Marzuki Darusman

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Marzuki Darusman
Marzuki Darusman.jpg
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia ke-12
Masa jabatan
5 Juli 2001 – 23 Juli 2001
PresidenAbdurrahman Wahid
PendahuluMarsillam Simanjuntak
PenggantiBambang Kesowo
Jaksa Agung Republik Indonesia ke-16
Masa jabatan
29 Oktober 1999 – 1 Juni 2001
PendahuluAndi Muhammad Ghalib
Ismudjoko (Plt.)
PenggantiBaharuddin Lopa
Informasi pribadi
Lahir26 Januari 1945 (umur 76)
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politikGolkar
Alma materUniversitas Katolik Parahyangan
PekerjaanPengacara

Marzuki Darusman, S.H. (lahir di Bogor, Jawa Barat, 26 Januari 1945; umur 76 tahun) seorang pengacara Indonesia dan juru kampanye hak asasi manusia. Setelah lima belas tahun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Partai Golkar, ia menjabat Jaksa Agung Republik Indonesia dari 1999 hingga 2001. Marzuki telah bertugas di beberapa komisi hak asasi manusia nasional dan internasional, dan pada Agustus 2010, ia menjadi direktur pendiri Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN.

Dia telah menjabat sebagai ketua Misi Pencari Fakta independen tentang Myanmar di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak Juli 2017. Dia menjabat sebagai Pelapor Khusus tentang situasi hak asasi manusia di Republik Demokratik Rakyat Korea (2010-2016) dan anggota Komisi Penyelidikan tentang Hak Asasi Manusia di Korea Utara (2013 hingga 2014). Pada tahun 2010, ia ditugaskan untuk menjabat sebagai ketua Panel Ahli Sekretaris Jenderal PBB tentang Sri Lanka dan pada tahun 2009 ia ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menjadi tiga anggota Komisi Penyelidikan PBB untuk menyelidiki pembunuhan mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto.[1]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Marzuki lahir di Bogor, Jawa Barat, pada tahun 1945.[2] Putra Suryono Darusman, seorang diplomat, menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Eropa; hal ini kemudian memengaruhi pemikirannya tentang norma sosial dan kesetaraan,[3][4] karena Darusman menganggap perbedaan kelas yang ada di Indonesia mengganggu.[5] Adiknya, Candra Darusman, kemudian menjadi seorang komposer.[4]

Pada tahun 1965, setelah periode protes Presiden Sukarno, Marzuki memasuki politik sebagai anggota Golkar, yang setelah penggulingan Sukarno menjadi partai Presiden Suharto.[5] Pada tahun 1974 ia lulus dari fakultas hukum di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung.[2] Bersama Golkar, Marzuki menghabiskan lima belas tahun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili Bandung.[3]

Pada tahun 1994, Marzuki adalah salah satu anggota pertama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.[5] Pada tahun 1998, setelah jatuhnya Presiden Suharto pada bulan Mei, Marzuki adalah anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, yang menyelidiki kerusuhan dan pogrom yang meluas sebelum pengunduran diri presiden.[2] Sementara itu, Marzuki merebut kekuasaan di dalam Golkar – terpecah antara faksi-faksi pro dan kontra-Suharto – dan mereorganisasi partainya. Dia kemudian meyakinkan partai tersebut untuk mendukung ulama Muslim Abdurrahman Wahid, dari Nahdlatul Ulama, untuk menjadi presiden.[3]

Jaksa agung[sunting | sunting sumber]

Pada November 1999 Marzuki terpilih sebagai Jaksa Agung Indonesia, menggantikan pelaksana tugas Jaksa Agung Ismudjoko,[6] dia sebelumnya pernah dicalonkan menjadi Menteri Luar Negeri, sebuah jabatan yang akhirnya jatuh ke Alwi Shihab.[5] Dalam posisi tersebut, dia bekerja untuk memberantas korupsi; Di antara mereka yang dihukum karena korupsi selama Marzuki menjabat adalah mantan Menteri Perdagangan dan Industri Bob Hasan dan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin;[2] dia juga membatasi pergerakan Soeharto dan mengajukan tuntutan korupsi terhadap mantan presiden dan beberapa badan amal yang dia jalankan.[6] Dalam hukum pidana, Marzuki berperan penting dalam mencopot mantan Panglima TNI Wiranto dari posisi kabinetnya, kemudian membawa Wiranto ke pengadilan atas dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur dan beberapa anggota militer ke pengadilan atas masalah di Aceh. Selama ini, dia adalah tokoh politik yang paling dijaga ketat ketiga di negeri ini, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.[3]

Masa jabatan Darusman berakhir pada Juni 2001, saat ia digantikan oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Baharuddin Lopa.[2] Bulan berikutnya ia diangkat menjadi Sekretaris Kabinet.[7] Sejak 2004 hingga 2009 Darusman menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Golkar.[2]

Bekerja dengan Perserikatan Bangsa-bangsa[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2008, Marzuki dipanggil oleh Lynn Pascoe, Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk berpartisipasi dalam penyelidikan PBB atas pembunuhan mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto.[5] Dia menerimanya, dan komite menghabiskan sembilan bulan untuk menyelidiki insiden tersebut sampai tahun 2009.[5][8] Pada bulan Juni 2010, ia ditunjuk sebagai panel yang terdiri dari tiga orang untuk menulis Laporan Panel Ahli Sekretaris Jenderal tentang Akuntabilitas di Sri Lanka, yang menangani dugaan kejahatan perang selama Perang Saudara Sri Lanka.[9] Laporan tersebut, yang menemukan bukti banyak kejahatan perang dan mengutuk baik pemerintah Sri Lanka maupun Komisi Pembelajaran dan Rekonsiliasi, diterima dengan buruk di Sri Lanka, menyebabkan Marzuki dibakar dalam bentuk patung dan ditolak masuk ke negara pulau itu.[5]

Pada Agustus 2010, Marzuki menjadi direktur pendiri Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN, sebuah wadah pemikir di Universitas Indonesia yang melibatkan beberapa negara ASEAN.[10] Pada bulan yang sama dia ditunjuk sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Pada tahun 2011, Marzuki menggambarkan negara tersebut sebagai "mungkin satu-satunya negara saat ini yang tidak mengakui bahwa non-kerjasama dengan mekanisme hak asasi manusia bukanlah suatu pilihan"; ia percaya bahwa Korea Utara harus lebih menghormati hak asasi manusia, sementara negara lain harus bersedia mengirimkan bantuan kemanusiaan.[11] Laporan serupa, disampaikan pada Maret 2012, menyebabkan delegasi Korea Utara So Se-pyong keluar dari sebuah pertemuan, setelah itu terjadi "perkelahian". Delegasi Korea Utara mengecam laporan itu sebagai "interpretasi yang tidak berguna".[12]

FIHRRST[sunting | sunting sumber]

Marzuki Darusman adalah Ketua dan Pendiri The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), sebuah asosiasi internasional yang didedikasikan untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Darusman bergabung dengan sekelompok pembela hak asasi manusia yang dihormati secara internasional (antara lain, Marzuki Usman, H. S. Dillon, Makarim Wibisono, James Kallman, Dradjad Hari Wibowo) untuk mendirikan organisasi, yang mengembangkan dan mempromosikan standar kepatuhan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia bisa dibuktikan.

Aktivitas lain[sunting | sunting sumber]

Marzuki Darusman adalah Anggota Global Leadership Foundation, sebuah organisasi yang bekerja untuk mendukung kepemimpinan demokratis, mencegah dan menyelesaikan konflik melalui mediasi dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik dalam bentuk lembaga demokrasi, pasar terbuka, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Itu dilakukan dengan menyediakan, secara diam-diam dan dalam keyakinan, pengalaman mantan pemimpin hingga pemimpin nasional saat ini Ini adalah organisasi nirlaba yang terdiri dari mantan kepala pemerintahan, pejabat senior pemerintah dan organisasi internasional yang bekerja sama dengan Kepala Pemerintahan dalam isu-isu terkait pemerintahan yang menjadi perhatian mereka.

Penghargaan[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki
Bibliografi

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Jabatan peradilan
Didahului oleh:
Andi Ghalib
Jaksa Agung Republik Indonesia
1999–2001
Diteruskan oleh:
Baharuddin Lopa
Jabatan politik
Didahului oleh:
Marsillam Simanjuntak
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia
2001
Diteruskan oleh:
Bambang Kesowo