Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN)
Bkkbn.jpg
Gambaran umum
Bidang tugas Pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
Slogan Dua Anak Cukup
Di bawah koordinasi
Menteri Kesehatan
Kepala
Surya Chandra Surapaty
Sekretaris Utama
Ambar Rahayu
Deputi
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Abidinsyah Siregar
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Sudibyo Alimoeso
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sanjoyo
Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi -
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk​ Wendy Hartanto
Inspektur Utama
Mieke Selfia Sangian
Alamat kantor pusat
Jl.Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta
Website
http://www.bkkbn.go.id

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

BKKBN pernah sukses dengan slogan dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Namun, untuk menghormati hak asasi manusia, BKKBN memiliki slogan dua anak lebih baik. Saat ini, BKKBN kembali dengan slogan dua anak cukup.


Tugas dan Fungsi[sunting | sunting sumber]

Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi

  1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
  2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN.
  3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, LSOM dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
  4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan

  1. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
  2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
  3. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
  4. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
  5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
  • Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  • Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga

Pranala luar[sunting | sunting sumber]