Rizal Ramli

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Rizal Ramli
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia ke-4
Petahana
Mulai menjabat
12 Agustus 2015
Presiden Joko Widodo
Didahului oleh Indroyono Soesilo
Menteri Keuangan Republik Indonesia ke-23
Masa jabatan
12 Juni 2001 – 9 Agustus 2001
Presiden Abdurahman Wahid
Didahului oleh Prijadi Praptosuhardjo
Digantikan oleh Boediono
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ke-7
Masa jabatan
23 Agustus 2000 – 12 Juni 2001
Presiden Abdurahman Wahid
Didahului oleh Kwik Kian Gie
Digantikan oleh Burhanuddin Abdullah
Kepala Badan Urusan Logistik ke-6
Masa jabatan
2000–2001
Presiden Abdurahman Wahid
Didahului oleh Jusuf Kalla
Digantikan oleh Widjanarko Puspoyo
Informasi pribadi
Lahir 10 Desember 1954 (umur 60)
Bendera Indonesia Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Partai politik (Independen)
Suami/istri Herawati Moelyono (alm.) [1982-2006],

Marijani atau
Liu Siaw Fung (alm.) [2008-2011] [1]

Anak Dhitta Puti Saraswati
Dipo Satria
Daisy Orlana Ramli
Tempat tinggal Jakarta
Alma mater Universitas Boston
Pekerjaan Ekonom, politisi
Agama Islam

Dr. Rizal Ramli (lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1954; umur 60 tahun) adalah seorang mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015.[2]

Sebelumnya ia juga pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Koordinator bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya.[3]

Pengagum Einstein ini sempat menikmati bangku kuliah di jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 1990.

Aktivis mahasiswa[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1978, sewaktu masih menjadi mahasiswa jurusan Teknik Fisika - ITB ia pernah dipenjara oleh rezim penguasa waktu itu karena kritik-kritiknya yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggapnya telah melenceng dari cita-cita berbangsa dan bernegara.[4]

Profesional[sunting | sunting sumber]

Sekembalinya dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan pendidikan Doktor ekonominya, Ramli bersama beberapa orang ekonom lain seperti Laksamana Sukardi mendirikan ECONIT Advisory Group. Ketika masih aktif sebagai Managing Director Econit, Rizal Ramli dan rekan-rekannya di lembaga think-tank ekonomi independen ini sering mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Misalnya saja kritik terhadap kebijakan Mobil Nasional, Pupuk Urea, Pertambangan Freeport, dan sebagainya. Bersama dengan beberapa orang koleganya Rizal Ramli mendirikan Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan sekaligus menjabat sebagai ketua.

Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog)[sunting | sunting sumber]

Saat menjadi Kepala Bulog, ia juga berhasil membawa keuntungan bagi Bulog meski ia hanya memimpin selama 15 bulan. Rizal berhasil memberikan terobosan baru yang seketika mendongkrak nilai perekonomian Bulog hanya dalam kurun waktu enam bulan. Di bawah tangan dinginnya, ia membuat Bulog menjadi sebuah instansi yang lebih transparan dan accountable, misalnya dengan penghapusan rekening off-budget menjadi on-budget yang mengakibatkan angka surplus yang cukup tinggi bagi Bulog. Jelas saja itu merupakan suatu prestasi setelah krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998.


Ia juga melakukan penyederhanaan dan konsolidasi rekening-rekening Bulog yang sebelumnya berjumlah 117 rekening menjadi hanya 9 rekening saja. Selama kepemimpinan Rizal Ramli di Bulog inilah dilakukan proses restrukturisasi untuk mempersiapkan Bulog menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kalau kita mengingat kembali hampir semua Kabulog selama menjabat pasti masuk penjara karena hampir semua terlibat kasus korupsi, karena Bulog adalah lahan basah dan mudah untuk korupsi. Sepanjang sejarah Bulog hanya 2 orang Kabulog yang tidak masuk penjara salah satunya Dr. Rizal Ramli

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian[sunting | sunting sumber]

Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000. Beberapa hari setelah diangkat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Kwik Kian Gie, Rizal Ramli lalu mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi. Program percepatan pemulihan ekonomi tersebut meliputi :

  1. Menciptakan stabilitas di sektor finansial
  2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan untuk memperkuat stabilitas sosial-politik
  3. Memacu pengembangan usaha skala mikro dan usaha kecil menengah (UKM)
  4. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani
  5. Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi daripada berlandaskan pinjaman
  6. Memacu peningkatan ekspor
  7. Menjalankan privatisasi bernilai tambah
  8. Melaksanakan desentralisasi ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal
  9. Mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya alam, dan
  10. Mempercepat restrukturisasi perbankan

Mei 2001, saat mantan dosen Program Magister Manajemen Fakultas Pasca Sarjana UI ini menjabat sebagai Menteri Perekonomian juga membuat terobosan lain dengan mendorong penghapusan cross-ownership dan cross-management antara PT Telkom dan PT Indosat. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional tersebut menjadi full service operators. Lewat terobosannya tersebut, banyak pihak menilai bahwa langkah yang dilakukan Rizal adalah langkah yang tepat sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara.

Rizal Ramli pernah menyelamatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari kebangkrutan tanpa menyuntik uang tapi melalui revaluasi asset, sehingga modal yang dari minus 9 Triliun Rupiah melonjak menjadi surplus 119,4 Triliun Rupiah. Ia juga pernah membuat PT. Semen Gresik menjadi satu dari tujuh BUMN yang paling menguntungkan dengan mencatat laba bersih dari 1,3 Triliun Rupiah menjadi 1,8 Triliun Rupiah pada tahun 2007.[5]

Rizal Ramli dikenal sebagai "Sang Penerobos" karena ide-idenya yang tidak konvensional namun tepat sasaran, kepentingan rakyat menjadi dasar keputusannya saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya[sunting | sunting sumber]

Dalam rangka perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja, bersama beberapa orang menteri lainnya, Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 12 Agustus 2015. Ia mengaku, awalnya ia ragu menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk duduk pada pos tersebut berhubung portofolio yang biasa ia geluti adalah bidang ekonomi. Namun ia luluh setelah Joko Widodo mengatakan bahwa yang memintanya bukanlah Joko Widodo sebagai presiden, namun rakyat Indonesia, karena sektor kemaritiman memerlukan penanganan yang lebih serius berhubung artinya yang sangat besar bagi masyarakat.[6]

Sehari setelah resmi menjabat, atas persetujuan Presiden Jokowi, Rizal Ramli mengubah nama kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia yang kemudian disusul dengan penambahan dua departemen lain di bawah koordinasinya, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian.[7][8][9]

Dengan penambahan dua kementerian tersebut, kini Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya membawahi enam kementerian, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata, di samping dua kementerian lain yang baru bergabung.

Tokoh nasional yang mendunia[sunting | sunting sumber]

Sebagai seorang ekonom alumni Universitas Boston ia juga memiliki jaringan pergaulan internasional. Ia adalah salah satu ahli ekonomi Indonesia yang dipercaya menjadi penasehat ekonomi PBB bersama ekonom internasional lainnya seperti peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen dari Universitas Harvard, serta dua peraih Nobel lainnya, Sir James Mirrlees Alexander dari Inggris dan Rajendra K. Pachuri dari Universitas Yale , Helen Hunt dari UNDP, Francis Stewart dari Universitas Oxford, Gustave Ranis dari Universitas Yale, Patrick Guillaumont dari Perancis, Nora Lustig dari Argentina, dan Buarque dari Brasil.[3]

Pada The United Nation’s Second Advisory Panel Meeting bulan Juni 2012, Rizal telah membawa enam topik makalah, yakni Prospect for the Economy and Democracy in Indonesia, Post Yudhoyono Indonesia and Asian Power, Indonesia Strategic Economic & Political Outlook and Asian Powers, Indonesia’s Economic Outlook and Asian Economic Inegration, Indonesian Democracy at The Cross Road, dan Indonesian Economy and Rule of Law under SBY Administration. Seperti panel pada pertemuan pertama, pertemuan kedua juga dihadiri oleh anggota tim ahli PBB dan para pakar pilihan dari berbagai negara.

Rizal memahami dengan baik ekonomi global dan sama sekali tidak mungkin ia anti ekonomi pasar. Lebih tidak tepat lagi jika ia dinilai anti modal asing. Posisinya sebagai Penasihat Ekonomi PBB merupakan salah satu bukti bahwa pandangan ekonominya bisa diterima masyarakat internasional. “Kita sudah pasti mendukung ekonomi pasar, tapi ada lima hal yang tidak boleh diserahkan kepada pasar, yakni antara lain pendidikan, kesehatan, militer, keberpihakan kepada rakyat,” kata Rizal.

“Saya sejak awal menyebutkan pentingnya kita mengimplementasikan ekonomi konstitusi,” tambah mantan aktivis ITB Bandung yang pernah dipenjara di Sukamiskin karena memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru yang merugikan rakyat. Dalam UUD sudah cukup jelas tercantum sistem ekonomi yang harus dianut Indonesia. “Tinggal kita konsisten saja mengelaborasi UUD itu dalam UU dan peraturan pelaksanaan, dari peraturan pemerintah hingga perda. Tapi, yang sekarang terjadi, kita malah melenceng ke ekonomi neoliberal,” kata Rizal.

