Daftar kementerian di Indonesia

Berikut ini adalah daftar kementerian yang ada di Indonesia. Saat ini, kementerian di Indonesia berjumlah 49 kementerian yang bersama-sama menjalankan tugas tertentu dalam pemerintahan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Landasan hukum

Lihat pula: Undang-Undang Kementerian Negara

Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945. Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sementara ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Organisasi Kementerian Negara diatur dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024.

Daftar kementerian

Kementerian Kelompok I

Menurut Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, kementerian kelompok I adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Kementerian-kementerian ini nomenklaturnya tidak dapat diubah sampai kapan pun karena telah jelas disebutkan dalam UUD 1945. Ada tiga kementerian yang nomenklaturnya selalu tetap.

No	Lambang	Nama Kementerian	Nama Menteri
1		Kementerian Dalam Negeri	Tito Karnavian
2		Kementerian Luar Negeri	Sugiono
3		Kementerian Pertahanan	Sjafrie Sjamsoeddin

Kementerian Kelompok II

Kementerian kelompok II adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Sebagian besar kementerian ini dapat diubah nomenklaturnya apabila akan diadakan perombakan kabinet ataupun pengangkatan menteri baru. Khusus kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan apabila diubah dan/atau dibubarkan harus mendapat persetujuan DPR RI.

No	Lambang	Nama Kementerian	Nama Menteri
1		Kementerian Agama	Nasaruddin Umar
2		Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Abdul Mu’ti
3		Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Brian Yuliarto
4		Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Nusron Wahid
5		Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Yandri Susanto
6		Kementerian Transmigrasi	Iftitah Sulaiman Suryanagara
7		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Bahlil Lahadalia
8		Kementerian Hukum	Supratman Andi Agtas
9		Kementerian Hak Asasi Manusia	Natalius Pigai
10		Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Agus Andrianto
11		Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sakti Wahyu Trenggono
12		Kementerian Kesehatan	Budi Gunadi Sadikin
13		Kementerian Ketenagakerjaan	Yassierli
14		Kementerian Keuangan	Purbaya Yudhi Sadewa
15		Kementerian Komunikasi dan Digital	Meutya Hafid
16		Kementerian Kehutanan	Raja Juli Antoni
17		Kementerian Pekerjaan Umum	Dody Hanggodo
18		Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Maruarar Sirait
19		Kementerian Perdagangan	Budi Santoso
20		Kementerian Perhubungan	Dudy Purwagandhi
21		Kementerian Perindustrian	Agus Gumiwang Kartasasmita
22		Kementerian Pertanian	Amran Sulaiman
23		Kementerian Sosial	Saifullah Yusuf
24		Kementerian Kebudayaan	Fadli Zon
25		Kementerian Pelindungan Pekerja Migran	Mukhtarudin
26		Kementerian Haji dan Umrah	Mochamad Irfan Yusuf

Kementerian Kelompok III

Kementerian kelompok III adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

No	Lambang	Nama Kementerian	Nama Menteri
1		Kementerian Sekretariat Negara	Prasetyo Hadi
2		Kementerian Koperasi	Ferry Juliantono
3		Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Maman Abdurrahman
4		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Arifah Choiri Fauzi
5		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rini Widyantini
6		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Rachmat Pambudy
7		Kementerian Pemuda dan Olahraga	Erick Thohir
8		Kementerian Lingkungan Hidup	Jumhur Hidayat
9		Kementerian Pariwisata	Widiyanti Putri
10		Kementerian Investasi dan Hilirisasi	Rosan Roeslani
11		Kementerian Ekonomi Kreatif	Teuku Riefky Harsya
12		Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Wihaji

Kementerian Koordinator

Kementerian koordinator adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.

