pekerja ini. [4]

Sejak akhir 1950-an dan seterusnya, Jerman Barat memiliki salah satu ekonomi terkuat di dunia, hampir sekuat sebelum Perang Dunia Kedua. Ekonomi Jerman Timur menunjukkan pertumbuhan tertentu, tetapi tidak sebanyak di Jerman Barat, sebagian karena perbaikan berkelanjutan untuk Uni Soviet dalam hal sumber daya.

Pada tahun 1952 Jerman Barat menjadi bagian dari Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa, yang kemudian berkembang menjadi Uni Eropa. Pada tanggal 5 Mei 1955 Jerman Barat dinyatakan memiliki "otoritas negara berdaulat". Militer Inggris, Prancis, dan AS tetap di negara itu, sama seperti Tentara Soviet yang tetap berada di Jerman Timur. Empat hari setelah memperoleh "otoritas negara berdaulat" pada tahun 1955, Jerman Barat bergabung dengan NATO. Inggris dan Amerika Serikat mempertahankan kehadirannya yang kuat di Jerman Barat, bertindak sebagai pencegah dalam kasus invasi Soviet. Pada tahun 1976 Jerman Barat menjadi salah satu negara pendiri Kelompok Enam (G6). Pada tahun 1973, Jerman Barat — yang menampung sekitar 1,26% dari populasi dunia — memiliki PDB terbesar keempat di dunia yaitu 944 miliar (5,9% dari total dunia). Pada tahun 1987 FRG (Jerman Barat) memegang 7,4% bagian dari total produksi dunia.

Demografi[sunting | sunting sumber]

Statistik populasi dan vital[sunting | sunting sumber]

Jumlah penduduk Jerman Barat dari tahun 1950 sampai 1990, seperti yang dikumpulkan oleh Statistisches Bundesamt.

[5]

Jumlah penduduk (x 1000 jiwa)[6] Jumlah Kelahiran Jumlah Kematian Perbedaan Angka kelahiran kotor

(per 1000)

Angka kematian kotor

(per 1000)

Perubahan (per 1000) TFR
1946 732 998 588 331 144 667 15.9 12.7 3.2
1947 781 421 574 628 206 793 16.6 12.2 4.4 2.01
1948 806 074 515 092 290 982 16.7 10.6 6.0 2.07
1949 832 803 517 194 315 609 16.9 10.5 6.4 2.14
1950 50 958 812 835 528 747 284 088 16.3 10.6 5.7 2.10
1951 51 435 795 608 543 897 251 711 15.7 10.8 4.9 2.06
1952 51 864 799 080 545 963 253 117 15.7 10.7 5.0 2.08
1953 52 454 796 096 578 027 218 069 15.5 11.3 4.2 2.07
1954 52 943 816 028 555 459 260 569 15.7 10.7 5.0 2.12
1955 53 518 820 128 581 872 238 256 15.7 11.1 4.6 2.11
1956 53 340 855 887 599 413 256 474 16.1 11.3 4.8 2.19
1957 54 064 892 228 615 016 277 212 16.6 11.5 5.2 2.28
1958 54 719 904 465 597 305 307 160 16.7 11.0 5.7 2.29
1959 55 257 951 942 605 504 346 438 17.3 11.0 6.3 2.34
1960 55 958 968 629 642 962 325 667 17.4 11.6 5.9 2.37
1961 56 589 1 012 687 627 561 385 126 18.0 11.2 6.9 2.47
1962 57 247 1 018 552 644 819 373 733 17.9 11.3 6.6 2.45
1963 57 865 1 054 123 673 069 381 054 18.4 11.7 6.7 2.52
1964 58 587 1 065 437 644 128 421 309 18.3 11.1 7.2 2.55
1965 59 297 1 044 328 677 628 366 700 17.8 11.6 6.3 2.51
1966 59 793 1 050 345 686 321 364 024 17.8 11.6 6.2 2.54
1967 59 948 1 019 459 687 349 332 110 17.2 11.6 5.6 2.54
1968 60 463 969 825 734 048 235 777 16.3 12.3 4.0 2.39
1969 61 195 903 456 744 360 159 096 15.0 12.4 2.6 2.20
1970 61 001 810 808 734 843 75 965 13.4 12.1 1.3 1.99
1971 61 503 778 526 730 670 47 856 12.7 11.9 0.8 1.92
1972 61 809 701 214 731 264 -30 050 11.3 11.8 -0.5 1.72
1973 62 101 635 663 731 028 -95 395 10.3 11.8 -1.5 1.54
1974 61 991 626 373 727 511 -101 138 10.1 11.7 -1.6 1.51
1975 61 645 600 512 749 260 -148 748 9.7 12.1 -2.4 1.45
1976 61 442 602 851 733 140 -130 289 9.8 11.9 -2.1 1.46
1977 61 353 582 344 704 922 -122 578 9.5 11.5 -2.0 1.40
1978 61 322 576 468 723 218 -146 750 9.4 11.8 -2.4 1.38
1979 61 439 581 984 711 732 -129 748 9.5 11.6 -2.1 1.39
1980 61 658 620 657 714 117 -93 460 10.1 11.6 -1.5 1.44
1981 61 713 624 557 722 192 -97 635 10.1 11.7 -1.6 1.43
1982 61 546 621 173 715 857 -94 684 10.1 11.6 -1.5 1.41
1983 61 307 594 177 718 337 -124 160 9.7 11.7 -2.0 1.33
1984 61 049 584 157 696 118 -111 961 9.5 11.4 -1.9 1.29
1985 61 020 586 155 704 296 -118 141 9.6 11.6 -2.0 1.28
1986 61 140 625 963 701 890 -118 141 10.3 11.5 -1.2 1.34
1987 61 238 642 010 687 419 -45 409 10.5 11.3 -0.8 1.37
1988 61 715 677 259 687 516 -10 257 11.0 11.2 -0.2 1.41
1989 62 679 681 537 697 730 -16 193 11.0 11.2 -0.2 1.39
1990 63 726 727 199 713 335 13 864 11.5 11.3 0.2 1.45

Agama[sunting | sunting sumber]

Afiliasi agama di Jerman Barat menurun dari tahun 1960 dan seterusnya.[7] Afiliasi agama menurun lebih cepat di kalangan Protestan daripada di antara umat Katolik, menyebabkan Gereja Katolik Roma menyalip EKD sebagai denominasi terbesar di negara itu selama tahun 1970-an.

Agama di Jerman Barat, 1970
agama persen
Kristen Protestan
  
49%
Katolik Roma
  
44.6%
Lainnya
  
6.4%
Tahun EKD Protestan [%] Katolik Roma [%] Muslim [%] Tidak ada / lainnya [%] [8]
1950 50.6 45.8 - 3.6
1961 51.1 45.5 - 3.5
1970 49.0 44.6 1.3 3.9
1980 42.3 43.3 - -
1987 41.6 42.9 2.7 11.4

Hubungan dengan Jerman Timur[sunting | sunting sumber]

Willy Brandt dan Willi Stoph di Erfurt, 1970, saat pertama kali seorang Kanselir bertemu dengan seorang perdana menteri GDR/Jerman Timur.

Posisi resmi Jerman Barat mengenai Jerman Timur pada awalnya adalah bahwa pemerintah Jerman Barat adalah satu-satunya yang dipilih secara demokratis, dan oleh karena itu satu-satunya wakil rakyat Jerman yang sah. Menurut Hallstein Doctrine, negara mana pun (kecuali Uni Soviet) yang mengakui otoritas Republik Demokratik Jerman tidak akan memiliki hubungan diplomatik dengan Jerman Barat.

