Hardi (politikus)

Untuk kegunaan lain, lihat Hardi.

Hardi
Hardi, c.1955
Wakil Perdana Menteri Indonesia
Masa jabatan 9 April 1957 – 10 Juli 1959 Menjabat bersama Idham Chalid dan Johannes Leimena
Perdana Menteri	Djuanda Kartawidjaja
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Masa jabatan 1956–1968
Daerah pemilihan	Jakarta
Duta Besar Indonesia untuk Vietnam
Masa jabatan 1976–1979
Pendahulu Usep Ranuwijaya Pengganti Sudarsono
Informasi pribadi
Lahir	(1918-05-23)23 Mei 1918 Winong, Pati, Hindia Belanda
Meninggal	23 April 1998(1998-04-23) (umur 79) Jakarta, Indonesia
Partai politik	Partai Nasional Indonesia Partai Demokrasi Indonesia
Sunting kotak info • L • B

Hardi (23 Mei 1918 – 23 April 1998) merupakan seorang politikus dari Partai Nasional Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Djuanda dan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam antara tahun 1976 dan 1979.

Riwayat Hidup

Hardi dilahirkan di Winong, Pati pada tanggal 23 Mei 1918. Ia belakangan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum Indonesia merdeka, Hardi bekerja sebagai PNS di Pati selama zaman pendudukan Jepang.

Orde Lama

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hardi melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang pegawai negeri di sekitar Jawa Tengah dan DIY. Awalnya ia bekerja di departemen ekonomi, sebelum belakangan pindah ke departemen dalam negeri. Hardi juga sempat belajar di Inggris antara tahun 1950 dan 1951 dengan beasiswa pemerintah. Pada tahun 1946, Hardi bergabung ke Partai Nasional Indonesia (PNI), dan ia menjadi anggota DPRD Jakarta antara tahun 1953 dan 1954. Hardi turut serta sebagai caleg dalam Pemilihan Umum Indonesia 1955 dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Jakarta.

Seusai terpilih menjadi anggota DPR, Hardi dianggap sebagai seseorang yang sedang naik daun dalam politik dan ia menjadi ketua fraksi PNI di DPR. Ia bahkan ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I dalam Kabinet Djuanda, dengan pelantikan tanggal 9 April 1957. Sebagai Waperdam, Hardi ditunjuk untuk memimpin tim perundingan ("Misi Hardi") ke Aceh yang pada saat itu sedang diresahi kelompok DI/TII. Hasil dari misi ini merupakan diputuskannya Aceh sebagai daerah khusus oleh pemerintah pusat pada bulan Mei 1959. Hardi mundur sebagai anggota DPR pada tahun 1968.

Orde Baru

Hardi tetap bertahan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sampai tahun 1970 ketika ia mundur. Sekitar waktu ini, Hardi menjabat sebagai Ketua I DPP PNI, namun ia terdepak dari pimpinan partai tersebut seusai Kongres PNI 1970 di Semarang. Ia belakangan menjadi anggota PDI. Hardi juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai ia mundur karena jabatan barunya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Vietnam mulai tahun 1976 sampai 1979.

Meskipun pada awal Orde Baru jabatan duta besar umumnya diisi perwira TNI, Suharto memutuskan untuk menempatkan Hardi sebagai duta besar dari kalangan sipil, karena kerumitan hubungan Indonesia dengan Vietnam.^:334-335 Selama jabatan Hardi, hubungan tersebut diwarnai isu pengungsi dari Vietnam dan pendudukan Kamboja oleh Vietnam selama jabatan Hardi sebagai duta besar. Selain itu, pada tahun 1976, Hardi melakukan pendekatan diplomatis untuk mendesak Partai Komunis Vietnam agar tidak mengundang perwakilan Partai Komunis Indonesia yang ada di Beijing ke Kongres Partai 1976 di Hanoi. Pada saat itu, Vietnam berniat menjauhkan diri dari Republik Rakyat Tiongkok, sehingga mereka setuju untuk tidak mengundang perwakilan PKI untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia.^:334-335

Beliau wafat di R.S. Pertamina Jakarta pada tanggal 23 April 1998. Tak lama sebelumnya, istrinya Lasmidjah Hardi juga sudah meninggal pada tanggal 10 Maret 1998.

Penghargaan

Dalam Negeri

• Indonesia :
  • Bintang Mahaputera Utama (8 Agustus 1973)

Luar Negeri

• Yugoslavia :
  • 1st Rank of the Order of the Yugoslav Flag with Sash