Kementerian yang dihapuskan

Kementerian Koordinator			Nomenklatur pengganti saat ini
No.	Nama Kementerian	Tahun Aktif
1	Kantor Menteri Utama Bidang Politik	1966–1967	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2	Kantor Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara	1968–1973	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		1998–1999
3	Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi	1960–1966	—
		1993–1998
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1964–1967	—
		2014–2024
5	Kementerian Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria	1964–1966	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Kementerian/Departemen			Nomenklatur pengganti saat ini
1	Departemen Anggaran Negara	1962–1966	Direktorat Jenderal Anggaran
2	Departemen Bank Sentral	1963–1966	Bank Indonesia
3	Departemen Bina Marga	1965–1966	Direktorat Jenderal Bina Marga
4	Departemen Cipta Karya dan Konstruksi	1965–1966	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
5	Departemen Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama	1959–1966	—
6	Departemen Listrik dan Tenaga	1965–1966	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
7	Departemen Pembangunan Komunitas Desa	1964–1966	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
8	Departemen Pembangunan Trans Sumatera	1965–1966	Direktorat Jenderal Bina Marga
9	Departemen Penerangan	1945–1999	Kementerian Komunikasi dan Digital
10	Departemen Penertiban Bank dan Modal Swasta	1963–1966	Bank Indonesia
11	Departemen Pengairan	1965–1966	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
12	Departemen Perasuransian	1965–1966	Direktorat Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria
13	Departemen Perhubungan Darat	1965–1966	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
14	Departemen Perhubungan Laut	1959–1966	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
15	Departemen Perhubungan Udara	1959–1966	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
16	Departemen Pos dan Telekomunikasi	1959–1966	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
		1983–1998
17	Departemen Perindustrian Dasar, Ringan, dan Tenaga	1959–1968	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
18	Departemen Perindustrian Tekstil dan Kerajinan	1965–1968	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
19	Departemen Perindustrian Penerbangan	1966	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
20	Departemen Perindustrian Maritim	1965–1966	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
21	Departemen Perkebunan	1964–1968	Direktorat Jenderal Perkebunan
		1998–2000
22	Departemen Perminyakan dan Gas Alam	1965–1966	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
23	Departemen Proyek Khusus	1966	—
24	Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan	1962–1965	Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
25	Departemen Veteran dan Demobilisasi	1955–1967	Direktorat Veteran
26	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1998–2025	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
27	Kementerian Iuran Negara	1965–1966	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
28	Kementerian Penghubung Organisasi-Organisasi Rakyat	1957–1962	—
29	Kementerian Riset dan Teknologi	1962–1966	Badan Riset dan Inovasi Nasional Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		1973–2021
Kantor Menteri Negara			Nomenklatur pengganti saat ini
1	Kantor Menteri Negara Pembantu Penertiban Pertahanan dan Keamanan	1971–1973	—
2	Kantor Menteri Negara Urusan Hubungan Antar Daerah	1957–1958	—
3	Kantor Menteri Negara Urusan Hubungan antara Pemerintah dengan MPR/DPR–GR dan DPA	1959–1966	—
		1968–1971
4	Kantor Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil–Militer	1958–1959
5	Kantor Menteri Negara Urusan Khusus	1962–1963	—
		1997
6	Kantor Menteri Negara Urusan Pegawai	1951–1953	Badan Kepegawaian Negara
7	Kantor Menteri Negara Urusan Peranakan	1946–1948	—
8	Kantor Menteri Negara Urusan Stabilitasi Ekonomi	1958–1959	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
9	Kantor Menteri Negara Urusan Umum	1951–1952	—
		1956–1957
Kantor Menteri Muda			Nomenklatur pengganti saat ini
1	Kantor Menteri Muda Restrukturisasi Ekonomi Nasional	2000–2001	—
2	Kantor Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras	1983–1988	Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan

Lihat pula

• Undang-Undang Kementerian Negara
• Daftar kabinet Indonesia
• Kementerian Indonesia

Referensi

Daftar pustaka

• Pemerintah Indonesia (2019), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF)
• Pemerintah Indonesia (2021), Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF)