Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Gedung Kemenko Perekonomian RI (2022)
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Bidang tugas	Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian
Susunan organisasi
Menteri Airlangga Hartarto Sekretaris Kementerian Susiwijono Moegiarso Inspektorat - Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan Kerja Sama Ekonomi & Investasi Raden Edi Prio Pambudi Perniagaan & Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon Energi & Sumber Daya Mineral Elen Setiadi Industri, Ketenagakerjaan, & Pariwisata Dida Gardera (Plt.) Staf Ahli Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi - Konektivitas dan Pengembangan Jasa Dida Gardera Transformasi Digital Rizal Edwin Manansang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi - Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • Kementerian Pariwisata
Alamat
Kantor pusat	Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710
Situs web	ekon.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′12.724″S 106°50′15.706″E Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710
Situs web
ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (disingkat Kemenko Perekonomian) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Airlangga Hartarto.

Sejarah

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 di pemerintahan transisi antara Soekarno dan Soeharto dan tergabung di dalam Kabinet Ampera I dengan nama Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada Oktober 1967, nomenklatur Industri masuk dalam lembaga ini sehingga menjadi Kementerian Ekonomi, Keuangan, dan Industri.

Dari Maret 1973 hingga 2000, lembaga ini beberapa kali mengalami perubahan nama, yakni Kantor Menteri Negara Ekonomi dan Keuangan (1973–1978); Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1978–1983); Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan (1983–1993); Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan (1993–1998); Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1998–1999); dan Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999–2000).

Pada Agustus 2000, terjadi penyederhanaan nama menjadi Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian. Pada Agustus 2001 hingga sekarang, kementerian ini bernama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada Oktober 2014 di pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo, sebanyak 5 kementerian pindah dari koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebanyak 3 kementerian yang pindah ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Perhubungan; dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pindah ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan nama nomenklatur Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sedangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pindah langsung di bawah koordinasi presiden

Pada Oktober 2024 di pemerintahan presiden ke-8 Prabowo Subianto terjadi perubahan struktur kementerian koordinator, sebanyak 2 deputi di kementerian koordinator ini dipindahkan ke kementerian koordinator lainnya serta 1 deputi dihapus. Deputi yang pindah ke kementerian lain, yakni Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pindah ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan; dan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang pindah ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merupakan deputi yang dihapus, karena koordinasinya pindah langsung ke presiden, begitu pula dengan Kementerian Keuangan yang berada langsung di bawah presiden.

Tugas dan fungsi

Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
2. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
3. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
4. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
6. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden datam sidang kabinet;
7. penyelesaian permasalahan di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
9. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
10. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

1. Kementerian Ketenagakerjaan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Kementerian Pariwisata
8. instansi lain yang dianggap perlu.

Perubahan koordinasi

Nama K/L	Dasar hukum	Koordinasi
		Kementerian/ Departemen	Lembaga Negara/LPNK	LNS
Kantor Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri	Keppres 12/1978	Departemen Keuangan Departemen Perdagangan dan Koperasi Departemen Pertanian Departemen Perindustrian Departemen Pertambangan dan Energi Departemen Pekerjaan Umum Departemen Perhubungan Departemen Tenaga Kerja Departemen Transmigrasi Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi	Bank Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Urusan Logistik
Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri	Keppres 59/1998 Keppres 100/1998	Departemen Keuangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Departemen Pertanian Departemen Pertambangan dan Energi Departemen Kehutanan dan Perkebunan Departemen Pekerjaan Umum Departemen Perhubungan Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Departemen Tenaga Kerja Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Kantor Negara Pangan dan Hortikultura Kantor Menteri Negara Investasi Kantor Menteri Negara Agraria Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Menteri Negara Lingkungan Hidup	Badan Urusan Logistik Badan Pusat Statistik Badan Standardisasi Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Pertanahan Nasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Tim Nasional WTO Komite Kebijakan Sektor Keuangan
Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri	Keppres 135/1999	Departemen Keuangan Departemen Menteri Pertambangan dan Energi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Departemen Menteri Pertanian Departemen Menteri Kehutanan dan Perkebunan Departemen Menteri Perhubungan Departemen Menteri Tenaga Kerja Departemen Menteri Eksplorasi Laut Kantor Menteri Negara Pekerjaan Umum Kantor Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	Badan Urusan Logistik Badan Pusat Statistik Badan Standardisasi Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Pertanahan Nasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Tim Nasional WTO Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Komite Kebijakan Sektor Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Keppres 100/2001	Departemen Keuangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Departemen Pertanian Departemen Kehutanan Departemen Perhubungan Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Perpres 9/2005	Departemen Keuangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Perindustrian Departemen Perdagangan; Departemen Pertanian Departemen Kehutanan Departemen Perhubungan Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Pekerjaan Umum Departemen Komunikasi dan Informatika Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Dewan Nasional Perubahan Iklim Komite Pengarah Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Perpres 24/2010	Kementerian Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Kementerian Kehutanan Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Riset dan Teknologi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Badan Usaha Milik Nega	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Dewan Nasional Perubahan Iklim Komite Pengarah Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun Tim Transparansi Industri Ekstraktif Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Perpres 165/2014	Kementerian Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertanian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Badan Pertanahan Nasional	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Dewan Nasional Perubahan Iklim Komite Pengarah Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun Tim Transparansi Industri Ekstraktif Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Perpres 8/2015	Kementerian Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertanian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Badan Pertanahan Nasional	Komite Pengarah Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun Tim Transparansi Industri Ekstraktif Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Perpres 37/2020	Kementerian Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Riset dan Teknologi	Badan Pertanahan Nasional Badan Riset dan Inovasi Nasional	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Perpres 143/2024	Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Investasi dan Hilirisasi Kementerian Pariwisata	Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Susunan organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:

• Sekretariat Kementerian Koordinator
• Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara
• Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
• Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
• Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
• Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
• Inspektorat
• Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
• Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa
• Staf Ahli Bidang Transformasi Digital
• Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah
• Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Lihat pula

• Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia