Andi Muhammad Ghalib

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Andi Muhammad Ghalib
Andi Ghalib.jpg
Andi Muhammad Ghalib
Jaksa Agung Republik Indonesia ke-15
Masa jabatan
1998–1999
PresidenBacharuddin Jusuf Habibie
PendahuluSoedjono C. Atmonegoro
PenggantiMarzuki Darusman
Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia
Masa jabatan
1997–1998
PenggantiTimur P. Manurung
Informasi pribadi
Lahir(1946-06-03)3 Juni 1946
Bendera Indonesia Kaju, Tunreng Tellue, Sibulue, Bone, Sulawesi Selatan
Meninggal dunia9 Mei 2016(2016-05-09) (umur 69)[1][2]
Bendera Indonesia Jakarta
Partai politikPPP
PasanganAndi Murniati
Anak
  • Andi Azhar Cakra Wijaya
  • Andi Muhammad Surya Wijaya
  • Andi Fitri Indrayani
  • Andi Muhammad Sinjaya
Dinas militer
Pihak Indonesia
Dinas/cabangInsignia of the Indonesian Army.svg TNI Angkatan Darat
Masa dinas1969—1999
PangkatPdu letjendtni komando.png Letnan Jenderal TNI
SatuanKorps Hukum (Chk)

Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H. (lahir di Kaju, Tunreng Tellue, Sibulue, Bone, Sulawesi Selatan, 3 Juni 1946 – meninggal di Jakarta, 9 Mei 2016 pada umur 69 tahun) adalah Duta besar Republik Indonesia untuk India sejak 8 April 2008 hingga 2013,[3] serta Jaksa Agung Republik Indonesia periode 1998—1999. Ia adalah salah satu tokoh nasionalis yang sekarang menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh di negara India untuk RI, dan diangkat atau ditunjuk oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Kontribusi[sunting | sunting sumber]

Andi Muhammad Ghalib memiliki sebuah yayasan yang terletak di daerah Bogor, yaitu Yayasan Ibnu Hadjar yang mana bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, SMP, SMA, SMK Taruna Andigha yang konon nama Yayasan Ibnu Hadjar diambil dari nama almarhum ayahnya, H. Andi Ibnu Hadjar.

Kasus korupsi[sunting | sunting sumber]

Dia ditunjuk Presiden BJ Habibie untuk menggantikan Soedjono C. Atmonegoro. Andi Ghalib memegang jabatan Jaksa Agung, saat sangat sulit karena ketegangan politik meningkat keras sesudah kejatuhan mantan Presiden Soeharto dan tuntutan reformasi sehubungan dengan penyidikan berbagai kasus korupsi termasuk kasus mantan Presiden Soeharto. Puncaknya adalah tersebarnya rekaman pembicaraan telepon Jaksa Agung Andi Ghalib dengan Presiden Habibie yang membicarakan tentang proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto.

Saat ia sedang menangani penyelesaian berbagai macam kasus korupsi, Teten Masduki dari ICW membongkar rekening pribadinya yang menunjukkan bahwa Andi M Ghalib telah menerima suap dari 2 orang penyumbang untuk kegiatan olahraga melalui rekening bersama Andi Muhammad Ghalib sebagai Ketua Umum dan sdr Thahir sebagai bendahara Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI). PUSPOM TNI memeriksa kasus tersebut dan menyatakan sumbangan tersebut benar untuk PGSI yang disalurkan melalui rekening personal.

Riwayat Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Pendidikan Umum[sunting | sunting sumber]

  • Sekolah Rakyat/Dasar
  • Sekolah Mengah Pertama
  • Sekolah Menengah Atas
  • Strata 1 Hukum (SH)
  • Strata 2 Hukum (MH)

Pendidikan Militer[sunting | sunting sumber]

  • Akademisi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer/STHM
  • International Course The Law of Armed Forces Conflicts (Hukum Perang) di Sanremo, Italia
  • International Course The Humanitarian Law (Hukum Humaniter) di Sanreno, Italia
  • Seskoad
  • Lemhannas

Riwayat Jabatan[sunting | sunting sumber]

  • Anggota DPR RI (2014—2016)
  • Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI Untuk Republik India (2008—2013)
  • Penasehat Indonesia-India Friendship Society
  • Anggota DPR RI Periode (2004—2009)
  • Ketua Dewan Pimpinan Pusat PHP PPP
  • Penasehat Fraksi PPP DPR RI
  • Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI
  • Ketua Group Kerjasama Bilateral dengan Parlemen Afrika Selatan
  • Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PPP
  • Jaksa Agung RI (1998—1999)
  • Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI (1997—1998)
  • Oditur Jenderal ABRI (1995—1997)
  • Pjs. Wali kota Ujungpandang-Sulawesi Selatan (1993-1994)
  • Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (1992—1995)
  • Pjs. Bupati Jeneponto-Sulawesi Selatan
  • Direktur Akademi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer (1991—1992)
  • Asisten Athan RI di Republik Singapura
  • Kepala Hukum Kodam I/Bukit Barisan Medan (1987—1989)
  • Kepala Hukum Kodam Jaya
  • Pahan Madya Bais ABRI (1985—1987)
  • Wakil Kepala Hukum Kostrad (1982—1984)
  • Staf Intel Hankam (1981—1983)

Riwayat Pangkat[sunting | sunting sumber]

  • Letnan Dua Chk (1969—1971)
  • Letnan Satu Chk (1971—1973)
  • Kapten Chk (1973—1978)
  • Mayor Chk (1978—1984)
  • Letnan Kolonel Chk (1984—1989)
  • Kolonel Chk (1989—1994)
  • Brigadir Jenderal TNI (1994—1995)
  • Mayor Jenderal TNI (1995—1998)
  • Letnan Jenderal TNI (1998—1999)
  • Pensiun (1999)

Tanda Jasa[sunting | sunting sumber]

  • SL. Seroja
  • SL. Penegak
  • SL. Kesetiaan VIII
  • SL. Kesetiaan XVI
  • SL. Kesetiaan XXIV
  • SL. Yudha Dharma Pratama
  • SL. Dwijaya Sistha
  • Bt. Dharma

Riwayat Organisasi[sunting | sunting sumber]

  • Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)
  • Wakil Presiden Gulat Asia
  • Presiden Gulat Asia Tenggara
  • Ketua Umum Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB)
  • Ketua Dewan Pelindung Kerukunan Anak Makassar dan Sekitarnya (KAMASE)
  • Warga Kehormatan Kerukunan Keluarga Sulawesi

Referensi[sunting | sunting sumber]

Jabatan militer
Didahului oleh:
Kababinkum ABRI
1997—1998
Diteruskan oleh:
Timur P. Manurung
Jabatan peradilan
Didahului oleh:
Soedjono C. Atmonegoro
Jaksa Agung Indonesia
1998—1999
Diteruskan oleh:
Marzuki Darusman
Jabatan diplomatik
Didahului oleh:
Donnilo Anwar
Duta Besar Indonesia untuk India
2008—2013
Diteruskan oleh:
Rizali Wilmar Indrakesuma