Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Logo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak 14 November 2016
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945 (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015
Bidang tugas	Kesehatan
Susunan organisasi
Menteri	Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K) RI
Sekretaris Jenderal	drg. Oscar Primadi, MPH
Inspektur Jenderal	drg. Murti Utami, MPH
Direktur Jenderal
Kesehatan Masyarakat	dr. Kirana Pritasari, MQIH
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	dr. Anung Sugihantono, M.Kes
Pelayanan Kesehatan	dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt, M.Biomed
Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	dr. Siswanto, MPH, DTM
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-
Staf Ahli
Bidang Ekonomi Kesehatan	dr. H. M. Subuh, MPPM
Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi	dr. Slamet, MHP
Bidang Desentralisasi Kesehatan	dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS
Bidang Hukum Kesehatan	dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS
LPNK yang dikoordinasikan
• Badan Pengawas Obat dan Makanan • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Alamat
Kantor pusat	Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.kemkes.go.id

Lambang Kemenkes RI hingga 14 November 2016

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K) RI.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
5. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
8. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015, Kementerian Kesehatan terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;
• Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
• Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
• Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
• Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
• Inspektorat Jenderal;
• Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
• Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
• Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan;
• Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
• Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan; dan
• Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan.

Koordinasi terhadap LPNK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Menteri Kesehatan melakukan koordinasi terhadap LPNK yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Lihat pula

• Daftar Menteri Kesehatan Indonesia
• Kementerian Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
• (Indonesia) Situs web resmi Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia