Badan Kepegawaian Negara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

(BKN)
Bkn.jpg
Gambaran umum
Didirikan 30 Mei 1948
Slogan Profesional Bermartabat
Di bawah koordinasi
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kepala
Bima Haria Wibisana[1]
Alamat kantor pusat
Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Telp 021-8093008 Jakarta Timur 13640
Website
http://www.bkn.go.id/

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Pada saat penjajahan, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu : Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948, berkedudukan di ibu kota pemerintahan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama Pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makasar.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pegawai (KUP) inilah yang menjadi cikal bakal BAKN, sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BAKN. Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderar Hindia Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948, dikepalai oleh Mr. J.W. Van Hoogstraken dan berkedudukan di Jakarta.

Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri

Kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada masa itu adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pegawai yang dikenal dengaqn nama PGP-48. Dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan golongan terendah adalah Rp. 45,- sebulan. Gaji pokok seorang pegawai dengan isteri dan seorang anak tidak akan kurang dari Rp. 65,- sebulan. Asas-asas peraturan penghargaan pengalaman bekerja mulai berlaku pada PGP-48 ini. Ijazah sekolah tidak mempunyai arti penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian. Untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah kecakapannya. Sistem penggajian yang dianut dalam PGP-48 adalah sistem horizontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru.

Peraturan Gaji pegawai kemudian diatur kembali dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai tahun 1955. Dalam PGPN-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Selain gaji pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan tangung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.

Sejak pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk maksud tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 15 Desember 1950. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta digabungkan menjadi satu.

Meskipun KUP berkedudukan di Jakarta, dalam pelaksanaan tugasnya masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah, yaitu Bagian Tata Usaha Kepegawaian (Biro TUK) di Yogyakarta dan Bagian Pensiun dan Tunjangan (Biro P&T) di Bandung.

LAHIRNYA BKN

Sesuai dengan perkembangan, di mana peran aparatur pemerintah semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 30/PM/1951 tanggal 7 April 1951.

Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

Tugas dan Fungsi[sunting | sunting sumber]

Tugas BKN

BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BKN

Dalam melaksanakan tugas, BKN menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;

b. penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

c. penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;

d. penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;

e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;

f. penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

g. penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;

h. penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;

i. pelaksanaan bantuan hukum;

j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;

k. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan

l. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

Struktur Organisasi[sunting | sunting sumber]

Susunan organisasi BKN, terdiri dari :

  • Kepala;
  • Wakil Kepala;
  • Sekretariat Utama;
  • Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
  • Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
  • Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
  • Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  • Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi;
  • Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;
  • Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara;
  • Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  • Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
  • Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian;
  • Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian; dan
  • Inspektorat.

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN. Sekretariat Utama terdiri atas:

  • Biro Perencanaan;
  • Biro Keuangan;
  • Biro Kepegawaian;
  • Biro Umum;
  • Biro Hubungan Masyarakat.

Daftar Kepala BKN[sunting | sunting sumber]

masa jabatan Nama
05 Mei 1948 sampai dengan 01 Mei 1950 R.P. Soeroso
01 Mei 1950 sampai dengan 01 Juli 1960 Marsono
05 April 1961 sampai dengan 25 Oktober 1965 Memed Tanumidjaja
25 Oktober 1965 sampai dengan 16 Maret 1972 Soedirjo
16 Maret 1972 sampai dengan 26 Oktober 1987 A.E. Manihuruk
26 Desember 1987 sampai dengan 22 November 1994 Waskito Reksosudirdjo
22 November 1994 sampai dengan 05 Maret 1999 Soenarko, MM.
05 Maret 1999 sampai dengan 27 April 2000 Sofyan Effendi
05 Maret 1999 sampai dengan 27 April 2000 Prijono Tjipto Herijanto
01 Mei 2002 sampai dengan 29 November 2002 Sunarti
29 November 2002 sampai dengan 01 Desember 2004 Hardijanto
09 Agustus 2005 sampai dengan 17 Juli 2007 Prapto Hadi
17 Juli 2007 sampai dengan 24 Mei 2011 Edy Topo Ashari
24 Mei 2012 sampai dengan 15 Mei 2015 Eko Sutrisno
15 Mei 2015 sampai dengan sekarang Bima Haria Wibisana[1]

Alamat Kantor Badan Kepegawaian Negara[sunting | sunting sumber]

Selain Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta timur, BKN juga memiliki beberapa Kantor Regional dan Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN. Kantor Regional BKN terletak pada alamat:

Kantor Regional[2][sunting | sunting sumber]

Kantor Regional I BKN Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

Jl. Magelang Km. 7.5, Yogyakarta 55285

Telp. 0274-868290, fax. 0274-868821

Wilayah Kerja: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Kantor Regional II BKN Surabaya[sunting | sunting sumber]

Jl. Letjen S. Parman 6, Surabaya, Jawa Timur

Telp. 031-8533341, fax. 031-8539064

Wilayah Kerja: Provinsi Jawa Timur

Kantor Regional III BKN Bandung[sunting | sunting sumber]

Jl. Surapati No. 10 Bandung 40124

Telp. 022-7272021 fax. 022-7272021

Wilayah Kerja: Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten

Kantor Regional IV BKN Makassar[sunting | sunting sumber]

Jl. Pacerakang No.3 Daya Kec. Bringkanaya Makassar

Telp. 0411-512011 Fax. 0411-513708

Wilayah Kerja: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku

Kantor Regional V Jakarta[sunting | sunting sumber]

Jl. Raya Ciracas No. 36, Jakarta Timur

Telp. 021-87721084 Fax. 021-87721084

Wilayah Kerja: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat

Kantor Regional VI BKN Medan[sunting | sunting sumber]

Jl. TB Simatupang No. 124, Pinang Baris, Medan 20128

Telp. 061-8453744 Fax. 061-8460939

Wilayah Kerja: Provinsi Sumatera Utara

Kantor Regional VII BKN Palembang[sunting | sunting sumber]

Jl. Gubernur H.A. Bastari, Seberang Ulu I, Jakabaring Palembang 30525

Telp. 0711-519155 Fax. 0711-519380

Wilayah Kerja: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Bengkulu

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin[sunting | sunting sumber]

Jl. Bhayangkara No. 1 Sungai Besar, Banjar Baru, Kalimantan Selatan 55285

Telp. 0511-4781552 Fax. 0511-4782314

Wilayah Kerja: Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan

Kantor Regional IX BKN Jayapura[sunting | sunting sumber]

Jl. Baru No. 100/B Kota Raja, Jayapura 99225

Telp. 0967-534021 Fax. 0967-521486

Wilayah Kerja: Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Kantor Regional X BKN Denpasar[sunting | sunting sumber]

Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung, Denpasar, Bali

Telp. 0361-728384 Fax. 0361-720302

Wilayah Kerja: Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT

Kantor Regional XI BKN Manado[sunting | sunting sumber]

Jl. AA Maramis Km. 8 Paniki Bawah, Mapangat, Manado 95258

Telp. 0431-811090 Fax. 0431-812748

Wilayah Kerja: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru[sunting | sunting sumber]

Jl. Hang Tuah Ujung No. 148, Pekanbaru 28281

Telp. 0761-854343 Fax. 0761-7870006

Wilayah Kerja: Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat

Kantor Regional XIII BKN Aceh[sunting | sunting sumber]

Jl. Iskandar Muda Gp. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar

Telp. 0651-8071007 Fax. 0651-8071016

Wilayah Kerja: Provinsi Aceh

Kantor Regional XIV BKN Manokwari[sunting | sunting sumber]

Jl. Bukit Arfai II Manokwari Papua Barat Indonesia

Telp. 0852-1862-5080

Wilayah Kerja: Prov. Papua barat, Kota Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Kaimana, Kab. Manokwari, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Fakfak, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk Wondama dan Kab. Maybrat

Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN (UPT)[3][sunting | sunting sumber]

UPT BKN Jambi[sunting | sunting sumber]

Jl. Kapten Pattimura No. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi Telp/Fax. (0741) 3063788

UPT BKN Padang[sunting | sunting sumber]

Jl.Batang Tarusan, Kompleks GOR H. Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat 25114 Telp/Fax. (0751) 8952456

UPT BKN Serang[sunting | sunting sumber]

Jalan KH. Sochari Nomor 40 Kota Serang Banten Telp/Fax. (0254) 7917444

UPT BKN Semarang[sunting | sunting sumber]

Jalan Soekarno-Hatta Km.29, Bergas, Kabupaten Semarang Telp/Fax. (0298) 5200085

UPT BKN Kendari[sunting | sunting sumber]

Jl. Sultan Hasanudin No.63, Tipulu, Kendari Bar., Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93123, Indonesia

UPT BKN Gorontalo[sunting | sunting sumber]

Jl. H. D. J Rachman, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Gorontalo

UPT BKN Mataram[sunting | sunting sumber]

Jl. Sandat Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax. (0370) 7508213

UPT BKN Palu[sunting | sunting sumber]

Jl. RA Kartini Nomor 100 Palu

UPT BKN Ambon[sunting | sunting sumber]

Jl. Ade Irma Suryani Nasution Nomor 8 Karang Panjang Kota Ambon

UPT BKN Bengkulu[sunting | sunting sumber]

Jl. WR. Supratman, Pematang Gubernur, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119

UPT BKN Sorong[sunting | sunting sumber]

Jl Pemda Distrik Aimas, Kompleks Kantor Pemerintah Daerah, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Km 24 Kabupaten Sorong.

UPT BKN Pontianak[sunting | sunting sumber]

Jl. Veteran No.29, Benua Melayu Darat, Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

UPT BKN Mamuju[sunting | sunting sumber]

Jl. Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91512

UPT BKN Palangkaraya[sunting | sunting sumber]

Jl. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

UPT BKN Batam[sunting | sunting sumber]

Jl. Raja Isa No. 17 Batam Center Kota Batam, Kepulauan Riau 29444

UPT BKN Lampung[sunting | sunting sumber]

Jl. Nusa Indah I Nomor 2A Kota Bandar Lampung

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b Bima Haria Wibisana Nakhoda Baru Badan Kepegawaian Negara
  2. ^ "Kantor Regional – Badan Kepegawaian Negara" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-12-31. 
  3. ^ "Kantor UPT BKN". Badan Kepegawaian Negara (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-12-31. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]