Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia
(Bakamla-RI)
Logo Bakamla RI.png
Lambang Bakamla

LogoBakamla.png
Bendera Bakamla
Gambaran umum
Dasar hukumUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014
Nomenklatur sebelumnyaBadan Koordinasi Keamanan Laut
Bidang tugasMelakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
Slogan"Raksamihiva Camudresu Nusantarasya"
Kami Penjaga Laut Nusantara
Di bawah koordinasi
Joko Widodo
Kepala
Aan Kurnia
Sekretaris Utama
S. Irawan
Deputi
Deputi Bidang Kebijakan dan StrategiTatit Eko Witjaksono
Deputi Bidang Operasi dan LatihanTSNB Hutabarat
Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja SamaErry Herman (Plt.)
Alamat kantor pusat
Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi, No.56, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320
Website
bakamla.go.id
KN Kuda Laut berpatroli di Ambon, Maluku
Dua kapal Bakamla berpatroli

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.[1][2] Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakorkamla RI atau Bakorkamla).[3]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Badan Koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.

Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai penganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.

Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Tugas, Fungsi dan Wewenang[sunting | sunting sumber]

Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

  1. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
  2. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
  3. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
  4. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
  5. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
  6. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
  7. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang:

  1. melakukan pengejaran seketika;
  2. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
  3. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Arti Lambang[sunting | sunting sumber]

KN Tanjung Datu (1101), difoto 23 Maret 2018

Garuda, Lambang negara, Pancasila sebagai dasar negara.

Bintang, Merupakan cerminan semangat pengabdian dan kehormatan bangsa dan negara.

Strip Merah, Melambangkan komunitas Coast Guard dunia.

Bola Dunia, Melambangkan pelaksanaan tugas-tugas baik nasional maupun internasional.

Jangkar, Melambangkan lingkup kerja di laut.

Trisula, Senjata Dewa Neptunus, melambangkan kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan tegaknya hukum di wilayah perairan Indonesia.

Tambang, Melambangkan persatuan dan kekuatan.

Susunan Organisasi[sunting | sunting sumber]

Bakamla terdiri dari:

Kepala[sunting | sunting sumber]

No. Kepala Bakorkamla Tahun
1
Laksamana Madya TNI
Djoko Sumaryono
2006–2008
2
Laksamana Madya TNI
Budhi Hardjo
2008–2009
3
Laksamana Madya TNI
Yosaphat Didik Heru Purnomo
2009–2012
4
Laksamana Madya TNI
Bambang Suwarto
2012–2014
5
Laksamana Madya TNI Dr.
Desi Albert Mamahit
M.Sc.
2014–2015
No. Kepala Bakamla Tahun
(5)
Laksamana Madya TNI Dr.
Desi Albert Mamahit
M.Sc.
2015–2016
6
Laksamana Madya TNI
Arie Soedewo
S.E., M.H.
2016–2018
7
Laksamana Madya TNI
Achmad Taufiqoerrochman
S.E.
2018–2019
8
Laksamana Madya TNI
Aan Kurnia
S.Sos., M.M.
2020–sekarang

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-16. Diakses tanggal 2014-12-16. 
  2. ^ Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
  3. ^ "Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-06-02. Diakses tanggal 2014-05-17. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]