Pada awal 1970-an, kebijakan Willy Brandt tentang "Neue Ostpolitik" Memunculkan bentuk saling pengakuan antara Jerman Timur dan Barat. Perjanjian Moskow (Agustus 1970), Perjanjian Warsawa (Desember 1970), Perjanjian Empat Kekuatan terkait Berlin (September 1971), Perjanjian Transit (Mei 1972), dan Perjanjian Dasar (Desember 1972) membantu menormalkan hubungan Jerman Timur dan Barat dan menyebabkan kedua negara Jerman bergabung dengan PBB. Doktrin Hallstein dilepaskan, dan Jerman Barat tidak lagi mengklaim mandat eksklusif untuk Jerman secara keseluruhan.

Mengikuti Ostpolitik pandangan Jerman Barat adalah bahwa Jerman Timur adalah pemerintahan de facto dalam satu negara Jerman dan organisasi negara bagian de jure dari bagian-bagian Jerman di luar Republik Federal. Republik Federal terus mempertahankan bahwa dalam strukturnya sendiri tidak ada pengakuan GDR sebagai negara berdaulat de jure di bawah hukum internasional; sementara pada saat yang sama mengakui bahwa, dalam struktur hukum internasional, GDR adalah negara berdaulat yang independen. Dengan perbedaan ini, Jerman Barat kemudian memandang dirinya berada dalam batas-batasnya sendiri, tidak hanya pemerintah de facto dan de jure, tetapi juga satu-satunya perwakilan sah de jure dari "Jerman secara keseluruhan" yang tidak aktif.[9] Kedua Jerman melepaskan klaim untuk mewakili yang lain secara internasional; dan mereka mengakui satu sama lain secara tersirat karena keduanya mampu mewakili populasi mereka sendiri de jure berpartisipasi dalam badan-badan internasional dan perjanjian, seperti PBB dan Perjanjian Helsinki.

Penilaian Perjanjian Dasar ini dikonfirmasi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Federal tahun 1973;[10]

"... Republik Demokratik Jerman dalam pengertian hukum internasional adalah suatu Negara dan dengan demikian menjadi subjek hukum internasional. Temuan ini independen dari pengakuan dalam hukum internasional Republik Demokratik Jerman oleh Republik Federal Jerman. Pengakuan seperti itu tidak hanya tidak pernah secara resmi diucapkan oleh Republik Federal Jerman tetapi sebaliknya berulang kali secara eksplisit ditolak. Jika perilaku Republik Federal Jerman terhadap Republik Demokratik Jerman dinilai berdasarkan kebijakan détente, khususnya kesimpulan Perjanjian sebagai pengakuan de facto, maka itu hanya dapat dipahami sebagai pengakuan de facto dari jenis khusus.Fitur khusus dari Perjanjian ini adalah bahwa meskipun itu adalah Perjanjian bilateral antara dua Negara, dimana aturan hukum internasional berlaku dan yang seperti perjanjian internasional lainnya memiliki validitas, itu adalah antara dua Negara yang merupakan bagian dari yang masih ada, meskipun tidak mampu bertindak sebagai tidak direorganisasi, Negara Utuh Jerman yang komprehensif dengan satu badan politik. " [11]

Konstitusi Jerman Barat (Grundgesetz, "Hukum Dasar") memberikan dua pasal terkait penyatuan dengan bagian lain Jerman:

  • Pasal 23 memberikan kemungkinan bagi bagian-bagian lain Jerman untuk bergabung dengan Republik Federal (di bawah konstitusi Republik Federal Jerman).
  • Pasal 146 memberikan kemungkinan untuk penyatuan semua bagian Jerman di bawah konstitusi baru.

Setelah revolusi damai tahun 1989 di Jerman Timur, Volkskammer dari Jerman Timur pada tanggal 23 Agustus 1990 menyatakan aksesi Jerman Timur ke Republik Federal berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar; dan dengan demikian memprakarsai proses penyatuan kembali, yang mulai berlaku pada 3 Oktober 1990. Namun demikian, tindakan penyatuan kembali itu sendiri (dengan banyak syarat dan ketentuan khusus; termasuk amandemen mendasar terhadap Undang-Undang Dasar Jerman Barat) dicapai secara konstitusional oleh Perjanjian Penyatuan berikutnya pada 31 Agustus 1990; yaitu melalui perjanjian yang mengikat antara mantan Jerman Timur dan Republik Federal sekarang - mengakui satu sama lain sebagai negara berdaulat yang terpisah dalam hukum internasional.[12] Perjanjian ini kemudian mulai berlaku pada tanggal 20 September 1990 oleh Volkskammer dan Bundestag oleh mayoritas dua pertiga yang diwajibkan oleh konstitusi; di satu sisi, kepunahan GDR dan pembentukan kembali Länder di wilayah Jerman Timur; dan di sisi lain, amandemen yang disetujui untuk Hukum Dasar Republik Federal. Di antara amandemen-amandemen ini adalah pencabutan Pasal 23 yang berkenaan dengan GDR yang secara nominal telah mengumumkan aksesi yang telah ditangguhkan ke Republik Federal.

Kedua negara Jerman masuk ke dalam kesatuan mata uang dan bea cukai pada bulan Juli 1990, dan pada 3 Oktober 1990, Republik Demokratik Jerman dibubarkan dan lima Länder Jerman Timur yang didirikan kembali (serta Berlin yang bersatu) bergabung dengan Republik Federal Jerman, mengakhiri perpecahan Timur-Barat.

Politik[sunting | sunting sumber]

Kehidupan politik di Jerman Barat sangat stabil dan teratur. Era Adenauer (1949-63) diikuti oleh periode singkat di bawah Ludwig Erhard (1963-66) yang, pada gilirannya, digantikan oleh Kurt Georg Kiesinger (1966-69). Semua pemerintahan antara tahun 1949 dan 1966 dibentuk oleh kaukus Persatuan Kristen-Demokratik (CDU) dan Persatuan Sosial Kristen (CSU), baik sendiri atau dalam koalisi dengan Partai Demokratik Bebas (FDP) yang lebih kecil atau partai sayap kanan lainnya.

Kabinet Brandt 1969 di tangga kediaman Presiden Heinemanns di Bonn, Villa Hammerschmidt

"Koalisi Besar" Kiesinger 1966-69 berada di antara dua partai terbesar Jerman Barat, CDU / CSU dan Partai Sosial Demokrat (SPD). Ini penting untuk memperkenalkan tindakan darurat baru — Koalisi Besar memberi partai-partai yang berkuasa mayoritas dua pertiga suara yang diperlukan untuk melihatnya. Tindakan kontroversial ini memungkinkan hak-hak dasar konstitusional seperti kebebasan bergerak dibatasi jika terjadi keadaan darurat .

Menjelang berlalunya undang-undang, ada oposisi sengit terhadap mereka, terutama oleh FDP, gerakan mahasiswa Jerman yang meningkat, sebuah kelompok yang menyebut dirinya Notstand der Demokratie ("Demokrasi dalam Keadaan Darurat") dan serikat buruh . Demonstrasi dan protes bertambah banyak, dan pada tahun 1967 siswa Benno Ohnesorg ditembak di kepala oleh seorang polisi. Pers, terutama tabloid Bild-Zeitung, meluncurkan kampanye melawan para pengunjuk rasa.

Pada 1968, keinginan yang lebih kuat untuk menghadapi masa lalu Nazi muncul. Pada tahun 1970-an, environmentalisme dan anti-nasionalisme menjadi nilai fundamental di antara Jerman sayap kiri. Akibatnya, pada tahun 1979 Partai Hijau mampu mencapai minimum 5% yang diperlukan untuk mendapatkan kursi parlemen di pemilihan kota Free Hanseatic Bremen, dan dengan dasar partai nasional pada tahun 1980 berkembang menjadi salah satu negara hijau yang paling sukses secara politik gerakan di dunia.

Hasil lain dari kerusuhan pada 1960-an adalah pendirian Fraksi Tentara Merah (RAF). RAF aktif dari tahun 1968, melakukan serangkaian serangan teroris di Jerman Barat selama tahun 1970-an. Bahkan pada 1990-an, serangan masih dilakukan dengan nama RAF . Tindakan terakhir terjadi pada tahun 1993, dan pada tahun 1998 kelompok ini mengumumkan bahwa mereka menghentikan kegiatan mereka.

Helmut Kohl pada tahun 1986

Pada pemilihan 1969, SPD memperoleh cukup suara untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan FDP. Pemimpin SPD dan Kanselir Willy Brandt tetap menjadi kepala pemerintahan sampai Mei 1974, ketika ia mengundurkan diri setelah Perselingkuhan Guillaume, di mana seorang anggota senior stafnya ditemukan sebagai mata-mata untuk badan intelijen Jerman Timur, Stasi . Namun "perselingkuhan" ini secara luas dianggap hanya sebagai pemicu pengunduran diri Brandt, bukan penyebab mendasar. Sebaliknya, Brandt, dirundung skandal yang berkaitan dengan alkohol dan depresi[13][14] serta kejatuhan ekonomi dari krisis minyak 1973, hampir tampaknya sudahlah cukup. Seperti Brandt sendiri kemudian berkata, "Saya kelelahan, karena alasan yang tidak ada hubungannya dengan proses yang terjadi pada saat itu". [15]

Menteri Keuangan Helmut Schmidt (SPD) kemudian membentuk pemerintahan, melanjutkan koalisi SPD-FDP. Dia menjabat sebagai Kanselir dari 1974 hingga 1982. Hans-Dietrich Genscher, seorang pejabat FDP terkemuka, adalah Wakil Kanselir dan Menteri Luar Negeri pada tahun-tahun yang sama. Schmidt, seorang pendukung kuat Komunitas Eropa (European Community/EC/KE) dan aliansi Atlantik, menekankan komitmennya pada "penyatuan politik Eropa dalam kemitraan dengan AS".

Namun tujuan SPD dan FDP terpisah pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Pada tanggal 1 Oktober 1982 FDP bergabung dengan CDU/CSU untuk memilih Ketua CDU Helmut Kohl sebagai Kanselir dalam pemungutan suara yang konstruktif dan tanpa rasa percaya diri . Setelah pemilihan nasional pada bulan Maret 1983, Kohl muncul dalam kendali kuat pemerintah dan CDU. CDU/CSU jatuh pendek dari mayoritas absolut, karena masuk ke Bundestag Hijau, yang menerima 5,6% suara.

Pada Januari 1987 pemerintah Kohl-Genscher dikembalikan ke kantor, tetapi FDP dan Partai Hijau memperolehnya dengan mengorbankan partai-partai yang lebih besar. Partai Sosial Demokrat menyimpulkan bahwa bukan saja Partai Hijau tidak mungkin membentuk koalisi, tetapi juga bahwa koalisi semacam itu akan jauh dari mayoritas. Kondisi tidak berubah sampai 1998.

Denazifikasi[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1951 beberapa undang-undang disahkan, mengakhiri denazifikasi. Akibatnya, banyak orang dengan bekas masa lalu Nazi berakhir lagi di aparat politik Jerman Barat. Presiden Jerman Walter Scheel dan Kanselir Kurt Georg Kiesinger sama-sama mantan anggota Partai Nazi . Pada tahun 1957, 77% pejabat senior Departemen Kehakiman Jerman adalah mantan anggota Partai Nazi.[16] Sekretaris Negara Konrad Adenauer, Hans Globke, telah memainkan peran utama dalam merancang UU Ras Nuremberg yang anti-semit di Jerman Nazi.[17]

Budaya[sunting | sunting sumber]

Dalam banyak aspek, budaya Jerman terus berlanjut meskipun ada kediktatoran dan masa perang. Bentuk-bentuk lama dan baru saling berdampingan, dan pengaruh Amerika, yang sudah kuat pada tahun 1920-an, tumbuh.[butuh rujukan] [ <span title="This claim needs references to reliable sources. (May 2015)">rujukan?</span> ]

Olahraga[sunting | sunting sumber]

Prangko memperingati Piala Dunia 1974 yang diadakan di Jerman Barat

Pada abad ke-20, sepakbola menjadi olahraga terbesar di Jerman. Tim nasional sepak bola Jerman, yang didirikan pada tahun 1900, melanjutkan tradisinya yang berbasis di Republik Federal Jerman, memenangkan Piala Dunia FIFA 1954 dalam kondisi yang menakjubkan yang disebut mukjizat Bern . Sebelumnya, tim Jerman tidak dianggap sebagai bagian dari top internasional. Piala Dunia FIFA 1974 diadakan di kota-kota Jerman Barat dan Berlin Barat. Setelah dikalahkan oleh rekan-rekan Jerman Timur mereka di babak pertama, tim Asosiasi Sepak Bola Jerman memenangkan piala lagi, mengalahkan Belanda 2-1 di final. Dengan proses penyatuan dalam ayunan penuh pada musim panas 1990, Jerman memenangkan Piala Dunia ketiga, dengan pemain yang telah dibatasi untuk Jerman Timur - belum diizinkan untuk berkontribusi. Kejuaraan Eropa juga dimenangkan, pada tahun 1972, 1980 dan 1996.[butuh rujukan] [ <span title="This claim needs references to reliable sources. (May 2015)">rujukan?</span> ] Setelah kedua Olimpiade 1936 diadakan di Jerman, Munich terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 1972 . Ini juga merupakan pertandingan musim panas pertama di mana Jerman Timur muncul dengan bendera dan lagu kebangsaan GDR yang terpisah. Sejak 1950-an, Jerman di Olimpiade telah diwakili oleh sebuah tim bersatu yang dipimpin oleh pejabat NOC Jerman sebelum perang ketika IOC telah menolak tuntutan Jerman Timur untuk membentuk sebuah tim yang terpisah.[butuh rujukan] [ <span title="This claim needs references to reliable sources. (May 2015)">rujukan?</span> ] Seperti pada tahun 1957, ketika Saarland menyetujui, organisasi olahraga Jerman Timur tidak ada lagi pada akhir 1990 ketika subdivisi mereka dan anggota mereka bergabung dengan rekan-rekan Barat mereka. Dengan demikian, organisasi dan tim Jerman saat ini dalam sepak bola, Olimpiade, dan di tempat lain identik dengan yang secara informal disebut "Jerman Barat" sebelum tahun 1991. Satu-satunya perbedaan adalah keanggotaan yang lebih besar dan nama yang berbeda yang digunakan oleh beberapa orang asing. Organisasi-organisasi dan tim-tim ini pada gilirannya meneruskan tradisi mereka yang mewakili Jerman sebelum Perang Dunia Kedua, dan bahkan Perang Dunia Pertama, dengan demikian memberikan kesinambungan selama seabad meskipun perubahan politik. Di sisi lain, tim dan organisasi Jerman Timur yang terpisah didirikan pada 1950-an; mereka berlangsung kurang dari empat dekade, namun cukup berhasil pada waktu itu.[butuh rujukan] [ <span title="This claim needs references to reliable sources. (May 2015)">rujukan?</span> ] Hingg tahun 2012, Jerman Barat telah menerima rekor 43 pertandingan di Kejuaraan Eropa. [18]

Adegan sastra[sunting | sunting sumber]

Selain minat pada generasi penulis yang lebih tua, penulis baru muncul dengan latar belakang pengalaman perang dan setelah periode perang. Wolfgang Borchert, seorang mantan prajurit yang meninggal muda pada tahun 1947, adalah salah satu perwakilan Trümmerliteratur terkenal. Heinrich Böll dianggap sebagai pengamat Republik Federal muda dari tahun 1950-an hingga 1970-an, dan menyebabkan beberapa kontroversi politik karena pandangannya yang semakin kritis terhadap masyarakat.[butuh rujukan] Pameran Buku Frankfurt (dan Hadiah Damai dari Perdagangan Buku Jerman) segera berkembang menjadi lembaga yang dihormati. Teladan untuk sastra Jerman Barat adalah antara lain Siegfried Lenz (dengan The German Lesson) dan Günter Grass (dengan The Tin Drum dan The Flounder).

Distribusi geografis pemerintah[sunting | sunting sumber]

Di Jerman Barat, sebagian besar lembaga politik dan bangunan berlokasi di Bonn, sedangkan Pasar Saham Jerman berlokasi di Frankfurt am Main, yang menjadi pusat ekonomi. Cabang yudisial dari Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht) dan Pengadilan Banding tertinggi, berlokasi di Karlsruhe .

Pemerintah Jerman Barat dikenal jauh lebih terdesentralisasi daripada mitranya sosialis Jerman Timur, yang pertama adalah negara federal dan yang terakhir kesatuan . Sementara Jerman Timur dibagi menjadi 15 distrik administratif (Bezirke), yang hanya merupakan cabang lokal dari pemerintah nasional, dibandingkan Jerman Barat yang dibagi menjadi beberapa negara bagian (Länder) dengan parlemen negara yang dipilih secara independen dan kontrol Bundesrat, lembaga legislatif kedua dari Pemerintah Federal.

Terminologi geografis dan politik saat ini[sunting | sunting sumber]

Saat ini, Rhine-Westfalia Utara sering dianggap sebagai Jerman Barat secara geografis. Ketika membedakan antara bekas Jerman Barat dan bekas Jerman Timur sebagai bagian dari Jerman bersatu saat ini, telah menjadi yang paling umum untuk merujuk pada Alte Bundesländer (negara bagian lama) dan Neue Bundesländer (negara bagian baru), meskipun Westdeutschland dan Ostdeutschland masih sering terdengar di kalangan masyarakat.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Detlef Junker of the Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg states "In the October 23, 1954, Paris Agreements, Adenauer pushed through the following laconic wording: 'The Federal Republic shall accordingly [after termination of the occupation regime] have the full authority of a sovereign state over its internal and external affairs.' If this was intended as a statement of fact, it must be conceded that it was partly fiction and, if interpreted as wishful thinking, it was a promise that went unfulfilled until 1990. The Allies maintained their rights and responsibilities regarding Berlin and Germany as a whole, particularly the responsibility for future reunification and a future peace treaty".[3]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Republik Bonn   - Demokrasi Jerman Barat, 1945-1990, Anthony James Nicholls, Longman, 1997
  2. ^ Lihat secara umum: Stefan Schmidt, "Die Diskussion um den Gebrauch der Abkürzung« BRD »", di: Aktueller Begriff, Deutscher Bundestag   - Wissenschaftliche Dienste (ed.), No. 71/09 (4 September 2009)
  3. ^ Detlef Junker (editor), Translated by Sally E. Robertson, The United States and Germany in the Era of the Cold War, A Handbook Volume 1, 1945–1968 Series: Publications of the German Historical Institute ISBN 0-511-19218-5. See Section "The Presence of the Past" paragraph 9.
  4. ^ David H Childs dan Jeffrey Johnson, Jerman Barat: Politik dan Masyarakat, Croom Helm, 1982 [1]
  5. ^ "Zusammenfassende Übersichten - Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1946 bis 2015". DESTATIS - Statistisches Bundesamt. Diakses tanggal 11 August 2018. 
  6. ^ "Population by area in 1,000". DESTATIS - Statistisches Bundesamt. Diakses tanggal 11 August 2018. 
  7. ^ FOWID, Religionszugehörigkeit Bevölkerung 1970-2011 (online Diarsipkan 15 October 2015 di Wayback Machine.; PDF-Datei; 173 kB)
  8. ^ Includes Protestants outside the EKD.
  9. ^ Quint, Peter E (1991), The Imperfect Union; Constitutional Structures for German Unification, Princeton University Presss, hlm. 14] 
  10. ^ Kommers, Donald P (2012), The Constitutional Jursiprudence of the Federal Republic of Germany, Duke University Presss, hlm. 308 
  11. ^ Texas Law: Foreign Law Translations 1973, University of Texas, diakses tanggal 7 December 2016 
  12. ^ Kommers, Donald P (2012), The Constitutional Jursiprudence of the Federal Republic of Germany, Duke University Presss, hlm. 309 
  13. ^ Bicara oleh Hans-Jochen Vogel pada 21 Oktober 2002
  14. ^ Gregor Schöllgen: Willy Brandt. Die Biographie. Propyläen, Berlin 2001. ISBN 3-549-07142-6
  15. ^ dikutip dalam: Gregor Schöllgen. Der Kanzler und sein Spion. [2] Dalam: Die Zeit 2003, Vol. 40, 25 September 2003
  16. ^ "Germany's post-war justice ministry was infested with Nazis protecting former comrades, study reveals". The Daily Telegraph. 10 October 2016. 
  17. ^ Tetens, TH Jerman Baru dan Nazi Tua, New York: Random House, 1961 halaman 37–40.
  18. ^ Glenday, Craig (2013). Guinness World Records 2014. 2013 Guinness World Records Limited. hlm. 257. ISBN 978-1-908843-15-9. 

