Badan Siber dan Sandi Negara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN)
LOGO BSSN.png
Gambaran umum
Didirikan19 Mei 2017; 2 tahun lalu (2017-05-19)
Dasar hukumPerpres No. 53 Tahun 2017 Perpres No. 133 Tahun 2017
Nomenklatur sebelumnyaLembaga Sandi Negara
Bidang tugasSiber dan Persandian
Di bawah koordinasi
Bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia
Kepala
Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian
Alamat kantor pusat
Jl. Harsono RM No.70 Ragunan Ps.Minggu Jakarta Selatan -12550
Website
http://www.bssn.go.id

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017 yang disempurnakan dengan Perpres Nomor 133 tahun 2017 tentang BSSN. Lembaga ini bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Lembaga atau institusi pemerintah yang bertanggung jawab pada keamanan dunia siber sudah sejak tahun 2015 direncanakan dibentuk, dengan mengedepankan pemikiran bahwa lembaga ini tidak memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi yang tumpang tindih dengan lembaga lain termasuk Kominfo, BIN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Polri dan institusi lainnya yang juga memiliki peran dalam dunia siber, akhirnya karena kedekatan fungsi dan kesiapan secara kewenangan dan sumberdaya pendukung dipilihkah Lembaga Sandi Negara untuk mengemban tugas tersebut.[1][2][3][4][5]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Keamanan dunia siber nasional merupakan salah satu bidang yang perlu didorong dan diperkuat oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu membentuk badan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 dan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

BSSN bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BSSN dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh Wakil dan Sekretariat Utama serta empat Deputi yaitu, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Proteksi, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian. Kepala BSSN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Wakil, Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi berada di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika melebur menjadi BSSN.

Peralatan, pembiayaan, arsip dan dokumen pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan Lembaga Sandi Negara dialihkan ke BSSN. Untuk pelaksanaan tugas di bidang persandian saat ini masih tetap dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara hingga selesainya penataan organisasi BSSN. Begitu pula dengan tugas bidang keamanan di Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kepala BSSN[sunting | sunting sumber]

  1. Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati (1946-1984 semasa masih Lemsaneg)
  2. Laksamana Muda TNI (Purn) Soebardo (1986-1998 semasa masih Lemsaneg)
  3. Laksamana Muda TNI (Purn) B.O. Hutagalung (1998-2002 semasa masih Lemsaneg)
  4. Mayor Jenderal TNI (Purn) Nachrowi Ramli, S.E. (2002-2008 semasa masih Lemsaneg)
  5. Mayor Jenderal TNI (Purn) Wirjono Budiharso, S.IP, (2009-2011 semasa masih Lemsaneg)
  6. Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi (2018-2019)
  7. Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (2019-Sekarang)

Deputi BSSN[sunting | sunting sumber]

  1. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi
  2. Deputi Bidang Proteksi
  3. Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan
  4. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian

Tupoksi[sunting | sunting sumber]

TUGAS: BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

FUNGSI

  • penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
  • pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
  • pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
  • pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
  • pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
  • pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
  • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
  • pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
  2. ^ Tekno Kompas: Badan Siber dan Sandi Negara Resmi Didirikan, diakses 2 Juni 2017
  3. ^ CNN Indonesia: Jokowi Teken Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara, diakses 2 Juni 2017
  4. ^ Inet Detik: Sah! Indonesia Punya Badan Siber dan Sandi Negara, diakses 2 Juni 2017
  5. ^ Aceh Tribun News: Indonesia Resmi Miliki Badan Siber dan Sandi Negara, diakses 2 Juni 2017