Syafruddin Prawiranegara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Sjafruddin Prawiranegara)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Syafruddin Prawiranegara
Sjafruddin Prawiranegara.jpg
Gubernur Bank Indonesia ke-1
Masa jabatan
1953–1958
PresidenSoekarno
PendahuluTidak ada; jabatan baru
PenggantiLukman Hakim
Wakil Perdana Menteri Indonesia ke-3
Masa jabatan
4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949
PresidenSoekarno
Perdana MenteriMohammad Hatta
PendahuluAdenan Kapau Gani
Setyadjit Soegondo
Wondoamiseno
Sjamsuddin
PenggantiAbdul Hakim
Ketua Pemerintahan Darurat
Republik Indonesia
Masa jabatan
19 Desember 1948 – 14 Juli 1949
PendahuluSoekarno
PenggantiSoekarno
Menteri Keuangan Indonesia ke-5
Masa jabatan
2 Oktober 1946 – 26 Juni 1947
PresidenSoekarno
PendahuluSurachman Tjokroadisurjo
PenggantiAlexander Andries Maramis
Masa jabatan
6 September 1950 – 27 April 1951
PresidenSoekarno
PendahuluLoekman Hakim
PenggantiJusuf Wibisono
Menteri Perdagangan Indonesia ke-4
Masa jabatan
29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949
PresidenSoekarno
PendahuluAdenan Kapau Gani
PenggantiIgnatius Joseph Kasimo Hendrowahyono
Menteri Pertanian Indonesia ke-5
Masa jabatan
29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949
PresidenSoekarno
PendahuluAdenan Kapau Gani
PenggantiIgnatius Joseph Kasimo Hendrowahyono
Menteri Muda Keuangan Indonesia ke-1
Masa jabatan
12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946
PresidenSoekarno
PendahuluTidak ada; jabatan baru
PenggantiLoekman Hakim
Informasi pribadi
Lahir(1911-02-28)28 Februari 1911
Bendera Belanda Serang, Banten, Hindia Belanda
Meninggal15 Februari 1989(1989-02-15) (umur 77)
Bendera Indonesia Jakarta, Indonesia
Partai politikMasyumi
Suami/istriTengku Halimah Syehabuddin Prawiranegara
Tanda tangan

Mr. Syafruddin Prawiranegara (Sunda: ᮯᮖᮢᮥᮓ᮪ᮓᮤᮔ᮪ ᮕᮢᮝᮤᮛᮔᮨᮌᮛ, atau juga ditulis Sjafruddin Prawiranegara; 28 Februari 1911 – 15 Februari 1989) adalah seorang pejuang kemerdekaan, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri dan pernah menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia dalam masa PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Ia menerima mandat dari presiden Soekarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribu kota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.[1][2][3] Ia kemudian menjadi Perdana Menteri bagi kabinet tandingan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Tengah tahun 1958.

Masa muda[sunting | sunting sumber]

Sjafruddin lahir di Anyer Kidul, Kabupaten Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911. Ia memiliki darah keturunan Suku Banten dari pihak ayah dan Minangkabau dari pihak ibu.[4][5] Ayahnya, Raden Arsyad Prawiraatmadja, awalnya bekerja sebagai jaksa di Serang, sebelum menjadi camat di Jawa Timur.[6] Buyutnya dari pihak ibu, Sutan Alam Intan, masih keturunan raja Pagaruyung di Sumatra Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri.[5][7] Pada saat Sjafruddin masih berusia satu tahun, ayah dan ibu kandungnya bercerai dan Sjafruddin dibesarkan oleh ibu tiri. Sjafruddin baru dikenalkan ke ibu kandungnya pada usia tujuh tahun.[8]

Syafruddin menempuh pendidikan ELS di Serang pada tahun 1925, dilanjutkan ke MULO di Madiun pada tahun 1928, dan AMS di Bandung pada tahun 1931. Pendidikan tingginya diambilnya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tahun 1939, dan berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (saat ini setara dengan Magister Hukum).[5][7] Selama studinya, Sjafruddin turut mendirikan perkumpulan mahasiswa Unitas Studiorum Indonesiensis yang apolitis dan didukung pemerintah Hindia Belanda sebagai alternatif dari Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia yang notabene bersifat radikal dan pro-kemerdekaan.[9][10]

