Badan Pusat Statistik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Badan Pusat Statistik
(BPS)
Lambang Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.svg
Gambaran umum
Dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007
Bidang tugas statistik
Slogan Melayani dengan Hati[1]
Kepala
Suryamin
Alamat kantor pusat
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710
Website
www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.[2]

Tugas, fungsi dan kewenangan[sunting | sunting sumber]

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Tugas[sunting | sunting sumber]

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi[sunting | sunting sumber]

  •  Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
  •  Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
  •  Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
  •  Penetapan sistem statistik nasional;
  • Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
  •  Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan[sunting | sunting sumber]

  •  Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
  •  Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
  •  Penetapan sistem informasi di bidangnya;
  •  Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
  •  Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
  • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
  • Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Referensi[sunting | sunting sumber]