Bacaan lanjutan[sunting | sunting sumber]

  • Bark, Dennis L., dan David R. Gress. A History of West Germany Vol 1: From Shadow to Substance, 1945–1963 (1992); ISBN 978-0-631-16787-7 ; vol 2: Demokrasi dan Ketidakpuasannya 1963–1988 (1992) ISBN 978-0-631-16788-4
  • Berghahn, Volker Rolf. Jerman Modern: Masyarakat, ekonomi, dan politik pada abad kedua puluh (1987) ACLS E-book online
  • Hanrieder, Wolfram F. Jerman, Amerika, Eropa: Empat Puluh Tahun dari Kebijakan Luar Negeri Jerman (1989) ISBN 0-300-04022-9
  • Jarausch, Konrad H. After Hitler: Recivilizing Germans, 1945–1995 (2008)
  • Junker, Detlef, ed. Amerika Serikat dan Jerman di Era Perang Dingin (2 jilid 2004), 150 esai pendek oleh para sarjana yang meliputi kutipan 1945-1990 dan pencarian teks vol 1 ; kutipan dan pencarian teks vol 2
  • MacGregor, Douglas A Aliansi Militer Jerman Timur-Soviet New York, Cambridge University Press, 1989.
  • Utama, Steven J. "Pendudukan Soviet di Jerman. Kelaparan, Kekerasan Massal, dan Perjuangan untuk Perdamaian, 1945–1947. " Studi Eropa-Asia (2014) 66 # 8 hal.   1380–1382.
  • Maxwell, John Allen. "Demokrasi Sosial di Jerman yang Terpecah: Kurt Schumacher dan Pertanyaan Jerman, 1945-52." Disertasi Ph.D, Universitas Virginia Barat, 1969.
  • Schwarz, Hans-Peter. Konrad Adenauer: Seorang Politisi Jerman dan Negarawan dalam Periode Perang, Revolusi dan Rekonstruksi (2 vol 1995) kutipan dan pencarian teks vol 2 ; juga teks lengkap vol 1 ; dan teks lengkap vol 2
  • Smith, Gordon, ed, Perkembangan dalam Politik Jerman (1992) ISBN 0-8223-1266-2, survei luas negara yang disatukan kembali
  • Smith, Helmut Walser, ed. The Oxford Handbook of Modern German History (2011), kutipan, hlm.   593–753.
  • Weber, Jurgen. Edisi online Jerman, 1945–1990 (Central European University Press, 2004)

Sumber utama[sunting | sunting sumber]

  • Beate Ruhm Von Oppen, ed. Dokumen tentang Jerman di bawah Pendudukan, 1945–1954 (Oxford University Press, 1955) online  

Tautan luar[sunting | sunting sumber]