Setelah lulus dari Rechtshoogeschool, Sjafruddin berkerja menjadi redaktur di surat kabar Soeara Timur dan mengetuai Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPPK) antara 1940 dan 1941. Selama masa awal kariernya, Sjafruddin mulai menunjukkan sifat nasionalis, dan ia tidak setuju dengan tuntutan-tuntutan yang "moderat" dalam Petisi Soetardjo tahun 1936.[4][11] Belakangan, Sjafruddin diterima kerja di kantor pajak di Kediri, sebagai ajudan inspektur pajak. Selama masa pendudukan Jepang, Sjafruddin diangkat menjadi kepala kantor pajak di Kediri sebelum dipindahkan ke Bandung.[4][11][12] Dalam masa pendudukan ini, Sjafruddin sering bertemu dengan Sutan Sjahrir dan meskipun Sjafruddin sendiri menolak dihubungkan, banyak yang menganggapnya sebagai bagian kelompok perlawanan Sjahrir.[13] Melalui wahana pendidikan, Sjafruddin bersama Mohammad Natsir juga banyak mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan militer Jepang.[14]

Karier politik[sunting | sunting sumber]

Sekitar proklamasi[sunting | sunting sumber]

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sjafruddi ditunjuk sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 24 Agustus 1945 dan dipilih sebagai salah satu anggota Badan Pekerja KNIP.[11][15] Pada tahun 1946, Sjafruddin menjadi anggota Masyumi. Dibantu kedekatannya dengan Sjahrir, Sjafruddin ditunjuk menjadi Menteri Muda Keuangan dalam Kabinet Sjahrir II antara 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946, dan kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir III antara 2 Oktober 1946 hingga 27 Juni 1947. Ia juga menjabat Menteri Kemakmuran di Kabinet Hatta I mulai 29 Januari 1948.[11][16] Sjahrir sebenarnya menawarkan kursi Menteri Keuangan ke Sjafruddin dalam Kabinet Sjahrir I, namun Sjafruddin menolak karena merasa kurang berpengalaman. Sjafruddin belakangan berkomentar bahwa setelah melihat cara kerja Menteri Keuangan Panji Surachman Cokroadisuryo, ia merasa lebih cocok menjabat.[17]

Di bidang keuangan, Sjafruddin berperan besar dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI), salah satunya dengan meyakinkan Mohammad Hatta untuk menerbitkan mata uang sendiri untuk mendanai perlawanan dan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia yang masih muda.[18] Saat Hatta sempat ragu-ragu, Sjafruddin mengatakan kepadanya bahwa "apabila Hatta ditangkap Belanda, ia akan digantung bukan sebagai pemalsu uang, tapi sebagai pemberontak". Sjafruddin menjadi Menteri Keuangan pertama di Indonesia yang mendistribusikan mata uang Indonesia pada akhir tahun 1946, meskipun di lembaran ORI awalnya tercetak tanda tangan Alexander Andries Maramis yang mengatur proses percetakannya.[17][19] Sjafruddin ikut serta dalam Economic Council for Asia and the Far East di Manila, Filipina pada tahun 1947. Terkejut atas anggapan internasional mengenai pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia sebagai komunis, ia menerbitkan Politik dan Revolusi Kita pada tahun 1948 untuk menjelaskan hubungan yang rumit antara partai-partai Islam dan komunis di Indonesia pada masa itu.[20]

Dalam masa-masa awal perang kemerdekaan, Sjafruddin banyak mengkritik kelompok pemuda yang dianggapnya tidak realistis dalam menekan pemerintah. Kolomnya di salah satu surat kabar memuji Vladimir Lenin dan Joseph Stalin sebagai tokoh-tokoh "realis" dan mendukung pendekatan realpolitik Sjahrir. Kolom ini ditulis sebagai tanggapan atas pidato Jenderal Sudirman yang dianggap Sjafruddin memanas-manaskan kelompok pemuda dan mengabaikan kurangnya persenjataan Tentara Republik Indonesia. Bahkan, Sjafruddin mengutuk pihak-pihak yang menggaungkan sentimen bahwa pemuda dapat berperang dengan bambu runcing sebagai penjahat.[21]

Pemerintah Darurat RI[sunting | sunting sumber]

Rumah Sjafruddin selama di Bidar Alam.[22]
Sjafruddin (kedua dari kanan) dengan Sukarno (tengah) di Yogyakarta, 1949.

Pada bulan November 1948, karena dianggap ada resiko besar serangan Belanda kembali setelah Agresi Militer Pertama, pemerintah Indonesia mempersiapkan untuk keadaan darurat. Dalam hal itu, Sjafruddin ditempatkan oleh Mohammad Hatta bersama sejumlah pejabat dan opsir militer di Bukittinggi dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan baru apabila pemerintah Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda. Hal ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 dalam Agresi Militer Kedua, dimana Sukarno, Hatta, beserta sebagian besar pemerintah Indonesia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Sjafruddin diberitahu mengenai perkembangan ini hari itu juga oleh Kolonel Hidajat Martaatmadja, dan awalnya ia sempat ragu-ragu. Sjafruddin terkejut mendengar bahwa pemerintah Indonesia ditangkap begitu cepat, dan karena mandat yang dikirim Sukarno dan Hatta melalui telegram tidak sampai ke Bukittinggi, ia tidak yakin ia memiliki wewenang untuk membentuk pemerintahan.[23][24]

Sjafruddin mengatur rapat dengan kepala daerah seperti Teuku Mohammad Hasan dan Mohammad Nasroen, namun ketika pesawat tempur Belanda mulai terbang di Bukittinggi, rapat tersebut diakhiri.[25] Mereka memutuskan untuk meninggalkan Bukittinggi dan berpindah ke Halaban, dimana pada tanggal 22 Desember Sjafruddin mengumumkan didirikannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).[23] Dalam struktur PDRI, Sjafruddin menjabat sebagai Ketua, merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri.[26][a] Sjafruddin juga mengumumkan Komisariat PDRI di Pulau Jawa yang diisi tokoh-tokoh RI yang tidak ditangkap Belanda seperti Susanto Tirtoprodjo, I. J. Kasimo, dan Soekiman Wirjosandjojo.[23] Sjafruddin memilih gelar "Ketua" di PDRI karena kurang yakin atas mandatnya untuk menggunakan gelar "Presiden".[27]

Setelah pengumuman tersebut, Sjafruddin dan tokoh-tokoh PDRI mulai bergerak lagi. Tokoh pemerintahan sipil bergerak ke arah Pekanbaru, sementara tokoh militer bergerak ke Aceh.[28][29] Kelompok Sjafruddin mengalami sejumlah kesulitan dalam perjalanan, dan karena Belanda berhasil merebut sejumlah kota dan desa di rute perjalanan ke Pekanbaru, rombongan memutuskan untuk berpencar di Sungai Dareh dan berkumpul lagi di Bidar Alam. Sjafruddin tiba di Bidar Alam pada tanggal 9 Januari 1949, dan disusul kelompok-kelompok lainnya di bulan itu juga.[29] Dengan adanya pemancar radio milik AURI, Sjafruddin dapat berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin daerah, pasukan gerilya dibawah Sudirman, dan dengan dunia internasional (semisal dengan ucapan selamat untuk Jawaharlal Nehru di India atas penunjukannya sebagai Perdana Menteri).[28][29] Untuk memastikan tetapnya ada pasokan makanan dan senjata untuk pasukan gerilya di Sumatra, Sjafruddin mendirikan suatu badan yang memiliki wewenang atas perdagangan dari pantai timur Sumatra - khususnya penyelundupan candu dan hasil bumi ke Malaya Britania.[30] Sjafruddin juga nyaris terlibat dalam Peristiwa Situjuah dimana sejumlah pemimpin Indonesia seperti Chatib Sulaiman dan Arisun Sutan Alamsyah tewas - Sjafruddin turut serta dalam rapat pada tanggal 14 Januari 1949, namun ia pergi malamnya, sebelum serbuan Belanda pada dini hari tanggal 15.[31][32]