Untuk meluruskan kembali politik dan ekonomi Indonesia yang dinilainya sudah salah arah, Rizal sejak paruh pertama tahun 2000-an memimpin Indonesia Bangkit, sebuah think-thank yang secara periodik memberikan penilaian tentang situasi sosial-politik dan ekonomi Indonesia. Ia juga rajin mengunjungi desa-desa untuk mengajak masyarakat menggapai Indonesia yang lebih baik.

Kontroversi[sunting | sunting sumber]

Tidak lama setelah diangkat sebagai Menko Kemaritiman, Rizal Ramli mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi di kalangan pemerintahan dan masyarakat umum. Ia mengusulkan pembatalan rencana pembelian pesawat baru oleh Kementerian BUMN untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Menurut Rizal pembelian pesawat baru tersebut adalah kebijakan yang tidak tepat dan memboroskan uang negara.[10] Beberapa hari kemudian, Rizal juga mengkritik proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt yang dianggap tidak realistis dan mengatakan bahwa rencana itu adalah proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tertunda. Kritikan tersebut segera mengundang reaksi keras dari Jusuf Kalla dan beberapa pejabat negara lainnya. Kontroversi ini sempat membuat kegaduhan dalam kabinet pemerintahan Jokowi - JK.[11]

Banyak pihak yang mengecam dan mengatakan bahwa kritik yang dilakukan Rizal Ramli di depan publik adalah suatu perbuatan yang tidak etis dan menimbulkan kegaduhan di jajaran kabinet yang sedang berusaha keras mengatasi masalah perekonomian yang sedang mengalami kelesuan. Namun juga tidak sedikit yang setuju dan mendukung kritik Rizal Ramli yang dianggap membuka hal-hal yang terjadi di sekeliling Presiden Jokowi yang tak diketahui oleh masyarakat luas.[10][12][13][14]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Istri Rizal Ramli Meninggal Dunia" Detik.com, 1 Maret 2011. Diakses 11 Mei 2013.
  2. ^ "Rizal Ramli, Ekonom Bertangan Dingin yang Kini Jadi Menko Maritim" Detik.com, 13 Agustus 2015. Diakses 22 Agustus 2015.
  3. ^ a b "Tokoh Nasional yang Mendunia" Investor Daily, 24 Mei 2012. Diakses 22 Agustus 2015.
  4. ^ "Rizal Ramli; Pemimpin Mahasiswa ITB Tidak Ada Yang Menonjol" Majalah Ganesha ITB, 28 Maret 2012. Diakses 6 Mei 2013.
  5. ^ "Rizal Ramli: Bekerja Dalam Senyap" SatuNegeri.com, 21 September 2012. Diakses 10 Juni 2013.
  6. ^ "Rizal Ramli "Luluh" karena Bujukan Jokowi" Kompas.com, 13 Agustus 2015. Diakses 23 Agustus 2015.
  7. ^ "Kepercayaan Jokowi pada Rizal Ramli Justru Semakin Bertambah" RMOL, 21 Agustus 2015. Diakses 23 Agustus 2015.
  8. ^ "Menko Maritim dan Sumber Daya Satukan Kementerian" CNN Indonesia, 13 Agustus 2015. Diakses 23 Agustus 2015.
  9. ^ "Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia" Website Resmi Kemenko Maritim. Diakses 23 Agustus 2015.
  10. ^ a b "Dukung Rizal Ramli, Relawan Desak Jokowi Tendang Rini Soemarno" RMOL, 20 Agustus 2015. Diakses 23 Agustus 2015.
  11. ^ "Rizal Ramli Tidak Akan Tutup Mulut" Kompas.com, 22 Agustus 2015. Diakses 23 Agustus 2015.
  12. ^ "Langkah Rizal Ramli Tepat, Kenapa Rini Soemarno Sewot?" RMOL, 13 Agustus 2015. Diakses 23 Agustus 2015.
  13. ^ "Pesinetron Sekaligus Anggota DPR Ini Dukung Kritik Rizal Ramli" Tempo.co, 20 Agustus 2015 . Diakses 23 Agustus 2015.
  14. ^ "SP PLN Dukung Rizal Ramli Kaji Ulang Proyek Listrik 35 Ribu Megawatt" Tribunnews.com, 21 Agustus 2015. Diakses 23 Agustus 2015.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]


Jabatan politik
Didahului oleh:
Indroyono Soesilo
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia
2015–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Kwik Kian Gie
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
2000–2001
Diteruskan oleh:
Burhanuddin Abdullah
Didahului oleh:
Prijadi Praptosuhardjo
Menteri Keuangan Indonesia
2001
Diteruskan oleh:
Boediono
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh:
Jusuf Kalla
Kepala Badan Urusan Logistik
2000–2001
Diteruskan oleh:
Widjanarko Puspoyo