Keberadaan PDRI di bawah Sjafruddin memungkinkan adanya kepemimpinan terpusat yang menyatukan kelompok-kelompok pejuang yang terus melangsungkan perang gerilya di Jawa dan Sumatra.[33] Pihak Belanda, di bawah tekanan internasional dan masih menghadapi perlawanan gerilya, mendekati Sukarno dan Hatta untuk mulai berunding. Sjafruddin merasa dilangkahi dalam hal ini, karena ia menganggap bahwa mandat pemerintahan Indonesia ada di PDRI dan bukan di para tokoh yang berada di Bangka. Tokoh pimpinan perjuangan lain, termasuk Sudirman, juga tidak setuju atas perundingan langsung dari Sukarno dan Hatta yang tidak sebelumnya berbicara dengan PDRI dalam proses negosiasi Perjanjian Roem-Roijen, dan Sjafruddin diminta untuk menolak perjanjian tersebut.[34][35][36] Akhirnya, setelah kunjungan delegasi yang terdiri dari Mohammad Natsir, Johannes Leimena dan Abdoel Halim, Sjafruddin setuju untuk menerima hasil perjanjian tersebut dan kembali ke Yogyakarta. Hatta juga awalnya berniat untuk menemui Sjafruddin, namun karena tersembunyinya lokasi PDRI, Hatta sempat mengira Sjafruddin berada di Aceh.[34][35] Sebelum berangkat, Sjafruddin sempat menyatakan ketidaksetujuannya atas Perjanjian Roem-Roijen, namun ia memutuskan untuk menerimanya demi persatuan nasional, dan pada tanggal 13 Juli 1949 ia mengembalikan mandatnya selaku Ketua PDRI ke Sukarno.[37]

Jabatan pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Syafruddin Prawiranegara pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama kali pada tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran pada tahun 1947. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran inilah terjadi Agresi Militer II dan menyebabkan terbentuknya PDRI.

Seusai menyerahkan kembali kekuasaan dari Pemerintahan Darurat RI, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI pada tahun 1949, kemudian sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1949-1950. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, pada bulan Maret 1950 ia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

Syafruddin kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama, pada tahun 1951.[38] Sebelumnya ia adalah Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir, yang kemudian diubah menjadi Bank Sentral Indonesia.

Keterlibatan dalam PRRI[sunting | sunting sumber]

Sjafruddin pada tahun 1957 berkonflik dengan Presiden karena penentangannya terhadap nasionalisasi kepentingan ekonomi Belanda, dan penentangannya terhadap Demokrasi Terpimpin, yang berpuncak pada penulisan surat kepada Sukarno pada tanggal 15 Januari 1958, dari Palembang, Sumatera Selatan, di mana Sjafruddin sedang dalam pembicaraan dengan Kolonel Barlian yang memberontak, menyuruh Soekarno untuk kembali ke Konstitusi Indonesia.[38]

Akibatnya, ia dipecat sebagai gubernur Bank Indonesia, karena Sjafruddin semakin terlibat dengan pemberontak yang disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sjafruddin kurang sembrono dibandingkan beberapa rekan PRRI-nya, menentang ultimatum lima hari (atas dasar militer strategis) pada 10 Februari 1958 kepada Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja untuk membentuk kabinet baru dengan Hatta dan Hamengkubuwono IX, Sultan Yogyakarta, pada waktunya. kepala. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Februari 1958, Sjafruddin menjadi Perdana Menteri PRRI; tanda tangannya yang pernah muncul di uang kertas masa republik (1945–1949), dan sebagai Gubernur Bank Indonesia (1951–1958), muncul di catatan PRRI. Sjafruddin menentang pembentukan negara Sumatera yang terpisah, malah melihat PRRI sebagai gerakan integritas Indonesia, menentang sentralisasi kekuasaan di Indonesia. Kemudian pemberontakan gagal, dan pada 25 Agustus 1961, Sjafruddin menyerah kepada tentara. Dia dipenjara sampai 26 Juli 1966,[39] meskipun dia diberikan amnesti resmi pada tahun 1961.[40]

Pada awal tahun 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) didirikan di Sumatra Tengah akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis (terutama PKI) yang semakin menguat. Syafruddin diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI dan kemudian membentuk Kabinet tandingan sebagai jawaban atas dibentuknya kabinet Ir. Juanda di Jawa, tetapi PRRI tetap mengakui Soekarno sebagai Presiden PRRI, karena ia diangkat secara konstitusional.

PRRI segera ditumpas oleh pemerintahan pusat hingga pada bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Keputusan Presiden RI No.449/1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan, termasuk PRRI.

Masa tua[sunting | sunting sumber]

Setelah dibebaskan, Sjafruddin cenderung lebih mengekspresikan dirinya melalui agama, dakwah melawan korupsi di bawah Soeharto, dan memimpin Petisi 50, serta menentang konsep Pancasila sebagai satu-satunya pedoman bagi semua golongan, terutama yang beragama, di Indonesia. Pada 7 Juli 1983 ia menulis surat terbuka kepada Soeharto untuk memprotes ketentuan dalam RUU yang mendukung konsep tersebut.[41] Akibat kegiatan ini, Soeharto melarang Sjafruddin keluar negeri kecuali untuk berobat.[42]

Syafrudin Prawiranegara memilih lapangan dakwah sebagai kesibukan masa tuanya. Namun berkali-kali bekas tokoh Partai Masyumi ini dilarang naik mimbar. Pada bulan Juni 1985, ia diperiksa sehubungan dengan isi khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta. Dalam aktivitas keagamaannya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI). Kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan pendidikan, keislaman, dan dakwah, antar lain:

  1. Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan & Pembinaan Manajemen (PPM), kini dikenal dengan nama PPM Manajemen(1958)
  2. Anggota Pengurus Yayasan Al Azhar/Yayasan Pesantren Islam (1978)
  3. Ketua Korps Mubalig Indonesia (1984-??)

Ia juga sempat menyusun buku Sejarah Moneter, dengan bantuan Oei Beng To, direktur utama Lembaga Keuangan Indonesia. Syafruddin Prawiranegara meninggal karena serangan jantung di Jakarta, pada tanggal 15 Februari 1989, pada umur 77 tahun.[43] "Saya ingin mati di dalam Islam. Dan ingin menyadarkan, bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah".

Keluarga[sunting | sunting sumber]

Syafruddin menikah dengan Tengku Halimah Syehabuddin, putri Camat Buahbatu dan keturunan Raja Pagaruyung pada tanggal 31 Januari 1941.[43] Mereka memiliki delapan orang anak:

  1. Siti Aisyah Prawiranegara menikah dengan Rusli Ganie, memiliki 4 orang anak: Siti Khadijah Ganie, Hidayatullah Ganie, Yasmine Ganie, dan Siti Nurul Hayati Ganie
  2. Salviyah Prawiranegara menikah dengan dr. Yudhanardhanarso Dawoed, memiliki 1 orang anak: Yupi Dawoed
  3. Chalid Prawiranegara menikah dengan Sri Murbaningsih, memiliki 2 orang anak: Syafruddin Prawiranegara dan Kamal Tjondro Prawiranegara
  4. Farid Prawiranegara menikah dengan Sri, memiliki 1 orang anak: Yuki, cucu ketiga belas lahir di Australia sebagai bayi tabung pertama keluarga Indonesia, 1981
  5. Chalidah Prawiranegara menikah dengan Lie Tjoan Sen, memiliki 2 orang anak: Nur'aini Wilinsen Prawiranegara dan Nurjannah Wilinsen Prawiranegara
  6. Faridah Prawiranegara menikah dengan Pardjaman, memiliki 3 orang anak: Takdirina Mira Setiasiwi Pardjaman, Amanda Tiara Pardjaman, Adam Pardjaman
  7. Rasjid Prawiranegara menikah dengan Sri Windu, memiliki 3 orang anak: Siti Hasanah Prawiranegara, Nurul Baiti Prawiranegara, dan Muhammad Iqbal Prawiranegara
  8. Jazid Prawiranegara menikah dengan Sri Kustiah Soebroto, memiliki 4 orang anak: Syarifah Prawiranegara, Fauzul Akmal Prawiranegara, Salviah Prawiranegara, Annisa Prawiranegara.

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Alexander Andries Maramis, yang saat itu berada di India, belakangan ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri PDRI.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Rasyid Ridho (25 Oktober 2014). "Syafruddin Prawiranegara, Presiden 207 Hari yang Terlupakan". sindonews.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2015. 
  2. ^ Badriah (01 Agustus 2006). "Sederhana Hingga Akhir Hayat:Obituari Halimah Syafruddin Prawiranegara". tempointeraktif.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2015. 
  3. ^ Akbar Tri Kurniawan (1 Maret 2011). "Novel Tentang Sjafruddin Prawiranegara Diterbitkan". Tempointeraktif via radiobuku.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2015. 
  4. ^ a b c Sejarah Departemen Penerangan RI. Kementerian Penerangan. 1986. hlm. 172. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 November 2021. Diakses tanggal 14 November 2021. 
  5. ^ a b c Kahin 1989, hlm. 101.
  6. ^ Rosidi 1986, hlm. 34-35.
  7. ^ a b Belajar Dari Partai Masjumi. Pustaka Al Kautsar. 2 January 2014. hlm. 18–20. ISBN 978-979-592-674-0. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 November 2021. Diakses tanggal 14 November 2021. 
  8. ^ Rosidi 1986, hlm. 25-31.
  9. ^ Anderson 2006, hlm. 439.
  10. ^ Legge 2010, hlm. 76-77.
  11. ^ a b c d Kahin 1989, hlm. 102.
  12. ^ Assyaukanie 2009, hlm. 61.
  13. ^ Legge 2010, hlm. 110-111.
  14. ^ Madinier 2015, hlm. 58.
  15. ^ Legge 2010, hlm. 211.
  16. ^ Anderson 2006, hlm. 321.
  17. ^ a b Kian Wie Thee 2003, hlm. 78-79.
  18. ^ Kian Wie Thee 2003, hlm. 69-70.
  19. ^ Kementerian Keuangan 1991, hlm. 19.
  20. ^ Madinier 2015, hlm. 102-103.
  21. ^ Anderson 2006, hlm. 310-311.
  22. ^ Subdisjarah 2001, hlm. 45.
  23. ^ a b c Kahin 1999, hlm. 138-140.
  24. ^ Bahar 2018, hlm. 98.
  25. ^ Subdisjarah 2001, hlm. 33-34.
  26. ^ Subdisjarah 2001, hlm. 129.
  27. ^ "Sjafruddin Prawiranegara: Sebenarnya Saya Seorang Presiden". Historia. 18 Desember 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 November 2021. Diakses tanggal 14 November 2021. 
  28. ^ a b Kahin 1999, hlm. 141.
  29. ^ a b c Subdisjarah 2001, hlm. 60-62.
  30. ^ Kahin 1999, hlm. 151.
  31. ^ Kahin 1999, hlm. 122-123.
  32. ^ Bahar 2018, hlm. 146-147.
  33. ^ Kahin 1999, hlm. 140.
  34. ^ a b Kahin 1999, hlm. 153-155.
  35. ^ a b Subdisjarah 2001, hlm. 123.
  36. ^ Bahar 2018, hlm. 209.
  37. ^ Kahin 1999, hlm. 155.
  38. ^ a b Kahin 1989, hlm. 103
  39. ^ Kahin 1989, hlm. 104
  40. ^ Kian Wie Thee 2003, hlm. 76
  41. ^ Bourchier & Hadiz 2003, hlm. 144
  42. ^ Kahin 1989, hlm. 105
  43. ^ a b Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Kahin101

Bibliografi[sunting | sunting sumber]

Sumber[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Jabatan politik
Jabatan baru Menteri Muda Keuangan Indonesia
1946
Diteruskan oleh:
Lukman Hakim
Didahului oleh:
Surachman Tjokrodisurjo
Menteri Keuangan Indonesia
1946–1947
Diteruskan oleh:
A. A. Maramis
Didahului oleh:
Lukman Hakim
Menteri Keuangan Indonesia
1949–1951
Diteruskan oleh:
Jusuf Wibisono
Didahului oleh:
Mohammad Natsir
Menteri Penerangan Indonesia
1948–1949
Diteruskan oleh:
Sjamsuddin
Jabatan pemerintahan
Jabatan baru Gubernur Bank Indonesia
1953–1958
Diteruskan oleh:
Lukman Hakim